Transcript kepemimpinan kepala desa & kelurahan dalam pelaksanaan

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA &
KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
Oleh :
Tjahjanulin Domai
Latar Belakang
1
Aspek Normatif
2
Aspek Teoritik
3
Aspek Praktek/ Empirik
Dasar Hukum Kepemimpinan
Kepala Desa/ Kelurahan
Bagian Kedua : Pemerintahan Desa (UU No 32 Tahun 2004) Pasal 202
(1) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
(2) Perangkat Desa terdiri dari Sekdes dan Perangkat Desa
Bagian Kedua :
Pemerintahan Desa
Paragraf 1
Pemerintah Desa
Pasal (12) PP
No. 72 Tahun 2005
(1) Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa & Perangkat Desa
(2)Perangkat Desa terdiri dari Sekdes & Perangkat Desa
(3)Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
a. Sekdes
b. Pelaksana teknis lapangan
c. Unsur kewilayahan
(4)Jumlah perangkat desa disesuaikan
(5)Susunan organisasi & tata kerja pemerintahan desa ditetapkan
dengan peraturan desa
Dasar Hukum Kepemimpinan Lurah
PP No. 73 Tahun 2005
 Bagian III Kedudukan dan Tugas
Pasal 3
(1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota yang berbeda
bukan diwilayah kecamatan
(2) Kelurahan dipimpin oleh lurah bertanggung jawab kepada Bupati/
Walikota melalui Camat
(3) Lurah diangkat oleh Bupati / Walikota atas usul Camat PNS
(4) Syarat :
 Pangkat / gol minimal Perab (IIIC)
 Kemampuan teknik di bidang administrasi pemerintahan dan
memahami Sosbud setempat
Aspek Teoritis
 Berdasarkan aspek normatif tersebut diatas jelas
bahwa baik kepala desa/ kepala kelurahan secara
teoritis dianggap sebagai seorang pemimpin
 Pemimpin/ kepemimpinan adalah kemampuan untuk
mempengaruhi orang lain/ bawahan/ pengikut untuk
melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemimpin
untuk mencapai tujuan yang diinginkan
Pemimpin adalah orang yang memiliki :
Pengaruh
Kemampuan
Kedudukan
Kekuasaan
Kewenangan
Kewibawaan
Kekuatan
Keterampilan
Dengan kata lain pemimpin
adalah orang yang mempunyai :
1. Position Power
2. Personal Power
Dalam diri pemimpin melekat :
1. Legitimate Power
2. Coercive Power
3. Reward Power
4. Expert Power
5. Referent Power
Aspek Praktek / Empirik
1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
1. Pemerintahan
2. Pembangunan
3. Kemasyarakatan
2. Kewenangan Kepala Desa (Pasal 14 ayat 2) ada 9
kewenangan Kepala Desa :
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasar kebijakan
yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan PERDES
3. Menetapkan PERDES persetujuan bersama BPD
4. Mengajukan/ mengusulkan rancangan Perdes mengenai APB Desa
untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa
7. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan
9. Melaksanakan wewenang lain
3. Perencanaan Pembangunan Desa (Bab VI Pasal 63)
1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa
disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah
kabupaten/ kota
2. Perencanaan pembangunan desa disusun secara
partisipatif
3. Dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa
Pasal 64
Pasal 65
1. Perencanaan PEMDES disusun secara berjangka
a. Rencana pembangunan jangka menengah
desa (RPJMD) 5 tahun
b. Rencana kerja PEMDES → RK Desa
penjabaran dari RDSMD 1 tahun
2. RPJMD ditetapkan dengan peraturan desa
RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala
desa → PERDA
1. Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada
data informasi yang akurat dan dipertanggung
jawabkan
2. Mencakup penyelenggaraan PEMDES :
 Organisasi dan tata laksana
 Keuangan desa
 Profil desa
 Informasi lain
Kelurahan Bab III
Pasal (4)
Pasal (5)
Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan :
1. Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/
Walikota
3. Pelimpahan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan efisien
dan peningkatan akan stabilitas
4. Pelimpahan difacto sarana – prasarana, pembiayaan & personil
5. Pelimpahan berpedoman pada Permen
Fungsi Lurah (6) :
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Keterlibatan & ketentraman
5. Pemeliharaan prasarana & fasilitas pelayanan umum
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
Dari gambaran tentang kepemimpinan Kepala Desa / Kepala Kelurahan
tersebut dapat disimpukan bahwa :
Kepemimpinan Kepala Desa/ Kelurahan adalah sebagai agen pembangunan :
1. Agent
of Change
2. Agent of
Development
3. Agent of
Innovation
4. Agent of
Stabilization
Kepemimpinan Kepala Desa / Kelurahan dalam
Pelaksanaan Pembangunan
Managerial
Skill
Visi
Misi
Core Market
Desain kerjasama
dengan BPD/
Lembaga
Kemasyarkatan,
Masyarakat
Kemampuan
Mempengaruhi
Komunikan
Usaha
kepemimpinan
kepala desa/
kelurahan,
wewenang / tugas
Core belief
Keyakinan
Kinerja
Pembangunan
Partisipasi
tentang peran
sebagai kepala
desa/ kelurahan
Nilai tambah
peran kepala
desa/ kelurahan
Hasil
Perencanaan
Pelaksanaan
Pembangunan
Kemampuan
membangun
Partisipasi
Masyarakat
Curriculum Vitae
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DATA PRIBADI
Nama Lengkap dan Gelar
Tempat dan Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Jabatan Struktural saat ini
Alamat Kantor
Telepon
7. Alamat Rumah
Telepon
Hp
E-mail
B. DATA PRIBADI AKADEMIK
1. Pendidikan
S1
Bidang Ilmu
Universitas
Tahun Lulus
Judul Skripsi
S2
Bidang Ilmu
Universitas
Tahun Lulus
Judul Skripsi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Dr. Tjahjanulin Domai, MS
Banjarmasin, 22 Desember 1954
Laki-laki
Islam
PPID – UB
Jl. Haryono MT 163
0341 – 553737
Jl. Semanggi Timur 8
0341 – 481695
0811364707
[email protected]
:
:
:
:
Administrasi Publik
Brawijaya
1980
Pengaruh Fatalisme dalam Pengambilan Keputusan
:
:
:
:
Administrasi Publik
Gajah Mada
1978
Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi KUD
S3
Bidang Ilmu
Universitas
Tahun Lulus
Judul Skripsi
:
:
:
:
Administrasi Publik
Brawijaya
2009
Kerjasama Antar Pemda dalam Perspektif Sound Governance
2.
3.
Bidang Keahlian
Mata Kuliah yang Diasuh
:
:
Leaderships dan Keuangan Publik
Manajemen Publik / Keuangan Publik
C.
KARYA ILMIAH TERPENTING
Jurnal/ Buku
(Internasional/Nasional )
:
1. Manajemen Keuangan Publik/ Leadership
2. Jurnal Internasional: Interregional, Cooperation Policy in Sound
Governance Perspektif
D. PENELITIAN TERAKHIR
:
Kebijakan Kerjasama antar Pemda di Yogjakarta, Sleman, Bantul
E.
PENGABDIAN MASYARAKAT
:
Sosialisasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
F.
PENGHARGAAN
:
Presentasi Terbaik dalam Pertemuan Program Doktor Se-Indonesia
Dirjen Dikti Kemendiknas Tahun 2010/2011