Provinsi - BOS - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Transcript Provinsi - BOS - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN Jakarta, 2 DESEMBER 2014

• • •

DASAR HUKUM PENGELOLAAN DANA BOS TA 2015 RENCANA PERUBAHAN PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN ANGGARAN 2011 ISSU KRUSIAL TERKAIT PENGELOLAAN DANA BOS

Kebijakan BOS

UU No.20 Tahun 2003 Ttg Sistem Pendidikan Nasional Amanat   Setiap WN berusia 7-15 tahun wajib ikut pendidikan dasar Pemerintah dan Pemda jamin wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa biaya.

Konsekwensi Pemerintah dan Pemda wajib beri layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dikdas (SD/SMP) serta satuan pendidikan lain yg sederajat.

Implementasi BOS

Semula Sejak Juli 2005, berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program Wajar 9 tahun. Peru bahan Sejak 2009, perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Lanjutan …….

TUJUAN

UMUM Meringankan beban masy thdp pembiayaan pendidikan dlm rgk WAJAR 9 Tahun yg bermutu.

KHUSUS Membebaskan pungutan bagi siswa SD/SDLB dan SMP/ SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan di sekolah negeri dan swasta; Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Pasal 49 ayat (3) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menyebutkan Dana Pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah perundang-undangan yang berlaku.

sesuai dengan peraturan 4

Dasar Hukum Pengelolaan Dana BOS

PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BOS

PERMENDIKBUD TENTANG JUKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS YANG DITETAPKAN SETIAP TH TA 2014 BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 101 TAHUN 2013 PERMENKEU TENTANG PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI BOS YANG DITETAPKAN SETIAP TAHUN TA 2014 BERDASARKAN PERMENKEU NOMOR 201/PMK.07/2013

Penyaluran Dana BOS

2011

Menteri Keuangan

2012 sd Sekarang

Menteri Keuangan Rekening Kas Umum Negara Rekening Kas Umum Negara Rekening Kas Umum Daerah

Provins

i Rekening Kas Umum Daerah

Kabupaten/Kota

hibah

Rek Satuan Pendidikan Dasar Swasta Program/ Kegiatan Satuan Pendidikan Dasar Negeri

HIBAH

Rekening Satuan Pendidikan Dasar (Negeri/Swasta) 6

PENGANGGARAN DAN PENYALURAN

PMK TENTANG ALOKASI BOS TELAH DITETAPKAN JML SESUAI PMK JML TDK SESUAI PMK PERUBAHAN PERGUB TTG PENJABARAN APBD PERDA TTG APBD + PERGUB PENJABARAN APBD PENYALURAN BOS BELUM DITETAPKAN PENERBITAN PERGUB SEBAGAI DASAR PENGELUARAN BOS

MEKANISME PENYALURAN DANA BOS (Permendagri No. 62/2011)

Permendikbud: Satdikdas , nama bank, no. rekening dan alokasi , per-Kab/Kota

Permendagri Pedoman Pengelolaan BOS SKPD Pendidikan Provinsi

NPH BOS ditandatangani

SKPD Pendidikan Kab/Kota KAS UMUM NEGARA

Transfer dana BOS per-provinsi sesuai PMK alokasi dana BOS

Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi

Kepgub daftar penerima dan jumlah BOS

Transfer ke rekening satuan pendidikan dasar dgn Mekanisme HIBAH (paling lama 7 hari setelah BOS diterima di KUD)

SATDIKDAS Swasta Negeri

Tahapan Penyaluran

Menteri Keuangan Rekening Kas Umum Negara Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Rekening Satuan Pendidikan Dasar Triwulan I Paling lambat 14 hari kerja setelah Permenkeu diundangkan Triwulan II Paling lambat 7 hari kerja pada awal April Triwulan III Paling lambat 7 hari kerja pada awal Juli Triwulan IV Paling lambat 7 hari kerja pada awal Oktober 7 hari kerja setelah BOS diterima di Kas Umum Daerah

 

Apabila menghasilkan aset tetap kepala satuan pendidikan dasar negeri melaporkan kepada bupati/walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota kepala satuan pendidikan dasar bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya

Latar Belakang: 1. Sejak 2012, penyaluran dana BOS dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Prov. utk selanjutnya diteruskan scr lsng ke setiap Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) baik negeri maupun swasta dlm bntk hibah.

Dasar: Pasal 28 Ayat (9) UU No.22/2011 ttg APBN TA 2012 (berlaku hanya utk APBN TA 2012)

3. IPSAP No 2 Tahun 2012 ttg pengakuan pendapatan yg diterima pada RKUN/RKUD: Interpretasi No. 3 disebutkan bahwa:

“Pendapatan kas, diterima dan digunakan langsung oleh SKPD tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD serta tidak dilaporkan ke BUD. Pada kondisi ini pendapatan diterima langsung dan digunakan untuk operasional entitas penerima tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD dan tidak dilaporkan kepada BUD. Contoh: Hibah langsung dana yang diterima oleh suatu satuan kerja yg menjadi bagian dari entitas pelaporan yg kemudian langsung digunakan tanpa disetor ke RKUN/RKUD ”, diakui sebagai pendapatan pada RKUN/RKUD.

10 10

Lanjutan ……….

4.Pertanyaan BPK RI kepada beberapa Pemda.

5.Hasil Sidang DPOD merekomendasikan: “Permendagri No. 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pegelolaan BOS perlu segera direvisi untuk memberikan payung hukum terhadap pengelolaan Dana BOS di daerah, serta meningkatkan bentuk regulasinya menjadi Peraturan Presiden, dengan memperhatikan perkembangan revisi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, serta menunjuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Presiden dimaksud ”.

6. Ditetapkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

11 11



SURAT EDARAN MDN



PERATURAN PERMENDAGRI TTG PERUBAHAN



PERATURAN PRESIDEN

SUBSTANSI PERUBAHAN

BAGAIMANA MELAKUKAN PENCATATAN TERHADAP DANA BOS DI APBD KABUPATEN/KOTA

PERLAKUAN DI DALAM APBD PROV DAN APBD KAB/KOTA, SEPERTI :  Konsekuensi Penganggaran Pendapatan di Prov;  Penganggaran Belanja di Provinsi untuk: o Sekolah negeri milik Provinsi o Sekolah negeri milik k/k o Sekolah swasta.

 Penganggaran Pendapatan di Kab/kota utk BOS yang diterima Sekolah Negeri Milik K/K (PPKD atau SKPD Pendidikan).

 Penganggaran Belanja di Kabupaten/Kota utk BOS yg diterima Sekolah Negeri Milik K/K.

 Pencatatan dan pengesahan oleh BUD (Bagaimana) Mekanisme, Dokumen dsb . - Bgmn dg kasus yg sama (misal Hibah) perlakuannya di APBN.

 Dana BOS dari APBN ke Daerah diberikan dalam bentuk apa? (DAK, Hibah atau lainnya)/Kemenkeu dan Kemendikbud) 13

ISSUE KRUSIAL PENGELOLAAN DANA BOS TA 2015

• • • •  DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAH DAERAH : PP 58 TAHUN 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PASAL 327 AYAT (2) : “DALAM HAL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH TIDAK DILAKUKAN MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DILAKUKAN PENCATATAN DAN PENGESAHAN OLEH BENDAHARA UMUM DAERAH” PASAL 282 : MENYATAKAN BAHWA “PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DIDANAI DARI DAN ATAS BEBAN APBD” REVISI UU NO 33 TAHUN 2004. DLAM RUU HKPD, BOS MENJADI DAK 14

TERIMA KASIH

Revisi Permendagri No. 62/2011 tentang Pedoman Pengelolaan BOS (3)

MEKANISME PENYALURAN DANA BOS + Pengadministrasian di Kab/Kota (Revisi)

Ref:

Prepres 32/2014

ttg Pengelolaan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jamkesnas pada

Permendikbud: Satdikdas , nama bank,

KAS UMUM NEGARA

FKTP Milik Daerah

no. rekening dan alokasi , per-Kab/Kota

Transfer dana BOS per-provinsi sesuai PMK alokasi dana BOS

PERPRES ttg Pengelolaan BOS SKPD Pendidikan Provinsi

NPH BOS ditandatangani

SKPD Pendidikan Kab/Kota Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi

TEMBUSAN LAPORAN Kepgub daftar penerima dan jumlah BOS

Transfer ke rekening satuan pendidikan dasar. dgn Mekanisme HIBAH (paling lama 7 hari setelah BOS diterima di KUD)

APBD KAB/KOTA

SATDIKDAS Swasta Negeri

UU 23/ 2014 Penerimaan dan Pengeluaran, dilakukan pencacatan dan pengesahan oleh BUD 16

Struktur Rancangan Perpres

      KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN BOS a)Perencanaan b)Penganggaran c)Pelaksanaan dan Penatausahaan d)Pertanggungjawaban e)Pengawasan PEMANFAATAN DANA TIM MANAJEMEN KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP 17

Mekanisme Perencanaan

Jumlah Siswa Besaran BOS

Sbg dasar

Rencana Pendapatan BOS Rencana Belanja BOS Satuan Pendidikan Dasar Kemenkeu

Merekap data Nasional

Kemendikbud

Merekap data di wilayahnya

Dinas Pendidikan Provinsi

menetapkan

PMK Alokasi Dana BOS Berdasarkan Provinsi

Permendikbud Alokasi Dana BOS Berdasarkan Provinsi/Kab/Kota; Berdasarkan sekolah Negeri/Swasta

Dasar Penganggaran dalam APBD Merekap data di wilayahnya

Dinas Pendidikan Kab/Kota Dana BOS dalam APBD Prov Dana BOS dalam APBD Kab/Kota

Pendapatan Daerah

(Pasal 285 UU 23/2014) PAD PENDAPATAN TRANSFER 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah Transfer Pemerintah Pusat 1. Dana Perimbangan: a. DBH b. DAU, dan c. DAK 2. Dana Otsus 3. Dana Keistimewaan 4. Dana Desa Transfer Antar Daerah 1. Pendapatan Bagi Hasil 2. Bantuan Keuangan LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YG SAH 1. Hibah 2. Dana Darurat 3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan per UU-an

BELANJA DAERAH

BELANJA LANGSUNG

PROGRAM …………………..

KEGIATAN …………………… BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG/JASA BELANJA MODAL 1. BELANJA PEGAWAI 2. BELANJA BAGI HASIL 3. BELANJA BANTUAN KEUANGAN 4. BELANJA BUNGA 5. BELANJA HIBAH & BANSOS 6. BELANJA SUBSIDI 7. BELANJA TIDAK TERDUGA

PENDAPAT AN BELANJA

PENGANGGARAN PADA APBD PROVINSI

SATDIKDA S PROVINSI kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan Lain2 Pendapatan sesuai ketentuan per-UU-an, dan rincian obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar.

kelompok belanja langsung; jenis belanja pegawai, barang/jasa, modal; obyek belanja pegawai, barang/jasa, modal ; dan rincian obyek belanja pegawai, barang/jasa, modal.

SKPD Yg membidangi Pendidikan SATDIKDA S SWASTA kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah BOS dan rincian obyek belanja hibah BOS kepada satuan pendidikan dasar swasta SATDIKDA S KAB/KOT A

Cat: Penganggaran diuraikan dlm SE MDN

kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah BOS dan rincian obyek belanja hibah BOS kepada Sakdikdas milik Kabupaten/Kota berkenaan

PENDAPATAN BOS DI PROVINSI

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 PENDAPATAN DAERAH 01 01 xx …..... 01 xx LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lain-Lain Pendapatan sesuai dg ketentuan per uu-an Lain2 Pendapatan dari Pemerintah ….....

01 xx BOS Satuan Pendidikan Dasar 01 xx ….....

KODE REKENING BELANJA BOS DI PROVINSI UNTUK SEKOLAH NEGERI MILIK PROVINSI

5 5 2 5 2 5 2 5 2 1 2 3 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM/KEGIATAN BOS BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Catatan: Hanya dirinci sampai dengan jenis belanja

KODE REKENING BELANJA BOS DI PROVINSI UNTUK SEKOLAH SWASTA

5 5 1 5 1 X BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA HIBAH 5 1 X 5 1 X XX XX Belanja Hibah BOS XX Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Swasta

KODE REKENING BELANJA BOS DI PROVINSI UNTUK KAB/KOTA BERKENAAN

5 5 1 5 1 X BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA HIBAH 5 1 X 5 1 X XX XX Belanja Hibah BOS XX Belanja Hibah BOS kepada Satdikdas Kab/Kota Berkenaan

PENGANGGARAN PADA APBD KAB/KOTA

PENDAPATAN kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah, obyek pendapatan hibah dari Provinsi, dan rincian obyek pendapatan hibah BOS Pada SKPD Pendidikan Kab/Kota BELANJA kelompok belanja langsung; jenis belanja pegawai, barang/jasa, modal; obyek belanja pegawai, barang/jasa, modal ; dan rincian obyek belanja pegawai, barang/jasa, modal.

PENDAPATAN BOS DI KAB/KOTA

4 4 3 4 4 4 3 3 3 1 1 1 xx PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah dari Provinsi xx xx Pendapatan Hibah BOS Catatan: Pendapatan Hibah dicatat pada SKPD Pendidikan

KODE REKENING BELANJA BOS DI KAB/KOTA

5 5 2 5 2 5 2 5 2 1 2 3 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM/KEGIATAN BOS BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL Catatan: Belanja langsung pada SKPD Pendidikan

Mekanisme Penyaluran

Gub. menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap Satdikdas yg mjd dasar penyaluran BOS ke rek.kas masing-masing satdikdas

Kemenkeu

Hibah

Provinsi

Bukti Transfer hibah kepada Satdikdas lingkup Kab/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota

Kabupaten /Kota

Prog/Keg

Satuan Pendidikan Dasar Negeri Milik Provinsi Penyaluran BOS dari Prov.

kpd satdikdas Swasta &

Hibah

Neg.K/K dilakukan setelah ttd NPH BOS

Hibah

Satuan Satuan Pendidikan Dasar Swasta Pendidikan Dasar Negeri Milik Kab/Kota

Mekanisme Pelaporan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban SPD Negeri (Kewenangan Provinsi)

SP2B Dinas Pendidikan Provinsi

realisasi triwulan + Pernyataan Tanggungjawab

SP3B PPKD Kepala Satuan Pendidikan Bertanggung jawab secara formal dan material Dasar Bendahara Satuan

Laporan realisasi pendapatan dan belanja per bulan

Pendidikan Dasar

• • • • Catatan: SP2B: Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja SP3B: Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Format pelaporan dalam bentuk sederhana akan diatur lebih lanjut dalam SE Belanja BOS yang menghasilkan aset tetap dicatat sebagai aset milik daerah 30

Mekanisme Pelaporan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban SPD Negeri (Kewenangan Kab/Kota)

SP2B Dinas Pendidikan Kab/Kota

realisasi triwulan + Pernyataan Tanggungjawab

SP3B Kepala Satuan Pendidikan Bertanggung jawab secara formal dan material Dasar Bendahara Satuan

Laporan realisasi pendapatan dan belanja per triwulan

Pendidikan Dasar

PPKD

Bertanggung jawab secara formal dan material

Mekanisme Pelaporan SPD Swasta (Kewenangan Kab/Kota)

Dinas Pendidikan Provinsi Gubernur Dinas Pendidikan Kab/Kota Bupati/Walikota Kepala Satuan Pendidikan Dasar Bendahara Satuan Pendidikan Dasar

Bertanggung jawab secara formal dan material

Mekanisme Pelaporan SPD Swasta (Kewenangan Provinsi)

Dinas Pendidikan Provinsi Kepala Satuan Pendidikan Dasar Gubernur Bendahara Satuan Pendidikan Dasar