Transcript Pengembangan Karier

Disampaikan oleh :
Drs. S.Kuspriyomurdono, M.Si.
Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan
Badan Kepegawaian Negara
Jakarta, 2013
1
File : Pengembangan Karier Jabatan Fungsional-Kem KP-22 Agust 2013
PENDAHULUAN
A. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (kondisi 1 Jan 2013)
4.467.982 orang
•Struktural
= 238.462 ( 5,34%)
•Fungsional Tertentu = 2.252.090 (50,40%)
•Fungsional Umum = 1.977.430 (44,26%)
Jumlah Pejabat Fungsional Umum dengan tingkat pendidikan
mulai dari SD s/d Pasca Sarjana = 1.977.430 (44,26%)
Jumlah Pejabat Fungsional Umum dengan tingkat
pendidikan mulai dari SLTA s/d Pasca Sarjana = 1.798.551
(40,25%) yang dapat diangkat dalam jabatan Fungsional
Tertentu
B. PNS YANG MENDUDUKI JFU
UNTUK DAPAT DIANGKAT
KE DALAM JFT
SLTA
 Diploma
 Sarjana
 Pasca Sarjana

PENGANGKATAN DALAM JABATAN
( Pasal 17 Ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999 )
 PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat
 Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkan
prinsip profesionalisme, sesuai :
* Kompetensi
* Prestasi kerja
* Jenjang pangkat
* Syarat obyektif lainnya
4
PNS
diangkat dalam jabatan dan pangkat
Jabatan struktural
Jabatan fungsional
5
KEBIJAKAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN
struktural
•Manajerial
•Fasilitatif
PP. No. 100 Th 1999
PP. No. 13 Th. 2002
Perampingan
Struktural
PP. No.41 Th. 2007
Pengangkatan
Dalam
jabatan
staf
JF Umum
PNS
Profesional
fungsional
JF
Tertentu
•Mandiri
•Teknis
•Subtantif
PP. No. 16 Th 1994 jo.
PP. No. 40 Th 2010
Keppres No. 87 Th. 1999
Pemerkayaan/
Pengembangan
fungsi
120 Jab Fung
6
KOMPETENSI INTI
JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
JABATAN STRUKTURAL :
kepemimpinan dan manajerial
serta mempunyai kode etik
JABATAN FUNGSIONAL :
keahlian dan/atau keterampilan
spesialistik dan mandiri serta
mempunyai kode etik
Catatan : Jabatan fungsional umum (non angka kredit)
7
MEKANISME POLA KARIER PNS
a. Perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional dan
dari jabatan fungsional ke struktural baik secara
horizontal, vertikal maupun diagonal serta perpindahan
wilayah kerja;
b. Perpindahan jabatan secara horizontal adalah perpindahan jabatan pada tingkat eselon dan pangkat jabatan
yang sama;
c. Perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan (promosi);
d. Perpindahan jabatan secara diagonal adalah perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional.
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN
JABATAN FUNGSIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kedudukan dalam organisasi jelas
Tugas terstruktur dan berjenjang
Kemandirian dalam tugas diakui
Pengembangan sistem kompensasi
Pembentukan nilai melalui etika profesi
Kepangkatan tidak terbatas pada jenjang pendidikan seperti
halnya jabatan fungsional umum
7. Untuk kenaikan pangkat bisa melampaui pangkat atasan langsung
8. Tidak perlu ujian dinas untuk setiap kenaikan golongan
9. Sepanjang terpenuhi AK yang dipersyaratkan bisa naik pangkat
setiap 2 tahun
10.Memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan JFU
9
PERMASALAHAN JABATAN FUNGSIONAL
1. PNS kurang tertarik menduduki jabatan fungsional;
2. Tunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang memadai
dibanding dengan jabatan struktural;
3. Kewenangan yang ada pada jabatan struktural di-anggap cukup
besar dan memiliki prestise dibanding jabatan fungsional;
4. Diklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas;
5. Masih dipandang sbg jabatan alternatif;
6. Dinamika sekedar utk memperpanjang BUP;
7. Belum kuatnya komitmen pimpinan dalam mengembangkan
jabatan fungsional.
10
TUJUAN PENETAPAN
JABATAN FUNGSIONAL
1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS
2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja
3. Peningkatan Karier PNS
4. Peningkatan Profesionalisme PNS
11
PRINSIP DASAR PENETAPAN
JABATAN FUNGSIONAL
1. Mempunyai Metodologi
2. Memiliki Etika Profesi
3. Dapat disusun dlm jenjang jabatan
4. Bersifat Mandiri
5. JF tsb diperlukan dalam tupoksi Organisasi
12
KONSEKUENSI PENGEMBANGAN
JABATAN FUNGSIONAL
Organisasi Menjadi Datar ( flat ) dan
mengedepankan peran jabatan
fungsional ( kelompok JF )
13
POLA KARIER DALAM
JABATAN FUNGSIONAL
Utama
Madya
( 4 th )
( JS )
* *
( JS )
( 4 th )
Penyelia
Muda
Pelaksana L
Pertama
Pelaksana
Pelaksana P
14
PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL
 impassing / penyesuaian
 mengisi formasi yang lowong ( cpns )
 perpindahan diagonal dr jabstruk/jabfung lain
15
TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN
JABATAN FUNGSIONAL
1. Menyusun Naskah Akademik
2. Menyusun Matrik Butir-Butir Kegiatan
3. Melakukan Uji Petik dengan penyebaran kuesioner dan
wawancara
4. Tabulasi hasil uji petik
5. Validasi penentuan tarif/bobot Angka Kredit
6. Penuangan kedalam Rancangan Peraturan Menpan
7. Pertimbangan teknis Kepala BKN
8. Penetapan Jabatan Fungsional dgn Peraturan Menpan
9. Penetapan Peraturan Bersama Instansi Pembina Jabat-an
Fungsional dan Kepala BKN (Petunjuk Pelaksanaan)
10. Penetapan Petunjuk Teknis oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional
16
UPAYA PEMBINAAN PROFESIONALISME
JABATAN FUNGSIONAL
1. Menetapkan formasi
2. Menetapkan standar kompetensi
3. Pengusulan tunjangan
4. Melakukan sosialisasi
5. Penyusunan kurikulum Diklat
6. Penyelenggaraan Diklat
7. Pengembangan sistem informasi
8. Fasilitasi pelaksanaan
9. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi
10. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi
11. Melakukan monitoring dan evaluasi
17
PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL
1. Keseimbangan antara beban kerja dan jumlah
pegawai
2. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan formasi:
- Kualifikasi pendidikan
- Tingkat pendidikan :
≥ Sarjana untuk jenjang keahlian
≤ Diploma III untuk jenjang keterampilan
- Sifat / jenis pekerjaan
18
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL
 Kompetensi yang diperlukan, terdiri dari :
1. Kompetensi dasar (based competency)
2. Kompetensi bidang
 PNS yang menduduki jabfung paling tidak memiliki
kompetensi minimal yang diperlukan untuk
jabfung yang bersangkutan
19
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL
1. Berdasarkan data lapangan, Instansi Pembina belum
optimal melakukan sosialisasi, sehingga belum semua
jabfung diterapkan didaerah
2. Sosialisasi dilakukan pada setiap Instansi yang menerapkan jabatan fungsional tersebut (Instansi pusat
dan/atau daerah)
3. Materi sosialisasi
a. Manajeman kepegawaian
b. Substansi/tugas pokok jabfung
20
KURIKULUM / MODUL DIKLAT
JABATAN FUNGSIONAL
1. Kurikulum/modul disusun dengan menggunakan
metode/media yang sesuai dengan jabfung ybs
2. Disusun berdasarkan tingkat/jenjang jabatan
3. Komponen kurikulum :
a. Tujuan
b. Bahan pembelajaran
c. Proses pembelajaran
d. Penilaian
21
DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL
 Diklat terdiri dari :
a. Diklat pengangkatan dalam jabatan
b. Diklat kenaikan jabatan
 Sertifikasi Diklat >>> bekerjasama dgn LAN
22
SISTEM INFORMASI
JABATAN FUNGSIONAL
Sistem informasi jabatan fungsional perlu dibangun,
untuk akses informasi yang diperlukan stakeholder
yang berkaitan dengan :
a. Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional
b. Pembinaan Karier Jabatan Fungsional
c. Penyelenggaraan Diklat
d. Peningkatan Kesejahteraan
e. dll
23
PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI
JABATAN FUNGSIONAL
 Sebagai wadah untuk berkumpul/menyatukan pendapat/menyampaikan ide-ide untuk pengembangan
jabatan fungsional tersebut
 Perlu disusun kode etik profesi
 Saat ini baru ada beberapa jabatan fungsional yang
telah dibentuk organisasi profesi, antara lain :
1. IDI
Dokter
2. PGRI
Guru
3. Forum Komunikasi Auditor
Auditor
24
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
 Tunjangan jabatan fungsional diusulkan oleh instansi
pembina dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden
 Pertimbangan pemberian tunjangan :
1. Faktor resiko
2. Faktor kelangkaan
3. Sifat/jenis pekerjaan
25
MONITORING DAN EVALUASI
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan jabatan
fungsional dilapangan
2. Apabila terjadi permasalahan perlu dilakukan revisi/
perubahan
3. Respon monev adalah pejabat fungsional dan
pejabat pengelola kepegawaian
4. Quesioner/daftar pertanyaan terdiri dari manajemen
kepegawaian dan tugas pokok
26
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
1. Pembinaan karier pejabat fungsional menuju puncak jabatan dan
pangkat tertinggi.
2. Pembinaan profesi dengan meningkatkan kompetensi demi
terwujudnya sosok pejabat fungsional yang profesional dan
mandiri.
3. Pembinaan budaya kerja agar kinerja pejabat fungsional menjadi
lebih efektif dan efisien.
4. Pembinaan kode etik jabatan fungsional dalam rangka membentuk
perilaku yang profesional dan bermartabat.
5. Pembinaan disiplin pejabat fungsional untuk meningkatkan
produktifitas kerja dan efisiensi waktu.
6. Pembinaan sistem administrasi, guna menciptakan tertib administrasi dalam pembinaan dan pengembangan karier jabatan
fungsional.
27
1. PROFESIONAL & DISIPLIN, untuk menanggapi tuntutan masyarakat akan pelayanan
dan kinerja PNS yang baik sebagaimana
tujuan dari reformasi birokrasi
PENGEMBANGAN
JABATAN
FUNGSIONAL
2. POLA KARIER PNS, dapat dilakukan melalui
pengembangan jabatan struktural dan
jabatan fungsional, namun mendasarkan diri
pada prinsip “ramping struktur dan kaya
fungsi” maka dengan melalui pengembangan jabatan akan mengarah pada restrukturisasi, simplifikasi dan otomatisasi,
sebagai bagian dari reformasi birokrasi
3. PENGEMBANGAN POLA KARIER MELALUI
JABATAN FUNGSIONAL, jabatan fungsional
menjadi salah satu alternatif bagi peningkatan profesionalisme PNS menuju pada
SDM PNS yang efektif dan efisien sesuai
28
dengan kebutuhan organisasi
Terima kasih
29