Untuk memahami hasil penelitian terbaru Sejarah

Download Report

Transcript Untuk memahami hasil penelitian terbaru Sejarah

Teoretisasi Islam di Nusantara 1
Temuan lama: Teori Batu Nisan
Gujarat,
Malabar, dan
Coromandel
bermazhab
Hanafi
Penyebaran melalui pedagang, dan
kemudian diikuti Sayyid/Syarif
Nusantara
Batu nisan Maulana Malik Ibrahim (1419) di
Gresik, dan Mâlik al-Shâlih (1428) di Pasai
Mazhab Syafi’i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
R.A. Kern.
R.O. Winstedt.
G.H. Bousquet.
B.H.M. Vlekke.
J. Gonda.
B.J.O. Schrike.
D.G.E. Hall.
G.E. Morrison
Teori batu nisan banyak kelemahan,
tidak mempertimbangkan perbedaan mazhab.
Daerah Gujarat di bawah kekuasaan Hindu, dan
tdk mungkinIslam mapan di daerah tsb. Sumber
Cina menyebutkan abad ke-7 dan 8 pedagang Arab
sudah bermukim di pesisir Sumatra. Mereka
menikah dgn penduduk lokal, dan sebarkan
Islam di Nusantara (Crawfurd).
Teoretisasi Islam di Nusantara 2
Teori baru: Teori Sufisme
H.A.R. Gibb
A.H. John
Azyumardi Azra
Jatuhnya Kekhalifahan
Bagdad
NUSANTARA
1. Kecil kemungkinan pedagang Islam menyebarkan
agama Islam. Jatuhnya Bagdad dari bgs Mongol
kaum sufi memainkan peran penting memelihara
keutuhan Dunia Islam. Sufisme secara bertahap
menjadi institusi yg stabil dan disiplin, dan berafiliasi dgn pedagang dan pengrajin (thawâ’if),
serta membentuk masyarakat urban.
2. Afiliasi memacu guru dan murid sufi menjelajahi
dari pusat Dunia Muslim ke wilayah periferi dgn
membawa keimanan dan ajaran Islam.
3. Sufi melakukan konversi utk sajikan Islam dalam
kemasan atraktif yg menekankan kesesuaian.
Jumlah pemeluk meningkat tajam karena adanya
interaksi secara intensif antar guru sufi dan raja,
cuius regio eius et religio. Akibatnya, islamisasi
di Nusantara belum sempurna, butuh waktu. Dlm
bbrp sumber lokal mencatat pertikaian antara
misticism Islam dan orthodox legalistic Islam.
Teoretisasi Islam di Nusantara 3




Di Jawa Islam misticism semakin kuat ketika terjadi
perpindahan kekuatan politik dari Demak ke pedalaman.
Budaya Islam yang berkembang di pesisir utara Jawa
bersifat internasional, ortodoksi, kosmopolitan, dan
dinamis. Selanjutnya berubah menjadi masyarakat
tertutup dan agraris.
Perpindahan itu tdk serta merta merubah sifat ortodoksi
pesantren, justru pesantren menjadi pusat ortodoksi yg
setara dengan Dunia Muslim.
Pesantren menjadi kekuatan sosial dan cultural brokers
yg bebas dr kontrol politik kerajaan. Melalui pesantren
ini dibangun institusionalisasi dan profesionalisasi ulama.
Dengan demikian ulama sebagai elit agama dan politik,
karena dia akan melakukan kritik thd penguasa, bila
kebijakan yang ditempuh merugikan rakyat.
Argumentasi Teori Sufisme
1.
G. Coedes dalam Indianized States of Southeast Asia, bahwa menjelang
abad ke-7 pelayaran reguler pelaut Muslim ke Timur Jauh didokumentasikan istana Cina. Peziarah Budha Cina juga melayari rute pelaut Muslim dlm
kunjungan ke pusat keagamaan dan keilmuan Budha di India.
2. Utusan-utusan Dinasti Umayah dan Abbasiyah melakukan kunjungan di
istana Cina. Seringnya kunjungan ke Cina memacu munculnya koloni Muslim
di Kanton, bahkan mereka ikut pemberontakan thd penguasa Cina.
3. Intensitas pelayaran ke Timur Jauh sangat tinggi, tidak mengherankan bila
Muslim Timur Tengah sudah mengetahui Nusantara. Kedatangan Muslim
Timur Tengah di Nusantara (671), menumpang kapal Arab dan Persi dari
Kanton, serta berlabuh di Muara Sungai Musi (ibk. Sriwijaya). Kerajaan ini
pusat keilmuan Budha di Nusantara.
4. Krn banyaknya penduduk Muslim di Nusantara, sumber Cina menyebutkan
ada duta Arabia bernama Abû ‘Abd Allâh, pada 995 dan 999. Ini berarti bhw
Sriwijaya mempunyai hubungan dengan Muslim Arabia atau Persia. Hub.
baik memacu Muslim Arab mengarungi wilayah Nusantara lainnya.
Politik Belanda Pasca Perang Jawa dan Aceh
Pembentukan Birokrasi dan Penguatan Ekonomi Belanda:
Pemerintah Hindia
Belanda
Coersive
Depolitisasi melalui
verklaring
Pemutusan loyalitas aristokrat dgn rajanya
melalui pembentukan Binnenlandsbestuur
dan Inlandschbestuur (Heather Sutherland).
Program pemberdayaan keuangan negara
melalui pencaplokan wilayah kerajaan utk
dijadikan program tanam paksa dan
perkebunan swasta (Vincent J. Houben)
Pembentukan Binnenlandsbestuur (Pemerintah Dalam
Negeri) dan Inlandschbestuur (Pemerintah Daerah) maka
sistem administrasi Hindia Belanda terbelah menjadi tiga
pola sistem administrasi. Pemerintah daerah berkewajiban
menyelenggarakan, mendanai, dan bertanggung jawab
thd pemerintah Belanda. Akibatnya, timbul perbenturan
kepentingan antara pemerintah tradisional dan daerah,
bahkan perbenturan dgn petani, karena bupati berperan
sebagai pengawas produktivitas pertanian tanam paksa.
Disertasi Vincent J. Houben



Disertasi Vincent J. Houben dalam Kraton and Kumpeni, bahwa
hampir seluruh daerah kerajaan di Jawa dikuasai Kompeni utk
dijadikan perkebunan. Daerah Pesisir dikuasai pd paruh kedua
abad ke-18. Mancanegara dan Negaragung dikuasai selesai
Perang Jawa 1830.
Daerah Pesisir dan Mancanegara dijadikan proyek tanam paksa,
sedangkan Negaragung dijadikan proyek perkebunan swasta.
Artinya, daerah yg disewa adlh tanah, tenaga kerja dan sistem
administrasi desa.
Praktek tanam paksa diperbaharui dgn Undang2 Agraria 1870,
dan Undang2 Desentralisasi 1903. Praktek tanam paksa timbul
gerakan perlawanan yang berlandaskan ideologi keagamaan
(Islam), krn ideologi itu mudah memobilisasi masa dgn menggunakan jargon kafir, jihad fisabilillah, dan lain-lain.
WILAYAH KERAJAAN JAWA YANG DIKUASI KOLONIAL
NILAI EDUKATIF TANAM PAKSA


Penerapan tanam paksa 1830 telah menimbulkan kemiskinan struktural (Clifford Geertz,1984,Involusi Pertanian)
ttp bila diamati secara objektif melalui perspektif
modernisasi dalam proses itu dikembangkan aspek2
property (milik), occupation (kerja), dan contract
(perjanjian). Ketiga aspek itu memberi kepastian hukum
terhadap usaha, dan konsekuensinya dibentuk birokrasi
rasional (Max Weber). Ketiga aspek itu menurut Sartono
Kartodirdjo (1998) adalah sendi-sendi civil society.
Birokrasi rasional yg dibentuk digunakan utk memutus
jaringan loyalitas antara aristokrat daerah dan raja. Pada
dasarnya Belanda melestarikan sistem feodalisme, dan
memerankan diri sebagai raja Hindia Belanda. Karena itu
sistem tanam paksa secara struktural kelanjutan dari
sistem feodalisme karena sistem produksi didasarkan pd
eksploitasi tanah dan tenaga kerja.
AKIBAT EKSPLOITASI TANAH DAN TENAGA KERJA



Ulama menarik dukungan thd bupati, karena tindakan
eksploitatif dan diskriminatif thd petani maupun pribumi,
hal ini menghancurkan etika subsistensi. Menurut James C.
Scott, produk yang ditanam tidak ditujukan utk memenuhi
kebutuhan minimal petani, tetapi pemenuhan pasar dunia.
Kesempatan menanam padi tdk ada, krn perpanjangan wkt
di perkebunan dan banyak lahan blm dibuka (D. Lombard).
Perubahan etika subsistensi menimbulkan perubahan di
lingkungan pedesaan, yaitu: (1) timbul ledakan penduduk
krn kebutuhan tenaga kerja, (2) petani banyak dililit hutang
krn beban pajak yg tinggi, shg tanah petani berpindah
tangan kpd pemilik modal, (3) masuknya ekonomi uang.
Aspek tsb memicu involusi pertanian di pedesaan Jawa.
Meluasnya gerakan Islam pada paruh kedua abad ke-19,
menurut Sartono Kartodirdjo dalam Protest Movement in
Rural Java (1978), bhw gerakan perlawanan tsb merupakan
embrio gerakan kebangsaan pada abad ke-20.
TEORETISASI GERAKAN PERLAWANAN POLITIK 1

Maruli Tobing berpendapat bahwa pergantian zaman selalu
muncul gejala radikalisme yang dimotori kelompok yang
memiliki status ekonomi baik.

Elit yang terpinggirkan secara ekonomi dan politik, sangat
kecewa dan benci thd rezim penguasa. Komunikasi politik yg
dilakukan dgn mengolah mitos ratu adil, yg memacu
mobilisasi massa dan melegitimasi gerakan perlawanan.

Meluasnya gerakan politik Islam di samping faktor perubahan
ekonomi dan politik, juga semakin menyempitnya ruang
gerak Islam di kota besar akibat birokrasi modern dan
sekularisasi yg terbentuk di kalangan priyayi pangreh praja.
Kebijakan modernisasi dan sekularisasi yang dijalankan
Belanda memperlemah peran elit agama maupun institusi
keagamaan, karena modernisasi ditafsirkan pembatasan atau
menekan pengaruh dan wibawa politik para elit agama.
TEORETISASI GERAKAN PERLAWANAN POLITIK 2
Suatu gerakan berkaitan dgn sosok agen yang menggerakan,
status sosial dan ekonomi, serta komunikasi politik thd akar
rumput.
 Pendukung gerakan politik melawan hegemoni Belanda adlh:
1. Aristokrat protagonis, lawan dari aristokrat status quo;
2. Intelektual organik, lawan dari intelektual mekanik;
3. Jurnalis, yg melaporkan gerakan perlawanan politik;
4. Pengusaha Muslim di Solo, Jogja, dan Pekalongan;
5. Buruh dan tani sebagai man power gerakan perlawanan.
 Aristokrat protagonis dirugikan secara ekonomi, krn lahan pertanian diambilalih utk perkebunan ekspor. Struktur politik kala
itu melihat aristokrat protagonis memiliki massa yg dpt direkrut
menjadi power organisasi politik. Intelektual organik pendiri
organisasi politik, sedangkan pengusaha Muslim cenderung sbg
pencari dan pemberi dana gerakan politik.
 Sayangnya kelompok sosial pendukung gerakan perlawanan
sering memiliki orientasi politik yg saling berbeda.

TEORETISAI GERAKAN PERLAWANAN POLITIK 3
Aristokrat protagonis, intelektual organik, jurnalis dan pelaku
ekonomi Muslim berafiliasi dgn partai politik, hal itu ditafsirkan
yg paling ideal. Melalui BO mereka membangun struktur sosial
melalui jalur pendidikan. SI membangun struktur sosial melalui
jalur usaha dan dagang. Insulinde/Indische Partij memilih
mengusir kolonial Belanda sebelum membangun struktur sosial.
 Pemberdayaan pada jalur pendidikan oleh BO dan SI dlm teori
Thormstein Veblen akan meningkatkan kecerdasan menghadapi
perubahan sosial, dan memacu memasuki kelas menengah.
Makin besar kelas menengah, makin besar kohesi sosial, dan
kohesi sosial ditafsirkan dapat menekan polarisasi, dan akan
menggiring pada orientasi-orientasi politik tertentu.
 Alasan rasional itu (kohesi sosial) tdk menjadi kekuatan sinergis
antar partai politik. Pendekatan ideologis (Islam, nasionalis
radikal, sosialisme, dan marxisme) pd awal pergerakan justru
saling menjatuhkan, pada hal Belanda takut dgn kekuatan
Islam yang dibalut ideologi nasionalis, sosialis dan marxis.

TEORETISASI GERAKAN PERLAWANAN POLITIK 4
Heteroginitas Aliran Politik Pergerakan Kebangsaan:
PENGARUH BARAT
Sosialisme
Nasionalisme
Radikal
Islam
TIMUR TENGAH
Marxisme/
Komunisme
Tradisionalisme
Jawa
HINDU-JAWA
TEORETISASI GERAKAN PERLAWANAN POLITIK 5
Akibatnya pemerintah Belanda menerapkan sistem
beamtenstaat (state as beureaucracy machine) dan
dactyloscopy (sidik jari) pd 1920. Sistem tsb adlh a-politik, krn
birokrasi dari pusat hingga daerah dgn dibantu kepolisian wajib
mengawasi perilaku politik massa. Gejala ini mirip dengan
pemerintahan teror yang menciptakan ketakutan masyarakat.
 Beamtenstaat dan dactyloscopy diberlakukan setelah partai
politik memicu perbenturan politik dgn pemerinta Belanda.
 BO dan SI yang mendapat izin dari Gubernur Jenderal Idenburg
justru makin radikal. Bbrp kasus di Jawa Barat, Tengah, dan
Timur didalangi SI.
 Belanda tdk dpt menekan gerakan perlawanan karena banyak
kaum nasionalis yg memasuki dunia pendidikan pada masa
politik etis. Pada masa ini banyak tokoh masyarakat yang
mendirikan sekolah swasta. Dlm kaitan ini perlu meneliti UUD
1903. Berdirinya sekolah swasta memperkuat gerakan politik.

TEORETISASI GERAKAN PERLAWANAN POLITIK 6


Satu dasawarsa diberlakukan politik etis timbul emosi
masyarakat yang memacu gerakan politik massa. Emosi
berkaitan dgn pemahaman ttg: (1) kemajuan, pendidikan,
perkembangan, kesejahteraan dan kesetaraan; (2) gugatan yg
secara politis muncul dari wacana baru tsb; (3) bahasa massa
di-eksploitasi dan diwacanakan tokoh pergerakan, misalnya
pemerasan dan penindasan; dan (4) muncul tokoh-tokoh
pergerakan yang berusaha menggalang kekuatan massa utk
menentang akar-akar kolonialisme di Hindia Belanda.
Pendidikan politik dlm lingkungan pendidikan memacu sikap
kritis siswa dan memperkuat identitas diri mereka. Sikap kritis
dan identitas diri merupakan faktor penting membangkitkan
kesadaran politik. Pada tahap berikutnya identitas menjadi
landasan persinggungan ideologi antara Islam dan kapitalisme.
Wacana persinggungan ideologi itu berkisar pada persoalan
penetrasi kolonial terhadap basis ekonomi masyarakat Islam.
TEORETISASI GERAKAN PERLAWANAN
DALAM KONTEKS ILMU SEJARAH SELALU
MENGACU PADA TEORI SMELSER
TEORI S