Membongkar Praktik Mafia Hukum, Peluang, Tantangan dan Solusi

Oleh DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.MH

KETUA PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA

PENGERTIAN MAFIA HUKUM

Mafia Hukum menurut Satgas Mafia Hukum:

semua tindakan oleh perorangan atau kelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada

Mafia Hukum menurut KP2KKN (2006):

Perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalah gunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya system hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan

PENGERTIAN MAFIA PERADILAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :  kelompok advokat yang menguasai proses peradilan sehingga mereka dapat membebaskan terdakwa apabila terdakwa dapat menyediakan uang sesuai dengan jumlah yang diminta mereka;  persekongkolan di antara para penegak hukum dengan pencari keadilan.

Persepsi Publik atas Praktek Mafia Hukum di Lembaga Penegak Hukum, LSI Januari 2011

Terjadi praktek mafia hukum sebanyak 55% Mafia hukum dalam skala kecil sebanyak 17,40% Tidak terjadi mafia hukum sebanyak 1,4%

PERMASALAHAN

Terbentuknya opini publik tentang citra negatif dan ketidakpercayaan para pencari terhadap lembaga peradilan yang seharusnya memberikan keadilan pada masyarakat.

rasa Hal ini terungkap dengan diadilinya beberapa pejabat peradilan yang melakukan tindakan yang merendahkan lembaga peradilan.

MENURUT SATGAS MAFIA HUKUM

mafia peradilan dimulai dari :  mulai dari pendaftaran perkara  pengaturan majelis hakim  penangguhan perkara  merekayasa pembuktian  penetapan dan pencabutan sita  memperlambat perkara  ada yang melelang putusan untuk mempercepat atau memperlambat

Akar masalah mafia peradilan adalah :  kelemahan peraturan,  kelemahan pengawasan internal dan eksternal serta sanksi, gaji kurang,  kelemahan sistem penanganan perkara (minim cek and balance batas waktu dan akses informasi).

REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN TINGGI SUMATRA UTARA

Rekapitulasi perkara pidana diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : Jumlah perkara pidana diputus sebanyak : 17.154 perkara Jumlah perkara pidana banding sebanyak : 777 perkara Perkara yang diterima oleh para pihak 97 % Banding dalam perkara pidana tidak hanya

Rekapitulasi perkara pidana diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : perkara perdata putus 2011 Perkara yang diterima oleh masyarkat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel tindak pidana yang paling menonjol di Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara sebagai berikut: PELAKU KEJAHATAN NO TINDAK PIDANA %

10 Kejahatan Perjudian Pencurian Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika penganiayaan penggelapan Kejahatan kesusilaan Tindak pidana perlindungan anak penipuan Menghancurkan dan merusak barang penadahan

PRIA

5.756

4.876

3.721

1.439

630 355 332 330 260 236

WANITA

186 205 180 187 56 70 69 62 40 30

ANAK2

67 552 85 71 0 21 52 1 15 5

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN MEMBERANTAS MAFIA PERADILAN

Pemimpin/leader yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sehingga dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap pengadilan; Management perkara dengan bantuan informasi teknologi ; Sumber daya manusia yang berperilaku sesuai dengan kode etik dan perilaku hakim ; Anggaran mandiri bagi pengadilan ; - keadaan sekarang - keadaan yang diinginkan

If however, the polical branches choke the judiaciary’s voice through-budget cuts, its independence will be threatened. In that instance, judges must be prepared to make their case , in some way, to the citizens. After all, it is the citizens who lose if the judiciary becomes a sycophant to the executive branch

(tapi bila badan – badan politis mencekik lembaga peradilan melalui pemotongan budget kemandiriannya akan terancam, dalam kasus ini hakim harus siap untuk menyampaikan kasusnya kepada warganegara. Lagipula, adalah warganegara yang paling merugi kalau lembaga peradilan menjadi penjilat kekuasaan eksekutif.)

Survey Tahunan Amerika tahun 2001 oleh Universitas New York.