Transcript JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN
JABATAN FUNGSIONAL PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA NON
KEMENTERIAN
Disampaikan pada acara
ForumKomunikasi Pejabat Fungsional
Kementerian keluatan dan Perikanan Tahun
2013
Mason Pine Hotel Bandung
22 Agustus 2013
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
jo. Undang-Undang No. 43 Tahun
1999;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil jo. PP No 40 Tahun 2010
2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
2
PNS diangkat dalam
jabatan dan pangkat
tertentu
•kompetensi,
•prestasi kerja
•jenjang pangkat
•syarat objektif lainnya
1. Jabatan Struktural
JABATAN
FUNGSIONAL
TERTENTU/KHUSUS
2. Jabatan Fungsional
JABATAN
FUNGSIONAL UMUM
1. Membentuk Jabatan Fungsional Baru
2. Revisi jabatan fungsional yang sudah ada
3. Mengatur dan Menata Jabatan Fungsional Umum
(Non Angka Kredit)
3
Program Percepatan Reformasi Birokrasi
(Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )
(EkstraksiStruktur
dari GrandBirokrasi.
Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )
Penataan
Penataan Jumlah dan distribusi PNS.
Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka
Profesionalisasi PNS.
Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government).
Penyederhanaan Perizinan Usaha.
Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana
PNS.
dan Prasaranan Kerja
4
PROGRAM
Profesionalisasi
PNS
RENCANA AKSI
a. Penetapan standar kompetensi jabatan
b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis
kompetensi (Diklat)
c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis
kompetensi
d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri
e. Sertifikasi kompetensi profesi
f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara
perodik
g. Pengukuran Kinerja Individu
h. Penguatan Jabatan Fungsional
5
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.
Identifikasi jabatan
fungsional
PENGUATAN
JABATAN
FUNGSIONAL
Identifikasi output
jabatan fungsional
Penyusunan standar
kompetensi
Pengelolaan kinerja
jabatan fungsional
Penyesuaian tunjangan
jabatan fungsional
6
Kegiatan masih berorientasi pada proses
bukan pada produk atau output akhir
JF untuk kategori Ahli dan
Terampil digabung dalam satu
pengaturan
Beberapa
kelemahan
dalam
pengaturan
JF
Kompetensi setiap
jenjang jabatan belum
tergradasi dengan baik
Uji Kompetensi belum
menjadi persyaratan
dalam pengangkatan
Instansi Pembina belum
sepenuhnya melaksanakan
Quality Assurance dalam
pembinaan
Kegiatan berorientasi pada pada
produk atau output akhir
Pemisahan JF kategori Ahli dan
Terampil
Solusi
Pengaturan
JF ke
Depan
Kompetensi setiap jenjang jabatan harus
terdefinisi dengan jelas sehingga ada
perbedaan kompetensi setiap jenjang
jabatan
Uji Kompetensi menjadi persyaratan
dalam pengangkatan untuk menjamin
kompetensi JF
Instansi Pembina wajib melaksanakan
Quality Assurance dalam pembinaan
JF dan melaporkan hasilnya kpd
MenpanRB
INSTANSI
PEMBINA :
KKP
Yang telah ditetapkan:
1. Pengawas Perikanan (Permenpan dan
RB Namor 01 tahun 2011)
2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
(Permenpan dan RB Namor 22 Tahun
2013)
3. Penyuluh
Perikanan
(Permenpan
Nomor Per/19/M.PAN/10/2008) Nomr
4. Analis
Pasar
Hasil
Perikanan
(Permenpan dan RB Namor 25 Tahun
2013)
Usulan baru :
 Agar dilakukan identifikasi Jabatan
Fungsional
apa
yang
dapat
dilembagakan
 Dilakukan kajian dan uji beban kerja
untuk
menjamin
terwujudnya
profesionalisme dan pengembangan
kariernya
Peran Kementerian KKP selaku Instansi Pembina dan Instansi
Pengguna JF
a.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan;
b.menyusun pedoman formasi;
c.menetapkan standar kompetensi;
d.mengusulkan tunjangan jabatan;
e.melakukan sosialisasi serta petunjuk
pelaksanaannya;
f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan
fungsional/teknis fungsional;
g.memfasilitasi pendidikan dan pelatihan
fungsional/teknis fungsional;
h.mengembangkan sistem informasi jabatan;
i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional
j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi ;
k.memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika
profesi dan kode etik jabatan;
l. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai;
m.menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan
n.melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan
Fungsional;
o.Melaporkan perkembangan pembinaan JF kepada
Menteri PAN dan RB serta tembusannya kepada
Kepala BKN.
Instansi Pengguna jabatan fungsional (Pemerintah
Pusat/ Daerah Prov,Kab/Kota).
 menyusun formasi jabatan
untuk setiap jenjang
PNS PROFESIONAL
Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh
Instansi pembina.
 melaksanakan pengangkatan,
pemindahan, pembebasan
sementara, pemberhentian dari
dan dalam jabatan fungsional
 penyelenggaraan pembinaan.
 memfasilitasi pelaksanaan
tugas
 melakukan penilaian
prestasi kerja.
 menyusun Manajemen Diklat
 berkoordinasi dengan instansi
pembina Jabfung
10
Prospek dan Manfaat
Jabatan Fungsional
 Meningkatan
efektivitas
dalam
pelaksanaan
tugas
guna
mendukung kinerja organisasi
 Meningkatan produktivitas kerja
PNS dalam melaksanakan tugas;
 Memperluas
untuk
jabatan tertentu;
menduduki
 Profesionalisme PNS;
 Kejelasan peran dan kinerja;
 Kedudukan, Tugas tersetruktur dan
berjenjang, kemandirian tugas;
 Tingkat/jenjang :
 Terampil
 Keahlian
(Penyelia, III/d)
(Utama, IV/e)
 Memperpendek rentang kedali.
 Memperoleh tunjangan
 BUP
 Peluang naik pangkat/jabatan
SELAMAT DAN SUKSES
Created by aba subagja
12