KEBIJAKAN PENUNDAAN SEMENTARA (MORATORIUM) PENERIMAAN CPNS

Badan KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto, Oktober 2011 1

I LATAR BELAKANG

1. Konsekuensi ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi antara lain : a. Penyerahan pegawai dari Pemerintah Pusat kepada Daerah; b. Pengangkatan Sekretaris Desa; c. Pengangkatan Tenaga honorer; 2. Pemekaran wilyah/daerah; 3. Pembentukan satuan organisasi termasuk ditetapkan di dalam Undang-undang Sektor; karena 2

LATAR BELAKANG (2)

4. 297 Daerah Beban Belanja Pegawainya diatas 50% dalam total APBD (data Men.Keu Juni Tahun 2011) 5. Ditengarai banyak pegawai yang tidak berkinerja dengan baik.

6. Usulan dari Tim Independen Reformasi Birokrasi.

7. Pendapat para pakar bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil sudah berlebih.

. PENGATURAN KEBIJAKAN MORATORIUM

Kebijakan dengan Moratorium Peraturan Penerimaan Bersama CPNS, Menteri diatur Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Nomor : 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor : 800-632 Tahun 2011 Nomor : 141 PMK.01/2011 Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

III. TUJUAN MORATORIUM

Moratorium penerimaan CPNS dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, guna mengoptimalkan kinerja aparatur dan effisiensi anggaran Pelaksanaan penataan Pegawai Negeri Sipil organisasi dan penataan Pelaksanaan arahan Presiden pada retret ke III sidang Kabinet yang diperluas dengan para Gubernur pada tanggal 5-6 Agustus 2010 di Bogor kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta unsur daerah untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat serta melihat kembali PP 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah “ 5

IV. POKOK-POKOK MATERI PERATURAN BERSAMA (1)

1. Penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil diberlakukan

mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012

2. Penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

dikecualikan bagi

: a. Pemerintah Daerah yang : Besaran anggaran belanja pegawai di bawah/kurang dari 50% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang melaksanakan tugas sebagai: 1) Tenaga Pendidik 2) Tenaga Dokter, Bidan dan Perawat 3) Jabatan yang bersifat Khusus dan mendesak 6

POKOK-POKOK MATERI PERATURAN BERSAMA (2)

Tenaga honorer yang telah bekerja di lembaga pemerintah pada atau sebelum tanggal 1 Januari 2005 dan telah diverifikasi dan validasi berdasarkan kriteria yang diatur dalam PP Nomor 48 tahun 2005 jo PP 43 tahun 2007 sesuai kebutuhan kemampuan organisasi, keuangan redistribusi negara yang

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

dan akan 7

POKOK-POKOK MATERI PERATURAN BERSAMA (3)

Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dengan arahan yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

4. Instansi Pusat dan Daerah mengusulkan kebutuhan lowongan formasi atas jabatan yang dikecualikan tersebut kepada Menteri Negara PAN & RB dengan tembusan kepada Kepala BKN dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

5. Tim Reformasi Birokrasi Nasional melakukan verifikasi dan validasi usulan instansi sebagai bahan penetapan oleh Menteri Negara PAN & RB setelah mendapatkan persetujuan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

POKOK-POKOK MATERI PERATURAN BERSAMA (4)

6. Hal-hal yang dilakukan Instansi selama moratorium

a. Dalam masa penundaan dilakukan penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk melakukan penataan organisasi (rightsizing) dan penataan PNS dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Pimpinan instansi pusat dan daerah melakukan redistribusi (penyaluran ke satuan organisasi yang membutuhkan) pegawai sesuai dengan kompetensi di instansi masing masing berdasarkan hasil penataan c. Hasil redistribusi dilaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

d. Apabila redistribusi telah dilakukan dan ternyata ada PNS yang tidak dapat disalurkan, terhadap PNS yang bersangkutan dapat ditawarkan program pensiun sukarela sepanjang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

sesuai peraturan

POKOK-POKOK MATERI PERATURAN BERSAMA (5)

Untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Pemerintah Daerah Men.PAN & RB melaksanakan langkah-langkah

a. menugaskan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menghitung jumlah kebutuhan masing-masing sebagaimana PNS di lingkungan diatur dalam Peraturan Men.PAN & RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Yang Tepat Untuk Daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Men.PAN & RB dan Kepala BKN paling lambat pada akhir bulan Desember 2011; b. bersama Kepala BKN menyelia/supervisi penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat pada Pemerintah Provinsi;

POKOK-POKOK MATERI PERATURAN BERSAMA (6)

c. bersama Kepala BKN dan Gubernur menyelia/supervisi penghitungan jumlah kebutuhan PNS berdasarkan kelompok jabatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota; d. bersama Kepala BKN dan Menteri Keuangan memvalidasi hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan; e. bersama Menteri Dalam Negeri menghitung jumlah PNS yang tepat dalam rangka penataan struktur organisasi perangkat daerah.

POKOK-POKOK MATERI PERATURAN BERSAMA (7)

Hasil perhitungan dan hasil evaluasi dan penataan organisasi serta penataan PNS dilaporkan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional kepada 9. I nstansi Pemerintah, selain menghitung jumlah kebutuhan PNS, juga menyusun proyeksi kebutuhan PNS selama pemenuhannya 5 (lima) dilakukan tahun secara kedepan yang berkesinambungan dengan sasaran prioritas per tahun yang jelas sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan hasilnya disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2012.

10. Instansi Pemerintah yang belum selesai menghitung jumlah kebutuhan PNS, dilarang mengembangkan/ menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Paparan 1 - BKD Banyumas

Transcript Paparan 1 - BKD Banyumas