Tunjangan Jabatan Fungsional Barang/Jasa

Transcript Tunjangan Jabatan Fungsional Barang/Jasa

L K PP Rakortek Perencanaan Tahun 2013 Direktorat Pengembangan Profesi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

II. Isi Permen PAN-RB no.77/2012 yang Perlu Menjadi Perhatian III. Hal – Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP IV. Proses Selanjutnya yang Harus Dipersiapkan LKPP

Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan

Isi Permen PAN-RB no.77/2012 yang Perlu Menjadi Perhatian Hal – Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP Proses Selanjutnya yang Harus Dipersiapkan LKPP

Status Terakhir Jabfung Pengelola PBJP

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH sudah ditetapkan berdasarkan PERATURAN MENTERI PAN-RB

TENTANG JABFUNG PENGELOLA PBJP NOMOR 77

TAHUN 2012, ditandatangani pada bulan DESEMBER 2012

I.2 Latar Belakang dan Tujuan • Sekitar Rp 400 triliun (APBN) dan Rp 200 triliun (APBD) pada tahun 2010 dan akan meningkat menjadi sekitar Rp 600 triliun (APBN) dan Rp 320 triliun (APBD) pada tahun 2014

Besarnya Anggaran Pengadaan

• Pekerjaan bersifat paruh waktu, temporer dan tidak tetap • Tidak ada kejelasan tentang karier • Tidak ada pembentukan kompetensi dan kapasitas

Manajemen kepegawaian bersifat “ad hoc”

• 70 persen kasus KPK dan 80 persen kasus KPPU berasal dari proses pengadaan barang jasa pemerintah • Inefisiensi sekitar Rp 110 triliun pada tahun 2010 (Analisis KPK)

Korupsi dari pengadaan masih sangat tinggi

• Sertifikasi bagi pelaksana PBJP • Kompetensi yang dipersyaratkan • Antisipasi RUU PBJP

Pelaksanaan Mandat Regulasi

1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc, bisa berganti setiap tahun; 2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat beragam; 4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur; 5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif; 7. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP.

1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen; 2. Mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi; 4. Profesionalitas lebih terjamin dan terukur; 5. Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana lebih efektif; 7. Ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP.

Tujuan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Dalam rangka membina tenaga profesional yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga tercapai tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Landasan Hukum Pembinaan SDM Diatur Dalam Perpres 54/2010 Tentang PBJP

• SDM PBJP harus profesional (pasal 8, g) • Mendapatkan pelatihan berdasarkan standar kompetensi PBJP (pasal 125) • Mempunyai sertifikat keahlian PBJP yang dilaksanakan secara berjenjang (pasal 126 dan 127) • Mempunyai jenjang karir dan tunjangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 128)

I.3 Gambaran Kegiatan dan Beban Kerja Jabfung Pengelola PBJP

Kluster/Kemasan Standar Kompetensi PBJ

Spesialisasi Kualifikasi/ Penjenjangan Kontinuitas Standar Kompetensi Okupasi

Penempatan Pejabat Fungsional PBJP ULP

KEPALA ULP SEKRETARIS POKJA-POKJA PERENCANAAN PENGADAAN PEJABAT FUNGSIONAL PBJP PEMILIHAN PENYEDIA MANAJEMEN KONTRAK MANAJEMEN Informasi ASET PENGGUNA ANGGARAN/UNIT KERJA STRUKTURAL LPSE SATKER/ SKPD

No.

1 Kegiatan Jumlah Jam 1 Tahun JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES Jumlah Jam Dalam 1 tahun 365x24= 8760 2 3 No.

1 Jumlah Jam Kerja 1 tahun Jumlah Jam Kerja Dalam 1 Tahun 269 x 8 = 2152 Jumlah Jam Minimum JabFung Proses /Tahapan Pengadaan JAN FEB MAR 1250 Jam / tahun APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV Perencanaan Pengadaan 1039 s/d 1100 Jam DES 2 Pemilihan Penyedia 3 4 5 Manajemen Kontrak Manajemen Informasi Aset Umum 2007 s/d 2100 Jam 2200 s/d 4290 Jam 195 s/d 285 Jam 65 s/d 543 Jam 6 Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 2152 Jam

NO UNSUR 1 2 3 4 5 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Manajemen Kontrak Manajemen Informasi Aset Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa ESTIMASI TOTAL JAM ESTIMASI BEBAN KERJA (JAM) Dengan Rata-rata 5 Paket Pekerjaan/Tahun

327,92

ESTIMASI BEBAN KERJA (JAM) Dengan Rata-rata 10 Paket Pekerjaan/Tahun

540,00 499,08 297,08 307,67 Kontinu 997,00 594,17 364,33

1,431,75 2.495,50

I. Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan II. Isi Permen PAN-RB no.77/2012 yang Perlu Menjadi Perhatian III. Hal – Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP IV. Proses Selanjutnya yang Harus Dipersiapkan LKPP

II. 1 TIM PENILAI JABFUNG PENGELOLA PBJP Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari:

a) Tim Penilai Pusat

Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsional 

b) Tim Penilai Unit Kerja

bagi Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

c) Tim Penilai Instansi d) Tim Penilai Provinsi

Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi    Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengadaan barang/jasa Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Sekretaris Daerah Propinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa

e) Tim Penilai Kabupaten/Kota

 Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa

Tim Penilai Jabfung Pengelola PBJ terdiri dari unsur:

a. Unsur teknis yang membidangi pengadaan barang/jasa b. Unsur kepegawaian c. Pejabat Fungsional Pengelola PBJ

Susunan Keanggotaan Tim Penilai:

a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pengadaan barang/jasa; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota;dan d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabfung ditetapkan oleh: a. Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk Tim Penilai Pusat. b. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk Tim Penilai Unit Kerja.

c. Pejabat eselon II yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa,untuk Tim Penilai Instansi.

d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa untuk Tim Penilai Provinsi.

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

II. 2 Pengangkatan Pertama Kali dan Dari Jabatan Lain Persyaratan Pengangkatan Pertama (Pasal 27 ayat 1): a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Persyaratan Pengangkatan dari jabatan lain (Pasal 28 ayat 1): a.

Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit 2 (dua) tahun; telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tingkat pertama; usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

1 Inpassing

URAIAN

2 Perpindahan 3 Pengangkatan Pertama

USULAN PERSYARATAN PENGANGKATAN

    PNS dengan ijazah minimal S1/ Diploma IV Pada periode Inpassing masih melaksanakan tugas PBJP minimal 1 tahun, yang dibuktikan dengan surat penugasan Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau melalui penyesuian pangkat/golongan yang dimilikinya Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama  PNS dengan ijazah minimal S1/ Diploma IV  Telah mengikuti dan lulus Diklat Ahli Pengadaan Barang - Jasa Tingkat Pertama  Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a  mempunyai pengalaman melaksanakan tugas di bidang PBJP minimal 2 tahun  usia setinggi-tingginya 52 tahun  PNS (untuk Mengisi Lowongan Formasi Calon PNS) dengan ijazah minimal S1/ Diploma IV  Telah mengikuti dan lulus Diklat Ahli Pengadaan Barang – Jasa Tingkat Pertama • Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a

II. 3 Formasi

Indikator Penetapan Formasi jabatan Fungsional Pengelola PBJP:

(Pasal 30 ayat 2) a.

Jumlah Satuan Kerja/ Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah ULP Jumlah Paket yang dilaksanakan Nilai Pekerjaan Kompleksitas Pelaksanaan Pekerjaan Rentang Kendali

Formasi jabatan Fungsional Pengelola PBJP :

(Pasal 30 ayat 3) a. di lingkungan LKPP paling kurang 15 (lima belas) paling banyak 20 (dua puluh); b. di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian: 1) 2) setiap 1 (satu) satuan kerja paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang; setiap 1 (satu) ULP diperlukan paling kurang 3 (tiga) orang, paling banyak 7 (tujuh) orang; c. di lingkungan Provinsi: 1) 2) setiap 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua) orang; setiap 1 (satu) ULP paling kurang 40 (empat puluh) orang, dan paling banyak 60 (enam puluh) orang.

Lanjutan formasi di lingkungan Kabupaten/Kota: 1) setiap 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua) orang; dan 2) setiap 1 (satu) ULP paling kurang 30 (tiga puluh) orang, paling banyak 50 (lima puluh) orang.

setiap 1 (satu) ULP paling kurang 30 (tiga puluh) orang, paling banyak 50 (lima puluh) orang.

Dasar penetapan Formasi

(Pasal 30 ayat 4) : Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa didasarkan pada

analisis jabatan

dan

penghitungan beban kerja.

II. 4 Penyesuaian/

Inpassing

Persyaratan Inpassing (pasal 36 ayat 2) : a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah minimal 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan surat penugasan; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) atau Penilaian Prestasi Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan e. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama.

Usulan Pengangkatan Melalui: Inpassing, Pengangkatan Pertama, dan Perpindahan

 Pada tahapan awal yang diperlukan adalah

Penyesuaian/ Inpassing

dari sekitar 170.000 pemegang sertifikat keahlian PBJP yang berada di seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengisi kebutuhan posisi sekitar 70.000 org (kondisi optimal) s/d 95.000 org (kondisi transisi) perkiraan kebutuhan total jabatan fungsional PBJP pada kedua kondisi.

 Jika masih terjadi kekurangan (karena tidak semua pemegang sertifikat memenuhi syarat untuk menjadi Pejabat Fungsional) setelah periode Inpassing berakhir pengangkatan akan dilaksanakan dengan tata cara

pengangkatan pertama

dan

perpindahan

Hal hal yang harus dipersiapkan K/L/D/I:

1. K/L/D/I harus mempersiapkan anggaran untuk pengangkatan pertama pada tahun 2015 2. K/L/D/I harus mempersiapkan anggaran untuk penyelenggaraan diklat, pada tahun 2015 3. K/L/D/I harus mulai mengidentifikasi dan mempersiapkan calon calon Pejabat Fungsional Pengelola PBJP 4. K/L/D/I harus mempersiapkan Tim Penilai Jabfung

Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah

I. Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan

Dilakukan

– Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP

PBJP

IV.1 Rencana Kegiatan 2013

Kegiatan Berikutnya di tahun 2013:

a. Penyusunan Perpres tentang Tunjangan Fungsional Jabfung Pengelola PBJ b. SKB BKN dan LKPP tentang Jabfung Pengelola PBJ c. Perka-Perka LKPP tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabfung Pengelola PBJ, yang terdiri dari: • Juknis Penilaian Angka Kredit • Juknis pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian.

• Juknis penyesuaian/

inpassing

d. Uji coba penghitungan angka kredit, SIM jabfung dan sosialisasi jabatan fungsional pengelola PBJP.

IV. 2 Usulan TunjanganJabfung 1

SOP PENETAPAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

K/L mengusulkan penyesuaian/ penetapan tunjangan Jabfung Kemen PAN-RB memvalidasi dan membuat surat usulan ijin prinsip, disampaikan ke Kemenkeu 2 4 Kemenkeu mengeluarkan surat ijin prinsip ttg besaran tunjangan jabfung Kemenkeu melakukan Job Pricing dan menghitung dampak fiskalnya 3 5 Kemen PAN-RB menyiapkan Rancangan Perpres ttg tunjangan jabfung 8 Perpres Tunjangan Jabfung ditetapkan, Tunjangan dibayarkan Harmonisasi Rancangan Perpres Tunjangan 6 Paraf menteri-menteri terkait di Perpres 7

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PBJP USULAN LKPP

Komponen:

Gaji Tunjangan Kinerja Kerja (TKK/Tunjaker) Tunjangan Profesi (TP) Tunjangan Lembur (TL) Tunjangan Risiko Jabatan (Turisjab) Tunjangan Transportasi (Tutrans) Tunjangan Lain-lain Usulan LKPP /month:

Gaji Tunjangan Fungsional a b + c+ d+e+f+g 2,125 jt s/d 2,961 jt 13, 381 jt s/d 29,436 jt

Take Home Pay 15,506 jt s/d 32,397 jt

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PBJP USULAN LKPP

Kualifikasi

Asisten Ahli

Golongan Gaji Pokok Penghasilan Kotor Tunjangan Kinerja Kerja Tunjangan Profesi Tunjangan Lembur Tunjangan Resiko Jabatan Tunjangan Transportasi Take Home Pay Tunjangan Fungsional

III/a 2.125.700

3.285.466 6.377.100 2.125.700 170.000 3.188.550 360.000

15.506.816 13.381.116

2 Ahli Pertama III/b 2.215.700

3.399.003 7.754.950 2.215.700 170.000 3.877.475 360.000

17.777.128 15.561.428

3 Ahli Muda III/c 2.309.400

3.517.369

9.237.600 2.309.400 2.407.100

3.640.498 9.628.400 2.407.100 170.000 4.618.800 360.000

20.213.169 17.903.769

170.000 4.814.200 360.000

21.020.198 18.613.098

4 Ahli Muda 5 Ahli Madya III/d IV/a 6 Ahli Madya IV/b 2.508.900

3.778.380 11.290.050 2.508.900 200.000 6.899.475 1.350.000

26.026.805 23.517.905

2.615.000

3.912.308 11.767.500 2.615.000 200.000 7.191.250 1.350.000

27.036.058 24.421.058

7 Ahli Utama IV/c 2.725.600

4.051.824 13.628.000 2.725.600 200.000 8.176.800 1.350.000

30.132.224 27.406.624

8 Ahli Utama IV/d 2.961.100

Keterangan: 1. Lembur diasumsikan sebanyak 10 jam dalam 1 bulan 2. Hari Kerja Efektif ditetapkan 20 hari kerja 3. Harga Pertamax diasumsikan sebesar Rp 9.000

4.197.321 14.805.500 2.961.100 200.000 8.883.300 1.350.000

32.397.221 29.436.121