Transcript Materi 6 - Kemenag Jateng

PENGADAAN BARANG / JASA
DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
DALAM NEGERI & USAHA KECIL
DAN
DENGAN DANA PINJAMAN /
HIBAH LUAR NEGERI
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
2
TUJUAN PELATIHAN
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
PENDAYAGUNAAN USAHA KECIL
PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN DANA
PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI
3
SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU:
 Memahami syarat dan kewajiban pengadaan dengan
pendayagunaan produksi DN dan keikutsertaan usaha kecil
 Memahami penggunaan tingkat komponen dalam negeri
pengadaan barang / jasa dan preferensi harga
 Memahami kegiatan dan kriteria pengadaan barang / jasa
dengan dana pinjaman / hibah LN
 Memahami naskah perjajian kerjasama & kredit ekspor
 Memahami pelelangan internasional & keikutsertaan
perusahaan asing
4
Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, K/L/D/I
wajib :
a) Memaksimalkan Penggunaan Barang / Jasa hasil
produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun
dan perekayasaan Nasional dalam Pengadaan
Barang / Jasa
b) Memaksimalkan Penggunaan Penyedia Barang /
Jasa Nasional
c) Memaksimalkan penyediaan paket-paket
pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta koperasi kecil.
5
Pendayagunaan produksi dalam negeri
pada proses Pengadaan Barang / Jasa
a. Ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi
dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan
dan dijelaskan kepada semua peserta
b. Dalam proses evaluasi Pengadaan Barang / Jasa
harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar
merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan
Barang / Jasa impor yang dijual di dalam negeri
c. Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan
Barang / Jasa produksi dalam negeri berasal dari
impor, dipilih Barang / Jasa yang memiliki komponen
dalam negeri paling besar
d. Dalam mempersiapkan Pengadaan Barang / Jasa,
sedapat mungkin digunakan standar nasional dan
memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
6
Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal :
Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri
Spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam
negeri belum memenuhi persyaratan dan atau
Produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi
kebutuhan
Penyedia Barang / Jasa yang melaksanakan Pengadaan
Barang / Jasa yang di impor langsung, semaksimal mungkin
menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.
7
Tingkat
Komponen
Dalam Negeri
(TKDN)
merupakan
indikator tingkat
penggunaan
produk dalam
negeri dilakukan
sesuai besaran
komponen dalam
negeri pada
setiap
Barang/Jasa
Menunjukkan
besarnya tingkat
penggunaan
barang / jasa
Wajib digunakan
bila TKDN + BMP
mencapai 40 %
Perhitungan
TKDN merujuk
pada ketentuan
Menteri
Perindustrian
Hanya berlaku jika
terdapat minimal 3
calon penyedia
produk dalam
negeri
Mengacu pada
daftar inventaris
oleh Kementrian
Perindustrian
Hanya berlaku
pada barang yang
memenuhi
spesifikasi teknis
8
Preferensi
Harga
merupakan
perhitungan
ulang nilai
penawaran
dengan
mempertimbang
kan TKDN
Pengadaan yang
dibiayai rupiah murni
dengan nilai diatas 5
Milyar
Max 15 % untuk
barang produksi
dalam negeri
Berlaku pada TKDN
> 25%
Tidak mengubah
harga penawaran,
tetapi HEA dapat
merubah urutan
Pengadaan yang
dibiayai Pinjaman
Luar Negeri melalui
Pelelangan
Internasional
Max 7.5% untuk
pekerjaan konstruksi
9
HEA
KP
HP
= Harga Evaluasi Akhir
= Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang / Jasa)
= Harga Penawaran ( Harga Penawaran yang memenuhi
persyaratan lelang & telah dievaluasi )
Pada HEA yang sama, pemilik TKDN terbesar menjadi
pemenang
10
 Peserta dibagi contoh pengadaan dengan
penggunaan produksi DN
 Dalam contoh tersebut, TKDN mengacu pada
Daftar Inventarisasi barang / Jasa Produksi
Dalam Negeri diterbitkan Kementerian
Perindustrian
 Diskusikan dengan peserta di sebelahnya :
• Mencari dalam tabel Kementerian
• PerindustrianTuliskan jawaban pada tabel yg
disediakan
11
Peruntukan bagi
Usaha Kecil
Upaya perluasan
kesempatan bagi
Usaha Kecil
Bernilai sampai
dengan Rp 2.5 M
PA/KPA membuat
rencana pengadaan
sebanyak mungkin
paket pekerjaan untuk
usaha kecil
Kompetensi
teknisnya masih
dapat dipenuhi
usaha kecil
PA/KPA menyampaikan
paket pekerjaan
kepada instansi yang
membidangi usaha
kecil
12
Pengadaan Barang / Jasa dengan Dana
Pinjaman / Hibah Luar Negeri
Ketentuan Umum
• Perencanaan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis,
kualifikasi, standar nasional dan kemampuan / potensi nasional.
• Kriteria evaluasi mencantumkan peran serta Penyedia Nasional dan
Preferensi Harga
• Dalam kontrak dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam
negeri
• Memaksimalkan Produksi dalam negeri dalam hal :
•
Studi Kelayakan dan rancang bangun proyek
•
Penyiapan Dokumen Pengadaan / KAK
•
Penyusunan HPS
13
Pengadaan Barang / Jasa dengan Dana
Pinjaman / Hibah Luar Negeri
Ketentuan Umum
 PPK wajib memahami :
a. Naskah Perjanjian Pinjaman / Hibah Luar Negeri ( NPPLN / NPHLN )
b. Ketentuan Pengadaan setelah NPPLN / NPHLN disepakati
 Pengadaan yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit Ekspor / Kredit
Swasta Asing :
1. Dilakukan melalui Pelelangan / Seleksi Internasional, dan harus
merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam DRPPHLN
2. Dokumen Penawaran sesuai ketentuan dan norma Internasional.
3. Evaluasi Penawaran dengan metode perhitungan biaya efektif
14
Pengadaan Barang / Jasa dengan Dana
Pinjaman / Hibah Luar Negeri
Ketentuan Pelelangan Internasional
Memberi
kesempatan
seluas-luasnya
kepada penyedia
nasional
Proses pemilihan
dilangsungkan di
dalam negeri
Dokumen
berbahasa
Indonesia
menjadi acuan
jika terdapat
perbedaan tafsir
Dokumen
pengadaan
berbahasa
indonesia dan
berbahasa Inggris
15
Pengadaan Barang / Jasa dengan Dana
Pinjaman / Hibah Luar Negeri
Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan Internasional
 Adanya kerja sama antara Penyedia Barang / Jasa
asing dengan industri dalam negeri
 Adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara
pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan,
keahlian dan keterampilan
 Ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat
mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.
16
Pengadaan Barang / Jasa dengan Dana
Pinjaman / Hibah Luar Negeri
Keikutsertaan Perusahaan Asing
Perusahaan asing
harus bekerja
sama dengan
perusahaan
nasional
Bernilai di atas
100 Milyar untuk
pekerjaan
konstruksi
Bernilai di atas
20 Milyar untuk
pengadaan barang
/ jasa lainnya
Bernilai di atas
10 Milyar untuk
jasa konsultansi
17
TES ? ……..
18
( APABILA DIPERLUKAN )
19
CONTOH :
TKDN + BMP ≥ 40%
Barang
Barang
impor
tak bisa
ikut
lelang
Peserta
Lelang
TKDN
(%)
BMP
(%)
TKDN +
BMP
(%)
Produksi
DN
A
35
0
35
Produksi
DN
B
26
14
40
Produksi
DN
C
25
10
35
Produksi
DN
D
10
10
20
Impor
E
0
0
0
Impor
F
0
0
0
KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
20
CONTOH :
TKDN + BMP < 40%
Barang
Barang
Impor
masih
bisa ikut
lelang
Peserta
Lelang
TKDN
(%)
BMP
(%)
TKDN+
BMP
(%)
Produksi
DN
A
35
0
35
Produksi
DN
B
30
5
35
Produksi
DN
C
25
10
35
Produksi
DN
D
10
10
20
Impor
E
0
0
0
Impor
F
0
0
0
KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
21
TINGKATAN KOMPONEN DALAM NEGERI
( TKDN ) BARANG
Bahan Baku/Komp
DALAM NEGERI
Proses Produksi
Mesin Proses
DN
Hasil Produksi
LN
Tenaga Kerja
Lokal
Asing
Barang Jadi
LUAR NEGERI
Overhead
Lain-lain
Biaya Brg Jadi – Biaya Komp. LN
TKDN = ------------------------------------------------------- X 100%
Biaya Brg Jadi
TKDN > 25 %
Dapat Preferensi Harga
PASAR
22
TINGKATAN KOMPONEN DALAM NEGERI
( TKDN ) JASA
Perusahaan Jasa
 Management Proyek
 Tenaga Kerja
 Alat Kerja/Fas Kerja
 Konstruksi/Fabrikasi
 Jasa Lainnya
 Biaya Pemasaran
 Biaya Adm
 Keuntungan
 Pajak
TKDN =
PROYEK
Biaya Total Jasa – Biaya Jasa LN
---------------------------------------Biaya Total Jasa
TKDN > 25 %
PROYEK
SELESAI
X 100 %
Dapat Preferensi Harga
TKDN Gabungan = TKDN Barang + TKDN Jasa
23
 Nilai Pemberdayaan
Usaha Kecil termasuk
Koperasi melalui
kemitraan.
30% dari 15% = 4,5 %
 Nilai sertifikasi OHSAS
18000 / ISO 14000
20% dari 15% = 3,0 %
 Nilai Pemberdayaan
Lingkungan
30% dari 15% = 4,5 %
 Nilai Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Purna Jual
20% dari 15% = 3,0 %
KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terima Kasih