Transcript revisi dipa
PELAKSANAAN APBN
DI DAERAH
1
DIPA KEMENTERIAN NEGARA/
LEMBAGA
1) DIPA Kantor Pusat
2) DIPA Kantor Daerah
3) DIPA Dekonsentrasi
4) DIPA Tugas Pembantuan
2
DIPA ANGGARAN PEMBIAYAAN
DAN PERHITUNGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Cicilan Bunga Utang (BA 61)
Subsidi dan Transfer (BA 62)
Belanja Lain-lain (BA 69)
Dana Perimbangan (BA 70)
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 71)
Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri (BA
96)
Pembayaran Cicilan Pokok Hutang luar Negeri (BA 97)
Penerusan Pinjaman (BA 98)
Penyertaan Modal Pemerintah (BA 99)
3
BELANJA DIPA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
•
•
•
•
•
Belanja Pegawai;
Belanja Barang;
Belanja Modal;
Belanja Bantuan Sosial;
Belanja Lain-lain.
4
BELANJA DIPA PERIMBANGAN
KEUANGAN
•
•
•
•
•
Belanja Daerah Dana Alokasi Umum;
Belanja Daerah Dana Alokasi Khusus;
Belanja Daerah Dana Bagi Hasil;
Belanja Daerah Dana Penyesuaian;
Belanja Daerah Dana Otonomi Khusus.
5
BELANJA DIPA PEMBAYARAN
BUNGA UTANG DAN HIBAH
• Belanja Bunga Utang Dalam Negeri;
• Belanja Bunga Utang Luar Negeri;
• Belanja Hibah.
6
BELANJA DIPA SUBSIDI DAN
TRANSFER
• Berisi Belanja Subsidi
7
DIPA PEMBIAYAAN
DANANYA BERSUMBER :
•
•
•
•
Pembiayaan Dalam Negeri;
Pembiayaan Luar Negeri;
Penerusan Pinjaman;
Penyertaan Modal Pemerintah.
8
PENYUSUNAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
9
DPR RI
PROSES PENYUSUNAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
Presiden
6
3a
4
5
7
8b
DJAPK
DJPb
9b
3
8a
12
11
Kementerian
/Lembaga
2
9a
Dit PA/
Kanwil DJPb
13
b
13
a
10
Unit
Organisasi
14
SATKER
KPPN
1
15
16
BANK
Rekanan
10
PENYUSUNAN DIPA
Penyusunan DIPA oleh Satker harus berpedoman pada Harga Satuan
yaitu :
a. Harga Satuan Umum (HSU).
b. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK):
1) HSPK Pusat ditetapkan oleh Menteri Negara/Pimpinan
Lembaga yang bersangkutan.
2) HSPK daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
3) HSPK lintas daerah ditetapkan oleh Menteri Negara
/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
c. Harga Satuan Pembangunan Bangunan/Gedung Negara (HSBGN)
d. Kegiatan/pekerjaan yang belum ditetapkan indeks satuan biayanya,
dilampiri RAB yang telah dievaluasi dan ditetapkan oleh pejabat
yang ditunjuk, dengan memperhatikan kewajaran dan harga pasar
yang berlaku.
11
PENELAAHAN KONSEP DIPA
• Khusus untuk DIPA Satker Kantor Pusat
Kementerian Negara/Lembaga menbuat konsep
DIPA dan disampaikan ke Ditjen PBN cq Dit
Pelaksanaan Anggaran. Pagu yang ditetapkan
dalam Peraturan Presiden tentang Rincian
APBN bagi masing-masing unit organisasi,
fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, dan per
jenis belanja merupakan batas tertinggi yang
tidak boleh dilampaui.
• Apabila dalam DIPA telah sesuai dengan rincian
Perpres, maka Ditjen PBN dapat melakukan
pengesahan DIPA berkenaan.
12
PENGESAHAN DIPA
•
Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara mengesahkan DIPA setelah ditelaah
kesesuaian antara konsep DIPA dengan
Rincian APBN yang ditetapkan dalam Perpres.
•
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara
mengesahkan DIPA daerah setelah ditelaah
kesesuaian antara konsep DIPA dengan SRAA
dan/atau Rincian APBN yang ditetapkan dalam
Perpres.
13
PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN (POK)
•
Setelah DIPA disahkan oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan/Kepala
Kanwil Ditjen PBN, setiap satker dapat
menerbitkan Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK) sebagai pedoman
pelaksanaan lebih lanjut dari DIPA.
•
Revisi POK dilakukan oleh satker
sepanjang tidak bertentangan dengan
DIPA.
14
REVISI DIPA
15
PEDOMAN REVISI DIPA
Revisi DIPA oleh Dirjen PBN dan/atau KepalaKanwil
Ditjen PBN:
a) Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi;
b) Perubahan kantor bayar (KPPN);
c) Perubahan alokasi dana antar sub kegiatan atau
penambahan/pengurangan sub kegiatan dalam
satu kegiatan/program/jenis belanja;
d) Perubahan volume keluaran pada sub kegiatan
dengan memperhatikan kesesuaian sasaran
kegiatan dan atau sasaran program tanpa
mengubah alokasi dana pada kegiatan/program/
jenis belanja;
16
PEDOMAN REVISI DIPA
Realokasi dana antar MAK dalam satu kegiatan /
program / jenis belanja sepanjang tidak mengurangi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Gaji dan berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji;
Belanja untuk langganan listrik, telepon, gas dan air;
Pembayaran untuk berbagai tunggakan;
Alokasi untuk dana pendamping PHLN;
Belanja barang untuk pengadaan bahan makanan;
Pencairan dana tanda bintang (*);
Realokasi dana antar Satker yang tidak mengubah pagu
kegiatan / program / jenis belanja dalam satu DIPA pada
propinsi yang sama;
17
REVISI YANG DISAMPAIKAN
KEPADA DPR
MELALUI DIREKTUR JENDERAL APK :
•
•
•
•
•
•
Pagu masing-masing program;
Pagu masing-masing kegiatan;
Pagu masing-masing jenis belanja;
Pagu masing-masing unit organisasi;
Pagu masing-masing propinsi;
Merubah Kegiatan dan Program.
18
PENCAIRAN DANA BLOKIR
ATAU TANDA BINTANG (*)
• Diajukan oleh PA/KPA kepada Kepala
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
untuk Satker Daerah, dan kepada Kantor
Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk
Satker Pusat.
• Dalam hal pemblokiran dilakukan oleh
Kantor Pusat Ditjen PBN, usul
pencairannya ditujukan kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan melalui Eselon I
yang bersangkutan
19
PENYELESAIAN REVISI DIPA
•
DIPA atau dokumen yang dipersamakan dari
Satker Daerah baik yang disahkan di pusat
atau di daerah dilakukan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran dan selanjutnya
disampaikan ke Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan setempat untuk disahkan
•
DIPA atau dokumen yang dipersamakan dari
Satker Pusat, dilakukan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran Pusat dan selanjutnya disampaikan
ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan untuk disahkan.
20
PENYELESAIAN REVISI DIPA
OLEH KANWIL DJPBN
•
•
Pengesahan revisi DIPA atau dokumen
yang dipersamakan dari Satker Daerah
baik yang disahkan di pusat atau di
daerah, dilakukan oleh Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan setempat;
Revisi DIPA atau dokumen yang
dipersamakan dilakukan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran dan selanjutnya
disampaikan ke Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan untuk disahkan.
21
PELAKSANAAN APBN
PER-66/PB/2005 TGL 28 DES 2005
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN
PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN
22
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN
1 . SETIAP AWAL TAHUN ANGGARAN, MENT/PIMP LEMBG SELAKU
PENGGUNA ANGARAN (PA) MENUNJUK PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DENGAN SK;
2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) MENUNJUK :
A. PEMBUAT KOMITMEN;
B. PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM DAN
C. BENDAHARA PENGELUARAN.
3 MENT/PIMP LEMBG MENDELEGASIKAN KEWENANGAN KEPADA :
A. GUBERNUR SEBAGAI PELASANA DEKONSENTRASI
MENUNJUK KPA DAN PARA PEJABAT PADA ANGKA 2 (A,B,C);
B. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
PEMBANTUAN MENUNJUK KPA DAN PEJABAT PADA ANGKA 2
(A,B,C);
23
KETENTUAN PARA PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN
1. KPA TIDAK BOLEH MERANGKAP SEBAGAI BENDAHARA
PENGELUARAN;
2. PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI TAGIHAN/PENDTN SPM DAN
BENDAHARA PENGELUARAN TDK BOLEH SALING
MERANGKAP;
3. TEMBUSAN SK PARA PEJABAT DIATAS DISAMPAIKAN KEPADA
KEPALA KPPN SELAKU BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN).
24
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
1. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (PA/KPA) :
PEJABAT YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN- KEGIATAN SESUAI
DENGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN YANG TELAH DITETAPKAN
DALAM DIPA DAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENGELOLAANNYA.
2. PEMBUAT KOMITMEN :
PEJABAT YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN
TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN
BELANJA DAN SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN.
3. PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM :
PEJABAT YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI SEGALA
TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANGGUNGJAWAB DALAM
PENANDATANGANAN SPM.
4. BENDAHARA PENGELUARAN :
PEJABAT YANG DITUNJUK MENERIMA, MENYIMPAN, MEMBAYAR,
MENATAUSAHAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN UANG YANG
TELAH DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN BELANJA NEGARA.
25
JENIS-JENIS SPP/SPM
1. SPP/SPM UANG PERSEDIAAN (UP)
2. SPP/SPM TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(TUP)
3. SPP/SPM PENGGANTI UANG PERSEDIAAN
(GUP)
4. SPP/SPM PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
26
UP, TUP, GUP, LS
1
UP : UANG MUKA KERJA/ UANG PERSEDIAAN DALAM JML TERTENTU
YANG BERSIFAT DAUR ULANG (REVOLVING), DIBERIKAN KEPADA
BENDAHARAWAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN OPERASIONAL
KANTOR SEHARI-HARI.
2. TUP : UANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
UNTUK KEBUTUHAN SATU BULAN YANG SANGAT MENDESAK DAN
SIFATNYA TIDAK REVOLVING.
3. GUP : PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN YANG TELAH DIGUNAKAN.
4. LS : UANG YANG DIBAYARKAN LANGSUNG KEPADA PIHAK KETIGA ATAS
DASAR PERJANJIAN KONTRAK ATAU SURAT PERINTAH KERJA.
27
KETENTUAN UANG PERSEDIAAN (UP)
KEPADA SATKER DAPAT DIBERIKAN UANG PERSEDIAAN (UP) DENGAN
KETENTUAN SBB:
A. UP DIBERIKAN UNTUK BELANJA BARANG PADA KLASIFIKASI MAK
5211, 5212, 5221,5231, 5241 DAN 5811;
B. BESARAN UP DIATUR SBB :
1) 1/12 DARI PAGU DIPA MENURUT KLASIFIKASI YANG DIIJINKAN,
MAKSIMAL RP. 50 JUTA, UNTUK PAGU S/D RP.900 JUTA;
2) 1/18 DARI PAGU DIPA MENURUT KLASIFIKASI YANG DIIJINKAN,
MAKSIMALRP. 100 JUTA, UNTUK PAGU RP 900 JUTA S/D RP 2.400 JUTA
3) 1/24 DARI PAGU DIPA MENURUT KLASIFIKASI YANG DIIJINKAN,
MAKSIMAL RP 200 JUTA UNTUK PAGU DIATAS RP. 2.400 JUTA.
C. PENGGUNAAN UP MENJADI TANGGUNGJAWAB BENDAHARA DAN
SETELAH DIGUNAKAN DAPAT MELAKUKAN PENGISIAN KEMBALI UP
(REVOLVING) SEPANJANG DANANYA MASIH TERSEDIA DALAM DIPA;
D
PENGISIAN KEMBALI UP, DIBERIKAN APABILA DANA UP TELAH
DIGUNAKAN SEKURANG-KURANGNYA 75%.
28
KETENTUAN UANG PERSEDIAAN (UP)
E. UNTUK PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN, KEPALA SATKER DAPAT
MENUNJUK PEMEGANG UANG MUKA YANG BERTANGGUNGJAWAB
KEPADA KEPALA BENDAHARA PENGELUARAN;
F. BENDAHARA PENGELUARAN DAPAT MEMBAGI UANG PERSEDIAAN
KEPADA BEBERAPA PEMEGANG UANG MUKA (PUM), KEPADA PUM
YANG TELAH MEREALISASIKAN UP DAPAT MENGAJUKAN GUP
TANPA MENUNGGU REALISASI PUM LAINNYA;
G.. PEMBAYARAN MELALUI UP OLEH BENDAHARAWAN TIDAK BOLEH
MELEBIHI RP.10 JUTA, KECUALI UNTUK PEMBAYARAN HONOR;
H. PERUBAHAN BESARAN UP DILUAR KETENTUAN, DITETAPKAN OLEH
DIRJEN PERBENDAHARAAN;
I. APABILA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN, PADA BENDAHARA MASIH
TERDAPAT SISA UP, MAKA HARUS DISETOR KEMBALI KE REKENING
KAS NEGARA PALING LAMBAT PADA TANGGAL 31 DESEMBER;
29
KETENTUAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN (TUP)
1.
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) DAPAT DIBERIKAN
MELEBIHI PAGU UP YANG DITETAPKAN, DIGUNAKAN DALAM
WAKTU SATU BULAN UNTUK KEBUTUHAN YANG SANGAT
MENDESAK/TIDAK DAPAT DITUNDA DAN SIFATNYA TIDAK
REVOLVING;
2.
PEMBERIAN TUP DIATUR SBB:
A. KEPALA KPPN DAPAT MEMBERIKAN TUP S/D JUMLAH RP. 200
JUTA UNTUK KLASIFIKASI BELANJA BARANG YANG TELAH
DITENTUKAN;
B. KEPALA KANWIL DITJEN PBN DAPAT MEMBERIKAN DISPENSASI
PERMINTAAN TUP DIATAS RP.200 JUTA UNTUK KLASIFIKASI
BELANJA BARANG YANG TELAH DITENTUKAN.
30
PROSEDUR PENGAJUAN SPP OLEH
PEMBUAT KOMITMEN
PEMBUAT KOMITMEN MENGAJUKAN SPP KEPADA PENERBIT SPM DILENGKAPI
DENGAN PERSYARATAN SBB :
1. SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) :
SURAT PERNYATAAN DARI KPA YANG MENYATAKAN BAHWA UP TIDAK
UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN YANG MENURUT KETENTUAN HARUS
DIBAYAR DENGAN LS.
2. SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TUP) :
A. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN TUP DARI KPA;
B. SURAT PERNYATAAN DARI KPA BAHWA :
1) DANA TUP DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN MENDESAK DAN
AKAN HABIS DIGUNAKAN DALAM WAKTU SATU BULAN SEJAK
DITERBITKAN SP2D;
2) APABILA MASIH ADA SISA TUP HARUS DISETORKAN KE RKN;
3) TUP TIDAK UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN YANG SEHARUSNYA
DIBAYARKAN SECARA LS.
C. REKENING KORAN YANG MENUNJUKAN SALDO TERAKHIR.
31
PROSEDUR PENGAJUAN SPP OLEH
PEMBUAT KOMITMEN
3. SPP PENGGANTIAN UANG PERSEDIIAN (SPP-GUP) :
A. KUITANSI/TANDA BUKTI PEMBAYARAN;
B SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA (SPTB);
C. SURAT SETORAN PAJAK (SPP) DILEGALISIR OLEH KPA.
4. SPP LANGSUNG (SPP-LS) TERDIRI DARI :
A. SPP LS BELANJA PEGAWAI :
.
1) PEMBAYARAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI,
GAJI TERUSAN, UANG DUKA WAFAT, DENGAN LAMPIRAN SESUAI
PERUNTUKANNYA SBB:
a) DAFTAR GAJI, SK CPNS, SK PNS, SK NAIK PANGKAT, SK JABATAN;
b) KGB, SURAT PELANTIKAN, MENDUDUKI JABATAN, MLK.TUGAS;
c) KP4, FC.SURAT NIKAH, FC.AKTE LAHIR, SKPP, SEWA RD, MASIH
SEKOLAH/KULIAH, SURAT PINDAH, SURAT KEMATIAN;
d) SSP PPh PSL.21.
32
PROSEDUR PENGAJUAN SPP OLEH
PEMBUAT KOMITMEN
2) PEMBAYARAN LEMBUR DILAMPIRI DENGAN :
a) DAFTAR PEMBAYARAN LEMBUR DITANDATANGANI KPA
DAN BENDAHARAWAN;
b) SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR;
c) DAFTAR HADIR KERJA DAN DAFTAR HADIR KERJA
LEMBUR;
d) SSP PPh PSL 21.
3) PEMBAYARAN HONOR/VAKASI DILAMPIRI DENGAN :
a) SK PEMBERIAN HONOR/VAKASI;
b) DAFTAR PEMBAYARAN PERHITUNGAN HONOR/VAKASI
DITANDATANGANI KPA DAN BENDAHARAWAN;
c) SSP PPH Psl 21.
33
PROSEDUR PENGAJUAN SPP OLEH
PEMBUAT KOMITMEN
B. SPP LS NON BELANJA PEGAWAI (BELANJA BARANG) :
1. PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA :
1) KONTRAK/SPK YANG MENCANTUMKAN NOMOR REK REKANAN;
. 2) SURAT PERNYATAAN KPA MENGENAI PENETAPAN REKANAN;
3) BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN;
4) BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN;
5) BERITA ACARA PEMBAYARAN;
6) KUITANSI YANG DISETUJUI KPA;
7) FAKTUR PAJAK DAN SSP DITANDATANGANI WAJIB PAJAK;
8) JAMINAN BANK/LEMBAGA KEUANGAN NON BANK;
9) DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN UNTUK KONTRAK
YANG DANANYA SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA BERSUMBER
DARI PHLN;
10) RINGKASAN KONTRAK
34
PROSEDUR PENGAJUAN SPP OLEH
PEMBUAT KOMITMEN
2. PEMBAYARAN BIAYA LANGGANAN DAYA DAN JASA :
1) BUKTI TAGIHAN DAYA DAN JASA;
2) NOMOR REKENING PIHAK KETIGA (PLN, TELKOM, PDAM).
3. PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS :
1) DAFTAR NOMINATIF YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN
DINAS DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG
MEMERINTAHKAN PERJALANAN DINAS DAN DISAHKAN OLEH
PEJABAT DI KPPN;
2) PEMBAYARAN DILAKUKAN OLEH BENDAHARAWAN KEPADA
PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS.
35
PROSEDUR PENGUJIAN SPP OLEH
PENERBIT SPM
PENERBIT SPM MENERIMA SPP DARI PEMBUAT KOMITMEN UNTUK DIUJI
KEBENARANNYA DAN DITERBITKAN SPM DENGAN PROSEDUR SBB :
1. PETUGAS PENERIMAAN DAN PENGUJIAN SPP :
A. MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS SPP;
B. MENGISI CHECK LIST KELENGKAPAN BERKAS SPP;
C. PENCATATAN DALAM BUKU PENGAWASAN PENERIMAAN SPP;
D. MEMBUAT DAN MENANDATANGANI TANDA TERIMA SPP;
E. SPP YANG SUDAH LENGKAP DISAMPAIKAN KPD PENERBIT SPM.
2. PETUGAS PENERBIT SPM MENGUJI DOKUMEN KELENGKAPAN SPP :
A. MEMERIKSA SECARA RINCI DOKUMEN PENDUKUNG SPP;
B. MEMERIKSA KETERSEDIAAN PAGU DALAM DIPA;
C. MEMERIKSA KESESUAIAN RENCANA KERJA DAN KELAYAKAN HASIL
KERJA YANG DICAPAI DENGAN INDIKATOR KELUARAN;
36
PROSEDUR PENGUJIAN SPP OLEH
PENERBIT SPM
D. MEMERIKSA KEBENARAN ATAS HAK TAGIH MENYANGKUT :
1) PIHAK YANG DITUNJUK UNTUK MENERIMA PEMBAYARAN;
2) NILAI TAGIHAN YANG HARUS DIBAYAR;
3) JADWAL WAKTU PEMBAYARAN.
C. MEMERIKSA PENCAPAIAN TUJUAN DAN/ATAU SASARAN KEGIATAN
SESUAI DENGAN INDIKATOR KELUARAN DALAM DIPA ATAU
SPESIFIKASI TEKNIS YANG DITETAPKAN DALAM KONTRAK;
3. SETELAH HASIL PENGUJIAN TERHADAP DOKUMEN KELENGKAPAN SPP
DINYATAKAN BENAR, SELANJUTNYA SPM DITERBITKAN DAN
DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PENERBIT SPM DALAM RANGKAP 3
(TIGA) DISAMPAIKAN KEPADA :
A. LEMBAR KESATU DAN KEDUA DISAMPAIKAN KEPADA KPPN DENGAN
DILAMPIRI DOKUMEN PENDUKUNG;
B. LEMBAR KETIGA SEBAGAI PERTINGGAL PADA SATKER YBS.
37
PROSEDUR PENGUJIAN SPP OLEH
PENERBIT SPM
4. SPM YANG TELAH DITERBITKAN SP2D OLEH KPPN DAN TELAH
DICAIRKAN, TIDAK BOLEH DIBATALKAN KECUALI TERDAPAT
PERBAIKAN TERHADAP KESALAHAN ADMINISTRASI SBB:
A. KESALAHAN PEMBEBANAN PADA MAK;
B. KESALAHAN PENCANTUMAN KODE FUNGSI, SUB FUNGSI,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN;
C. URAIAN PENGELUARAN YANG TIDAK BERAKIBAT MERUBAH
JUMLAH UANG PADA SPM;
.D. PERBAIKAN SPM DILAKUKAN OLEH KPA/PENERBIT SPM DILAMPIRI
DENGAN SKTJM DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA KPPN.
38
PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA (SP2D) OLEH KPPN
PENYAMPAIAN SPM KEPADA KPPN DILAKUKAN SBB:
1. KPA MENYAMPAIKAN SPM BESERTA DOKUMEN PENDUKUNG
DILENGKAPI DENGAN ARSIP DATA KOMPUTER (ADK) BERUPA DISKET
MELALUI LOKET PENERIMAAN SPM ATAU MELALUI KANTOR POS.
2. SPM GAJI INDUK HARUS DITERIMA KPPN PALING LAMBAT TANGGAL 15
SEBELUM BULAN PEMBAYARAN;
3. SPM YANG TELAH DITERIMA KPPN DIPERIKSA OLEH PETUGAS LOKET
SBB:
A. MEMERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG;
B. MENGISI CHECK LIST KELENGKAPAN BERKAS SPM;
C. MENCATAT DALAM DAFTAR PENGAWASAN PENYELESAIAN
SPM;
D. PETUGAS LOKET MENERUSKAN CHECK LIST DAN DOKUMEN
PENDUKUNG KEPADA SEKSI PERBENDAHARAAN.
39
PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA (SP2D) OLEH KPPN
4.
PENGUJIAN SPM DILAKUKAN OLEH SEKSI PERBENDAHARAAN KPPN
MELIPUTI PENGUJIAN SUBSTANTIF DAN FORMAL SBB:
A. PENGUJIAN SUBSTANTIF MELIPUTI :
1) KEBENARAN PERHITUNGAN TAGIHAN DALAM SPM;
2) KETERSEDIAAN DANA PADA KEGIATAN/SUB KEGIATAN/MAK
DALAM DIPA;
3) DOKUMEN SEBAGAI DASAR PENAGIHAN;
4) SPTB DARI KEPALA KANTOR/SATKER MENGENAI
TANGGUNGJAWAB KEBENARAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN;
5) FAKTUR PAJAK BESERTA SSP.
B. PENGUJIAN FORMAL MELIPUTI :
1) MENCOCOKAN TANDATANGAN DENGAN SPESIMEN;
2) MEMERIKSA PENULISAN JUMLAH UANG DALAM ANGKA DAN
HURUF;
3) MEMERIKSA KEBENARAN DALAM PENULISAN.
40
PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA (SP2D) OLEH KPPN
5. SPM SEBAGAI DASAR UNTUK PENERBITAN SP2D DILAMPIRI DENGAN :
A. LAMPIRAN SPM GUP UNTUK PENERBITAN SP2D:
1. SPTB;
2. FAKTUR PAJAK DAN SSP.
B. LAMPIRAN SPM TUP UNTUK PENERBITAN SP2D:
1. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA;
2. SURAT DISPENSASI KAKANWIL DJPBN UNTUK TUP DIATAS
RP.200 JUTA;
3. SURAT PERNYATAAN DARI KPA TENTANG :
a) DANA TUP AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN
MENDESAK DAN AKAN HABIS DIGUNAKAN DALAM SATU
BULAN SEJAK TERBIT SP2D;
b) APABILA TERDAPAT SISA DANA TUP HARUS DISETOR KE RKN;
c) TIDAK UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN YANG
SEHARUSNYA DIBAYAR SECARA LS.
41
PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA (SP2D) OLEH KPPN
C. LAMPIRAN SPM LS BELANJA PEGAWAI UNTUK PENERBITAN SP2D:
1. DAFTAR GAJI/GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI/
LEMBUR/HONOR DAN VAKASI DITANDATANGANI KPA DAN
BENDAHARA PENGELUARAN;
2. SK KEPEGAWAIAN APABILA ADA PERUBAHAN PADA DAFTAR
GAJI;
3. SK PEMBERIAN HONOR/VAKASI DAN SPK LEMBUR;
4. S S P.
D. LAMPIRAN SPM LS NON BELANJA PEGAWAI UNTUK PENERBITAN
SP2D:
1. RESUME KONTRAK/SPK ATAU DAFTAR NOMINATIF
PERJALANAN DINAS;
2. FAKTUR PAJAK DAN SSP.
42
PERBANDINGAN DOKUMEN PENDUKUNG PENERBITAN
SPM DENGAN SP2D PEMBAYARAN LS BEL.PEGAWAI
LAMPIRAN SPP DISESUAIKAN
DENGAN PERUNTUKANNYA :
LAMPIRAN SPM DISESUAIKAN
DENGAN PERUNTUKANNYA :
1. DAFTAR GAJI INDUK, SUSULAN,
KEKURANGAN GAJI, UDW;
2. SK.CPNS, PNS, PANGKAT,
JABATAN,KGB, PELANTIKAN,
DUDUK JABATAN,
MELAK.TUGAS;
3. KP4, SRT.NIKAH, AKTE LAHIR,
SKPP, SEWA RMH, KET.SEK/KUL,
SRT.PINDAH, SRT.KEMATIAN;
4. DAFTAR LEMBUR;
5. SK. HONOR, VAKSI;
6. DAFTAR PEMB.HONOR,VAKASI;
7. SSP PPh Psl.21.
1.DAF GAJI INDUK, SSL, KEK.GAJI,
UDW, LEMBUR, HONOR, VAKASI;
2. SK. KEPEGAWAIAN APABILA
TERJADI PERUBAHAN GAJI;
3. SK. HONOR, VAKASI;
4. SSP PPh Psl.21.
43
PERBANDINGAN DOKUMEN PENDUKUNG PENERBITAN
SPM DENGAN SP2D PEMBAYARAN LS
NON BEL.PEGAWAI
LAMPIRAN SPP PEMBAYARAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA:
LAMPIRAN SPM PEMBAYARAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA:
1.
2.
3.
4.
1. RESUME KONTRAK/SPK;
2. FAKTUR PAJAK DAN SSP.
KONTRAK/SPK, NO.REK.REKN;
SRT.PERNY.PENETP.REKANAN;
BA.PENYELESAIAN .KERJAAN;
BA. SERAH TERIMA
PEKERJAAN;
5. BA. PEMBAYARAN;
6. KUITANSI;
7. FAKTUR PAJAK, SSP;
8. JAMINAN BANK;
9. DOK.LAIN UNTUK PHLN;
10. RINGKASAN KONTRAK;
44
SURAT KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN
PER-07/PB/2005 TANGGAL 15 JUNI 2005
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME
PEMBERIAN KUASA ANTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN
45
SURAT KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN
• SKPA adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh KPA
unit eselon yang lebih tinggi (KPA asal) kepada KPA
unit eselon yang lebih rendah (KPA penerima)
dalam unit eselon I yang sama pada suatu
departemen/kementerian negara/ lembaga untuk
menggunakan bagian tertentu dari pagu anggaran
yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan
kegiatan yang telah ditentukan.
46
BAGAIMANA SKPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SKPA dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan pembayaran antar wilayah
SKPA diterbitkan per jenis belanja untuk jangka waktu
satu tahun anggaran
SKPA diterbitkan dari unit eselon yang lebih tinggi
kepada unit eselon yang lebih rendah dalam unit
eselon I yang sama
Pengecualian dari poin 3 dimungkinkan setelah
memperoleh persetujuan DJPBN
SKPA diterbitkan sesuai program, kegiatan, sub
kegiatan, dan MAK sebagaimana tercantum dalam
DIPA
SKPA mengurangi alokasi pagu anggaran KPA asal
dan menambah alokasi pagu anggaran KPA penerima
47
PENERBITAN SKPA
1
DIPA
4
SKPA
KPA (Asal)
KPA (Penerima)
PAGU +
3
SPM
10
KONSEP
SKPA
5
1
KPPN
(Asal)
Kanwil DJPBN
(Asal)
SKPA
SKPA
SKPA
SKPA
1
1
1
1
KPPN
(Penerima)
Kanwil DJPBN
(Penerima)
Direktorat
Informasi Dan
Akuntansi 48
PENERBITAN SKPA
•
Mekanisme pembayaran melalui SKPA
sesuai ketentuan yang mengatur
tentang pedoman pembayaran dan
pelaksanaan APBN
• Penerbitan SPM atas dasar SKPA harus
mencantumkan :
a. Fungsi, sub funsi, program, kegiatan,
sub kegiatan
b. KPA dan lokasi KPA penerima SKPA
49
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Penggunaan SKPA
KANWIL
(KPA Penerima)
DIPA
1
PAGU +
4
KPA (Asal)
1
Direktorat
Informasi Dan
Akuntansi
SKPA
KPA (Penerima)
SKPA
SP2D
SPM
2
3
SKPA
1
KPPN
(Asal)
1
1
Kanwil DJPBN
(Asal)
KPPN
(Penerima)
4
LRA
SKPA
1
1
Kanwil DJPBN
(Penerima)
50
PENCAIRAN DANA SKPA
•
•
•
Sisa pagu SKPA pada KPA penerima
tidak dapat digunakan oleh KPA asal
Sisa UP disetor ke Rekening Kas
Umum Negara
Laporan Realisasi atas SKPA
merupakan bagian tak terpisahkan dari
laporan realisasi KPPN dan/atau KPA
penerima
51
Terima kasih
ATAS PERHATIAN PARA PESERTA
SELAMAT BERTUGAS DAN SAMPAI
JUMPA LAGI DIKESEMPATAN YANG
AKAN DATANG
52