Transcript Paparan Komisi IV,V,VI - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

REKOMENDASI KOMISI IV,V,VI
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
Sanur, 17 Februari 2015
1
Program Indonesia Sehat
Paradigma Sehat
Program
• Pengarusutamaan kesehatan
dalam pembangunan
• Prom prev sebagai pilar utama
upaya kesehatan
• Pemberdayaan masyarakat
Penguatan Yankes
Program
• Peningkatan Akses
• Peningkatan Mutu
• Regionalisasi Rujukan
Jaminan Kesehatan
Nasional
Program
• Benefit
• Sistem pembiayaan: asuransi –
azas gotong royong
• Kendali Mutu dan Kendali Biaya
• Sasaran: PBI dan Non PBI
Indikator
Indikator
• Kota Sehat
• Kecamatan Sehat
• Jumlah Kecamatan yang
memiliki minimal 1
Puskesmas yang
terakreditasi
• Jumlah Kab/Kota yang
memiliki minimal 1 RSUD
yang terakreditasi
Tanda
kepesertaan
KIS – Kartu BPJS
Indikator:
Total coverage
2
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
A. PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
B. RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL
C. PEMENUHAN SDM
PENGUATAN PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER
NO
ISU/MASALAH YANG
DIIDENTIFIKASI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
SOLUSI
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
A
REGULASI
1.
Perlu kejelasan Regulasi
pemanfaatan kapitasi pely
primer di era JKN
Regulasi
diperjelas
-
Pembuat Juknis
dan juklak
Pembuat Juknis
dan juklak
2.
Belum adanya regulasi
implementasi SDM di era JKN
di pely pusk
Usulan
penambahan
tenaga utk pely
kesehatan
primer
Moratorium
tenga pely
kesehatan
ditiadakan
Advokasi ke
pemprop
Advokasi ke
pemda kab/kota
3.
Perlu kejelasan pelaksanaan
BLUD di Pusk
Peraturan ttg
BLUD pusk
diperjelas ttg
UKM dan SPM
serta peran
Pemda
Menyusun
“BLUD khusus
utk pusk” yg
menanggani UKP
dan UKM serta
prog kesehatan
Membina dan
mengarahkan
sesuai aturan yg
ada
Membina dan
mengarahkan
sesuai aturan yg
ada
4.
Perlu kejelasan konsep
pelayanan kesehatan primer
di kawasan perkotaan
,pedesaan dan terpencil
Adanya
pedoman ttg
konsep pely
kesehatan di
kawasan
perkotaan
,pedesaan dan
terpencil
Menyusun
pedoman ttg
konsep pely
kesehatan di
kawasan
perkotaan
,pedesaan dan
terpencil
Mengkoordinir
dan melakukan
pembinaan
mapping faskes
primer
Membuat
mapping faskes
primer
NO
ISU/MASALAH YANG
DIIDENTIFIKASI
SOLUSI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
B
ANGGARAN
5.
Belum tegasnya regulasi UKM
dan belum optimalnya
pembiayaan Prog UKM dari
APBD
Adanya regulasi
UKM dan
persentase jelas
utk pembiayaan
prog UKM di APBD
Membuat regulasi
UKM dan Analisa
pembiayaan UKM
Melakukan
Advokasi
regulasi UKM
dan usulan
pembiayaan ke
pemprop dan
DPRD
Melakukan
Advokasi regulasi
UKM dan usulan ke
pembiayaan
kab/kota dan DPRD
6
Belum adanya pemanfaatan
anggaran desa utk bidang
kesehatan
Adanya regulasi
pemanfaatan
anggaran desa utk
bidang kesehatan
Advokasi
Kemenkes ke
kemendagri/ KPDT
Membuat
perenc
anggaran utk
pemanfaatan
anggaran desa
dan Advokasi
ke pemprop
Membuat perenc
anggaran utk
pemanfaatan
anggaran desa dan
Advokasi ke
pemprop
Advokasi ke
kab/kota
NO
ISU/MASALAH YANG
DIIDENTIFIKASI
D
SARANA -PRASARANA
8
Belum optimal pemenuhan
pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana
prasarana yg dimiliki
dalam pemberian pely
kesehatan
E
KETERSEDIAAN OBAT
9
Belum adanya Regulasi ttg
Pengadaan obat JKN di
pusk melalui dana kapitasi
pusk
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
SOLUSI
Mengoptimalkan
pemanfaatan
sarana prasarana
yg dimiliki dalam
pemberian pely
kesehatan
Dibuat regulasi ttg
Pengadaan obat
JKN di kab/kota
termasuk pusk
melalui dana
kapitasi pusk
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
Membuat regulasi
utk peningkatan
dan pemanfaatan
sarpras
kesehatan
Membuat regulasi
utk peningkatan
dan pemanfaatan
sarpras kesehatan
Membuat
mapping /up date
data sarana dan
prasarana pusk
Membuat regulasi
utk peningkatan
dan pemanfaatan
sarpras kesehatan
Membuat
mapping /up date
data sarana dan
prasarana pusk
Mendukung
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana
dalam pemberian
pely kesehatan
Memfasilitasi
upaya dan
penganggaran
pemeliharaan
sarpras dan alkes
melalui kerjasama
unit terkait di
daerah
Melakukan upaya
dan penganggaran
pemeliharaan
sarpras dan alkes
melalui kerjasama
unit terkait di
daerah
regulasi ttg
Pengadaan obat
JKN di kab/kota
pusk melalui dana
kapitasi pusk
Sosialisasi regulasi
ttg Pengadaan
obat JKN di
kab/kota pusk
melalui dana
kapitasi pusk
Sosialisasi dan
implementasi
regulasi ttg
Pengadaan obat
JKN di kab/kota
pusk melalui dana
NO
F
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
ISU/MASALAH YANG
DIIDENTIFIKASI
SOLUSI
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
Melakukan TOT
pendamping
dan surveyor
Menyiapkan
pre- akreditasi
utk pelaksanaan
akreditasi pusk
dikab/kota dan
pelatihan
pendamping
Pendampingan
pre dan postakreditasi utk
pelaksanaan
akreditasi pusk
dikab/kota
Membuat
SP2TP
terintegasi
Peningkatan
kapasitas SDM
SIK
Peningkatan
sarana
pendukung.
Dan kapasitas
SDM SIK
PENINGKATAN KUALITAS
10
Belum ada tools
nasional untuk proses
peningkatan mutu
pelayanan kesehatan
Tersedianya
tools nasional
untuk proses
peningkatan
mutu
pelayanan
kesehatan
G
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN
11
Belum terintegrasi
pencatatan pelaporan
di pusk
Penguatan
Sistem
pencatatan
pelaporan dan
SIK yg
terintegrasi
secara
berjenjang
NO
H
12.
ISU/MASALAH YANG
DIIDENTIFIKASI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
SOLUSI
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
Membuat rencana
jadwal
pelaksanaan
Monev terpadu di
kab/kota serta
target dan
melakukan feed
back hasil monev
terpadu kab/kota
Membuat rencana
jadwal
pelaksanaan
Monev terpadu di
kab/kota serta
target melakukan
feed back hasil
monev terpadu
pusk di kab/kota
MONITORING DAN EVALUASI
Belum adanya Komitmen
utk melakukan MONEV
terpadu secara rutin dan
berkala serta belum
adanya feed back hasil
monev
adanya Komitmen
utk melakukan
MONEV terpadu
secara rutin,
berkala dan
melakukan feed
back hasil monev
Kebijakan
pembinaan
manajemen
PENGUATAN RS RUJUKAN REGIONAL
MATRIKS PEMENUHAN STANDAR KELAS
NO
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
PROV
KAB/
KOTA
A
SARANA –PRASARANA
1
Penambahan
usul buka filter untuk membuat rekomendasi atas
menu e-planning RS rujukan regional usulan e-planning yang sesuai
tipe C, agar bs
dengan rs tipe B
mengusulkan sesuai rs
tipe B (dg syarat :
SDM terpenuhi)
membuat usulan eplanning yang sesuai
dengan rs tipe B (syarat :
sdm terpenuhi)
2
e-Katalog belum
Membuat usulan kpd
optimal, sehingga LKPP untuk menambah
penyelenggaraan
daftar alkes yg
anggaran
dibutuhkan rs rujukan
(khususnya TP) tidak regional (tipe B)
optimal.
Mengusulkan kebutuhan alkes
untuk ditambahkan ke LKPP
3
Waktu persiapan
Desk TP agar lebih
diperpanjang
Membuat rekomendasi usulan
alkes dari kabupaten
Mengusulkan pengaturan waktu persiapan desk
mjd lebih panjang
Menyiapkan diri sedini
mungkin
MATRIKS PEMENUHAN STANDAR KELAS
NO
4
5
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
Antrian kalibrasi 1. menambahkan
di BPFK sangat
institusi swasta untuk
panjang.
melakukan kalibrasi
2. melakukan revisi
regulasi tentang
kalibrasi untuk
melibatkan swasta
3. membuat regulasi
yang
memperbolehkan
kalibrasi internal RS
(untuk bbrp alat) dg
supervisi BPFK
Biaya kalibrasi
Melakukan kendali
swasta sangat
harga kalibrasi (batas
mahal dan rawan atas/bawah) &
pemeriksaan
diusulkan kpd LKPP
untuk masuk ecatalogue
PROV
KAB/
KOTA
1. meningkatkan peran swasta
2. penambahan unit kalibrasi
3. dinkes prop menyiapkan &
mengusulkan program sister
lab
RS menyiapkan alat dan
tenaga untuk mampu
melakukan kalibrasi
internal (untuk bbrp alat)
-
menyiapkan anggaran
untuk biaya kalibrasi
MATRIKS PEMENUHAN PEMENUHAN MUTU
NO
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
B
AKREDITASI RS
1
Jadwal KARS
menambah jumlah
padat, sehingga pembimbing &
proses akreditasi surveyor
sering tertunda
2 Tingginya biaya
bimbingan
akreditasi KARS
3 Penilaian KARS
diulang karena
terkait
pemenuhan
sarpras yang
nominalnya diluar
kemampuan RS
PROV
-
KAB/
KOTA
-
melakukan standar
merencanakan biaya akreditasi merencanakan biaya
pembiayaan utk
khusus utk rs rujukan regional akreditasi khusus utk rs
workshop, bimbingan
rujukan regional
& survei akreditasi
KARS
berkoordinasi dg KARS membantu rekomendasi
membuat perencanaan
untuk menyesuaikan perencanaan utk pemenuhan utk pemenuhan sarpras
sarpras yang harus
sarpras utk akreditasi
utk akreditasi
dipenuhi
MATRIKS PEMENUHAN PEMENUHAN MUTU
NO
4
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
Perpindahan
pegawai tinggi
sehingga sering
kehilangan
pegawai yang
sudah terlatih
dalam mengurus
akreditasi RS
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
PROV
melakukan koordinasi dg RS
dlm hal mutasi pegawai
KAB/
KOTA
melakukan koordinasi dg
RS dlm hal mutasi pegawai
MATRIKS PEMENUHAN PEMENUHAN MUTU
NO
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
D
SISTEM RUJUKAN
1
Belum
tersosialisasinya
sistem rujukan
kepada
masyarakat
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
PROV
Melakukan sosialisasi
kepada masyarakat
KAB/
KOTA
Melakukan sosialisasi
kepada masyarakat
MATRIKS PEMENUHAN SISTER HOSPITAL
NO
ISU/MASALAH YANG
DIIDENTIFIKASI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
PROV
KAB/
KOTA
E
SISTER HOSPITAL
1
Belum adanya
membuat regulasi regulasi untuk Sister mengenai program
Hospital
sister hospital
-
2
Kerjasama antar
daerah, harus ada
MoU antara Pemda
dengan Pemda,
baru antara SKPD,
atau antara Pemda
dengan Upt Vertikal
(misal RSUP Karyadi
dengan FK UNDIP)
melakukan mapping
kebutuhan yang akan masuk
dlm program sister hospital
melakukan mapping
kebutuhan yang akan
masuk dlm program sister
hospital
3
Pembiayaan harus
jelas
1. MoU antar daerah
2. Dukungan anggaran
MoU antar daerah
Dukungan anggaran
-
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
MELALUI PEMENUHAN
TENAGA KESEHATAN
NO
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
SOLUSI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
A
UMUM (PRIMER DAN RUJUKAN)
1
Ketersediaan
nakes dari
jumlah, jenis
dan
penyebaran,
serta
kompetensi
nakes
1. Institusi
pendidikan
harus
terakreditasi
2. Institusi dan
program
pelatihan
harus
terakreditasi
Kementerian
Kesehatan harus
memberikan
rekomendasi
pendiriaan PT
berdasarkan
masukan dari Dinas
Kesehatan Provinsi
Kementerian
Kesehatan
mengeluarkan
Sertifikasi dan
Standarisasi
Pelatihan .
PROV
KAB/
KOTA
Dinas Kesehatan Provinsi
memberikan memberikan
masukan untuk
rekomendasi pendirian PT
kepada Kemenkes
Dinas Kesehatan
Kabupaten memberikan
rekomendasi atas
pendirian SMK
1. Memberi pelatihan
keprofesian terakreditasi
bekerjasama dengan
Bapelkes setempat
2. Dinas Kesehatan
bekerjasama dengan
organisasi profesi,
instansi kesehatan dalam
penyelenggaraan
pelatihan.
Mengusulkan tenaga
kesehatan untuk
mengikuti pelatihan
keprofesian yang
terakreditasi
N ISU/MASALA
SOLUSI
O
H YANG
DIIDENTIFIKA
SI
1 Ketersediaan 3. Ketersediaan
nakes dari
Formasi disesuaikan
jumlah, jenis
dgn kebutuhan
dan
Nakes
penyebaran,
serta
kompetensi
nakes belum 4. Updating Sistem
Informasi Nakes
sesuai
setiap 6 Bulan
(laporan dinkes
Kab/Kota ->Prov->
Pusat)
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
PROV
KAB/
KOTA
Melihat kekurangan
dan kelebihan SDMK
di Daerah
(pemetaan formasi
berdasarkan
masukan
Prov/Kab/Kota)
1. Membuat sistem
sanksi bagi Prov dan
Kab/Kota yang tdk
melaporkan/
updating seluruh
data Nakes
Melakukan
redistribusi ABK dan
formasi di Prov. (jgn
ada
kelebihan/kekuranga
n SDMK di Kab/Kota)
Membuat
analis jabatan
dan ABK, serta
berkoordinasi
dgn lembaga
terkait
Dinkes Prov wajib
mem-Verifikasi dan
merekap seluruh
data Nakes
(termasuk swasta)
dari Dinkes Kab/Kota
tiap 6 Bulan ke Pusat
Semua
Fasyankes
wajib melapor
kondisi data
Nakes
(termasuk
swasta) ke
Dinkes
Kab/Kota tiap 6
Bulan
NO ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKAS
I
2. Perbedaan
besaran
pembiayaan
insentif nakes
antar daerah
3
Blm
tersedianya
kebijakan dlm
penetapan
formasi
pengangkatan
nakes sbg ASN
SOLUSI
Mengusulkan
PERBAIKAN
REGULASI terkait
sistem pembayaran
insentif nakes di
daerah
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
PROV
Memberikan
bantuan program
berupa pendidikan
lanjutan (bantuan
tdk hrs dlm bentuk
finansial)
Mengusulkan
kualifikasi Nakes yg
akan diberikan
bantuan pendidikan
berkelanjutan
Memberikan
insentif pd
semua Nakes
sesuai
kemampuan
daerah
1. Menyiapkan
ABK untuk ASN
2. Mengkoordina
sikan lintas
sektor tgkt
Prov. Serta
pertimbangan
teknis terkait
kebutuhn
Nakes
1.Menyiapkan
prioritas
penempatan
Nakes di
Fasyankes yg
terakreditasi
2. Melapor
secara
berkala
terkait
kebutuhan
ketenagaan
pd SKPD
terkait
Perlu Advokasi yg
Mempersiapkan
terus menerus
ABK semua
Pemerintah Kab/Kota
dlm merencanakan
kebutuhan Yankes
(Peran aktif Dinkes
Kab/Kota) mengacu
UU yg berlaku saat
ini
KAB/
KOTA
NO
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
SOLUSI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
4
Pembanguna
n fasilitas
pelayanan
kesehatan
blm
memperhatik
an
perencanaan
SDMK
1. Pemetaan Fasyankes
prioritas daerah PKM
di DTPK, PKM
terakreditasi
termasuk RS (20152019)
2. Wajib memasukan
perencanaan SDMK
ketika menambah
Fasyankes baru tkgt
Desa/Kec/Kab/Kota
1. Memfasilitasi
Memfasilitasi
ketenagaan yg
Prov.
dibutuhkan
kebutuhan
Fasyankes lintas
ketenagaan
2. Menyiapkan
di Fasyankes
Analis Jabatan
dan ABK sesuai
jenis
ketenagaan
1. Studi kelayakan
pembangunan
Fasyankes
2. Menyiapkan
Analis Jabatan
dan ABK sesuai
jenis
ketenagaan
5
Belum
meratanya
distribusi
nakes di
Puskesmas
1. Membuat prioritas
penempatan Nakes
di PKM DTPK, PKM
terakreditasi (20152019)
2. Mempelajari dgn
seksama UU No 23
Tahun 2014 ttg
Pemda dan aturan
lainnya yg
diberlakukan, serta
penerapannya
1.Menetapka
n kebijakan
terkait
distribusi
Nakes
2.Memfasilia
tsi usulan
Prov/Kab/K
ota
Memastikan
kecukupan Nakes
sesuai Permenkes
75
PUSAT
PROV
Memfasilitasi
usulan kecukupan
Nakes
berdasarkan
usulan Kab/ Kota
KAB/
KOTA
NO
6
ISU/
MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
SOLUSI
Belum
maksimalnya
Jaminan
Kesejahteraan,
keamanan dan
kenyamanan
nakes oleh
Pemda di
tempat tugas
1. Segera
diterapkannya
standar remunerasi
dan sertifikasi sbg
insentif bagi nakes
dgn
memperhatikan
lokasi, lama kerja,
dan beban kerja
2. Membuat
Kebijakan Jaminan
Kenyamanan &
Kemananan bagi
Nakes di tempat
tugas (adanya
program orientasi
budaya setempat
bagi Nakes baru)
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
PROV
KAB/
KOTA
1. Menetapkan
PANJA untuk
kesejahteraan
PNS yg akan
ditempatkan
2. Membuat SOP
jaminan
kenyamanan
& keamanan
3. Memfasilitasi
dlm bentuk
penerbitan SE
4. Mempercept
proses
penerbitan
STR Nakes
Memberikan
jaminan
kenyamanan &
kemananan
bagi Nakes di
tempat tugas
(adanya
program
orientasi
budaya
setempat bagi
Nakes baru)
1. Membuat
MOU dgn
MUSPIDA
tngkt
Kab/Kota,
2. MUSPIKA
untuk tgkt
Kecamatan
3. Melakukan
rapat
secara
berkala
NO
7
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
SOLUSI
Masih terdapat 1. Adanya aturan
kekurangan
lebih lanjut yg
nakes
mengatur
khususnya
pengembalian
dokter spesialis,
dokter yg ikut
baik 4 Spesiallis
program PPDS yg
dasar maupun 3
dibiayai oleh
Spesialis
Kemenkes/Pemerin
penunjang.
tah/Pemda
2. Memperketat
program PPDS dgn
MENGUTAMAKAN
DOKTER YG
DIBUTUHKAN
sesuai standar
Fasyankes & wajib
kembali ke daerah
asal yg menugaskan
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
PROV
KAB/
KOTA
Menindaklanjuti
usulan Prov.
terkait
kekurangan
Nakes (April mgg
ke 2)
Memfasilitasi
usulan Kab/Kota
terkait
kekurangan
Nakes
Wajib
menyampaikan
ke Prov.
kebutuhan Nakes
Spesialis dlm wkt
2 Bulan
Membuat
kebijakan dan
regulai
penempatan
Nakes khusus
daerah prioritas
dan regional
1. Memfasilitasi
usulan
Kab/Kota
pengadaan
Nakes existing
2. Wajib
membentuk
TIM dlm
menganalisis
kebutuhan
Nakes
1. Mengidentifika
si standar
kebutuhan
Nakes (4 dasar
3 penunjang)
atau prioritas
Nakes DTPK
dan regional
2. Usulan daerah
hrs
ditembuskan
ke Pusat terkait
NO
8
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
SOLUSI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
MATRIKS PENYAJIAN
Peningkatan
1. Pendataan SDMK yg
kualifikasi
<< DIII
nakes DI dan
DII sbg amanah
UU 36 Tahun
2014 ttg nakes
(masih ada
2. Program percepatan
nakes di
kualifikasi DIII
Puskesmas yg
khususnya bagi PNS
pddk << DIII),
yg blm DIII
khususnya
perawat, bidan
dan farmasi.
PROV
KAB/
KOTA
Memfasilitasi
kebutuhan Nakes
sesuai usulan
Dinkes Provinsi
Mengkompilasi
1. Mengidentifi
kebutuhan Nakes
kasi Nakes yg
sesuai usulan
blm DIII
Dinkes Kab/Kota 2. Melaporkan
ke Dinkes
Prov
1. Membuat
kebijakan
terkait
kualifikasi
Nakes (DI dan
DII yg akan di
tgktkan pddkn
2. Memfasilitasi
usulan Provinsi
sesuai daerah
prioritas
Mengidentifikasi
Nakes yg akan
ditingkatkan
pddkn di
Kab/Kota
prioritas
Melaporkan
segera tenaga
yg masih DIII
dgn pemilahan
daerah
prioritas
NO
8
ISU/
MASALAH YANG
DIIDENTIFIKASI
Peningkatan
kualifikasi nakes
DI dan DII sbg
amanah UU 36
Tahun 2014 ttg
nakes (masih ada
nakes di
Puskesmas yg
pddk << DIII),
khususnya
perawat, bidan
dan farmasi.
SOLUSI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
PROV
KAB/
KOTA
1. Memfasilitasi
3. Program
usulan Provinsi
pendidikan Jarak
sesuai daerah
Jauh dan UT
prioritas (biaya,
kurikulum dll)
2. Menetapkan
1. Memfasiliat 1. Menyiapkan
si Kab/kota
data
2. Menyiapkan 2. Menyiapkan
pembiayaan
pembiayaan
1. Memfasilitasi
4. Program
usulan Provinsi
pendidikan
sesuai daerah
reguler untuk
prioritas (biaya,
SDM yg jaraknya
kurikulum dll)
dekat dgn
2. Menetapkan
Poltekkes
1. Memfasilitasi
5. Adanya
usulan Provinsi
Beasiswa
sesuai daerah
prioritas (biaya,
kurikulum dll)
2. Menetapkan
1. Memfasiliat 1. Menyiapkan
si Kab/kota
data
2. Menyiapkan 2. Menyiapkan
pembiayaan
pembiayaan
1. Memfasiliat 1. Menyiapkan
si Kab/kota
data
2. Menyiapkan 2. Menyiapkan
pembiayaan
pembiayaan
NO
9
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
SOLUSI
Masih adanya
1. Pelatihan bagi
pejabat
pejabat struktural yg
struktural
tdk memiliki
bidang kesehatan
kompetensi di
di Daerah yg tdk
Bidang Kesehatan
sesuai dgn
kompetensi
(dampak Otda).
2. Penguatan dan
sosialisasi UU ASN
untuk penetapan
jabatan struktural
sesuai kompetensi
yg dimiliki
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
PROV
KAB/
KOTA
Membuat
kebijakan terkait
DIKLAT Teknis bagi
Pejabat Struktural
Merencanakan
pembiayaan
dan
mengusulkan
data pejabat
struktural
Mengusulkan
data pejabat
struktural yg
akan
ditingkatkan
kompetensi
Membuat SK
Bersama
(Menpan,
mendagri,
Menkes, BKN) dlm
menetapkan
kualifikasi Pejabat
Struktural Bidang
Kesehatan
Memberikan
masukan pd
Pemda terkait
Pejabat
Struktural yg
berkompeten
pd Bidang
kesehatan
Memberikan
masukan pada
Pemda terkait
Pejabat
Struktural yg
berkompeten
NO
10
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
Belum adanya
sinkronisasi antara
kebutuhan dgn
Institusi pendidikan
nakes yg
perijinannya melalui
Kemendikbud.
(kompetensi lulusan
yg rendah, blm
optimalnya
pembinaan thdp
institusi diknakes
swasta)
SOLUSI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
MATRIKS PENYAJIAN
PUSAT
1.
2.
Perlu peran Dinkes
Provinsi/ Kab/Kota
layak tidaknya
rekomendasi
perijinan terkait
institusi diknakes
baru
Regulasi dlm
pelimpahan kpd
Dinkes Prov
melakukan visitasi
pendirian program
studi/jurusan/
insistusi diknakes
PROV
Membuat SE standar
Melakanakan SE
biaya praktek mahasiswa
baik di instansi Yankes
swasta dan pemerintah
(akhir Maret selesai)
1. Membuat Pedoman
standarisasi untuk
pendirian program
studi/jurusan dan
institusi diknakes
2. Sesegera mgkn
melaksanakan Uji
Kompetensi dan
menyampaikan hasil
Uji Kompetensi pd
Kadinkes ke Provinsi
3. Melakukan
monitoring 3 bulan
sekali hasil
Rakerkesnas
KAB/
KOTA
Melaksanakan SE
1. Melaksanakan Melaksanakan
pelimpahan
pelimpahan
2. Mengidentifik
asi apakah
Nakes sdh
memiliki STR
NO
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
B
KHUSUSN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
1
.Penghapusan Wajib
Kerja Dokter
Spesialis maka
daerah kekurangan
dokter spesiali
2
'memberlakukan kembali
regulasi Wajib Kerja
Dokter Spesialis dengan
lama waktu berdasarkan
regionalisasi, dengan
melibatkan organisasi
profesi dan institusi
pendidikan (termasuk
pengaturan penempatan
& masa bakti dokter
spesialis)
Insentif daerah yang Membuat regulasi
berbeda-beda
tentang pola insentif
mengakibatkan
dokter spesialis, dengan
spesialis lari ke
besaran minimal
daerah yang
memberi insentif
yang lebih besar
PROV
KAB/
KOTA
1. merencanakan &
'merencanakan kebutuhan &
mengajukan kebutuhan dok
mengajukan kebutuhan
spesialis
2. mengatur formasi dan
distribusi sesuai kebutuhan
dlm bentuk regulasi (perda)
3. mengatur regulasi jam kerja
dokter spesialis di RS utama
1.
2.
menetapkan pola insentif
di level propinsi
Sharing insentif antar
daerah, terutama untuk
daerah yang kurang
diminati
Pemda memberi kontribusi
bagi Dokter spesialis berupa
insentif, rumah dan
kendaraan dinas untuk
menarik minat dokter
spesialis
NO
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
3
Dokter spesialis
dengan beasiswa
TUBEL tidak
kembali ke daerah
saat selesai
pendidikan
revisi regulasi
Permenkes 53 th
2013, disertai sanksi
pidana & perdata bagi
dokter spesialis yg
melanggar serta
sanksi bagi faskes
yang menerima
dokter tsbt
4
Pendidikan dokter
spesialis memiliki
persyaratan yang
terlalu kaku
terutama dari
persyaratan usia
koordinasi dg
kemenristek dlm
menyusun regulasi
penetapan umur
maksimal dokter
spesialis, berlaku saat
calon mendaftar/tes
PROV
membuat regulasi untuk
tidak memindahkan
dokter spesialis yg sdh
ditempatkan
KAB/
KOTA
membuat regulasi yang
linier dengan regulasi
propinsi dan pusat
menyiapkan lebih dini
calon dokter yg akan
diikutsertakan tubel
PPDS
NO
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
5
Calon dokter
spesialis yang telah
mengabdi lama di
daerah perlu
perlakuan khusus,
dibedakan dengan
yang baru lulus
C
KHUSUS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
1
Belum maksimalnya
kemampuan tenaga
pemberi pelayanan
di faskes primer
dalam peningkatan
mutu pely.
PROV
1. Berkoordinasi dengan
kemenristek dikti,
untuk membuat
regulasi terkait
2. Membuat matrikulasi
agar dibantu oleh
Pusat bagi dokter yang
telah mengabdi di
daerah
Kebijakan
pengembangan Dokter
Layanan Primer (DLP)
dan pembelajaran jarak
jauh utk peningkatan
kompetensi asistensi
tenaga kesehatan
menjadi tenaga kesehtan
Melakukan Mapping dan
membuat perencanaan
tenaga termasuk tenaga
kesehatan
Mengoptimalkan bapelkes utk
peningkatan SDM
KAB/
KOTA
menyiapkan lebih dini calon
dokter yg akan
diikutsertakan tubel PPDS,
melalui seleksi yang
berkualitas
Melakukan Mapping dan
membuat perencanaan
tenaga termasuk tenaga
kesehatan
Pendelagasi kewenangan
pemberi pely kesehatan di
unit pely kab/kota
NO
ISU/MASALAH
YANG
DIIDENTIFIKASI
RENCANA AKSI PADA TAHUN 2015
PUSAT
B
KHUSUS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
1
Pemenuhan SDM
a) Penghapusan
Wajib Kerja
Dokter Spesialis
maka daerah
kekurangan
dokter spesiali
b) Insentif
daerah yang
berbeda-beda
mengakibatka
n spesialis lari
ke daerah yg
memberi
insentif yang
lebih besar
'memberlakukan kembali
regulasi Wajib Kerja
Dokter Spesialis dengan
lama waktu berdasarkan
regionalisasi, dengan
melibatkan organisasi
profesi dan institusi
pendidikan (termasuk
pengaturan penempatan
& masa bakti dokter
spesialis)
Membuat regulasi
tentang pola insentif
dokter spesialis, dengan
besaran minimal
PROV
KAB/
KOTA
'1. merencanakan &
'merencanakan kebutuhan &
mengajukan kebutuhan dok
mengajukan kebutuhan
spesialis
2. mengatur formasi dan
distribusi sesuai kebutuhan
dlm bentuk regulasi (perda)
3. mengatur regulasi jam kerja
dokter spesialis di RS utama
1.
2.
menetapkan pola insentif 1. Pemda
memberi
di level propinsi
kontribusi bagi Dokter
Sharing insentif antar
spesialis berupa insentif,
daerah, terutama untuk
rumah dan kendaraan
daerah yang kurang
dinas untuk menarik
diminati
minat dokter spesialis.
KESIMPULAN
1. Tiga hal yang memerlukan intervensi dan
penanganan khusus, yaitu: Penguatan
Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan
Regional dan SDM.
2. Percepatan Peningkatan Mutu Pelayanan
Melalui Akreditasi.
3. Penguatan Pelayanan Kesehatan Melalui
Regionalisasi Rujukan
“
SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA”
Terima kasih
33