Transcript Makalah ASPAK-2 - Aplikasi Sarana, Prasarana & Peralatan

SIPERMON BUK
(Pemikiran Integrasi e-Planning dan ASPAK)
GK. WIRAKAMBOJA, SKM, MPS
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI
SETDITJEN BUK
Jakarta, 3 September 2014
DASAR PEMIKIRAN
 Alur perencanaan s/d





evaluasi merupakan satu
kesatuan yang utuh
Planning: e-Planning
Budgeting: RKAKL
Implementation: ekatalog dan LPSE
Monev: e-Monev
Reporting: RS online dan
ASPAK
HARAPAN
Respons rate pelaporan meningkat
Update data RS online dan Sarana
Prasarana serta Alkes (ASPAK)
Kewajiban satker dilaksanakan dulu
(update data dan mengirim laporan),
selanjutnya menggunakan hak-nya
(mengirim usulan kegiatan/anggaran)
 Kebutuhan semua pihak dapat terpenuhi
Prinsip Utama
“Syarat untuk mengajukan anggaran
adalah melaporkan kewajiban”
“Dinkes Provinsi tidak akan dapat meneruskan
usulan satker-satker yang tidak melapor
kegiatannya melalui e-Monev dan update
data RS online serta ASPAK”
UPT Vertikal BUK bisa mengisi eplanning setelah
meng-update data RS online dan ASPAK
Web Portal SIPERMON - BUK
WEB PORTAL SIPERMON - BUK
WEB PORTAL SIPERMON - BUK
PERKEMBANGAN E-PLANNING BUK
Perkembangan :
- Versi 2 (diluncurkan 2012) : e - Planning 2013
- Versi 3 (diluncurkan 2013) : e - Planning 2014
- Dan, yang saat ini akan diperkenalkan adalah ePlanning 2015 (Versi. 4)
Launching
Awal :
Rakon BUK
TA. 2011 – ePlanning
2012 (Versi.
1)
Memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2008 tanggal 2 Agustus 2012
SURAT EDARAN E-PLANNING BUK
KARAKTERISTIK E – PLANNING Ver. 4




Ruang lingkup baru dalam pengusulan kegiatan (mulai tahun ini
untuk satker LL (RS Swasta/TNI/POLRI/BUMN) tidak dapat
mengajukan Pembangunan Gedung Kesehatan)
Penguatan Peran Dinkes Provinsi pada saat proses pengusulan oleh
satker dimana Dinkes Provinsi berperan aktif dalam memverifikasi
setiap usulan satker
Usulan satker dibedakan menjadi Usulan Dasar (Pelayanan
Dasar/Puskesmas) dan Usulan Rujukan (Pelayanan Rujukan)
Adanya filter untuk setiap usulan yang diajukan oleh satker,
berdasarkan :
a. Tipe Satker (RS, Dinas dan Balai/Labkesda)
b. Jenis Satker (KP, KD, DK, TP, LL)
c. Kelas RS
d. SDM
RUANG LINGKUP
NO
KEGIATAN
MEKANISME
01
Pengadaan Alat Kesehatan
02
Pembangunan Gedung Kesehatan
03
Pengadaan Kendaraan Khusus
04
Belanja Operasional
KP, KD
05
Belanja Tupoksi
KP, DK
06
Belanja PHLN
KP, KD
KETERANGAN
KP,KD,DK,TP, LL
Belanja Modal Alat Kesehatan
KP,KD,DK, TP
Belanja Modal Pembangunan
Gedung
KP,KD, DK,TP, LL Belanja Modal Kendaraan Khusus
07
Belanja PNBP
Catatan:
KP: Kantor Pusat
KD: Kantor Daerah (UPT Vertikal)
DK: Dekonsentrasi
TP: Tugas Pembantuan (Dinkes Kab./Kota, RSUD, Balai dan
Labkesda)
LL: Lain-Lain (RS Swasta/TNI/POLRI/BUMN)
KD
Belanja Mengikat Gaji Pegawai
dan Operasional Perkantoran
Belanja Barang untuk
Pelaksanaan Tupoksi Program
BUK
Belanja Modal PHLN
Belanja PNBP/BLU
PERAN DINKES PROVINSI



Sangat diharapkan Dinkes Provinsi mampu menjadi
verifikator dan penyaring terhadap kelayakan usulan
satker di wilayahnya
Dinkes Provinsi dapat menyusun prioritas
kebutuhan anggaran sesuai dengan karakteristik
wilayah dan urgensi kebutuhan satker
Dinkes Provinsi lebih mengetahui kondisi satker di
wilayah kerjanya dibandingkan dengan Kemenkes
(rentang kendali terlalu jauh)
PROSEDUR PENGUSULAN
SATUAN KERJA
1. Backup e-Planning Offline
2. Scan Data Dukung (S. Usulan,
TOR dan RAB)
e -Planning
Online
DINKES PROVINSI
Verifikasi
Usulan Satker
Menentukan
Prioritas
Usulan dan
Rekomendasi
DINKES PROVINSI
FILTER USULAN SATKER
TAHAP FILTER USULAN:
Filter berdasarkan Kelas RS
Sistem akan menggiring usulan satker sesuai dengan
standar alkes dan bangunan yang telah ditetapkan
Contoh:
RS kelas A usulan sesuai dengan standar alkes dan
bangunan RS kelas A
Filter berdasarkan SDM
Usulan satker (terutama alkes canggih) hanya dapat
diusulkan jika persyaratan minimal SDM terpenuhi
Contoh:
RS ingin mengusulkan CT scan, tapi pada database RS online
tidak punya Sp. Rad satker otomatis tidak dapat
mengusulkan CT Scan (Rincian CT Scan tidak akan tampil
pada list rincian untuk satker tsb.)
FILTER USULAN SATKER (3)
DINAS KESEHATAN
Usulan Dinas Kesehatan akan dikelompokan berdasarkan
Usulan Dasar (Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas) dan
Usulan Rujukan (Pelayanan Kesehatan Rujukan).
• Satker Dinkes Provinsi : mengajukan Usulan Rujukan dan B.
Tupoksi
• Satker Dinkes Kab./Kota : mengajukan Usulan Dasar dan
Usulan Rujukan
TAHAP FILTER USULAN:
1. Untuk Usulan Dasar, sistem secara otomatis akan menggiring
satker untuk mengusulkan alkes, bangunan dan kendaraan
yang diperuntukan Pelayanan Dasar/Puskesmas
FILTER USULAN SATKER (4)
BALAI – BALAI DAN LABKESDA
Sistem akan secara otomatis menggiring satker balai dan labkesda
untuk mengusulkan alkes, bangunan dan kendaraan sesuai dengan
lingkup kerja satker tsb.
Contoh:
Balai Mata  otomatis hanya akan dapat mengusulkan alkes dan
bangunan yang terkait dengan Pelayanan Mata
Balai Laboratorium untuk pengusulan kendaraan khusus yang
diperbolehkan adalah Mobil Laboratorium Keliling.
E – PLANNING ONLINE
Yang baru dari e-Planning Online 2015 :
1.
Lebih user friendly, proses pengisian pada saat upload
usulan lebih sedikit karena semua data otomatis terisi
sesuai dengan backup e-Planning Offline
2.
Adanya email notifikasi kepada satker jika usulan
satker tsb sudah berhasil di-upload.
3.
Adanya fitur cetak hasil usulan satker yang dilengkapi
dengan kode barcode sehingga menjadi pembeda
dengan usulan yang bukan hasil cetak online.
DATA DUKUNG SATKER
A.
Data Dukung yang harus disiapkan oleh satker :
Backup e-Planning Offline yang tidak dirubah namanya (format
backup saat ini adalah kodesatker_TA.eplan)
2.
Scan dalam satu file format .pdf untuk data dukung berikut:

Surat Usulan dari Kepala Satker sesuai dengan jumlah
usulan yang diajukan dan telah di TTD dan cap basah.
 TOR dan RAB (Hasil cetak usulan e-Planning Offline yang telah
di TTD dan cap basah)
3. Alamat email satker pengusul
1.
B. Data dukung yang harus disiapkan oleh Dinkes Prov. sebagai
kelengkapan data dukung satker 
Surat Rekomendasi Dinkes Provinsi untuk satker tsb yang telah di
TTD dan cap basah (discan dalam format .pdf)
DATA DUKUNG SATKER (UPT Vertikal)
Untuk satker UPT Vertikal, berikut adalah data dukung yang
harus disiapkan :
1.
2.
3.
4.
Backup e-Planning Offline yang tidak dirubah namanya
(format backup saat ini adalah kodesatker_TA.eplan)
Surat Usulan dari Kepala Satker sesuai dengan jumlah
usulan yang diajukan dan telah di TTD dan cap basah
(discan dalam format .pdf)
TOR dan RAB (Hasil cetak usulan e-Planning Offline yang
telah di TTD dan cap basah)  discan dalam format .pdf
Alamat email satker
Yang harus diperhatikan adalah adanya maximum size untuk data dukung berikut :
1. Hasil scan S. Usulan Maximum size 1MB
2. Hasil scan TOR dan RAB  Maximum size 20MB
EMAIL NOTIFIKASI
Untuk setiap usulan satker yang berhasil diupload ke dalam ePlanning Online, maka satker akan menerima email notifikasi
berikut :
CETAK HASIL USULAN
Untuk mengatasi kendala dimana seringkali
usulan yang dibawa oleh satker berbeda
dengan backup yang ada pada server, maka
mulai tahun ini aplikasi online dilengkapi fitur
Cetak Hasil Usulan.
CETAK HASIL USULAN
Kegunaan fungsi cetak hasil usulan:
1. User dapat langsung melakukan cetak rincian
usulan satker tanpa harus di-restore terlebih
dahulu ke dalam aplikasi offline.
2.
Hasil cetak usulan dilengkapi dengan barcode
untuk menandakan bahwa usulan tsb adalah
usulan yang sesuai dengan usulan satker yang
ada dalam server e-Planning Online
CETAK HASIL USULAN
PROSES INTEGRASI YG
SEDANG BERJALAN
TERINTEGRASI
E-PLANNING
ASPAK
E-MONEV
RS ONLINE
KONEKTIVITAS
 Pintu masuk usulan e-Planning
tertutup bila e-Monev, RS Online, dan
ASPAK belum terisi
 Blokir usulan hanya dapat dibuka
melalui pengisian e-Monev dan
ASPAK
SIPERMON BUK
(SISTEM INFORMASI, PERENCANAAN DAN
MONITORING) DITJEN BUK
Integrasi antar aplikasi yang sudah berjalan
 Tidak membuat aplikasi baru  hanya
menggunakan sistem LINK (web bridging)
 Dilaksanakan manual sejak tahun 2012
(Penyusunan RKA DAK)  saat ini
dibuatkan sistem elektronik

Tahapan Integrasi Lebih Lanjut
Antara e-Planning dan ASPAK
 Nomenklatur alat-alat kesehatan di dalam
ASPAK sama dengan e-Planning versi 5
(untuk pengusulan TA.2016)
 Variasi dalam jenis alkes  memfasilitasi
alkes yang selama ini belum termasuk
dalam rincian alkes e-Planning