Transcript kasus menonjol

ANATOMY OF CRIME
SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN
THDP ORG/BRNG
TERLAPOR
LP 301/X/ 2013/ tanggal 21
Oktober 2013
PELAPOR
An.SWITO, 48 Thn, Indonesia,
Islam, Karyawan PTPN V
Sinama Nenek Kampar
1.
KORBAN
1. SWITO,48
th,Karyawan
PTPN V
2. SUPARNO (
PURN TNI
PAPAM)
POSISI KASUS
SENIN TGL 21 OKTBER 2013 PKL
09.30 WIB TERJADI DEMONSTRASI
ANARKIS OLEH MASYARAKAT DESA
SINAMA NENEK KAB. KAMPAR ( 300
ORG) THDP PARA KARYAWAN PTP V
SEI KENCANA
DGN MEMBAWA
SAJAM,
BOM
MOLOTOV
DAN
SENAPAN
ANGIN
DGN
CARA
TERLEBIH DAHULU
MELAKUKAN
ORASI YG DIPIMPIN OLEH TENGKU
MEIKO SYOFIAN
DI DEPAN POS
SATPAM DENGAN ISI ORASI AGAR
PTP V MENGEMBALIKAN
TANAH
ULAYAT SELUAS 2800 HA YG TDK
MEMPUNYAI HGU
SELANJUTNYA
MENYERANG
PARA
KARYAWAN
DENGAN MELEMPARI DENGAN BATU
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN
LUKA
DAN TERJADI KERUSAKAN
ATAS POS SATPAM PTP V
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
TENGKU MEIKYO
SYOFIAN ( PENGHASUT)
ILYAS PIKAL
REKKY FASRAH
NAZARMAN ALS NAMAM
MHD SOLEH
DEBI HENDRA
ERWIN RAHMAD
YOSRIZAL ALS YOS
SYAFRIANTO BIN
MASNUR
SYAHRIAL BIN INCUI
SIN WAN
RIKO FIRMASYAH
GONTA RENO HARAHAP
RIDWAN
SIMON ANTONIUS
ABI
AIDIL WITRA
FAJAR BUDIMAN
RENC.TINDAK LANJUT
1.
2.
3.
4.
Lak. koord dgn Pemda Kampar
Lak. koord dgn Pemuka masyarakat
Lak. Pam di tkp konflik
Lak. Proses Sidik thdp para tsk
BARANG
BUKTI .
1. Batu
2. Sebilah
pisau
PENERAPAN
PASAL
1. Psl 170
KUHP
2. Psl 160
KUHP
LANGKAH YG TLH DILAKUKAN :
1. Riksa Para saksi ….org
2. Riksa para Tsk 18 org
3. Tahan para Tsk 18 Org
4. Sita barang Bukti berupa
5. Tutup/amankan /Olah Tkp
HISTORIS LEGALITAS/KONFLIK PENGELOLAAN PTPN V DI DESA
SINAMANENEK KAB KAMPAR
Sk.
Gubernur
Daerah Tingkat
Kpts.131/V/1983.
Kepala
I Riau
PT. PN V mendapat pencadangan lahan untuk
perkebunan Kelapa Sawit seluas 30.000 Ha.
Surat
Nomor
:
16/HGU/1988, tanggal 17
Oktober 1988.
PT. PN V mendapat HGU atas pencadangan
lahan 12.811,8 Ha dari yang dicadangkan
30.000 Ha.
Surat Bupati Kampar nomor
: 525/.25/TP/VII/99/10.22,
tanggal
14
Juli
1999,
kepada Gubernur Riau
Tentang
pengusulan
pencabutan
SK.
Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Riau
Kpts.131/V/1983 tentang Pencadangan lahan
perkebuanan
seluas
30.000
Ha,
dan
mengeluarkan lahan tersebut seluas 2.800
Ha untuk diberikan kepada masyarakat Dsea
Senama Nenek.
HISTORIS LEGALITAS/KONFLIK PENGELOLAAN PTPN V DI DESA
SINAMANENEK KAB KAMPAR
Surat
Badan
Koordinasi
Penanaman Modal Daerah
No.
593.7/BPKPMD/466,
tanggal 3 Desember 1999
kepada Drektur
PT. PN V
Sei. Trantam ( Induk dari
PT.PN V Desa Sinama nenek)
Surat Gubernur Riau No.
525/ BKPMD/1050, tangal 8
Mei 2000. Kepada Kakanwil
Badan Pertanahan Provinsi
Riau.
Yang isinya pada intinya yaitu meminta PT. PN V agar
memberikan kesempata pengelolaan lahan seluas
2.800 Ha dengan 3 alternatif :
1. Masyarakat mengelola lahan dengan pola PIR
,Plasma.
2. Mengeluarkan tanah seluas 2.800 Ha dari PT. PN
V untuk diberikan kepada masyarakat Desa
Senama Nenek untuk dikelola sendiri.
3. Apabila lahan seluas 2.800 Ha tersebut telah
dikelola oleh PT. PN V ,agar dicarikan jalan keluar
dengan cara memperhitungkan seluruh biaya
yang dikeluarkan dan PT. PN V menjadi sebagai
bapak angkat.
Agar dilakukan pengukuran terhadap lahan seluas
30.000 Ha yang dicanangkan untuk PT PN V dan tanah
2.800 Ha untuk dimanfaatkan menjadi perkebunana
Kelapa Sawit dengan Pola PIR yang akan diperuntukan
oleh masyarakat Desa Senama Nenek
HISTORIS LEGALITAS/KONFLIK PENGELOLAAN PTPN V DI DESA
SINAMANENEK KAB KAMPAR
Surat Gubernur Riau No.
525.25/BPM/2034 tanggal 15
Agustus 2000, kepada Bupati
Kampar
Surat Bupati Kampar no. 525.
25/TP/IX/2000/380, tanggal
21 September 2000, kepada
Kakanwil BPN Provinsi Riau
Surat Kakanwil BPN Provinsi
Riau No. 500/1114/BPN,
tangal 11 November 2000,
kepada Bupati Kampar.
Memberitahukan bahwa tanah seluas 30.000 Ha
yang dicanangkan untuk PT. PN V di kab.Kampar ,
seluas 17. 338 Ha belum mendapatkan HGU dan
meminta Bupati Kampar agar tanah seluas 2.800 Ha
diakomodasikan dalam Risalah Pemeriksaan tanah
PTPN V
Memohon kepada Kakawinl BPN Provinsi Riau agar
tanah seluas 2.800 Ha yang berada di areal lahan
pencadangan seluas 30.000 Ha dijadikan kebun
plasma untuk masyarakat Desa Senama Nenek
dengan Pola kemitraan KKPA.
Terhadap lahan seluas 17.338 Ha dari 30.000 Ha
yang dicanangkan untuk PT. PN V yang belum
mendapatkan HGU, maka dalam proses pembuatan
HGU terhadap tanah 17.338 Ha, oleh BPN Provinsi
Riau telah menginklav seluas 2.800 Ha dan
diarahkan masyarakat tempatan melalui pola
kemitraan.
HISTORIS LEGALITAS/KONFLIK PENGELOLAAN PTPN V DI DESA
SINAMANENEK KAB KAMPAR
Surat Bupati Kampar No.
525.25/ TP/V/2001/ 501,
tanggal 29 Mei 2001, kepada
Direksi PT. PN V di Pekanbaru.
Surat Bupati Kampar No.
100/Pem/V/2006/437, tanggal
24 Mei 2006, kepada
Gubernur Riau.
Tentang penyelesaian tuntutan
lahan 2.800 Ha masyarakat
Desa Sinama Nenek terhadap
PTPN V
Meminta agar PT. PN V menyerahkan lahan seluas
2.800 Ha kepada masyarakat Senama Nenek
dengan perjanjian kerjasama melalui pola kemitraan
KKPA dan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh
PT. PN V untuk pengelolaan kebun yang telah
ditanami diperhitungkan dan menjadi utang
masyarakat
karena didalam pengukuran untuk
pembuatan
HGU,
BPN
Provinsi
Riau
telah
menginclave tanah seluas 2.800 Ha tersebut,
namun sampai saat ini tanah tersebut belum
diserahkan oleh PT. PN V kepada Masyarakat Desa
Sinama Nenek
Memohon kepada Gubernur Riau untuk
menindaklanjuti sekaligus meneruskan perjuangan
masyarakat Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu
Kab. Kampar kepada ( Kebodhan Menteri Negara
BUMN agar masyarakat Desa Senama Nenek
mendapatkan lahan seluas 2.800 Ha sebagai wujud
pelaksanaan program K2I Provinsi Riau.
HISTORIS LEGALITAS/KONFLIK PENGELOLAAN PTPN V DI DESA
SINAMANENEK KAB KAMPAR
Surat Gubernur Riau No.
525/PH/02.19, tanggal 20
Juli 2009, kepada Menteri
Keungan dan Menteri BUMN
Permohonan
Gubernur
Riau
kepada
Menteri
keuangan dan Menteri BUMN agar melepaskan lahan
seluas 2.800 Ha di Desa Sinama Nenek Kec. Tapung
Hulu Kab. Kampar dengan pertimbangan bahwa
lahan seluas 2.800 ha tersebut tidak diproses Kanwil
Provinsi Riau dalam pembuatan HGU untuk PT. PN V
dan lahan tersebut akan dipergunakan untuk
masyarakat tempatan ( Desa Senama Nenek) melalui
pola kemitraan, dan segala biaya yang telah
dikeluarkan oleh PT. PN V untuk pembuatan kebun di
areal seluas 2.800 Ha tersebut, pihak masyarakat
bersedia mengganti secara angsuran dan tetap
mengiginkan kerja sa[a dengan PT. PN V