Transcript 7.fASILITAS & PEMUNGUT

FASILITAS DI BIDANG
PPN
FASILITAS DI BIDANG PPN
Pajak terutang
tidak dipungut
PAJAK MASUKAN ATAS
PEROLEHANNYA DAPAT
DIKREDITKAN
Faktur pajak tetap dibuat
Dan diberi cap :
“ PPN TIDAK DIPUNGUT
BERDASARKAN PP NOMOR...
TAHUN…”
Pasal 16B
UU PPN
dibebaskan dari
pengenaan pajak
PAJAK MASUKAN ATAS
PEROLEHANNYA TIDAK
DAPAT DIKREDITKAN
Faktur pajak tetap dibuat
Dan diberi cap :
“ PPN DIBEBASKAN
BERDASARKAN PP NOMOR...
TAHUN…”
FASILITAS DI BIDANG PPN
Pajak terutang
tidak dipungut
Kegiatan di kawasan
Tertentu/tempat tertentu
Di dalam daerah pabean :
• Fasilitas sehubungan
dengan kawasan berikat.
• Fasilitas di kawasan bebas
dan pelabuhan bebas
Proyek pemerintah yg
dananya berasal dari
bantuan luar negeri
Pasal 16B
UU PPN
dibebaskan dari
pengenaan pajak
• Penyerahan BKP/JKP tertentu
• Impor BKP tertentu
• Pemanfaatan BKPTW/JKP
tertentu dari luar daerah pabean
di dalam daerah pabean
PP 146/2000 jo PP
38/2003
Penyerahan BKP Tertentu yang
dibebaskan dari pengenaan pajak
Senjata, amunisi, alat angkutan di air, bawah air, udara, darat, kend lapis
baja, kend patroli & angkutan khusus lainnya serta suku cadang yg
diserahkan kepada Dephan, TNI, Polri, atau pihak lain yg ditunjuk dan
komponen/bahan yg belum dibuat di dlm negeri kepada PT Pindad untuk
pembuatan senjata & amunisi untuk Dephan, TNI atau Polri
Kereta api & sk cadang serta peralatan untuk perbaikan/ pemeliharaan
serta prasarana yg diserahkan kepada PT Kereta Api Indonesia dan
Komponen/bahan yg diserahkan kepada pihak yg ditunjuk oleh PT KAI
yg digunakan untuk pembuatan Kereta api, sk cadang untuk perbaikan/
pemeliharaan serta prasaranana yg digunakan oleh PT KAI
Peralatan berikut sk cadang yg digunakan oleh Dephan, TNI untuk
penyediaan data batas & photo udara wilayah NKRI untuk mendukung
hanas, yg diserahkan kepada Dephan, TNI atau pihak lain yg ditunjuk
Vaksin polio dalam rangka PIN
PP 146/2000 jo PP
38/2003
Penyerahan BKP Tertentu yang
dibebaskan dari pengenaan pajak
Kapal laut, kapal angkut sungai, danau, penyeberangan sungai, kapal pandu,
kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang; suku cadang serta alat
keselamatan pelayaran/ keselamatan manusia, yg diserahkan kepada &
digunakan oleh perusahaan: a) pelayaran niaga nasional; b)
penangkapan ikan nasional; b) penyelenggara jasa kepelabuhanan
nasional; d) penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, &
penyeberangan nasional
Pswt udara & sk cadang serta alat keselamatan penerbangan/ keselamatan
manusia, peralatan untuk perbaikan/pemeliharaan yg digunakan oleh
perusahaan angkutan udara niaga nasional, dan suku cadang serta
peralatan perbaikan/ pemeliharaan pswt udara yg diserahkan kepada oleh
pihak yg ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional
Buku Pelajaran Umum, agama dan kitab suci
PP 146/2000 jo PP
38/2003
Penyerahan BKP Tertentu yang
dibebaskan dari pengenaan pajak
Rumah sederhana, RSS, Rumah Susun sederhana, Pondok Boro,
asrama mahasiswa & pelajar serta perum lainnya yang
batasannya ditetapkan oleh Menkeu setelah mendengar
pertimbangan Menkimpraswil
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007
BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMUH
SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN
PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
PP 146/2000 jo PP
38/2003
Penyerahan JKP Tertentu yang
dibebaskan dari pengenaan pajak
Jasa pemborong bangunan: a) Rumah sederhana, RSS, Rumah Susun
Sederhana, Pondok Boro, asrama dst; b) semata-mata untuk keperluan
tempat ibadah
Jasa sehubungan dengan penyediaan data batas & photo udara wil neg RI
untuk mendukung hanas kepada dephan atau TNI
Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat
sederhana
Jasa: 1. Persewaan kapal; 2. Kepelabuhan meliputi jasa tunda, pandu tambat,
dan labuh; 3. Perawatan/reparasi (docking) kapal, kepada perusahaan: a.
angkutan Laut Nasional; b. Penangkapan Ikan Nasional; c. Penyelengg.
Jasa Kepelabuhan Nasional; d. Penyelengg. Jasa angkutan sungai, danau, &
penyeberangan Nasional.
Jasa: a. persewaan pesawat udara; b. perawatan/reparasi pesawat udara
kepada perush. Angkutan Udara Niaga Nasional
Jasa perawatan/reparasi kereta api kepada PT KAI
PP Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan
PP Nomor 31 tahun 2007
TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS adalah
 barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam
keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
 makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk
pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
 barang hasil pertanian;
 bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
 air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air
Minum; dan
 listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600
(enam ribu enam ratus) watt; dan
 Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).
Sebelum 1 Mei 2007, RUSUNAMI belum termasuk dalam BKP Tertentu
Yang Bersifat Strategis.
PEMUNGUT PPN
PEMUNGUT PPN
Mekanisme Umum Penyerahan Kena Pajak
Penjual
Faktur Pajak
Pembeli
DPP = 1.000
PPN = 100
Jml = 1.100
DPP = 1.000
PPN = 100
Jml = 1.100
Ktr Kas Negara
PPN = 100
Mekanisme Penyerahan Kena Pajak Kepada Pemungut PPN
Penjual
Faktur Pajak
Pembeli/Pemungut
DPP = 1.000
PPN = 100
Jml = 1.100
Ktr Kas Negara
DPP = 1.000
SSP PPN
Rp 100
PPN = 100
Pasal 1
angka 27
PEMUNGUT PPN
Bendaharawan
Pemerintah, badan,
atau instansi
Pemerintah yang
ditunjuk oleh Menteri
Keuangan
u
n
t
u
k
Bendahara Pemerintah &
KPPN
Kontraktor Perjanjian Kerjasama
Pengusahaan Pertambangan
Minyak & Gas Bumi
Memungut,
menyetor,
dan
melaporkan
pajak yang
terutang
Pasal 16A
oleh PKP atas
penyerahan
BKP/JKP kepada
bendaharawan
Pemerintah,
badan, atau
instansi
Pemerintah tsb
KMK No:563/KMK.03/2003
PMK No: 73/PMK.03/2010
PEMUNGUT PPN (Bendahara Pemerintah & KPPN)
Objek Pemungutan
Setiap pembayaran yang dilakukan PEMUNGUT PPN
kecuali
Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp1juta termasuk
PPN/PPnBM, dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah
Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas
penyerahan tanah oleh real estat
Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas: PPN tidak
dipungut / dibebaskan dari pengenaan PPN
Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina
Pembayaran atas rekening telepon
Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh
perusahaan penerbangan
Menurut ketentuan tidak terutang PPN
PEMUNGUT PPN (Bendahara Pemerintah & KPPN)
Mekanisme Pemungutan
PKP Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat
menyampaikan tagihan
Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat
pembayaran
Penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN dilaporkan oleh PKP Rekanan
dalam SPT Masa PPN pada masa sesuai dengan tanggal Faktur Pajak
Pemungut PPN wajib menyetor :
KPPN  dicatat saat pembayaran
Bendahara  paling lambat 7 hari setelah bulan pembayaran
Pelaporan oleh Pemungut PPN:
KPPN  setiap hari kerja menyampaikan lb ke-3 Faktur Pajak
Bendahara  dengan SPT Masa bagi Pemungut paling lambat akhir
bulan berikutnya setelah bulan pembayaran
Mekanisme Pemungutan Pajak oleh Bendahara
selaku Pemungut PPN
Penyerahan
BKP/JKP
20/1/07
Penagihan
9/2/07
PKP membuat:
- FP tgl 9/2/07 diisi
lengkap (3 rgkp)
- SSP diisi identitas &
jumlah pajak (5 rgkp)
Dilaporkan oleh
PKP dlm SPT
Masa Februari
Pembayaran
Setor
Lapor
23/3/07
7/4/07
30/4/07
Dengan
SSP
Dengan
SPT MASA
PPN
Pemungut
1107PUT
P
e
m
u
n
g
ut
a
n
Dilaporkan
dlm SPT
Masa Maret
PEMUNGUT PPN (Kontraktor Perjanjian
Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi)
Objek Pemungutan
Setiap pembayaran yang dilakukan PEMUNGUT PPN
kecuali
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10juta dan tidak
merupakan jumlah yang terpecah-pecah
Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas: PPN tidak
dipungut / dibebaskan dari pengenaan PPN
Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina
Pembayaran atas rekening telepon
Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh
perusahaan penerbangan
Menurut ketentuan tidak terutang PPN
PEMUNGUT PPN (Kontraktor Perjanjian
Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi)
Mekanisme pemungutan
pembuatan Faktur Pajak, Pemungutan, Penyetoran dan
Pelaporan, dilakukan :
Mengikuti Mekanisme umum pembuatan Faktur Pajak,
Pemungutan, penyetoran dan Pelaporan PPN
Pembuatan FP & Pemungutan :
a. penyerahan BKP dan/atau
penyerahan JKP;
b. penerimaan pembayaran dlm hal
penerimaan pembayaran terjadi
sebelum penyerahan BKP dan/atau
sebelum penyerahan JKP; atau
c. penerimaan pembayaran termin
dalam hal penyerahan sebagian
tahap pekerjaan.
Penyetoran :
paling lama tanggal
15 (lima belas) bulan
berikutnya
setelah
Masa Pajak berakhir.
Pelaporan :
paling lama pada
akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak ke
KPP KPS terdaftar
Dengan SPT
MASA PPN
PEMUNGUT
Mekanisme Pemungutan Pajak oleh Kontraktor Perjanjian
Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Penyerahan
BKP/JKP
Setor
Pembayaran
Ke rekanan
Lapor
20/1/10
15/2/10
20/2/10
29/2/10
PKP Rekanan membuat:
- FP tgl 20/1/10 diisi
lengkap
- SSP diisi identitas &
jumlah pajak
Pemungutan
dilakukan
Dengan
SSP
Dengan SPT
MASA PPN
PEMUNGUT