Transcript Peran Stakeholder Dalam Penanggulangan Konflik Sosial

•
•
•
•
Nama
Pangkat
Tpt tgl lahir
Alamat
• Status
:
:
:
:
Dewi Emiliana Sakti, SH.
AKBP. (Ajun Komisaris Besar Polisi)
Jakarta , 15 Januari 1964
Sanggrahan, condongcatur, Sleman,
Yogyakarta (0274 7405323)
: 1 suami, 1 Putri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UU. NO. 2 TAHUN 2002 TTG POLRI
UU. NO. 7/2012 TTG PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
UU. NO. 13/2012 TTG KEISTIMEWAAN DIY
INPRES NO. 2/2013 TTG PENANGANAN
KAMDAGRI
INSTRUKSI KEPMENPOLHUKAM NO.1/2013 TTG
SELAKU KETUA TIM TERPADU TINGKAT PUSAT
SK GUBERNUR DIY NO 33/TIM/2013 TGL 4-42013 TTG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
TINGKAT DIY
( SK Gub DIY No. 33/TIM/2013 )
TINGKAT PROPINSI
KETUA
: GUBERNUR DIY
WKL KETUA I : SEKDA DIY
WKL KETUA II : KAPOLDA DIY
WKL KETUA III : DANREM 072 Pmk
SEKRETARIS
: KABAKESBANGLINMAS DIY
WKL SEKRETARIS I
: KARO OPS POLDA DIY
WKL SEKRETARIS II
: KASREM 072 Pmk
ANGGOT
: KAJATI DIY
KA BPN DIY
KA KANWIL KEMHUHAM DIY
KEPALA BINDA DIY
KA KANWIL KEMENAG DIY
UNSUR BUMN DIY
DIR INTELKAM POLDA DIY
KASI INTEL KOREM 072/PMK
KETUA KPU DIY
KA BAPPEDA
KA BADAN KETAHANAN PANGAN
KA BADAN LINGK DIY
KA BKPM DIY
( SK Gub DIY No. 33/TIM/2013 )
ANGGOTA
: KA BPBD
KA DPPKA
KA DINAS KEBUDAYAAN
KA DINAS PU DAN ESDM DIY
KA DINAS PERTANIAN DIY
KA DINAS KESEHATAN
KA DINAS SOSIAL
KA DINAS HUBKOMINFO
KA DINAS NAKERTRANS
KA DINAS DIKPORA
KA KA DINAS KEHUTANAN
KA DINAS PARIWISATA
KA DINAS PERINDAGKOP
KA BIRO TATA PEMERINTAHAN
KA BIRO HUKUM
KA BIRO ADM PEREKONOMIAN & SDA
KA BIRO ADM KESRA & KEMASY
KA SAT POL PP
UNSUR BADAN KESBANGLINMAS
SIAPA SAJA STAKEHOLDER
YG MENANDATANGANI &
MELAKSANAKAN MOU
SERTA PEDOMAN KERJA
PENGHENTIAN KEKERASAN
DLM RANGKA PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL DIY …..?
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
DENGAN
KOMANDO RESORT MILITER 072/PAMUNGKAS,
KEJAKSAAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
BADAN INTELIJEN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
DAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
NOMOR : B/2988/VI/2013 ……….
NOMOR : SPER/4/VI/2013B-1507/0.4/Dps.2/05/2013
NOMOR : B-1786/0.4/Dsp.2/6/2013
NOMOR : 01/BINDA DIY/VI/2013
NOMOR : 6/KSP/VI/2013
…
TENTANG
PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DALAM RANGKA
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
APA SAJA RUANG LINGKUP
MOU/KESEPAKATAN BERSAMA …..?
(Bab III, Pasal 3) :
1. PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK
2. PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN
3. MEMBATASI PERLUASAN AREA &
MENCEGAH TERULANGNYA KONFLIK
4. ADMINISTRASI DAN SARANA DAN
PRASARANA
5. KOORDINASI DAN EVALUASI
PENGHENTIAN
KEKERASAN
FISIK
PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK
PARA PIHAK MELAKUKAN KEGIATAN :
• PIHAK POLDA DIY MELAKS :
1) menghentikan kekerasan fisik melalui mediasi
para pihak dengan mengikutsertakan pranata
adat dan/atau pranata sosial dengan cara
mencari tokoh-tokoh yang berpengaruh dan
mempertemukannya, untuk menentukan/me nyepakati langkah-langkah penanganan yg akan
diambil serta memantau implementasi/perkem
bangan dari hasil kesepakatan utk memastikan
bhw konflik benar-benar tuntas atau masih
berpotensi muncul kembali
LANJUTAN PIHAK POLDA DIY …..
2) dlm hal mediasi belum mencapai kesepakatan,
diupayakan melalui negosiasi utk mendptkan hsl yg
dikehendaki
3) dlm hal negosiasi tdk berhsl dicapai, Polri
mengimbau kpd para pihak yg berkonflik utk
menahan diri & tdk melkukan perbuatan /tindk yg
melanggar hkm, baik dilkukan secara lisan /tertulis
4) apbl himbauan tdk dipatuhi & kekerasan masih
berlanjut, dikeluarkan peraturan kepolisian
mengenai maklumat dgn cara memberikan
peringatan/ultimatum kpd para pihak yg masih
melkukan pelgaran hukum & memberikan penegasan
bhw akan dilkukan tindakan tegas apbl maklumat tdk
dipatuhi
LANJUTAN PIHAK POLDA DIY …..
5) menghentikan kkrsan fisik melalui penggelaran
kekuatan Polri dgn cara mengerahkan/menggelar
kekuatan yg dimiliki kesatwilan yg jmlhnya
disesuaikan dgn fluktuasi & eskalasi konflik, apbl
penggelaran kekuatan kesatwilan dianggap krg, akan
meminta back up kekuatan dgn mempedomani
mekanisme back up satuan /lapis-lapis kekuatan
6) mempedomani tahapan prosedur pegunaan kekuatan
dlm tindakan kepolisian
7) melkkan tindk tegas & terukur kpd pr phk yg
berkonflik
8) meminimalkan korban akibat dari tindakan kepolisian
9) melkkan gakum terhadap para pelaku pelanggar
PIHAK KOREM 072/PMK, MELAKSANAKAN :
1) menyiapkan & menyiagakan satuan-satuan yg
terdekat dgn daerah/lokasi kejadian kkrsan fisik
guna mengantisipasi kemungkinan pelibatan sesuai
mekanisme & prosedur yg berlaku
2) mengintegrasikan personel TNI di posko
penanggulangan kekerasan fisik guna antisipasi
pelibatan satuan TNI &menjamin keterpaduan
manajemen & kerja sama
3) mengamankan aset-aset milik negara, pemt & masy
dari aksi penjarahan, perampasan, pengrusakan,
&pembakaran
4) penugasan perbantuan TNI kepada Polri berupa
bawah komando operasi dan/atau bawah kendali
operasi
PIHAK KEJATI DIY, MELAKSANAKAN:
1)
2)
3)
kegiatan peningkatan kesadaran hukum
masyarakat;
ikut berperan serta pada mediasi dalam
rangka menghentikan kekerasan fisik;
melakukan penuntutan pada penyidikan yang
telah
lengkap;
membina
hubungan
kerjasama dengan badan penegak
hukum
dan keadilan serta badan negara/instansi
lainnya.
PIHAK BINDA DIY, MELAKSANAKAN:
1) melakukan penyelidikan dan pemetaan
konflik;
2) membuat perkiraan perkembangan
situasi terkait konflik yang terjadi;
3) melakukan penggalangan terhadap
tokoh-tokoh yang terlibat dan
berpengaruh;
4) memberikan saran langkah tindak
lanjut yang dilakukan.
PIHAK PEMDA DIY, MELAKSANAKAN :
1. BAKESBANGLINMAS :
a) melakukan dialog dengan menghadirkan tokoh
agama, tokoh masyarakat, ormas, LSM, orpol dan
lebih mengoptimalkan forum-forum yang
difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat yaitu Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Komunitas
Intelijen Daerah (Kominda) dalam mediasi
penghentian kekerasan fisik
b) mengoptimalkan fungsi dan peran organisasi
kemasyarakatan sbg agen perubahan dlm masy
PIHAK PEMDA DIY, MELAKSANAKAN :
2.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN MASYARAKAT DIY :
koordinasi
dengan
kelembagaan
pemberdayaan
perempuan
dan
masyarakat termasuk unit pelayanan
untuk
berperan
aktif
dalam
memberikan perlindungan terhadap
perempuan dan anak.
LANJUTAN PIHAK PEMDA DIY ………
3.
BIDANG PAMONG PRAJA :
a) Menertibkan dan menindak warga masyarakat
atau
badan
hukum
yang
mengganggu
ketentraman dan ketertiban umum;
b) Melakukan
pemeriksaan
terhadap
warga
masyarakat atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan
c) Melakukan tindakan represif non yusticia
terhadap warga masyarakat atau badan hukum
yang
melakukan
pelanggaran
peraturan
perundang-undangan daerah
LANJUTAN PIHAK PEMDA DIY...
d)
e)
f)
g)
h)
Menjunjung tinggi norma-norma agama, HAM &
norma sos lainnya yg hidup & berkemb di masy;
Membantu menyelesaikan perselisihan warga
masyarakat yg dpt mengganggu ketentraman &
ketertiban
umum
dgn
mengupayakan
agr
perselisihan antar warga masy tdk menimbulkan
ganguan ketentraman & ketertiban umum;
Dlm hal terjadi indikasi & patut diduga adanya
tindak pidana melaporkan kpd PIHAK PERTAMA;
Membantu
melkkan
mediasi
dgn
mengkoordinasikan pejabat pemerintah sesuai dgn
eskalasi perselisihan;
Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya
atau patut diduga pelanggaran thd peraturan perUU-an daerah
LANJUTAN PIHAK PEMDA DIY ………
4.
BIDANG SOSIAL :
a) mendirikan shelter /tenda pengungsi;
b)membantu
evakuasi
(pengerahan
Taruna Siaga Bencana (TAGANA),
Pelopor Perdamaian);
c) membantu
pemenuhan
dasar
kedaruratan (buffer stock);
d) identifikasi korban konflik.
LANJUTAN PIHAK PEMDA DIY ………
5. BIDANG KESEHATAN :
a) melakukan koordinasi dan mobilisasi
sumber daya kesehatan untuk
penanganan korban kekerasan fisik;
b)melakukan pertolongan pertama
terhadap korban kekerasan fisik.
LANJUTAN PIHAK PEMDA DIY ………
6. BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA :
a) sosialisasi melalui media cetak dan
elektronik ;
b) melaksanakan forum dialog publik dengan
pranata adat/pranata sosial yang ada ;
c) sosialisasi dan diseminasi informasi publik
melalui
website
Pemda
DIY,
www.jogjaprov.go.id.
PENYELAMATAN
DAN
PERLINDUNGAN
TERHADAP
KORBAN
LANJUTAN PENYELAMATAN……
b. PIHAK KOREM 072/PMK, MELAKSANAKAN:
1) mengevakuasi korban ketempat yang aman
dan memberikan pertolongan pertama dan
perawatan medis kepada korban luka;
2)memberikan bantuan makanan, minuman dan
penampungan sementara di tempat yang
aman;
3)mengamankan
aset-aset
milik
negara,
pemerintah dan masyarakat dari aksi
penjarahan, perampasan, pengrusakan dan
pembakaran.
PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN
THD KORBAN
a. PIHAK POLDA DIY, MELAKSANAKAN:
1) memberikan pertolongan dan evakuasi korban
konflik secara cepat dan tepat;
2) melakukan identifikasi terhadap korban konflik,
baik korban meninggal maupun luka-luka;
3) membentuk posko pengaduan orang hilang akibat
konflik;
4) membantu Pemda/instansi terkait.
LANJUTAN PENYELAMATAN……
c. PIHAK KEJATI DIY, MELAKSANAKAN:
1) melaksanakan penetapan hakim dan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
2)melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan dan keputusan
lepas bersyarat
LANJUTAN PENYELAMATAN……
d. PIHAK BINDA DIY, MELAKSANAKAN:
1) memberikan dukungan informasi terkait kondisi
korban, daerah/area rawan dan daerah/area aman
dalam upaya penyelamatan dan perlindungan
terhadap korban;
2) membuat perkiraan perkembangan situasi terkait
konflik yang terjadi;
3) melakukan
penggalangan
untuk
menghentian
tindakan kekerasan dan mengoptimalkan upaya
penyelamatan dan perlindungan terhadap korban;
4) memberikan saran langkah tindak lanjut yang
dilakukan
LANJUTAN PENYELAMATAN……
e. PIHAK PEMDA DIY, MELAKSANAKAN :
1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat :
a) melibatkan berbagai forum yang ada di daerah,
seperti: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda);
b) Pemberdayaan
SAR
dalam
memberikan
pertolongan dan evakuasi korban konflik secara
cepat dan tepat ;
c) melibatkan peran serta masyarakat melalui
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di
daerah.
LANJUTAN PENYELAMATAN……
2) BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
MASYARAKAT :
a) menggerakkan unit pelayanan terpadu yang ada
untuk melakukan pelayanan pengaduan, pelayanan
kesehatan, layanan rehabilitasi sosial;
b) pendampingan dan penegakan bantuan hukum bagi
perempuan dan anak;
c) pemulangan dan reintegrasi sosial thd perempuan
dan anak korban kekerasan.
3)
BIDANG PAMONG PRAJA :
a) melakukan pertolongan pertama pada korban;
b) melakukan identifikasi korban dan koordinasi
dengan pihak keluarga dan pemerintahan terdekat
baik RT, RW, Kelurahan atau Kecamatan;
c) membantu pihak-pihak terkait dalam rangka
evakuasi korban.
LANJUTAN PENYELAMATAN……
4)
5)
BIDANG SOSIAL :
a) pengerahan Tagana, pelopor perdamaian, pendamping
psikososial;
b) pemenuhan kebutuhan dasar korban (buffer stock);
c) perlindungan kelompok rentan;
d) membantu evakuasi ke tempat yang aman;
e) mendirikan shelter / tenda pengungsi;
f) pemulihan psikososial.
BIDANG KESEHATAN :
a) mobilisasi sumber daya kesehatan (tenaga, Sarpras
dan obat) dalam keadaan konflik;
b) evakuasi korban luka ke fasyankes;
c) triase korban luka di tempat kejadian dan di
fasyankes;
LANJUTAN PENYELAMATAN……
d) memberikan pelayanan kesehatan kepada
kelompok rentan;
e) deteksi dini faktor resiko terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga melalui kader;
f) penanganan psikologis di daerah konflik baik
di lapangan dan fasyankes untuk korban dan
masyarakat sekitarnya;
g) penyiapan fasyankes dalam penanganan
korban;
i) pelatihan KtP/A untuk tenaga kesehatan baik
di rumah sakit maupun Puskesmas;
j) penyediaan MP ASI dan PMT di daerah
konflik.
LANJUTAN PENYELAMATAN……
6) BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA :
a)melakukan himbauan kepada masyarakat
melalui media massa dan Mobil Unit
Siaran Keliling;
b)mendukung kegiatan melalui Mobile
Community Access Point (MCAP).
MEMBATASI
PERLUASAN AREA DAN
MENCEGAH
TERULANGNYA KONFLIK
MEMBATASI PERLUASAN AREA DAN
MENCEGAH TERULANGNYA KONFLIK
a. PIHAK POLDA DIY, MELAKSANAKAN:
•
•
•
1)
melakukan isolasi untuk menghambat
penyebaran konflik massa;
2) melakukan penyekatan terhadap jalur
atau jalan yang dimungkinkan untuk
masuknya massa ke lokasi/daerah konflik;
3) mencegah terjadinya konflik susulan.
LANJUTAN MEMBATASI PERLUASAN ………
b.
PIHAK KOREM 072/PMK, MELAKSANAKAN:
1) membuat zona aman untuk memisahkan pihakpihak yang melakukan tindak kekerasan;
2) menutup jalur-jalur pergerakan masa yang
memungkinkan adanya pelebaran kekerasan fisik;
3) mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh
masyarakat,
dan
tokoh
pemuda
untuk
bermusyawarah
mufakat
dalam
rangka
mengakhiri kekerasan fisik dan tidak terulang
kembali di masa yang akan datang;
4) membantu
Polri
dalam
penyelidikan
dan
penyidikan paska tindak kekerasan.
LANJUTAN MEMBATASI PERLUASAN ………
C. PIHAK KEJATI, MELAKSANAKAN:
1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2) pengawasan kebijakan penegakan hukum;
3) membuat perkiraan keadaan situasi terkait
konflik;
4) penggalangan
terhadap
tokoh
yang
terlibat/berpengaruh untuk mencegah meluas
dan terulangnya konflik;
5) memberi saran langkah tindak lanjut.
LANJUTAN MEMBATASI PERLUASAN ………
d. PIHAK BINDA DIY, MELAKSANAKAN:
1) memberikan
dukungan
informasi
tentang
daerah/area rawan dan daerah/area aman;
2) membuat perkiraan perkembangan situasi terkait
konflik yang terjadi;
3) melakukan penggalangan terhadap tokoh2 yang
teribat/ berpengaruh utk mencegah meluas &
terulangnya konflik;
4) memberikan saran langkah tindak lanjut yang
dilakukan.
LANJUTAN MEMBATASI PERLUASAN ………
E. PIHAK PEMDA DIY, MELAKSANAKAN :
1) BIDANG KESATUAN
MASYARAKAT :
BANGSA
DAN
PERLINDUNGAN
a) mengkoordinasikan
Komunitas
Intelijen
Daerah
(KOMINDA) untuk melakukan deteksi dini guna
mencegah perluasan area konflik;
b) memberdayakan peran FKDM, FKUB, FPK melalui
berbagai program/kegiatan di daerah;
c) mengintensifkan berbagai program/kegiatan forum dialog
kebangsaan, khususnya di daerah rawan konflik dan
pascakonflik dengan melibatkan pemerintah daerah dan
unsur masyarakat;
d) mengintensifkan
program/kegiatan
kerjasama
Ormas/LSM/LNL khususnya di daerah rawan konflik dan
pascakonflik.
LANJUTAN MEMBATASI PERLUASAN ………
2) BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
MASYARAKAT :
a) Mengoptimalkan
Forum
Perlindungan
Korban
Kekerasan Perempuan dan Anak;
b) menyusun rencana aksi daerah tentang perlindungan
dan pemberdayaan perempuan dan anak.
3) BIDANG PAMONG PRAJA :
a) melakukan
koordinasi
dengan
pihak-pihak
pemerintahan
terdekat
dan
tokoh-tokoh
masyarakat untuk menciptakan suasana tertib;
b) melakukan
dialog/sarasehan
bersama
tokoh
masyarakat setempat dalam rangka menciptakan
tramtibum;
c) melakukan patroli bersama aparat terkait dan
masyarakat.
LANJUTAN MEMBATASI PERLUASAN ………
4) BIDANG SOSIAL :
a) program harmonisasi keserasian sosial di lokasi
konflik (menghadirkan tomas, toga, todat, dan
pihak
yg
berkonflik
untuk
menghentikan
meluasnya konflik);
b) program keserasian sosial daerah sekitar lokasi
konflik (daerah penyangga);
c) program pemulihan sosial;
d) pengembangan kearifan lokal.
5) BIDANG KESEHATAN :
a) sosialisasi program-program bidang kesehatan
(SJSN, Jamkesmas);
b) menilai kerusakan, kerugian dan merencanakan
kebutuhan kesehatan;
c) pelayanan kesehatan untuk kelompok rentan.
LANJUTAN MEMBATASI PERLUASAN ………
6) BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
INFORMATIKA :
DAN
a) sosialisasi dan diseminasi informasi publik
melalui www.jogjaprov.go.id
b) membantu penyusunan agenda setting melalui
jaringan Media Center di setiap kabupaten/kota,
terutama di daerah potensial konflik dan/atau
pascakonflik;
c) mendukung kegiatan melalui Mobile Community
Access Point.
KOMANDO DAN PENGENDALIAN
(Bab V Pasal 5 dan 6)
• Komando dan pengendalian penghentian
kekerasan fisik dalam rangka penanganan
konflik sosial dikoordinasikan dan dikendalikan
oleh PIHAK POLDA DIY
• Sistem pelaporan dilaksanakan secara
berjenjang oleh PARA PIHAK setelah
dilakukan evaluasi guna mendapatkan hasil
yang maksimal
MONITORING DAN EVALUASI
(Bab VI Pasal 7)
• PARA PIHAK melakukan monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan
bersama ini sekurang-kurangnya 2 (dua)
kali dalam setahun sesuai dengan
kesepakatan PARA PIHAK
JUMLAH 17 POTENSI
POLRES SLEMAN
POLRESTA YKA
POTENSI KONFLIK
POTENSI KONFLIK
POLEK
SOSBU
D
SAR
A
BATAS
WIL
SDA
POLEK
SOSBU
D
SARA
BATAS
WIL
SDA
2
2
0
0
1
-
-
-
JUMLAH : 4 POTENSI
JUMLAH : 1 POTENSI
POLRES KULONPROGO
POTENSI KONFLIK
POLEK
SOSBUD
SARA
BATAS
WIL
SDA
-
-
-
2
JUMLAH : 2 POTENSI
POLRES BANTUL
POLRES GUNUNGKIDUL
POTENSI KONFLIK
POTENSI KONFLIK
POLEK
SOSBU
D
SARA
BATAS
WIL
SDA
POLEK
SOSBU
D
SAR
A
BATAS
WIL
SDA
6
1
0
0
2
0
0
1
JUMLAH : 7 POTENSI
JUMLAH : 3 POTENSI
1.
2.
JL MELATI WETAN
WISMA PSIM
JL KAPAS
PURO PAKUALAMAN
JL KSM NEGARA
SITUASI
A. SUMBER POTENSI KONFLIK :
1) POLEKSOSBUD
2) SARA
3) BATAS WILAYAH
4) SDA
=
=
=
=
B. LOKASI / OBYEK KONFLIK :
1) PURO PAKUALAMAN YOGYAKARTA
2) WISMA PSIM STADION MANDALA KRIDA
3) JL. KAPAS DAN JL.CENDANA
4) JL. MELATI WETAN
5) JL. KUSUMANEGARA
C. POK / LSM / ORMAS / ORPOL YG BERKONFLIK :
- KELOMPOK SUPORTER
D. PENYEBAB / AKAR MASALAH :
- PEREBUTAN KETUA PSIM.
TOTAL :
1
LOKASI WILAYAH
1
0
0
0
KLIK LINK UNTUK MELIHAT
DATA SUMBER POTENSI
KONFLIK
1.
2.
SITUASI
A. SUMBER POTENSI KONFLIK :
1) POLEKSOSBUD
=
2) SARA
=
3) BATAS WILAYAH
=
4) SDA
=
2
2
0
0
KLIK LINK UNTUK MELIHAT
DATA SUMBER POTENSI
KONFLIK
B. LOKASI / OBYEK KONFLIK :
1) PT. BINTANG FARM, PERBATASAN DESA WIDOMARTANI, NGEMPLAK DGN SUKOHARJO,
NGANGLIK, SLEMAN.
2) STADION MAGUWOHARJO, DEPOK SLM.
3) TAMBAKBAYAN, BABARSARI PAPRINGAN CT DEPOK, WILAYAH CC .
4) MARKAS FPI DI JL. WATES KM 8 NGARAN BALECATUR GAMPING SLM.
NGEMPLAK
SLEMAN
C. POK / LSM / ORMAS / ORPOL YG BERKONFLIK :
1) PENGUSAHA
2) SUPORTER SLEMANIA DAN BCS PSS SLEMAN
.
3) MAHASISWA
4) ORMAS ISLAM
DEPOK
KALASAN
GAMPING
TOTAL :
4
LOKASI WILAYAH
D. PENYEBAB / AKAR MASALAH :
1) LIMBAH DARI PETERNAKAN AYAM
2) SALING EJEK ANTAR SUPORTER / FANATISME SUPORTER
3) SOLIDARITAS KESUKUAN TINGGI
4) MAHASISWA ASAL INDONESIA TIMUR TEMPERAMEN TINGGI
5) MUDAH TERSINGGUNG
6) EGOISME TINGGI
7) RASA SOLIDARITAS / KESUKUAN ANTAR KELOMPOK MHS
1.
2.
BANGUNTAPAN
SEDAYU
SEWON
BANTUL
PLERET
JETIS
SITUASI
A. SUMBER POTENSI KONFLIK :
1) POLEKSOSBUD
2) SARA
3) BATAS WILAYAH
4) SDA
B. LOKASI / OBYEK KONFLIK :
1) SEDAYU
4) PLERET
7) KRETEK
=
=
=
=
6
1
0
0
KLIK LINK UNTUK MELIHAT
DATA SUMBER POTENSI
KONFLIK
2) BANGUNTAPAN 3) BANTUL
5) JETIS
6) BAMBANGLIPURO
C. POK / LSM / ORMAS / ORPOL YG BERKONFLIK :
1) PENGUSAHA
2) SUPORTER
3) PAMONG DESA
4) PLN
5) PEMDA TK II BANTUL
6) MASYARAKAT
B. LIPURO
KRETEK
TOTAL :
7
LOKASI WILAYAH
D. PENYEBAB / AKAR MASALAH :
1) KELUHAN WARGA TTG SUARA MESIN PABRIK
2) PERDA PROSTITUSI
3) PEMBAYARAN GANTI RUGI
4) PENGGUSURAN
5) PERBEDAAN DLM SATU ORGANISASI
6) FANATIK BERLEBIHAN
7) PERBEDAAN TAFSIR AL QUR’AN
8) POLITIK UANG DALAM PILDUK
1.
2.
GD. SARI
KR. MOJO
WONOSARI
PONJONG
PALIYA
N
SEMANU
TOTAL :
3
LOKASI WILAYAH
SITUASI
A. SUMBER POTENSI KONFLIK :
1) POLEKSOSBUD
2) SARA
3) BATAS WILAYAH
4) SDA
=
=
=
=
2
0
0
1
KLIK LINK UNTUK MELIHAT
DATA SUMBER POTENSI
KONFLIK
B. LOKASI / OBYEK KONFLIK :
1) DSN GROGOL I, BEJIHARJO, KR. MOJO, GNKDL.
2) DSN SENGOKEREP, SAMPANG, GEDANGSARI, GNKDL.
3) DUSUN MULUSAN, PALIYAN
4) DUSUN TUNGGUL WETAN , SEMANU
5) GUA PINDUL KARANGMOJO, GUNUNG KIDUL
6) DUSUN KARANGASEM, BEDOYO, NGROMBO, PONJONG
C. POK / LSM / ORMAS / ORPOL YG BERKONFLIK :
1) LSM PERHUTANI DIY
2) FJI, MMI,KOKAM, BANZER, HIZBULLAH
3) NU, FKUB KAB. GNKDL.
4) MUI
5) FJI, HIZBULLAH
6) KELOMPOK JEMAAT NASRANI
7) KELOMPOK TANI IKAN JONGE RAYA
8) GCW DAN LSM KARGK
D. PENYEBAB / AKAR MASALAH :
1) BLM ADA GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH WARGA UTK JALAN LINGKAR UTARA
DARI PIHAK 2
2) KEBERADAAN TAMAN BUNDA MARIA
3) KEBERADAAN YAYASAN MTA (MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN)
4) PENOLAKAN KEBERADAAN TEMPAT IBADAH UMAT NASRANI
5) PENOLAKAN SEBAGIAN MASYKT DESA PACAREJO TERKAIT KEBERADAAN POS JAGA YG
DISALAHGUNAKAN UTK MESUM, MIRAS, PACARAN DAN RITUAL
6) PENUTUPAN PERTAMBANGAN KAPUR OLEH PEMDA KAB GUNUNGKIDUL TERKAIT
HABISNYA MASSA PERIJINAN PERTAMBANGAN. (PELARANGAN PENGGALIAN KART
NASIONAL)
1.
2.
SITUASI
A. SUMBER POTENSI KONFLIK :
1) POLEKSOSBUD
2) SARA
3) BATAS WILAYAH
4) SDA
=
=
=
=
0
0
0
2
KLIK LINK UNTUK MELIHAT
DATA SUMBER POTENSI
KONFLIK
B. LOKASI / OBYEK KONFLIK :
1) PESISIR SELATAN KEC. WATES, KEC. PANJATAN DAN KECAMATAN
GALUR.
2) DUSUN GLAGAH, PALIHAN, SINDUTAN , JANGKARAN KECAMATAN
TEMON.
C. POK / LSM / ORMAS / ORPOL YG BERKONFLIK :
1) PT. JMI DENGAN WARGA PPLP
2) PEMDA DENGAN PAGUYUBAN WAHANAN TRI TUNGGAL
TOTAL :
2
LOKASI WILAYAH
D. PENYEBAB / AKAR MASALAH :
1) KEKHAWATIRAN HILANGNYA LAHAN PERTANIAN DAN MATA
PENCAHARIAN
2) KEKHAWATIRAN TERHADAP ABRASI PANTAI
3) DAMPAKNYA RUSAKNYA EKOSISTEM
4) PERMASALAHAN GANTI RUGI LAHAN KOMPENSASI
5) MULAI MUNCULNYA SPEKULAN TANAH