materi penanganan perkara tindak pidana korupsi

Download Report

Transcript materi penanganan perkara tindak pidana korupsi

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
MATERI
PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
Pegawai Negeri
Pegawai Negeri adalah meliputi:
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang tentang Kepegawaian;
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana;
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan
negara atau daerah;
d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu
korporasi yang menerima bantuan dari keuangan
negara atau daerah; atau
e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi
lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari
negara atau masyarakat.
Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun
1974
setiap warga negara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara
lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Tindak pidana
 Tindak pidana adalah suatu bentuk pelanggaran hukum
yang bertentangan dengan norma kepatutan dan
kesusilaan yang berlaku di masyarakat.
Tindak pidana oleh pegawai negeri
 Semua tindak pidana dapat dilakukan oleh pegawai
negeri;
 Namun tidak semua tindak pidana dapat dilakukan
oleh bukan pegawai negeri
 Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 31 Tahun 1999 jo
UU Nomor 20 Tahun 2001
 Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari
KKN.
KUHP
Sebagai dasar memperberat hukuman
Pasal 52
Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan
pidana melanggar suatu
kewajiban khusus dari jabatannya , atau pada waktu
melakukan perbuatan
pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana
yang diberikan kepadanya
karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
PERAN KEJAKSAAN
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERATURAN
UU NO.16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan
UU NO.31 Tahun 1999 Jo
UU NO.20 Tahun 2001
Tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
UU NO. 8 Tahun 1981
Tentang KUHAP
2
UU NO. 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Prinsip Koodinasi
Peraturan Bersama
Jaksa Agung RI dengan Ketua KPK
INPRES NO. 5 Tahun 2004
Mengoptimalkan upaya – upaya penyidikan dan
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan
menghukum pelaku dan menyelamatkan uang
negara
“ Upaya Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki dua
bentuk ; 1. Penindakan dengan mengingat Tugas dan Wewenang yang
diberikan UU kepada Kejaksaan dan 2. Pencegahan dengan melalui
sosialisasi dan bentuk lain yang bertujuan memberi masukan yang dapat
mencegahdan saran tindak demi perbaikan proses pengadaan barang dan
jasa Pemerintah kedepannya. “
3
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
AZAS DAN PRINSIP
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Kepres No.80 Tahun 2003
Jo Perpres No.54 Tahun 2010
EFISIEN
EFEKTIF
TERBUKA
&
BERSAING
TRANSPARAN
ADIL /
TIDAK
DISKRIMATIF
AKUNTABEL
Gunanya prinsip diatas ;
Sebagai filter atau faktor pencegah terjadinya
Tindak Pidana Korupsi
4
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
ETIKA PENGADAAN BARANG DAN JASA
Perpres No.54 Tahun 2010c
TERTIB &
RASA
TANGGUNG
JAWAB
PROFESIONAL
JUJUR &
MENJAGA
KERAHASIAAN
DOKUMEN
MENGHINDARI
PERSAINGAN
TIDAK SEHAT
MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN
WEWENANG
5
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
KORUPSI DALAM KEGIATAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
DELIK KORUPSI
MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
UU NO.31 Tahun 1999 jo UU NO.20 Tahun 2001
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Perbuatan yang
menyebabkan kerugian
negara
Perbuatan suap menyuap
Perbuatan penggelapan dalam jabatan
Perbuatan pemerasan
Perbuatan curang
Adanya
benturan
kepentingan
dalam
pengadaan
Perbuatan Gratifikasi
UU NO.28 Tahun 1999
a.
b.
c.
KORUPSI
Sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun
1999 jo UU No.20 Tahun 2001
KOLUSI
Permufakatan atau kerja sama secara melawan
hukum
NEPOTISME
Perbuatan melawan hukum yang
menguntungkan Kepentingan keluarga dan
atau kroninya
6
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
DELIK KORUPSI
DALAM
KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH
PENYUAPAN
PENGGELAPAN
PENERIMAAN KOMISI
PENYALAHGUNAAN
WEWENANG
BISNIS ORANG
DALAM
NEPOTISME
PEMERASAN
SUMBANGAN
TIDAK RESMI
PILIH KASIH
PEMALSUAN
7
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
KLASIFIKASI PELAKU DELIK KORUPSI
DALAM KONTEKS PENGADAAN BARANG DAN JASA
UU NO.31 Tahun 1999 jo UU NO.20 Tahun 2001
UU NO.28 Tahun 1999
PENYELENGGARA NEGARA
a.
PEJABAT PUBLIK
b.
PESERTA TENDER
c.

PEJABAT
NEGARA
AGEN, PERANTARA,KONSULTAN, REKANAN
USAHA, DAN ANAK PERUSAHAAN

PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA TINGGI NEGARA

MENTERI
d.
PENERIMA ATAU PEMBERI SUAP DITINGKAT
PEJABAT

GUBERNUR
e.
POLITISI

HAKIM
f.
PENYIMPANAN HASIL KORUPSI

PEJABAT LAIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN BERLAKU
g.
SAKSI

PEJABAT LAIN YANG MEMILIKI FUNGSI STRATEGIS
TERKAIT PENYELENGGARA NEGARA.
NEGARA
PADA
LEMBAGA
TERTINGGI
8
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
1. PERENCANAAN PENGADAAN
2. PEMBENTUKAN PANITIA LELANG
BENTUK PENYIMPANGAN
BENTUK PENYIMPANGAN
Pengadaan yang mengada-ada (proyek pesanan, tanpa
evaluasi
kebutuhan
dari
proses
penganggaran
sebelumnya, berkaitan dengan system penganggaran)
Problem Transparansi (panitia tidak dapat menjamin
kesamaan dalam memperoleh informasi bagi semua
peserta tender)
Penggelembungan anggaran (biaya, volume, bahan dan
kualitas juga berkaitan dengan system penganggaran)
Panitia tidak berlaku adil dan professional dalam semua
tahapan pengadaan/Panitia yang memihak.
Jadwal Pengadaan yang tidak realistis (rekanan yang
telah tahu terlebih dahulu yang dapat siap mengikuti
tender)
Problem integritas (pernah terlibat kasus KKN, memiliki
latar belakang yang mendorong kedekatan rekanan).
Pengadaan yang mengarah pada produk/spesifikasi
tertentu (menutup peluang perusahaan/pengusaha lain,
mengarah
pada
penunjukan
langsung/Rencana
Pengadaan yang diarahkan/Rekayasa
Pemaketan untuk KKN.
9
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
3. PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN
4. PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG
BENTUK PENYIMPANGAN
BENTUK PENYIMPANGAN
Proses pra-kualifikasi tidak dilakukan atau hanya dilakukan
satu kali untuk beberapa proyek pengadaan.
Meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat
administrative dan teknis (kelas perusahaan, kecukupan modal
dan cakupan pekerjaan).
Meloloskan perusahaan yang memenuhi syarat tapi pernah
memiliki cacat dalam kinerja pengerjaan proyek.
Meloloskan lebih dari satu perusahaan yang dimiliki oleh satu
pengusaha. (perusahaan banyak nama satu alamat dan
pemilik).
Rekayasa kriteria evaluasi
Dokumen lelang yang non standar
Spesifikasi mengarah pada barang/jasa tertentu (lingkup
pekerjaan dan spesifikasi barang diikuti oleh criteria evaluasi
yang juga tidak rasional/menutup kemungkinan bagi semua
rekanan untuk memenuhinya, misalnya: rekomendasi dari
distributor utama di luar negeri yang hanya mungkin diberikan
pada satu perusahaan di dalam negeri).
Dolumen yang tidak lengkap juga dapat menyediakan peluang
korupsi.
Meloloskan Rekanan yang menggunakan dokumen palsu atau
tidak mendapatkan legalisasi dari instansi terkait (panitia
tender tidak melakukan pengecekan lapangan).
10
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
5. PENGUMUMAN PELELANGAN
6. PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG
BENTUK PENYIMPANGAN
BENTUK PENYIMPANGAN
Jangka waktu pengumuman yang terlalu singkat (dilihat dari
waktu wajar yang diperlukan untuk memenuhi prasyarat
lelang).
Ada perbedaan informasi dokumen lelang yang diberikan
kepada masing-masing peserta tender.
Diumumkan lewat media yang tidak terkenal (tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan yang ada).
Isi pengumuman lelang tidak lengkap.
11
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
7. PENENTUAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
8. PENJELASAN LELANG
BENTUK PENYIMPANGAN
BENTUK PENYIMPANGAN
Penggelembungan anggaran, HPS direkayasa baik jumlah unit
pekerjaan ataupun volume. Penawaran dari rekanan pun
didekatkan dengan harga yang sudah digelembungkan.
Rekanan tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan
terbuka (informasi lengkap dilakuakn diluar forum penjelasan).
Ini mengakibatkan ketidaksetaraan informasi dan dapat
mempengaruhi penawaran.
Memasukkan elemen pekerjaan yang proses pekerjaannya
sudah selesai (dari sumber anggaran/proyek yang lain)
Harga dasar yang tidak standar (mengambil kualifikasi yang
paling tinggi).
Keterlibatan “calon pemenang” dalam penentuan HPS.
12
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
9. PENYERAHAN PENAWARAN HARGA
DAN PEMBUKAAN PENAWARAN
10. EVALUASI PENAWARAN
BENTUK PENYIMPANGAN
BENTUK PENYIMPANGAN
Ketepatan waktu (menerima penawaran di luar batas waktu)
Evaluasi tertutup dan tersembunyi.
Peserta Lelang terpola dalam rangka berkolusi.
Tidak ada pengecekan lapangan (konfirmasi) untuk syarat
teknis (akreditasi perusahaan) dan administratif (kelengkapan
prasyarat administrtif) / criteria evaluasi cacat.
Tidak ada konfirmasi syarat jaminan penawaran
13
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
11. PENGUMUMAN CALON PEMENANG
12. SANGGAHAN PESERTA LELANG
BENTUK PENYIMPANGAN
BENTUK PENYIMPANGAN
Pengumuman sangat terbatas
Tidak seluruh sanggahan ditanggapi.
Tanggal pengumuman sengaja ditunda
Substansi sanggahan yang tidak ditanggapi.
Pengumuman yang tidak informative.
Sanggahan perporma untuk menghindari tuduhan tender
diatur.
13. PENUNJUKKAN PEMENANG LELANG
14. PENANDATANGAN KONTRAK PERJANJIAN
BENTUK PENYIMPANGAN
BENTUK PENYIMPANGAN
Penundaan surat penunjukan (harus didapatkan dengan
menyuap)
Penundaan kontrak (harus didapatkan dengan menyuap)
Penunjukan dipercepat sebelum masa sanggah berakhir.
14
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
15. PENYERAHAN BARANG DAN JASA
BENTUK PENYIMPANGAN
Criteria penerimaan barang bias.
Volume barang yang tidak sama dengan yang tertulis didokumen lelang.
Jaminan pasca jual palsu.
Tidak sesuai spesifikasi dan kualifikasi tehnik.
Adanya contract change order di tengah pengerjaan, memungkinkan terjadinya perubahan spesifikasi dan kualifikasi pekerjaan.
15
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
PERKEMBANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
KUANTITAS
KASUS
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
KUALITAS
DILAKUKAN DENGAN CARA
SEMAKIN SISTEMATIS
DIGOLONGKAN SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA
PENANGANANNYA HARUS DENGAN CARA LUAR BIASA
16
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
UU TINDAK PIDANA KORUPSI
MENGATUR WEWENANG :
Penyidik
Penuntut Umum
Hakim
Untuk bertanya langsung tentang
keadaan keuangan tersangka /
terdakwa kepada
Gubernur Bank Indonesia
PEMBUKTIAN TERBALIK
Yang bersifat terbatas dan
berimbang.
17
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
UU TINDAK PIDANA KORUPSI
Hak Negara untuk mengajukan Gugatan Perdata terhadap
harta benda terpidana yang disembunyikan atau
tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), dimana
harta benda tersebut di duga atau patut berasal dari tindak
pidana korupsi
Negara menunjuk kuasanya untuk mewakili Negara
( Jaksa Pengacara Negara )
Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU RI No. 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.
18
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
PEMBUKTIAN TERBALIK
Bersifat
Premiun Temidium
Prevensi Khusus terhadap
Pegawai Negeri
Diberlakukan terhadap :
Tindak Pidana
GRATIFIKASI
Tuntutan perampasan harta
benda terdakwa yang diduga
berasal dari salah satu tindak
pidana dalam
UU Tindak Pidana Korupsi
19
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
Perumusan
UU TINDAK PIDANA KORUPSI
Meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi secara
“melawan hukum “
MATERIL
FORMIL
Perkembangan baru yang diatur UU Tindak Pidana Korupsi adalah
“Korporasi” sebagai “Subyek” tindak pidana korupsi yang dapat
dikenakan sanksi.
20
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
“ PETUNJUK “
Asal perolehannya :
Keterangan
Saksi
Surat
Keterangan
Terdakwa
Alat bukti lain yang berupa informasi yang di ucapkan, dikirim,
diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau
yang serupa, dari dokumen-dokumen
21
UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO.20 TAHUN 2001 TTG
PEMBERANTASAN TIPIKOR
 NUANSA YURIDIS UU TSB:
 1. Subyek pelaku tipikor: orang dan korporasi (kumpulan orang dan atau ke
kayaan yg berorfganisasi, baik merupakan badan hukum mapun bukan
badan hukum (psl 1 ayat (1) UU no.31 Thn 1999 jo UU No 20 thn 2001)
2. Pengertian “melawan hukum” diartikan oleh pembentuk uu sec.”formal”
dan “materiil”, yaitu walaupun pbt tsb tidak diatur dlm peet.per.uuan. , na
mun apabila dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan
atau norma2 kehidupan sosial dlm masyarakat, maka dapat dipidana
3. Ancaman pidana penjara/pidana denda dgn mempergunakan “rentang
waktu minimum khusus dan maksimum 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,21,22,dan
23) serta dapat dijatuhi pidana tambahan sbgmn diatur dlm KUHP dan
pasal 18)
sambungan
 3. Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak meng

hapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

Dalam penyidikan ditemukan dan berpendapat bhw satu atau lebih unsur

tindak pidana korupsi tdk terdpt cukup bukti,sedangkan sec.nyata tlh ada

kerugiankeuangan negara, maka dpt dilakukan gugatan perdata,walaupu

n putusan bebas dijatuhkan oleh pengadilan tipikor ( psl 4 dan 32 ayat(1)

dan (2) )
 4. Gugatan perdata dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara negara thd ahli

waris tersangka/terdakwa tipikor meninggal dunia pada saat penyidikan/

peradilan ternyata ada kerugian negara (psl 33,dan psl 34 UU 31/1999)
 5. Pembuktian terbalik terbatas atau “saling membuktikan” ant.terdakwa

dan PU
 6. Dimungkinkan eksistensi peradilan in absentia.
sambungan
 6. Tipikor yg sulit pembuktiannya, dibentuk tim gabungan dgn koordinasi Ja





gung agar efisien dan tetap terwujudnya perlindungan HAM tersangka a
tau terdakwa. Tipikor yg sulit pembuktiannya yaitu: perbankan, perpajaka
n,pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka,moneter,
dan keuangan yg bersifat lintas sektoral, dilakukan dgn teknologi canggih
dilakukan oleh Penyelenggara Negara ( UU no.28/1999)
 7. Peran serta masy. Diakui, diharapkan, dan dimungkinkan dlm hal penceg


ahan dan pemberantasan tipikor, serta dibentuknya KPK (psl 41, dan 43
UU 31/1999)
 8.Tugas dn weenanng KPK, melakukan koordinasi dan supervisi, lid.,dik,tut

Keanggotaannya terdiri unsur pem.dan unsur masy. Lain2 diatur dgn uu.
MENGURAIKAN UNSUR DELIK
 Unsur-unsur delik dalam Pasal 2 UU No.31 /1999 yg berbunyi:
 “Setiap orang yg sec. melawan hukum melakukan pbt memperkaya diri sen
 diri ataau orang lain ataau suatu korporasi yg dapat merugikan keuangan
 negara atau perekonomian, dipidana dgn pidana penjara seumur hidup atau
 pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun)
dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.-(dua ratus juta) dan
 paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)
 A. “Secara melawan hukum melakukan pbt”
 B. “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi”
 C. “Dapat merugikan”
 D. “Keuangan negara atau perekonomian negara”
sambungan
 ad. a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan:












Telah melakukan pbt yg sifatnya melawan/bertentangan dgn hukum
positif (formil) maupun berupa pbt tercela yg menurut perasaan keadi
lan masy. hrs dituntut dan dipidana (materiil)
Ad.b. Memperkaaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:
Unsur ini bersifat alternatif, diri sendiri,orang lain,atau korporasi. Mem
perkaya dapat berarti menjadi lebih kaya atau bertambah kekayaanny
a krn pbt tsb. Tidak diartikan tlh kaya dlm pengertian yg sebenarnya.
Ad.c. Dapat merugikan
Berarti bisa betul-betul merugikan atau baru potensi merugikan atau ti
dak jadi merugikan karena hasil tindak pidana telah dikembalikan (de
lik formil)
Ad. d. Keuangan negara……….
sambungan
 Ad. d.Keuangan negara atau perekonomian negara:










Unsur ini juga bersifat alternatif.
Yg termasuk keuangan negara yaitu
kekayaan negara dalam bentuk apapun, yg dipisahkan atau tidak di
pisahkan, termasuk BUMN/BUMD dan badan hukum lain yg menyer
takan modal/mendapatkan kemudahan dari negara atau pihak ketiga
berdasarkaan perjanjian dgn negara
Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yg disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun u
saha masyarakat secara mandiri yg didasarkan pada kebijakan peme
rintah baik di tingkat pusat mapun di daerah.
UU NO. 28/1999













UU NO.28/1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YG BEBAS DARI KKN:
1. Kolusi ditetapkan sbg pbt pidana (Pasal 21 jo pasal 5 angka 4->kriminali
sasi kolusi). Pengertiannya (Pasal 1 angka 4 uu ini): “Permufakatan atau
kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau an
tar penyelenggara negara dan pihak lain yg merugikan orang lain, masya
rakat atau negara
2. Nepotisme ditetapkan sbg pbt pidana (Pasal 22 jo pasal 5 angka4->krimi
nalisasi nepotisme). Pengertiannya (Pasal 1 angka 5 uu ini):”Setiap pbt
penyelenggara negara secara melawan hukum yg menguntungkan kelua
rganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan ne
gara
3. Setiap penyelenggara negara berkewajiban utk tdk melakukan pbt KKN
(Pasal 5 angka uu ini)
BAHAN PERTIMBANGAN TAS TIPIKOR HRS DILAKUKAN
SECARA KHUSUS
 Penjelasan Umum UU No.20/2001 ttg perubahan atas UU No.31/1999 sbb:
 “ …..mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas shg tdk hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga tlh melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat
secara luas, maka tas korupsi perlu di
 lakukan dgn cara luar biasa. Dengan demikian, tas tipikor hrs dilakukan de
 ngan cara yg khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yak
 ni pembuktiaan yg dibebankan kepada terdakwa.”
 Ket. Pengertian cara khusus yaitu tas tipikor dlm tatanan hkm pidana nasional tlh ditempatkan
sbg uu pid khusus, yakni uu tindak pidana murni yg memuat ketent2 khu
 Sus menyimpang dr KUHP dan KUHAP
 Penjelasan Umum UU No.31/1999 sbb:
 Di tengah upaya bang nas di berbagai bidang, aspirasi masyarakat utk memberantas korupsi dan
penyimpangan lainnya semakin meningkat , krn dlm kenyataan adanya pbt korupsi tlh
menimbulkan kerugian negara yg sangat besar yg pada gilirannya dpt berdampak pada
tumbuhnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu,upaya peenegakan dan pemberantasan korupsi
semakin ditingkatkan dan diintensipkan dgn tetap menjunjung tinggi HAM dan kepentingan
masyarakat
PENGELOMPOKKAN TIPIKOR MENURUT
UU.NO.31/1999 JO UU NO. 20/2001
 1. Tipikor yg berkaitan dgn kerugian negara
 2. Tipikor yg berkaitan dgn penyuapan
 3. Tipikor yg berkaitan dgn penggelapan
 4. Tipikor yg berkaitan dgn permintaan paksa atau pemerasan jabatan
 5. Tipikor yg berkaitan dgn pemborongan, leveransir dan rekanan
 6. Tindak pidana yg berkaitan dgn tipikor
Tindak pidana yg berkaitan dgn kerugian negara atau
perekonomian negara
 Pasal 2, unsur-unsur pbt pidana:
 a. secara melawan hukum
 b. melakukan pbt memperkaya diri sendiri aatau orang lain atau suatu korpo

rasi
 c. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
 Pasal 3, unsur-unsur pbt pidana:
 a. dgn tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suau korpora

si
 b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yg ada pada

nya karena jabatan atau kedudukan
 c. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Pengertian unsur-unsur pbt pidana dlm pasal 2 uu
no,31/1999 jo uu no 20/2001
 Melawan hukum dlm arti formil dan materiil-> meskipun pbt tsb tidak diatur
 dlm pert.per.uu.an namun apabila pbt tsb dianggap tercela krn tidak sesuai
 dgn rasa keadilan atau norma2 kehidupan sosial dlm masyarakat, maka pbt
 tsb dpt dipidana
 Kata “dpt” sblm kata”merugikan keuangan negara atau perekonomian nega
 ra” bhw tipikor merupakan”delik formil”- tidak perlu timbulnya akibat (lihat Pe
 njelasan Pasal 2 uu ini)
 Rumusan tipikor secara tegas sbgmn tindak pidana formil-artinya meskipun
 hasil korupsi dikembalikan kpd negara pelaku tipikor tetap diajukan ke peng
 adilan dan tetap dipidana. Inilah yg dikenal dgn ajaran melawan hukum ma
 teriil melalui fungsi positif
sambungan
 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:
 A. tidak dijelaskan dlm uu no31/1999 jo uu no20/2001
 B. dicari dgn menggunakan penafsiran historis dan pendapat yg dikemuka












kan dlm doktrin:
1. sec harfiah-menjadikan bertambah kaya
2. Penjelasan pasal 1 ayat(1) uu no 3/1971 dihubungkan dgn pasal 18 a
yat(2) bahwa memperkaya diri sendiri,orang,suatu badan maka terda
kwa wajib memberi keterangan sumber kekayaannya, yg juga dapat di
hubugkan dgn pasal 37A uu no 31/1999 jo uu no. 20/2001; (1) terdakw
a wajib memberikan keterangan ttg sel.harta bendanya dan harta bend
a istri atau……….
3. ketidak mampuan terdakwa membuktikannya tdk otomatis ybs korupsi
4. PU wajib buktikan penghasilan dan berapa pertambahannya.
5. Pasal 38 B uu no31/1999 jo uu no 20/2001 menentukan kewajiban tdkw utk buk
tikan harta benda miliknya yg belum didakwakan
KEUANGAN NEGARA
 Unsur keuangan negara:
 Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yg dipisahkan atau tidak
 Dipisahkan (termasuk didalamnya sgala bagian kekayaan negara dan se
 Gala hak dan kewajiban yg timbul karena:
 A. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban peja

bat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
 B. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUM



N/BUMD,Yayasan,badan hukum, dan perusahaan yg menyertakan moda
l negara, atau perusahaan yg menyertakan modal pihak ketiga berdasar
kan perjanjian dgn negara
PEREKONOMIAN NEGARA
 Penjelasan Umum uu no31/1999 menjelaskan sbb:
 Pengertian perekonomian negara adalah Kehidupan perekonomian yg disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun
 usaha masyarakat mandiri yg didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik
 di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengaan ketentuan pert,per uu.an yg
berlaku yg bertujuan memberikan manfaat , kemakmuran, dan kesejahteraan kepada
sluruh krehidupan masyarakat’
 Kerugian negara dan perekonomian negara harus dibuktikan sec.konkrit (di
 dasarkan alat bukti yg sah. Tidak boledh menggunakan asumsi, kerugian yg propestif;
walaupun kegiatan institusi negara tsb mendapat keuntungan
tidak berarti pbt terdakwa tidak merugikaqn negara
TIPIKOR YG BERKAITAN DGN PENYUAPAN
 Penyuap (aktif)---------berpasangan-----------------Penerima suap (pasif)
 Pasal 209 KUHP -----------------------------------------Pasal 418.dan pasal419
 Pemberi suap----------------------------------------------Pegawai negeri trima suap
Pasal 210 KUHP------------------------------------------Pasal 420 KUHP
 Suap kpd hakim-------------------------------------------Hakim trima suap thd pkr

yg ditanganinya
 UU No.31/1999 jo UU No 20/2001
 Pasal 5 ayat (1)--------------------------------------------Pasal 5 ayat.(2)
 Setiap orang -----------------------------------------------Pegawai negeri/penyel neg

trima pemberian/janji
 Pasal 5 ayat (1) huruf a: diberikan sblm, dan huruf b diberikan ssdh yg disuap
melakukan pbt
 Pasal 6 ayat (1)--------------------------------------------Pasal 6 ayat (2)
 Setiap orang------------------------------------------------Hakim , Advokat
Sambungan penyuapan
 Pasal 11 Pegawai negeri atau penyelenggara yg terima hadiah atau janji
 Pengertian janji dlm Yurisprudensi Put..MARI No.: 127K/Kr/1960 12 Sept
 1961,pasal 418 KUHP (yg diambil alih pasal 11 uu ini): harus ditnjau dr 2
 Sudut (si penerima dan si pemberi); Wirjono menyatakan psl 418 dinamak
 an retour commisie (adanya yg ia tahu atau patut diduga……….)
 Pasal 12 uu ini: pidana SH, min 4 thn max 20 thn,dan denda min 200 juta
 max.1 miliar:
 Pasal 12 huruf a: peg neg atau peny neg trima….utk gerakkan lakukan/tdk..
 Pasal 12 huruf b: --------------sda------------------------sbg akibat/disebabkan….
 Pasal 12 huruf c: hakim yg terima hadiah/janji……mempengaruhi putusan…
 Pasal 12 huruf d: advokat terima hadiah/janji…...mempengaruhi nasehat…
Sambungan penyuapan
 Perebedaan pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) dgn pasal 12 huruf a dan b adalah sbb:
 Pasal 5 ayat (2) mutlak diperlukan adanya kesengajaan/betul-betul
mengetahui……;sedangkan pasal 12 huruf a dan b dia dpt menduga (ada unsur
kesengajaan), tapi ancamannya justru lebih berat pada pasal 12 huruf a dan b.
 Put.MARI No 50 K/KR/1960 13 Des 1960: UU atau hukum tidak mengenal ketentuan,
shb dgn pasal 418 dan 209 KUHP pemberi kpd pegawai negeri hrs dituntut lebih
dahulu atas kejahatan tsb.
 Pasal 12 B tentang gratifikasi
 Pasal tambahan yg dirumuskan dlm uu no 20/2001
 Gratifikasi (Penjelasan) : “pemberian dalam arti luas” meliputi uang,
barang,rabat,komisi,pinjaman tanpa bunga,tiket perjalanan, fasilitas
penginapan,perjalanan wisata,pengobatan cuma-cuma , dan fasilitas lainnya,
didlam/diluar negeri, dgn /tanpa sarana elektronik.
Sambungan gratifikasi
 Unsur-unsur gratifikasi:1. gratifikasi;2. kpd pegawai negeri atau penyelengg
 ara negara;3. bhb dgn jbtnya dan berlawanan dgn kewajibannya atau tugas
 nya
 Hukum acara mengenai beban pembuktian: gratifikasi 10 juta atau lebih pembuktian bukan sbg
suap oleh penerima gratifikasi; nilai kurang 10 juta pembuktian bahwa gratifikasi itu suap
dilakukan oleh PU.—Pembuktin terbalik( dalam Penjelasan uu no 20/2001). Pasal 12 B ayat (1)
tdk berlaku jika paling lambat 30 sejak menerima gratifikasi lapor KPK. Tata cara pelaporan
pasal 16;dan penentuan gratifikasi pasal 17 dan pasal 18 uu no 30/2002
 Pasal 13 uu no 20/2001-rumusannya hampir sama dengan rumusan pasal 1 ayat (1) sub d uu no
3/1971 ttg Tas tipikor. Unsur-unsurnya:1. memberi hadiah atau janji;2. kepada pegawai negeri;3.
dgn mengingat kekuasaan atau wewenang yg melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai
negeri yb atau pemberoi hadiah atau janui dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan
pegawai negeri tsb.
TIPIKOR YG BERKAITAN DGN PENGGELAPAN
 Pasal 8 , unsur-unsur:1. pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yg ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu;2.
dengan sengaja;3. menggelapkan uang atau surat berharga karena jabatannya, atau
membiarkan uang ataua surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain atau
membantu dalam melakukan dalam perbuatan tsb.
 Ket.
 A. Pasal 8 ini memuat unsur-unsur alternatif, yaitu terdakwa berbuat sendiri
menggelapkan atau terdakwa membiarkan oreang lain menggelapkan atau
membantu orang lain melakukan penggelapan tsb.
 B. Rumusan pasal 8 ini identik pasal 415 KUHP yg memuat unsur-unsur alternatif,
perlu dicermati put.MARI No.77K/Kr/1973 19 Nop 1974: terdakwa dipersalahkaan
melakukan korupsi c.q.penggelapan walaupun ia tidak melakukannya sendiri secara
laungsung melainkan sengaja membiarkan orang lain……….
Sambungan tipikor yg berkaitan dgn penggelapan
 Pasal 9 uu no 20/2001 unsur-unsur:1. pegawai negeri atau orfang selain pegawai
negeri yg diberi tugas menjalankan suatu jabatan umumsecara terus menerus atau
untuk sementara waktu ;2. dengan sengaja;3. memalsu buku-buku atau daftar-daftar
yang khusus untuk rik adm.-mengambil alih pasal 416 KUHP
 Alasan terdakwa tidak menimbulkan kerugiana negara; dan terdakwa tidak mendapat
keuntungan tidak dapat diterima ( Put.MARI no 152 K/Kr/1961 17 Januari 1962)
 Pasal 10 uu no 20/2001unsur-unsur:1. pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri
yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu;2. dengan sengaja;3. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan,
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan
untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yanag
dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain……., membantu orang lain
TIPIKOR YG BERKAITAN DGN PERMINTAAN PAKSA ATAU
PEMERASAN JABATAN
 Pasal 12 huruf e uu no 20/2001, unsur-unsur: pegawai negeri atau penyelenggara
negara;2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum;3. dengan menyalahgunakan kekuasaannya;4 memaksa seseorang untuk
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau
untuk menegerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri—mengambil ailh pasal 423 KUHP
 Andi Hamzah (Ramlan hal 117): di indonesia sulit untuk dtentukan dgn pasti kapan ia
menjalankan jabatan dan kapan tidak
 Pasal 12 huruf uu ini, unsur-unsur:1. pegawai negeri atau penyelanggara negara;2.
pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas
umum;3. seolah-olah pegawai………..
 mempunyai hutang…( Wiryono: termasuk pungli yg melekat pd jabatan/pek
Sambungan tipikor yg berkaitan dgn permintaan
paksa atau pemerasan jabatan
 Pasal 12 huruf g uu 20.2001, unsur-unsur: 1. pegawai negeri atau penyelenggara
negara;2. pada waktu menjalankan tugas, meminta, atau menerima pekerjaan, atau
penyerahan barang;3. seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, pada hal
diketahui bahwa haal tsb bukan merupakan utang- rumusansama dengan pasal 425
ke-2 KUHP
 Pasal 12 huruf h uu no 20/2001, unsur-unsur: 1.pegawai negeri atau penyelenggara
negara;2. pada waktu menjalankan tugas , telah menggunakan tanah negara yg
diatasnya terdapat hak pakai , seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan;3 telah merugikan orang yang berhak;4. pada hal diketahui bahwsa
perbuatan tsb bertentangan dengan pert. Per uu an– rumusan ini mengambilalih
rumusan pasal 425 ke -3 KUHP
TIPIKOR YG BERKAITAN DENGAN PEMBORONGAN,
LEVERANSIR, DAN REKANAN
 1 Pasal 7 ayat (1) uu no 20/2001, terdiri

terdiri: Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
 2. Pasal 7 ayat (2) uu no 20/2001;3. Pasal 12 huruf i
 Ad. Pasal 7 ayat (1) huruf a, unsur-unsur: a. pemborong, ahli bangunan yg









padaa waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yg pa
da waktu menyerahkan bahan bangunan;b. melakukan perbuatan cura
ng;3. yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau
keselamatan negara dalam keadaan perang– ambil psl 378 ayat(1)KUH
P
Ad. Pasal 7 ayat (1) huruf b unsur-unsur: a. sedtiap orang yang bertugas
mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan;2.sengaja
;3. membikatrkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
huruf a.
sambungan
 Ad. C. Pasal 7 ayat (1) hurfuf c, unsur-unsur:1. setiap orang yg pasda wak

tu menyerahkan barang keprluan TNI dan atau Polri;2. melakukan

pewrbuatan curang ;3. yang dapat membvahayakan keselamatan ne

gara dalam keadaan perang—ambil pasal 388 ayat (1) KUHP
 Ad.d. Pasal 7 ayat (1) huruf d, unsur-unsur:1.setiap orang yang bertugas

mengawasi penyerahan barang keeperluan TNI dana atau POLRI;2

dengan sengaja;3. membiarkan perbuatan curang sedbagaimana di

maksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c.
 Ad.2. Pasal 7 ayat (2), unsur-unsur:1. orang yang menerima penyerahan ba

han bangunan atau orang yang menerima barfang keperluan TNI dan

atau POLRI ;3. membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksu

d dalam pasal 7 ayat (1) huruf c
sambungan
ad.3. Pasal 12 huruf I, unsur-unsur:1. pegawai negeri atau penyelenggara ne
gara 2. dengan sengaja;3. secara langsung maupun tidak langsung tu
rut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan;4. yang pa
da saat dilakukan perbuatan , untuk seluruh atau sebagian ditugaskan u
ntuk ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
TINDAK PIDANA YG BERKAITAN DGN TIPIKOR
1. Pasal 21, 22,23 ( pasal 220,231,421,422,429,430), dan pasal 24
Ad.4. Pasal 21, unsur-unsur:1. sengaja mencegah, merintangi atau menggag
alkan secara langsung atau tidak langsung dik, tut, dan rik di sidang pe
ngadilan;2 thd tersangka atau terdakwa ataupun para saksi xsalam perk
ara korupsi
sambungan
 Pasal 22, unusur-unsurnya: tersangka (psl 28),atau bank (psl 29),atau saksi,saksi ahli yg wajib
memberi ket;atau mereke yg menurut pekerjaan,harkat dan martabat jabatannya diwajibkan
menyimpan rahasia, tetapi wajib memberikan keterangan kesaksian dalam perkara tipikor
(kecuali petugas agama yg menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia);2. sengaja tidak
memberi keterangan atau memberi keterangan yg tidak benar
 Pasal 23 , dalam perkara korupsi dipidana…….. dan atau denda…………...
 yg melanggar psl 220 (mengadukan korupsi padahal tdk ada), 231 (penghancuran dan ….. barang
yg disita mnrt uu tipikor),421 ( pejabat tas tipikor yg menyalahgunakan kekuasaan……..),422
(pejbt tas tipikor yg memaksa utk mendptkan pengakuan/ket.), 429 ( pjbt tas tipikor yg
melampaui kekuasaan paksa masuk rumah,dst),psl 430 (pjbt tas tipikor yg melampaui
kekuasaan spt merampas surat,kartu pos dsb)
 Pasal 24 ,unsur-unsurnya: 1.saksi;2. menyebut nama atau alamat pelapor,atau hal-hal lain yg
memberikan kemungkinan dpt diketahuinya identitas pelapor.
SANKSI PIDANA THD KORPORASI
 Pasal 20 uu no 31/1999 jo uu no 20/2001
 1. Dalam hal tipikor dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi,maka tuntutan da

n penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya

Pengurus adalah yg menjalankan kepengurusan sesuai anggaran dasar termasuk

mereka yg dlm kenyataannya memiliki kewnngn dan ikut memutuskan kebijakan

korporasi yg dapat dikualifikasikan sebagai tipikor
2. kriteria tipikor yg dilakukan korporasi: dilakukan berdasarkan hub kerja maupun hub
lain, bertindak dlm lingkungan korporasi tsb baik sendiri mapun bersama-sama
3. tuntutan thd korporasi, korporasi diwakii oleh pengurus, dan pengurus di wakili oleh
orang lain
4. hakim dpt memerintahkan spy pengurus korporasi menghdp sendiri di pengadilan
dan dapat pula memerntahkan spy pengurus tsb di bawa ke sidang pengadilan
sambungan
 5. panggilan utk menghdp dan penyerahan srt panggilan disampaikan kpd pengurus

di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor
 6. pid pokok yg dijatuhkan korporasi hanya pid denda ditambah max 1/3nya.(pasal 20


ayat (7)); pidana tambahan (pasal18) sec a contrario thd subyek hukum korporasi
tetap seluruhnya dpt dijatuhkan
 7. korporasi sbg subyek hukum pid dpt dipertanggungjwbkan sbg pengecualian thd





asas kesalahan”strict liability”(pertanggungjawaban yg ket t) dan “vicarious liability”
Ket.
Strict liability-liability wthout fault (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ada
lah seseorang sdh dpt dpertanggungjawabkan utk tindak pidana tertentu walaupun pada diri
orang itu tidak ada kesalahan
Vicarious liability-suatu pertanggungjawaban pidana yg dibebankan kpd seseorang atas
perbuatan orang lain
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
TERIMA KASIH