Transcript 1. pendahuluan

PENDAHULUAN
SEJARAH PAJAK DI INDONESIA
Sebelum Abad XV
• Sumbangan sukarela rakyat kepada Raja
(belum merupakan pungutan)
• Digunakan untuk memelihara kepentingan
negara ( kepentingan negara tidak banyak)
• Rakyat yg tidak mampu?
mengganti dengan melakukan untuk
pekerjaan umum
PAJAK DI INDONESIA
• Orang terkemuka dan kaya  bisa ganti
rugi
• Kerajaan di Jawa abad XIX
pajak bisa berupa : uang, benda,
: tenaga
Penyewaan toll gatest untuk orang china
dan eropa  timbul pemberontakan
Setelah terbentuknya NKRI
• Telah terpisah antara RT Kerajaan dan RT
Negara  pajak mendapat tempat yg
mantap diantara pendapatan negara
• Beban negara semakin banyak, sehingga
pajak dari sukarela  pemberian yang
ditetapkan negara secara sepihak dan
dapat dipaksakan
PAJAK DI EROPA
• Berbarengan dengan terbentuknya tentara
permanen  perang antar negara
memperluas jajahan
• Perancis 1944, Prusia 1626
• Pembebanan pajak yang tidak merata
antara golongan atas (pemuka agama,
bangsawan, dan orang yang dianggap
berjasa kepada Negara dengan rakyat
jelata) Revolusi Perancis
“bahwa
pemungutan
pajak
harus
diselenggarakan secara adil dan merata”
semboyan rakyat pada Rev. Perancis
• UU PAJAK NASIONAL
• Sebagian besar merupakan warisan penjajah
belanda  sebelum disusun
“ Segala Badan Negara dan peraturan yang
ada masih langsung berlaku,selama belum
diadakan yang baru menurut UU ini”
• Hukum Pajak Warisan Belanda perlu dirubah?
- masih kental nuansa penjajahnya
- tidak memperhatikan aspek hukum
adat
Tahun 1950  Panitia Perubahan Sistem
Pajak
Terdiri dari anggota parlemen dan jawatan
keuangan  hasilnya tidak pernah ada
sampai keluarnya UU Pajak Nasional
alasan ?
Berkali-kali ganti & menyusun UU Pajak tidak
mudah
UU PAJAK NASIONAL
• UU No 6 tahun 1983, jo UU Nomor 9 Tahun
1994 jo UU No 16 tahun 2000 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• UU No 7 tahun 1983, jo UU Nomor 7 Tahun
1991, jo UU Nomor 10 Tahun 1994, jo UU No
17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
• UU NO 8 tahun 1983, jo Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1994, jo UU 18 tahun 2000
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPN)
KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
• Termasuk Hukum Publik
 bagian dari tertib hukum yang mengatur
penguasa dengan warganya
HUBUNGAN DENGAN HUKUM YANG
LAIN
1.
DENGAN HUKUM PERDATA
Hukum Perdata : hukum yang mengatur
hubungan antara orang-orang pribadi
• Hukum pajak mencari dasar kemungkinan
pemungutan
atas
kejadian-kejadian
,keadaan-keadaan, perbuatan hukum yang
ada dalam lingkungan dalam hukum perdata
• Lingkungan hukum perdata yang berkaitan
dengan hukum pajak : pendapatan,
kekayaan, perjanjian, pemindahan hak,
2. DENGAN HUKUM PIDANA
• Pelanggaran peraturan perpajakan
ex penghindaran pembayaran Pajak
Ganti rugi, sanksi
3. DENGAN HUKUM INTERNASIONAL
• konvensi-konvensi pajak international,
• Peraturan unilateral  pencegahan pajak
berganda
• Berkaitan dengan masalah pajak ekspor
impor,
SUMBER PENERIMAAN NEGARA
•
•
•
•
•
Bumi, air, dan kekayaan alam
Pajak-pajak, Bea dan Cukai
Penerimaan Negara Bukan pajak
Hasil perusahaan Negara
Sumber-sumber lain : pinjaman, hibah,
percetakan uang
PAJAK, BEA DAN CUKAI
• PAJAK…
• BEA
– Bea masuk ( bea yang dipungut dari jumlah harga
barang yang dimasukan ke daerah pabean
dengan maksud untuk dipakai, dan dikenakan bea
menurut tarif tertentu, yang penyelenggaraannnya
diatur oleh UU dan Kepmenkeu )
– Bea keluar ( bea yang dipungut dari jumlah dari
harga barang yang tertentu yang dikirim keluar
Indonesia, dan dihitung berdasar tarif tertentu)
CUKAI
• pungutan yang dikenakan atas barangbarang tertentu berdasarkan tarif yang
sudah ditetapkan unutk masng-masing jenis
barang tertentu
PENERIMAAN BUKAN PAJAK
• NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Kelompok Penerimaan Negara
Bukan Pajak , meliputi:
a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana
Pemerintah;
b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan
Negara yang dipisahkan
d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan Pemerintah;
e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan
yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak
Pemerintah;
g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undangundang tersendiri.