Transcript UU 8/1974 JO 43/1999

ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
SDM APARATUR DI INDONESIA
Wakil Menteri PAN dan RB
PERMASALAHAN KEBIJAKAN DAN
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI INDONESIA
2
• Pengaturan kepegawaian di berbagai undang-undang (antara
lain Undang-Undang 14/2010 tentang Guru dan Dosen; UU
32/2004 dan UU 8/1974 jo 43/1999)
• PNS belum dianggap sebagai sebuah profesi
• Penetapan formasi PNS belum melalui analisis jabatan, analis
beban kerja dan perencanaan SDM.
• Penempatan dan pengangkatan dalam jabatan belum berbasis
kompetensi
• Terbatasnya mobilitas PNS
• 9 dari 10 PNS tidak pernah diberi kesempatan
mengembangkan diri
• Kualifikasi dan kompetensi PNS tidak sesuai kebutuhan
PERMASALAHAN KEBIJAKAN DAN
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI INDONESIA
3
• Masalah overstaff dan understaff
• Desentralisasi pengadaan PNS menyuburkan semangat
kedaerahan dan memperlemah NKRI
• Budaya kinerja PNS yang masih rendah
• Sistem remunerasi dan tunjangan bervariasi antar
instansi.
• Remunerasi masih belum terkait dengan pencapaian
kinerja
• Promosi jabatan masih bersifat tertutup
• Rekrutment PNS masih belum objektif dan transparan
SUMBER PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN
• Berasal dari kurang lengkapnya dan kurang jelasnya
kebijakan yang mengatur mengenai kepegawaian
• Berasal dari masalah-masalah implementasi kebijakan
dan sanksi di bidang kepegawaian
UNTUK ITU DIPERLUKAN :
1. STRATEGI PENGEMBANGAN SDM
2. REVISI UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN NEGARA
3. PERATURAN PELAKSANAANNYA
4
Strategi Reformasi Birokrasi Nasional
3 Sasaran RB
1. Terwujudnya
pemerintahan yang
bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan
nepotisme;
2. Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
3. Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
5
PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS
a. Analisis & Pemetaan Jabatan di K/L & Pemda
b. Kebijakan Minus Growth (Penerimaan < Jumlah PNS
Pensiun setiap tahun)
c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan
Belanja Pegawai
d. Monev Redistribusi/Realokasi PNS
e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela
Melihat ulang
kebutuhan riil PNS
Menurunkan
pertumbuhan jumlah
PNS
Mengatur
Redistribusi/Realokasi
PNS
Merencanakan
kebutuhan CPNS
sesuai kebutuhan
Mengurangi Belanja
Pegawai
Birokrasi yang
efektif, efisien
dan melayani
SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKA
a. Kebijakan seleksi CPNS melalui:
• Kerjasama dengan Konsorsium PTN untuk seleksi CPNS
• Penggunaan Computer Assissted Text (CAT) untuk
seleksi CPNS
b.
Kebijakan Promosi PNS
• Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan,
Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional
c.
Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka
Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional
Menciptakan sistem
rekruitmen dan
promosi yang selektif
Mengurangi KKN
dalam proses seleksi
Menjaring calon-calon
yang berkualitas
Mendorong kinerja
birokrasi melalui
penempatan pegawai
yang tepat
Birokrasi yang
efektif, efisien,
bersih dan
melayani
PROFESIONALISASI PNS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Penetapan Standar Kompetensi
Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi
Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensi
Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri
Sertifikasi Kompetensi Profesi
Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik
Pengukuran Kinerja Individu
Penguatan Jabatan Fungsional:
• Penambahan jumlah
• Penetapan Pola Karier
• Peningkatan Kemampuan
• Peningkatan Tunjangan
Menciptakan standar
kompetensi jabatan
yang menjadi acuan
bagi penembatan
dalam jabatan
Meningkatkan dan
menjaga kualitas SDM
Aparatur
Meningkatkan disiplin
dan kinerja PNS
Mendorong PNS
untuk memberikan
kontribusi kinerja
melalui jabatan
fungsional
Birokrasi yang
efektif, efisien,
bersih dan
melayani
FONDASI UNTUK
REFORMASI UNDANG-UNDANG BIROKRASI
UU No. 39
Tahun 2008
Kementerian
Negara
RUU Sistem
Pengawasan
Intern
Pemerintah
RUU
Aparatur Sipil
Negara
REFORMASI
BIROKRASI
UU No 25
Tahun 2009
Pelayanan
Publik
RUU
Adminsitrasi
Pemerintahan
9
VISI DAN MISI RUU ASN
VISI
MISI
• mewujudkan Aparatur Sipil
Negara yang memiliki
integritas, profesional,
melayani dan sejahtera.
• memindahkan Aparatur Sipil
Negara dari Comfort Zone ke
Competitive Zone
10
TUJUAN UTAMA RUU ASN
Meningkatkan :
a. Independensi dan netralitas ,
b. Kompetensi,
c. Kinerja/ produktivitas kerja,
d. Integritas,
e. Kesejahteraan,
f. Kualitas pelayanan publik, dan
g. Pengawasan dan akuntabilitas
APARATUR SIPIL NEGARA
11
PRINSIP DASAR RUU ASN
Memberlakukan sistem merit melalui :
•
seleksi dan promosi berbasis kompetensi secara kompetitif
dan adil
•
penerapan prinsip fairness
•
penggajian, reward and punishment berbasis kinerja
•
standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik
•
manajemen SDM secara efektif dan efisien
•
perlindungan pegawai dari intervensi politik dan tindakan
semena-mena.
12
LARANGAN DALAM MERIT SISTEM
•
Diskriminatif (SARA dan Gender)
•
Kolusif, nepotisme, dan favoritisme
•
Menghalangi hak konstitusional
•
Mempergunakan aktivitas politik yang koersif
•
Menghalangi hak untuk berkompetisi
13
SISTEMATIKA RUU ASN
I. Ketentuan Umum
II. Asas, Prinsip, Nilai Dasar, dan Kode Etik
III. Jenis Status dan Kedudukan ASN
IV. Fungsi, Tugas dan Peran ASN
V. Jabatan ASN
VI. Hak dan Kewajiban ASN
VII. Kelembagaan (KASN, LAN, dan BKN)
VIII. Manajemen ASN
IX. Pencalonan dan Pengangkatan Dalam Pejabat Negara
X. Organisasi (Korps Profesi Pegawai ASN)
XI. Sistem Informasi ASN
XII. Penyelesaian Sengketa Pegawai ASN
XIII. Larangan-Larangan
XIV. Ketentuan Pidana
XV. Ketentuan Penutup
14
PERBEDAAN STRUKTUR
UU POKOK KEPEGAWAIAN
(UU 8/1974 JO 43/1999)
RUU ASN
(SETELAH PEMBAHASAN)
VI BAB
XV BAB
41 Pasal
134 Pasal
12 PP
17 RPP
(telah disiapkan)
15
PERBEDAAN SUBSTANSI
UU POKOK KEPEGAWAIAN
(UU 8/1974 JO 43/1999)
RUU ASN
(SETELAH PEMBAHASAN)
Pendekatan Administrasi
Kepegawaian
Pendekatan Manajemen SDM
Sistem karier tertutup
Sistem karier terbuka
PNS belum ditetapkan sebagai
profesi
ASN sebagai profesi.
PEGAWAI NEGERI :
• Pegawai Negeri Sipil :
o Pusat
o Daerah
o PTT
APARATUR SIPIL NEGARA :
• Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia
• Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)
• TNI (sudah ada UU tersendiri)
• POLRI (sudah ada UU tersendiri)
16
PERBEDAAN SUBSTANSI
UU POKOK KEPEGAWAIAN
(UU 8/1974 JO 43/1999)
Jabatan :
• Struktural : Eselon I s.d V
• Fungsional : Keahlian
Keterampilan
Pejabat yang berwenang mengangkat,
memindahkan dan memberhentikan PNS
(Pejabat Pembina Kepegawaian):
• Presiden
• Didelegasikan kepada pejabat non
karier (Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota) dan karier (Kepala
LPNK)
17
RUU ASN
(SETELAH PEMBAHASAN)
Jabatan :
• Struktural : Jabatan Pimpinan
Tinggi & Jabatan Administrasi
• Fungsional : Keahlian
Keterampilan
Pejabat yang berwenang mengangkat,
memindahkan dan memberhentikan PNS
(Pejabat Pembina Kepegawaian):
• Presiden
• Didelegasikan kepada Pejabat non
karier (Menteri) dan Karier (Kepala
LPNK, Sekda)
PERBEDAAN SUBSTANSI
UU POKOK KEPEGAWAIAN
(UU 8/1974 JO 43/1999)
18
RUU ASN
(SETELAH PEMBAHASAN)
Pembentukan Komisi Kepegawaian
Negara (KKN) dijabat ex-officio
Kepala BKN (sampai sekarang belum
dibentuk)
Pembentukan Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN) bertugas menjamin
penerapan sistem merit
Batas Usia Pensiun (BUP) tidak diatur
secara eksplisit (diatur dalam
Peraturan Pemerintah)
Batas Usia Pensiun (BUP) diatur
secara eksplisit dimuat dalam batang
tubuh RUU
Sistem Informasi ASN tidak diatur
secara eksplisit
Sistem informasi ASN secara nasional
dan terintegrasi antar instansi
pemerintah;
PERBEDAAN SUBSTANSI
UU POKOK KEPEGAWAIAN
(UU 8/1974 JO 43/1999)
19
RUU ASN
(SETELAH PEMBAHASAN)
Sistem penggajian dengan skala
ganda
Perubahan struktur gaji ke arah skala
tunggal secara bertahap
Sanksi pidana tidak diatur
Pengaturan sanksi pidana bagi
pejabat/ pegawai yang
menyalahgunakan wewenang dalam
pengadaan calon pegawai ASN atau
pengisian calon pimpinan tinggi.
ASN SEBAGAI SEBUAH PROFESI
20
• Memiliki standar pelayanan profesi
• Memiliki dan menegakkan kode etik dan kode perilaku profesi
• Memiliki sistem pendidikan dan pelatihan profesi
• Memiliki standar sertifikasi profesi
• Memiliki organisasi profesi yang independen
JENIS PEGAWAI ASN
21
1. PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7)
2. PPPK (Pasal 1 butir 4 & Pasal 7)
a. Berstatus pegawai tetap
dan Memiliki NIP secara
Nasional;
b. Menduduki jabatan
pemerintahan.
a. Diangkat dengan perjanjian
kerja sesuai keperluan
instansi menurut ketentuan
Peraturan Perundangundang.
b. Melaksanakan tugas
pemerintahan.
21
JENIS JABATAN ASN
22
1. Jabatan Administrasi (Pasal 14)
3. Jabatan Pimpinan Tinggi (Pasal 18)
a. Jabatan pelaksana;
b. Jabatan pengawas; dan
c. Jabatan administrator.
Sekelompok jabatan tinggi pada
instansi, yaitu:
a.
b.
c.
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.
2. Jabatan Fungsional (Pasal 17)
Tugas pokok pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan
keterampilan. Terbagi menjadi:
(1) Fungsional keahlian: pratama, muda, madya, utama.
(2) Fungsional Keterampilan: Pemula, terampil, mahir.
23
JENIS JABATAN ASN
I. Struktural
Jabatan Pimpinan
Tinggi*
Jabatan Administratif
* Eselon I dan II di K/L dan Pemda
II. Fungsional
Berbagai macam
Jabatan Fungsional
(saat ini ada 118
Jabatan Fungsional)
23
PEJABAT YANG BERWENANG
24
• Kewenangan: mengangkat, memindahkan, &
memberhentikan ASN berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
• Pejabat yang Berwenang ditingkat Kementerian, dan
LPNK adalah Menteri dan Pimpinan Lembaga. (Pasal
17A (1))
• Pejabat yang Berwenang ditingkat Sekretariat
Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural,
Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah
Pejabat Karir Tertinggi. (Pasal 17A(2))
KEWENANGAN KEBIJAKAN DAN
PEMBINAAN MANAJEMEN ASN
25
1. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan
tertinggi pembinaan dan manajemen ASN.
2. Untuk melakukan pembinaan profesi dan pegawai ASN,
Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan pembinaan
dan manajemen ASN kepada:
a. Menteri;
b. LAN;
c. BKN;
d. KASN.
(Pasal 23)
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
26
1. Menteri (Pasal 23 ayat (2a))
3. BKN (Pasal 23 ayat (2d))
a.
a. Penyelenggaraan manajemen ASN
b. Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan NSPK manajemen
ASN
b.
c.
Perumusan dan penetapan
kebijakan,
Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan,
Pengawasan atas pelaksanaan
kebijakan ASN
2. LAN (Pasal 23 ayat (2c))
4. KASN (Pasal 23 ayat (2b))
a.
Monitoring dan evaluasi kebijakan dan
manajemen ASN untuk menjamin
pemberlakuan sistem merit
b.
Penelitian, pengkajian kebijakan
manajemen ASN,
Pembinaan dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan ASN
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
27
1. Kedudukan hukum dan sifat: (Pasal 25)
a. Lembaga Non Struktural
b. Mandiri, bebas dari intervensi politik
2. Tujuan : (Pasal 26)
a. menjamin pemberlakuan sistem merit dalam kebijakan dan
manajemen ASN;
b. menjamin kebijakan dan manajemen ASN sebagai pemersatu
bangsa;
c. menjamin terwujudnya imparsialitas ASN; dan
d. menjamin terwujudnya pembinaan profesi ASN.
3. Fungsi : (Pasal 28)
Monitoring, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai
kebijakan dan manajemen profesi ASN.
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
28
4. Wewenang (Pasal 30)
a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan
manajemen ASN untuk menjamin pemberlakuan sistem merit
ASN;
b. Menyusun prosedur dan kriteria pelaksanaan seleksi dalam
rangka promosi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi; dan
c. Memonitor pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan pimpinan
tinggi yang dilaksanakan oleh instansi untuk menjamin sistem
merit ASN berjalan.
5. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi KASN (Pasal 31)
KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya
termasuk yang terkait dengan kebijakan dan kinerja ASN
sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun kepada Presiden.
KEANGGOTAAN KASN
29
1. KASN, terdiri atas: (Pasal 32)
1. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.
2. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota
3. 5 (lima) orang anggota.
2. Unsur keanggotaan: (Pasal 35)
a. Wakil pemerintah 4 orang
b. Akademisi /Praktisi 3 orang
3. Seleksi : (Pasal 36)
1. Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang dibentuk dan
dipimpin oleh Menteri;
2. Anggota tim seleksi harus memiliki pengalaman & pengetahuan di bid. ASN;
3. Tim seleksi menyampaikan 3 (tiga) kali jumlah anggota dari masing-masing
unsur untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
30
• Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan
PNS. Untuk kalangan Non PNS harus mendapat persetujuan Presiden.
• Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat yang
Berwenang;
• Proses Pengisian jabatan:
• Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional,
• Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional, propinsi,
atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
• Pemilihan dan Penetapan:
• Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) nama calon Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama dan Madya kepada Menteri . Selanjutnya menteri
Menyampaikan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA).
• Panitia seleksi daerah menyampaikan 3 (tiga) nama calon Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama daerah kepada Kepala Daerah melalui
Baperjakat.
(Pasal 19)
POLA KARIR
JABATAN PIMPINAN TINGGI
•
•
•
•
31
Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki maksimal selama 5
(lima) tahun.
Pejabat yang telah habis masa jabatannya harus mengikuti
seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang
sama pada periode berikutnya.
Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang
diperjanjikan dalam waktu 1 tahun, dapat dipindahkan pada
jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki melalui uji
kompetensi kembali.
Pejabat yang tidak memenuhi kinerja dalam waktu 1 tahun dan
akan ditempatkan pada jabatan yag lebih rendah diberikan
kesempatan 6 bulan untuk menunjukkan kinerjanya.
(Pasal 19D dan Pasal 19E)
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN
PENGENDALIAN JUMLAH
32
1. Dasar penetapan kebutuhan :
a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
b. Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan
c. Ditetapkan Menteri dengan memperhatikan pendapat Menteri
Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.
2. Metode: analisis jabatan dan analisis beban kerja
(Pasal 49 & Pasal 50)
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
33
• Setiap pegawai ASN berhak diberi kesempatan untuk
mengembangkan diri .
• Pengembangan diri dimaksud antara lain melalui pendidikan
dan pelatihan, seminar, kursus, workshop, dan penataran.
• Pengembangan diri sebagaimana dimaksud harus dievaluasi
oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah
satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan
karir selanjutnya.
• Dalam rangka pengembangan diri sebagaimana dimaksud
setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan
kompetensi tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Anggaran Tahunan masing-masing instansi.
(Pasal 86A)
MANAJEMEN KINERJA
34
1. Penilaian kinerja:
a. Dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang di Instansi ybs.
b. Pada tingkat individu dan tingkat unit/organisasi,
c. Berdasarkan perencanaan kinerja
d. Diukur dari target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai
2. Prinsip: objektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan
transparan.
3. Manfaat hasil penilaian kinerja:
a. Pengembangan pegawai
b. Pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat
c. Pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi serta
mengikuti pendidikan dan pelatihan.
(Pasal 73)
KESEJAHTERAAN PNS
35
1. Gaji PNS (Pasal 75)
a. Prinsip dasar : adil dan layak
b. Tujuan dan dasar penggajian: memacu produktivitas, menjamin
kesejahteraan, dan berdasarkan pada kinerja.
c. Pembiayaan :
• PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN;
• PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada APBD;
2. Tunjangan (Pasal 76)
Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KESEJAHTERAAN PNS
36
3. Tunjangan Kemahalan
a. Penerima:
• PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah
• PNS pada pemerintah daerah
b. Besaran:
• sesuai dengan tingkat kemahalan dan sesuai dengan kemampuan
keuangan negara/pemerintah daerah.
• tingkat kemahalan diukur berdasarkan indeks harga yang berlaku di
daerahnya masing-masing.
c. Pembiayaan:
• APBN bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal didaerah
• APBD bagi PNS yang bekerja pada pemerintah daerah
(Pasal 77)
PENGHARGAAN PNS
37
1. Dasar pemberian penghargaan: (Pasal 79)
Diberikan secara selektif kepada PNS berdasarkan pertimbangan
atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan
prestasi kerja.
2. Bentuk penghargaan: (Pasal 80)
a. Tanda kehormatan;
b. Kenaikan pangkat secara istimewa;
c. Promosi jabatan secara istimewa berdasarkan kompetensi dan
kompetisi;
d. Kesempatan prioritas untuk pengembangan diri; dan/atau
e. Kesempatan menghadiri acara-acara resmi dan kenegaraan.
PEMBERHENTIAN PNS
Jenis : (Pasal
38
86)
a. Pemberhentian dengan hormat:
(meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai BUP,
perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan/atau
rohani, tidak memiliki kompetensi dan tidak mencapai
sasaran kerja selama 2 tahun)
a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
b. Pemberhentian tidak dengan hormat
c. Pemberhentian sementara
PNS yang diberhentikan karena melakukan penyelewengan terhadap
Pancasila dan UUD 45, dan/atau menjadi terpidana karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan tidak dapat diangkat kembali
sebagai pegawai ASN dan/atau menduduki jabatan ASN. (Pasal 87)
39
BATAS USIA PENSIUN (BUP)
1. BUP bagi Jabatan Administrasi adalah 56 tahun.
1. BUP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah 58 tahun.
2. BUP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama adalah 60 tahun.
3. BUP bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(Pasal 90)
PENSIUN PNS
40
1. Tujuan: perlindungan kesinambungan penghasilan hari
tua (Pasal 88)
2. Sifat: sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian
PNS (Pasal 88)
3. Ruang lingkup: (Pasal 88)
• Jaminan Pensiun dan Jaminan Duda/Janda PNS, dan Jaminan
Hari Tua PNS
• Diberikan dalam rangka Program Sistem Jaminan Sosial
Nasional.
4. Sumber pembiayaan: (Pasal 90)
• Pemerintah selaku pemberi kerja
• Iuran PNS yang bersangkutan.
MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
1. Kriteria Pengangkatan PPPK :
• harus sesuai dengan kebutuhan organisasi;
• terbatas pada jangka waktu tertentu ; dan
• harus mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB
2. PPPK tidak dapat diangkat menjadi PNS. Jika ingin pindah
status menjadi PNS harus mengundurkan diri sebagai PPPK,
dan harus mengikuti semua proses serta memenuhi
persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS. (Pasal 99A)
41
PERLINDUNGAN ASN
1.
42
Tujuan: menjamin perolehan hak-hak pegawai dalam pelaksanaan tugas
(Pasal 91 dan Pasal 103)
2.
Jenis: (Pasal 91 dan Pasal 103)
a. Perlindungan hukum:
• Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya
• memperoleh bantuan hukum atas dugaan kesalahan yang
dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
b. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja :
• Perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja,
• Perlindungan kecelakaan kerja,
• Perlindungan kebakaran pada waktu kerja,
• Bencana alam,
• Kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
• Risiko lain.
ORGANISASI ASN
43
1. Nama : Korps Pegawai ASN
2. Kedudukan: wadah ASN untuk menyalurkan aspirasinya.
3. Tujuan :
a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN
b. Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
4. Fungsi :
a.
b.
c.
d.
Pembinaan dan pengembangan profesi ASN.
Memberikan perlindungan hukum dan advokasi.
Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi.
Peningkatan kesejahteraan anggota Korps Pegawai ASN RI.
(Pasal 109)
KETENTUAN TRANSISI
44
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini
harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua)
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
 Saat ini sudah disiapkan semua RPP yang
diperintahkan oleh RUU ASN (17 RPP)
TERIMA KASIH