Transcript 4.Faktur Pajak

FAKTUR PAJAK
Faktur
Pajak
Bukti pungutan yang dibuat oleh PKP yang melakukan
penyerahan BKP atau penyerahan JKP
{Pasal 1 angka 23}
Kewajiban membuat FP
Ps. 13 ayat (1)
PKP wajib membuat FP untuk setiap :
a. Penyerahan BKP didalam daerah pabean (Ps 4 (1) hrf a),
Ekspor BKP (Ps 4 (1) hrf f), dan/atau Aktiva yg menurut
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Ps. 16D)
b. Penyerahan JKP di dlm daerah pabean (Ps 4 (1) hrf c)
c. Ekspor BKP Tidak Berwujut (Ps 4 (1) hrf g)
d. Ekspor JKP (Ps 4 (1) hrf h)
Macam Faktur Pajak
Faktur Pajak
Paling sedikit mncantumkan keterangan: (Ps. 13 ayt (5))
a.
Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan
BKP/JKP;
b. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/penerima
JKP;
c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau
Penggantian, dan potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur
Pajak; dan
g. nama
dan
tanda
tangan
yang
berhak
menandatangani Faktur Pajak.
Faktur Pajak
Gabungan
Pasal 13 ayat (6) UU PPN
Faktur Pajak yg meliputi seluruh penyerahan
yang dilakukan kepada pembeli BKP atau
penerima JKP yang sama selama 1 (satu)
bulan kalender
Dokumen
tertentu
sebagai FP
Pasal 13 ayat (6) UU PPN
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan
dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak
Dokumen tertentu sebagai FP Standar
Pasal 13 ayat 6 UU PPN Jo Kep-522/PJ./2000 Jo Kep-312/PJ/2001
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan SSP untuk impor BKP
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh DJBC
Surat Perintah Pengiriman Barang (SPPB) dari BULOG/DOLOG
Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yg dikeluarkan Pertamina
Tanda pembayaran atau kuitansi atas penyerahan jasa telekomunikasi
Ticket dan surat muatan udara (air waybill), delivery bill, yang dibuat/
dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri
SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP
dari luar Daerah Pabean
Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa
kepelabuhan
Tanda pembayaran atau kuitansi listrik
Bentuk & Ukuran FakturPajak
•
•
5
Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak
disesuaikan dengan kepentingan PKP
dan dalam hal diperlukan dapat
ditambahkan keterangan lain selain
keterangan dimaksud Pasal 13 ayat (5)
UU PPN
Pengadaan
formulir
Faktur
Pajak
dilakukan oleh PKP
SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
Faktur Pajak harus dibuat pada :
Ps. 13 ayat (1a) UU PPN
Saat penyerahan BKP dan/atau JKP
Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran
terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP
Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal
penyerahan sebagian tahap pekerjaan
Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan
Saat Pembuatan Faktur Pajak Gabungan :
Ps. 13 ayat (2a) UU PPN
Paling lama pada akhir bulan penyerahan
Terlambat membuat FP Dikenakan sanksi Ps. 14 (4) KUP = 2% X DPP
Penyerahan BKP dg harga jual Rp10juta. Uang muka dibayar 10%
pada tanggal 2/5/2010. Penyerahan BKP tgl 12/5/2010. Pelunasan
sebagian sebesar Rp4juta tanggal 8/6/2010. Pelunasan tgl 20/7/2010.
2/5
12/5
Uang muka
Rp1juta
penyerahan
Rp10juta
pembayaran
sebelum
penyerahan
Penyerahan
sebelum
pembayaran
FP tgl
2/5/10, PPN
=Rp100.000
FP tgl
12/5/10, PPN
=Rp900.000
8/6
20/7
pembayaran
Rp4juta
Pelunasan
Rp 5 Jt
Pajak terutang seluruhnya
sudah dipungut
Tidak ada FP
Contoh penyerahan jasa pemborong
2 April 2010, perjanjian pemborongan ditdtangani & diterima uang muka
10%;
2 Mei 2010, pekerjaan selesai 20%, diterima pembayaran tahap I;
2 Juli 2010, pekerjaan selesai 50%, diterima pembayaran tahap II;
2 Sep 2010, pekerjaan 80%, diterima pembayaran tahap III;
2 Nov 2010, pekerjaan selesai 100%, bangunan diserahkan;
2 Jan 2010, diterima pembayaran tahap IV sebesar 95% dari harga
borongan.
2 Apr 2010, diterima pembayaran tahap V, pelunasan seluruh jasa
pemborongan
Tahap V 2/4/10
Pembayaran setelah penyerahan,
pajak terutang saat penyerahan
Tahap IV 2/1/10
Pekerjaan selesai 100%
Bgn diserahkan 2/11/10
Tahap III 2/9/10, 80%
Tahap II 2/7/10, 50%
Tahap I 2/5/10, 20%
Uang muka 2/4/10
Penyerahan
JKP
pembayaran sebelum
penyerahan, pajak
terutang pada saat
pembayaran
FP dibuat
2 Nov 2010
FP dibuat
pada saat
pembayaran
Skema pembuatan Faktur Pajak Gabungan atas
penyerahan
Januari 2010
penyerahan BKP/JKP kepada
PKP Pembeli yang sama
Dapat dibuat
FAKTUR PAJAK
GABUNGAN
Ada pembayaran
selama Januari 2010
FP GABUNGAN
paling lambat dibuat
tgl 31 Januari 2010
Februari 2010
penyerahan BKP/JKP kepada
PKP Pembeli yang sama
pada bulan januari
Ada uang muka yang
diterima pada Januari
2010
Atas uang muka dapat
digabung dalam FP
Gabungan bulan Januari
Faktur Pajak atas Penyerahan BKP/JKP yang
pembayarannya dalam valuta asing
Dikonversi menggunakan kurs yg berlaku
menurut Keputusan Menteri Keuangan
Penyerahan ke
bukan
pemungut
Penyerahan ke
pemungut
Pada saat
pembuatan FP
Pada saat
pembayaran
Pasal 11 PP Nomor 143 Tahun 2000
KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
PER-13/PJ./2010
0 0 0.000–0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
Kode
Transaksi
Kode
Cabang
Tahun
Penerbitan
Nomor Urut
Kode Status
Kode FP
Nomor Seri FP Standar
KODE FAKTUR PAJAK
KODE TRANSAKSI :
01 – Penyerahan kepada Selain Pemungut PPN
02 – Penyerahan kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah
Contoh : Penjualan ke instansi pemerintah, kontraktor rekanan pemerintah
03 – Penyerahan kepada Pemungut PPN lainnya
Contoh : Penyerahan ke KPS Migas (PMK No. 11/PMK.03/2005)
04 – Penyerahan yg menggunakan DPP Nilai Lain kepada Selain Pemungut PPN
Contoh : Penjualan kendaraan bermotor bekas (10% X H. Jual, Jasa Biro
Perjalanan (10% X harga penggantian), Pemberian cuma2 (HPP)
05 – Tidak ada lagi
06 – Penyerahan kepada turis asing dan Penyerahan Lainnya kpd Selain Pemungut
PPN
07 – Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut kpd Selain Pemungut PPN dan
penyerahan ke Kawasan Bebas/KEK dan penyerahan yang PPN-nya
Ditanggung Pemerintah (DTP)
08 – Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN kpd Selain Pemungut PPN
09 – Penyerahan Aktiva pasal 16 D kpd Selain Pemungut PPN
KODE FAKTUR PAJAK
KODE STATUS (0-Normal, 1-Pengganti)
Konfirmasi tidak dapat dilakukan atas Faktur Pajak yang telah
diganti/dibatalkan.
KODE CABANG
Misalnya WP berkantor pusat di jakarta dan mempunya i cabang di
Bandung dan Surabaya.
000  Kantor Pusat Jakarta
001  Cabang Bandung
003  Cabang Surabaya
NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
TAHUN PENERBITAN
Cara penulisan Tahun Penerbitan pada Nomor Seri
Faktur Pajak adalah dengan mencantumkan dua digit
terakhir dari tahun diterbitkannya Faktur Pajak Standar,
contohnya tahun 2007 ditulis ‘07’.
NOMOR URUT
– Penulisan sesuai banyaknya digit.
– Urut tanpa membedakan Kode Transaksi, Kode
Status dan mata uang yg digunakan.
– Dimulai dari 1 tiap awal tahun takwim (termasuk
bagi PKP tertentu di Ktr Pusat dan Ktr cab-nya),
kecuali bagi PKP yang baru dikukuhkan.
– Apabila sebelum awal tahun takwim berikutnya
Nomor Urut telah habis, PKP dapat mulai dari 1 dan
memberitahukan ke KPP. Pada awal tahun takwim
berikutnya, Nomor Urut dimulai dari 1 kembali.
TATA CARA PENGGUNAAN NOMOR URUT PADA
FAKTUR PAJAK
Nomor Urut pada Nomor Seri FP S dan tanggal FP S harus dibuat
secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi,
Kode Status FP Standar, atau mata uang yang digunakan dalam
transaksi.
010.000-07.00000001; berarti penyerahan kepada Selain Pemungut
PPN, FP S statusnya adalah Normal, diterbitkan tahun 2007 dengan nomor
urut 1.
020.000-07.00000002: berarti penyerahan kepada Pemungut
Bendaharawan Pemerintah, FP Normal, diterbitkan tahun 2007 dengan
nomor urut 2.
010.000-07.00000003: berarti penyerahan kepada Selain Pemungut
PPN, FP Normal, diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 3.
011.000-07.00000004: berarti penyerahan kepada Selain Pemungut
PPN, Faktur Pajak statusnya adalah Pengganti, diterbitkan tahun 2007
dengan nomor urut 4.
Faktur Pajak
Pedagang Eceran
PER-13/PJ./2010
PKP Pedagang Pengecer :
1. Menyerahkan BKP melalui tempat penjualan eceran
(toko, kios) atau dilakukan langsung kekonsumen, atau
dari rumah ke rumah
2. Menyediakan BKP yg diserahkan di tempat penjualan
secara eceran
3. Transaksi jual beli dilakukan secara spontan tanpa
didahului penawaran tertulis, kontrak, lelang dan pada
umumnya bersifat tunai dan pembeli pada umumnya
datang ketempat penjualan dan langsung membawa
BKP yang dibeli
PKP Pedagang Eceran sampai dengan tanggal 31 Desember
2010 dapat menggunakan kode dan nomor seri khusus dalam
Faktur Pajak berupa nomor invoice atau nomor struk
FAKTUR PAJAK CACAT
Keterangan dalam FP yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN
a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP;
b. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/penerima JKP;
c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau
Penggantian, dan potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
dan
g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani
Faktur Pajak.
Syarat Formal
Syarat material
Diisi lengkap
Kecuali huruf b
(identitas pembeli)
Diisi dengan data
yang benar
Tidak memenuhi
FP Cacat
Dikenakan sanksi Ps. 14 (4) KUP = 2% X DPP
KETENTUAN LAIN
Dalam hal keterangan Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak
yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu FP
maka Pengusaha Kena Pajak dapat:
membuat lebih dari 1 (satu) formulir FP yg masing-masing formulir
harus menggunakan Kode, Nomor Seri, dan tanggal FP yg sama,
serta ditandatangani dan diberi keterangan nomor halaman pada
setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian jumlah, Potongan
Harga, Uang Muka yang telah diterima, DPP, dan PPN cukup diisi
pada formulir terakhir FP Standar;
atau
membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang menunjuk nomor dan tanggal
Faktur-faktur Penjualan yang merupakan lampiran yang tidak
terpisahkan dari Faktur Pajak Standar tersebut, dalam hal Faktur
Penjualan dibuat berbeda dengan Faktur Pajak.
PEMBATALAN, PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK DAN
FAKTUR PAJAK YANG HILANG
KONDISI
Faktur
Pajak
telah
diterbitkan
TINDAK LANJUT
Terdapat pembatalan transaksi
penyerahan BKP dan/atau penyerahan
JKP
pembatalan Faktur
Pajak
FP yang cacat, rusak, salah dalam
pengisian, atau salah dalam penulisan,
sehingga tidak memuat keterangan
yang lengkap, jelas dan benar
PKP yang menerbitkan
FP tersebut dapat
menerbitkan FP
Pengganti.
Syarat :
• belum dilakukan
pemeriksaan
• belum dibebankan
sebagai biaya.
Faktur Pajak hilang
Copy FP yang lama dari
PKP penjual dilegalisir di
KPP Penjual
TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
PKP Penjual (Yg membatalkan FP)
PKP Pembeli
Harus memiliki bukti dari PKP Pembeli
bahwa transaksi dibatalkan. (Mis : pembatalan kontrak/dok. lain yg menunjukkan
telah terjadi pembatalan.
FP yang dibatalkan harus tetap
diadministrasi (disimpan)
Mengirimkan surat pemberitahuan & copy
dari FP Standar yg dibatalkan ke KPP
tempat PKP Penjual dikukuhkan & ke KPP
tempat PKP Pembeli dikukuhkan.
Jika FP yg dibatalkan belum dilaporkan
dlm SPM PPN, maka harus tetap
melaporkan FP tsb dlm SPM PPN dgn
mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom
DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
Jika FP yg dibatalkan telah dilaporkan dlm
SPM PPN, maka harus melakukan pembetulan SPM PPN Masa Pajak ybs, dengan
cara tetap melaporkan FP yang dibatalkan
tsb dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada
kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
Jika FP yg dibatalkan telah dilaporkan
dlm SPT M PPN sebagai PM, maka harus
melakukan pembetulan SPT Masa PPN
Masa Pajak ybs, dgn cara tetap
melaporkan FP yg dibatalkan tsb dgn
mencantumkan nilai 0 (nol) pd kolom DPP,
PPN atau PPN dan PPn BM.
TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK PENGGANTI
Atas permintaan PKP pembeli BKP/penerima JKP atau atas kemauan sendiri, PKP
penjual/pemberi jasa membuat FP Pengganti
Penerbitan FP Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan FP yg biasa
dgn Kode & Nomor Seri sesuai ketentuan.
FP Pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan FP
yang diganti.
Pada FP Pengganti dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta
tanggal FP yang diganti.
Masa terjadinya kesalahan
Masa diterbitkannya F. Pajak
Pengganti :
PKP Penjual & PKP Pembeli,
melakukan pembetulan SPT.
F. pajak pengganti dilaporkan dengan
nilai
setelah
penggantian,
&
mencantum-kan Kode & No Seri FP
yg diganti.
PKP Penjual :
Lamp.1. Daftar Pajak Keluaran & PPn
BM
FP
Pengganti
dilaporkan
dg
mencantum-kan nilai
(nol) pada
kolom DPP, PPN dan PPn BM, &
mencantumkan Kode & No Seri FP yg
diganti.
PKP Penjual :
Lamp.1. Daftar Pajak Keluaran & PPn
BM
TATA CARA PEGGANTIAN FAKTUR PAJAK YANG HILANG
PKP Pembeli
PKP Penjual
Mengajukan permohonan tertulis
untuk meminta copy dari FP yang
hilang kepada PKP penjual dgn
tembusan kpd KPP di tempat PKP
pembeli dikukuhkan dan kepada
KPP di tempat PKP penjual
dikukuhkan.
Membuat copy (2 rangkap) dari
arsip FP yang disimpan oleh PKP
penjual, untuk dilegalisir oleh KPP
tempat PKP penjual dikukuhkan.
KPP
tempat
PKP
pembeli
dikukuhkan
wajib
melakukan
penelitian atas SPT Masa PPN dari
PKP pembeli untuk meyakinkan
bahwa FP yang dilaporkan hilang
tersebut
sudah
dikreditkan
sebagai Pajak Masukan
KPP
tempat
PKP
penjual
dikukuhkan melegalisir copy FP
setelah meneliti asli arsip FP dan
SPT Masa PPN dari PKP penjual
tsb.
>Lembar ke-1: diserahkan ke PKP
pembeli melalui
PKP penjual;
>Lembar ke-2: arsip KPP ybs
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPN TERUTANG ATAS
PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN ATAU JKP
DARI LUAR DAERAH PABEAN
PMK No. 40/PMK.03/2010
Dokumen pemungutan tidak menggunakan Faktur Pajak
melainkan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
Pemungut merupakan PKP :
(1) PPN yang dipungut harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara
melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15
bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
(2) Bagi PKP, PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT Masa
PPN pada Masa Pajak yang sama dengan bulan terutangnya
pajak.
Pemungut bukan PKP :
Bagi yang bukan PKP, wajib melaporkan ke KPP dgn
mempergunakan lembar ketiga SSP paling lambat pada akhir bulan
berikutnya setelah saat terutang.
Diisi “0”, kecuali kode KPP diisi kode KPP
Pihak yg memanfaatkan BKP/JKP
00
00 0
000
0
0 21
00 0
diisi nama dan alamat OP atau badan
di luar Daerah Pabean yg menyerahkan
BKP Tidak Berwujud &/atau JKPke
dalam Daerah Pabean.
101 = pemanfaatan BKP tidak berwujut dari
Luar pabean
102 = pemanfaatan JKP dr Luar pabean
411 211
Nama & NPWP Penyetor
Nota Retur
Nota
Pembatalan
PMK No. 65/PMK.03/2010
Pasal 1 P: Definisi
Definisi (2)
• Pengembalian BKP: pengembalian BKP
baik sebagian maupun seluruhnya oleh
Pembeli BKP.
• Pembatalan JKP: pembatalan seluruhnya
atau sebagian hak atau fasilitas atau
kemudahan oleh penerima JKP
Nota Retur/Pembatalan
Syarat Formal :
Nota Retur paling sedikit harus
memuat :
Nota Pembatalan paling sedikit harus
memuat :
nomor urut Nota Retur
Nomor Nota Pembatalan
nomor, kode seri, dan tanggal Faktur
Pajak dari BKP yang dikembalikan
Nomor, kode seri dan tanggal Faktur
Pajak dari JKP yang dibatalkan
nama, alamat, dan NPWP Pembeli
nama, alamat, dan NPWP Penerima
Jasa
nama, alamat, NPWP PKP Penjual
nama, alamat, NPWP PKP Pemberi
JKP
jenis barang, jumlah Harga Jual Barang
Kena Pajak yang dikembalikan
jenis jasa dan jumlah Penggantian JKP
yang dibatalkan
PPN atas BKP yang dikembalikan, atau
PPPnBM yang dikembalikan
PPN atas JKP yang dibatalkan
tanggal pembuatan Nota Retur
tanggal pembuatan Nota Pembatalan
nama dan tanda tangan yang berhak
menandatangani Nota Retur
Nama dan tanda tangan yang berhak
menandatangani Nota Pembatalan
Nota Retur/Pembatalan (2)
Nota Retur
Nota Pembatalan
Saat pembuatan
saat BKP dikembalikan
saat JKP dibatalkan
Rangkap
Minimum 2: PKP Penjual dan
arsip pembeli
Jika pembeli bukan PKP: dibuat
rangkap 3, + KPP Pembeli
Minimum 2: PKP Penjual dan
arsip pembeli
Jika pembeli bukan PKP: dibuat
rangkap 3, + KPP Pembeli
Pengembalian
-Tidak mencantumkan keterang- -Tidak mencantumkan keterangBKP/Pembatalan an secara lengkap
an secara lengkap
JKP dianggap
-Tidak dibuat pada saat BKP -Tidak dibuat pada saat JKP
tidak terjadi
dikembalikan
dikembalikan
dalam hal:
-Tidak menyampaikan lembar 3 -Tidak menyampaikan lembar 3
ke KPP Pembeli (Bagi Pembeli ke KPP Pembeli (Bagi Pembeli
Non PKP)
Non PKP)
Matriks Retur BKP/JKP
PKP Penjual
Mengurangi PK dan
PPn BM
Pembeli
• PKP :
- Mengurangi PM dan PPnBM
- Mengurangi biaya atau harta
• Bukan PKP:
- Mengurangi biaya atau harta
Pengurangan dilaku- Pengurangan dilakukan dalam
kan dalam masa pajak masa pajak saat pengembalian
saat
pengembalian BKP/pembatalan JKP
BKP/pembatalan JKP