Transcript Slide ETP - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Fasilitas Kepabeanan
A. DASAR HUKUM
• Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat
Penimbunan Berikat;
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 tentang
Entrepot untuk Tujuan Pameran;
• Kep.Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-02/BC/2001 tentang
Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran
Barang ke dan dari ETP
B. DEFINISI NAMA / ISTILAH
• Sesuai PP 32 tahun 2009, ETP  TPPB;
• Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) adalah Tempat
Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam
jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam
Daerah Pabean untuk dipamerkan;
• (sebagai catatan saja, d/h ETP  suatu bangunan atau kawasan dengan
batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha
penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal impor dan/atau barang
hasil industri dari dalam Daerah Pabean yang penyelenggaraannya bersifat
internasional
C. TPPB Harus Mempunyai :
1.
Tempat Penimbunan;
2.
Tempat Pameran;
3.
Ruang Pemeriksaan; dan
4.
Ruang Kerja petugas Bea dan Cukai.
D. SYARAT – SYARAT PENIDIRIAN TPPB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Surat permohonan dan Daftar Isian;
Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lokasi;
Fotokopi Izin Usaha Pameran dan Izin Usaha lainnya (mis: SIUP);
Fotokopi Akte Pendirian perusahaan & pengesahannya dariDep.KumHam;
Fotokopi NPWP, surat Pengukuhan PKP dan SPT Tahunan;
Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL / UKL-UPL / SPPL);
Peta lokasi yang telah mendapatkan izin dari PEMDA setempat,
Denah/Tata Letak bangunan dan foto-foto lokasi;
8. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, disertai Surat Rekomendasi dari Kepala
KPPBC setempat;
9. Surat Jaminan (bermaterai) yang menyatakan bahwa perusahaan sanggup
mempertaruhkan jaminan sebesar BM, Cukai dan PDRI yang terutang atas
barang yang dipamerkan;
10. Fotokopi kartu identitas penanggung jawab perusahaan
11. Fotokopi SPR;
E. PENGGOLONGAN BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN
PAMERAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Golongan A, barang pameran yang direncanakan akan diekspor
kembali;
Golongan B, barang cetakan untuk keperluan promosi seperti
pamflet, leaflet, brosur, dan gambar yang bersifat reklame;
Golongan C, barang untuk keperluan stan pameran seperti dekorasi,
poster, dan photo;
Golongan D, barang untuk keperluan reklame atau souvenir yang
diberikan secara cumacuma seperti pulpen, korek api, dompet yang
telah dibubuhi tulisan/logo dari pabrik pembuatnya atau peserta
pameran;
Golongan E, barang atau bahan yang habis dipakai untuk melakukan
peragaan, demonstrasi, atau percobaan mesin-mesin;
Golongan F, makanan dan minuman yang habis dipakai untuk
kegiatan pembukaan dan penutupan pameran; (sudah tidak bisa
mendapat fasilitas  sesuai PP 32 th 2009)
Golongan G, barang pameran yang akan dijual.
F. FASILITAS - FASILITAS TPPB :
1.
2.
3.
4.
5.
Pembebasan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PDRI untuk barang pameran
golongan A (yang akan direeskpor);
Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PDRI untuk barang pameran
golongan B (untuk stan promosi), dengan batas jumlah maksimum FOB US $
1.000 untuk setiap Peserta pameran;
Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PDRI untuk barang pameran
golongan C (untuk stan pameran), dengan batas jumlah maksimum FOB US $
1.000 untuk setiap Peserta pameran;
Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PDRI untuk barang pameran
golongan D (untuk reklamer/souvenir), dengan batas jumlah :
•
Untuk 1 (satu) Peserta pameran maksimum FOB US $ 5,000.00;
•
Untuk kolektif lebih dari 5 (lima) Peserta maksimum FOB US % 25,000.00;
Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PDRI untuk barang pameran
golongan E (untuk peragaan/demonstrasi);
G. SKEP FASILITAS PABEAN & PERPAJAKAN
Untuk memperoleh persetujuan pemberian fasilitas pabean, cukai dan
perpajakan atas impor barang untuk kepentingan penyelenggaraan
pameran Internasional, TPPB mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal, dengan melampirkan :
1.
Fotokopi persetujuan TPPB;
2.
Fotokopi Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pameran tahunan/yang akan
diselenggarakan, dari Kementerian Perdagangan;
3.
Judul, jadwal dan pelaksana pameran yang akan diselenggarakan.
H. KETENTUAN LAINNYA :
A. Selambat-lambatnya 30 hari setelah selesai
pameran, barang impor yang dipamerkan harus
dikeluarkan dari ETP dengan tujuan :
•
•
•
•
Diekspor kembali
Kawasan Berikat (apabila eks KB);
Dipamerkan ke ETP lainnya;
TLDDP (lokal).
B. Pengeluaran ke TLDDP (lokal) untuk barang pameran
golongan G dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala
Kantor a.n. Direktur Jenderal, serta
 Harus membayar BM dan PDRI
C. Pengeluaran ke TLDDP (lokal) untuk barang pameran
golongan A (yang tidak diekspor kembali) dilakukan setelah
mendapat persetujuan Direktur Jenderal u.p. Direktur
Fasilitas Kepabeanan a.n. Menteri, serta
 Harus membayar BM dan PDRI, dan
 Dikenakan sanksi administrasi sebesar BM dan
Cukai yang harus dibayar.
Terima Kasih