Transcript Kerjasama Dunia Usaha Internasional

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KERJASAMA PENANAMAN MODAL
Disampaikan dalam Rapat Kerja Perencanaan Penanaman Modal se Provinsi ACEH
Oleh: Ir. Wisnu Wijaya Soedibjo, MM
Kepala Sub Direktorat Kerjasama Bilateral Wilayah Amerika-Eropa
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
Outline
A. Perjanjian Bilateral Penanaman Modal : Key Issues,
Program/Kegiatan, Strategi
B. Perjanjian Kerjasama BKPM dengan Dunia Usaha/Asosiasi
Internasional
C. Catatan Posisi Indonesia Dalam Perjanjian Bilateral dengan
Negara Mitra
2
Pengertian
Perjanjian Bilateral Investasi
Tujuan
 Perjanjian Bilateral Investasi, sering disebut sebagai:
“Bilateral Investment Treaty (BIT)”, “Investment Guarantee
Agreement (IGA)”, atau “Agreement on Investment
Promotion and Reciprocal Protection” yang diterjemahkan
sebagai Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan
Penanaman Modal (P4M).
 Tujuan diadakan BIT antara dua negara adalah untuk memberikan jaminan
dan perlindungan kepada investor dan investasinya dari negara satu di
negara lainnya (host country).
 Jaminan perlakuan perlindungan ini antara lain bahwa mereka akan
diperlakukan oleh host country secara layak dan jaminan pemberian ganti
rugi apabila terjadi pengambilalihan atau nasionalisasi oleh host country
atau kerusakan akibat terjadinya kerusuhan politik dan sosial.
 Investor juga diberikan jaminan untuk mencari pemecahan masalahmasalah secara adil apabila terjadi sengketa dengan host country.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
Pedoman Hukum P4M (Domestik Laws)

UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL NO. 25 TAHUN 2007

UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

UNDANG-UNDANG PERBANKAN INDONESIA NO 23 TAHUN 1999 ---NO 6 TAHUN
2009

UNDANG-UNDANG SEKTORAL TERKAIT
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
Kerjasama Bilateral dan Multilateral
 PROMOSI INVESTASI :
 Definisi investasi
 Transparansi
Cakupan
Perjanjian
Bilateral
 PERLINDUNGAN INVESTASI :
 Investment Treatment (National Treatment – Most Favored
Nation)
 Nationalization/Expropriation
 Compensation for Losses
 Subrogation
 Transfer – Temporary Safeguard Measures
 Dispute Settlement, Duration, Termination
Di Bidang
Penanaman
Modal

LIBERALISASI INVESTASI (COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP)

Komitmen Liberalisasi Bidang-Bidang Usaha Penanaman
Modal

Transparansi & konsistensi kebijakan
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
5

Struktur Perjanjian
Bilateral P4M
PERJANJIAN PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL (P4M)*












Definisi
Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal
Perlakuan Terhadap Penanaman Modal
Pengambil-alihan (Expropriasi-Nasionalisasi)
Ganti Kerugian
Pembayaran
Subrogasi
Sengketa Penanaman Modal
Penerapan Persetujuan
Penerapan Ketentuan Lain
Konsultasi dan Perubahan
Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran
Catatan:
*) Terdapat perjanjian P4M model lain yang menambahkan aspek liberalisasi
kebijakan-kebijakan host country dalam agreement, yaitu Foreign Investment
Promotion and Protection Agreement (FIPA) (model ini pertama kalinya diterapkan
dengan negara-negara Amerika Utara) dan Comprehensive Economic Partnership
Agreement (dengan Jepang).
Elemen dari LIBERALISASI INVESTASI :
 Reservation and Exception
 Non Conforming Measures
 Standstill Approach (Annex I)
 Flexible Approach (Annex II)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
6
2. Definition of Investment (1) : Standar baku *)
*) referensi dari general definition dalam banyak P4 yg sudah ditandatangani
Definition of Investment (2)
National Treatment dan Most Favored
Nations
– Tidak membedakan investasi / investor
antara lokal dan asing
– Tidak membedakan investasi / investor
asing dan asing lainnya
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
PROGRAM KEGIATAN KERJASAMA BILATERAL DAN MULTILATERAL
Partisipasi Aktif BKPM
dalam Fora Kerjasama
Bilateral dan
Multilateral di bidang
investasi
Tujuan:
Meningkatkan strategi negosiasi, meningkatkan promosi dan
kerjasama investasi bilateral dan multilateral, memenuhi
kewajiban individu dan kolektif setiap negara dalam forum
kerjasama bilateral dan multilateral, dan mengikuti
perkembangan (kerjasama) penanaman modal internasional.
Penyelenggaraan
Perundingan
Kerjasama Bilateral
dan Multilateral di
Bidang Investasi
Tujuan:
Meningkatkan strategi negosiasi, meningkatkan promosi dan
kerjasama investasi bilateral dan multilateral, memenuhi
kewajiban individu dan kolektif setiap negara dalam forum
kerjasama bilateral dan multilateral, dan mengikuti
perkembangan (kerjasama) penanaman modal internasional.
Tujuan:
Memberikan wawasan kepada pelaku dunia usaha dan birokrat di
daerah tentang berbagai hasil-hasil kesepakatan kerja sama
internasional dan prinsip-prinsip investasi yang disepakati secara
internasional yang secara langsung menunjang pelaksanaan
otonomi daerah, sehingga diharapkan dapat diperoleh
pemahaman terhadap prinsip-prinsip internasional dalam
mengimplementasikan perjanjian internasional di bidang
penanaman modal oleh para pelaku usaha dan aparatur di
daerah.
Sosialisasi Hasil-Hasil
Perundingan Bilateral
dan Multilateral
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
PROGRAM KEGIATAN KERJASAMA BILATERAL DAN MULTILATERAL
Tujuan:
Koordinasi
Internal dan
Eksternal dalam
Kerangka
Pengembangan
Ekonomi
Wilayah Tertentu
Review
Perjanjian
Peningkatan dan
Perlindungan
Penanaman
Modal (P4M)
dengan NegaraNegara Mitra
Working Group on Investment (WGI) sebagai salah satu dari enam
Working Group kerjasama pembangunan Indonesia-Singapura
diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi kedua negara.
Fasilitasi kerjasama Republik Indonesia – Singapura dalam berbagai
fora kerjasama, termasuk Working Group on Investment (WGI) sebagai
langkah terobosan dalam mengupayakan solusi berbagai hambatan,
kendala dan kesenjangan yang dihadapi dunia usaha dalam melakukan
investasi khususnya di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan
melalui penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kapasitas yang
ada.
Tujuan:
1. Rekomendasi arah perbaikan kebijakan dalam perundingan/ penyelesaian
P4M.
2. Meningkatnya kualitas perjanjian P4M dalam rangka memberikan jaminan dan
perlindungan di bidang penanaman modal.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
UPAYA PENINGKATAN KINERJA: STRATEGI KERJASAMA
•
Meningkatkan koordinasi interkem
atas isu-isu bilateral-multilateral
terkini
•
Berpartisipasi aktif dalam beberapa
perundingan CEPA yang
penting/strategis
•
Menyelesaikan perundingan P4M
yang masih pending  membahas
solusi atas substansi yang
mengganjal
•
Melaksanakan “Preliminary
Assessment on Review Investment
Protection Agreement”
•
Meningkatkan intensitas sosialisasi
kesepakatan hasil kerjasama
Bilateral-Multilateral di daerah agar
seluruh stakeholder di daerah
memahami resiko-konsekwensi yg
timbul dari kerjasama internasional.
•
Meningkatkan penjajakan dan
pembentukan kerjasama dengan
dunia usaha/asosiasi internasional
•
Meningkatkan sinergi dan koordinasi
atas substansi Working Group/Joint
Commission dalam kerangka
kerjasama Bilateral.
•
Membantu tugas mempromosikan
investasi dalam kerangka/forum
kerjasama bilateral
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
Flow-Process Pembentukan Kerjasama Internasional*
(G-to-G dan G-to P)
UU Penanaman
Modal & UU
Sektoral
Penjajakan
Perundingan
Perumusan
Naskah
Penerimaan
Naskah Final
Penandatanganan
UU tentang
Hubungan
Internasional
*) Menurut UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
Nomenklatur / Bentuk Perjanjian Internasional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Treaty (Multilateral)
Convention (Multilateral)
Agreement (Multilateral, Bilateral)
MOU (Bilateral)
Protocol (Multilateral, Bilateral)
Arrangement (Bilateral)
Agreed Minutes/Record of Discussion
Exchange of Notes
Etc.
© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
Kerjasama Regional
Kerjasama Regional ASEAN: Perjanjian Investasi Intra ASEAN
ASEAN IGA
(1987)
Promosi,
Proteksi
AIA
(1998)
ACIA
(2009)
Fasilitasi,
Liberalisasi
Promosi,
Fasilitasi,
Proteksi,
Liberalisasi
ASEAN
Economic
Community
(AEC)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
15
Kerjasama Regional
Kerjasama Regional ASEAN: Perjanjian Investasi Intra ASEAN (Lanjutan)

Ditandatangani pada KTT ASEAN ke-14, tanggal 26 Februari 2009, Hua Hin, Thailand

Perjanjian ACIA mencakup :

4 pilar investasi : liberalisasi, proteksi, fasilitasi dan promosi

5 sektor : Manufacturing, Agriculture, Fishery, Forestry, Mining & Quarrying dan Services
Incidental to 5 sectors
ASEAN Comprehensive
Investment
Agreement (ACIA)

ACIA terdiri dari 50 Artikel, 2 Annex, dan 1 buah Schedule
(reservation list dari negara-negara anggota ASEAN)

Pendekatan Liberalisasi: Standstill approach (
no backtracking from existing reservation list/measures)

Status : ACIA has not entered into force
(karena Thailand belum meratifikasi ACIA)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
16
Kerjasama Regional
Kerjasama Regional ASEAN: Perjanjian FTA ASEAN dengan Mitra Wicara (Lanjutan)

ASEAN – India
Perundingan ASEAN-India sedang berlangsung, sudah dilakukan 10 kali perundingan.
Mengalami deadlock karena masih terdapat isu-isu fundamental yang belum disepakati,
seperti MFN, covered investment, liberalisation approach dan ruang lingkup ISDS.

ASEAN – Jepang
Telah dilaksanakan 5 kali pertemuan, namun masih bersifat exchange of views. Telah
disepakati beberapa elemen yang akan dimasukkan dalam perjanjian, namun terdapat
Perkembangan
Terakhir
perbedaan pendekatan yang signifikan terutama mengenai dimasukkannya pilar
liberalisasi dalam perjanjian.

ASEAN - European Union (ASEAN-EU)
Khusus perundingan mengenai investasi sudah dilakukan 3 kali pertemuan. Status
perundingan saat ini mengalami deadlock karena terdapat perbedaan yang cukup
signifikan pada modalitas perundingan.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
17
Kerjasama Regional
Kerjasama Subregional ASEAN: Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triange (IMT-GT)
 Membentuk one-stop investment centers di masing-masing negara IMT-GT untuk
memfasilitasi proses perijinan
 Penyederhanaan prosedur dan harmonisasi peraturan mengenai Bea Cukai, Imigrasi, dan
Karantina serta pembentukan Task Force CIQS (Custom, Immigration, Quarantine and
Security)
Perkembangan
Terakhir
 Membentuk pasar dan distribusi perdagangan di area perbatasan (antara lain
memfasilitasikan pembangunan IMT-GT Plaza dan pengembangan border township)
 Melakukan misi promosi perdagangan dan investasi IMT-GT bersama
 Melakukan upaya promosi dan pemasaran khusus seperti penyelenggaraan IMT – GT Trade
Fair
 Menyusun profile sosial ekonomi negara anggota dan provinsi dengan menggunakan
database bidang perdagangan, investasi, pertanian, industri dan pariwisata di wilayah IMTGT
 Sumatera Ports Development Project di Banda Aceh, Sumatera Utara dan Dumai Selatan
 Malaka-Dumai Economic Corridor Multimoda Transport Project di Riau
 Sumatera Toll Roads Project di Palembang-Indralaja dan Bandar Lampung-Bakaheuni
Proyek Prioritas
 Malaka Pekanbaru Power Interconnection Project di Pekanbaru
 Southerly Section of the Eastern Highway (Bandar Lampung-Bakauhuni to Java)
 Development of Highway Facilities: Banda Aceh-Kuala Simpang
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
18
Kerjasama Dunia Usaha Internasional
Program Kerjasama
Dengan Dunia Usaha
Internasional
 Kegiatan Kerjasama baik dengan Asosiasi dan Lembaga Bisnis maupun
dengan Lembaga Keuangan.
 Mendukung kegiatan promosi penanaman modal.
 Menciptakan jejaring kerja di bidang penanaman modal antara BKPM dengan
dunia usaha asing (asosiasi dan lembaga bisnis serta lembaga keuangan
perbankan dan non perbankan) yang berada di dalam maupun di luar negeri,
Tujuan Kegiatan
dalam rangka fasilitasi dan memotivasi dunia usaha asing untuk peningkatan
investasi.
 Menyiapkan usulan perumusan kebijakan dan posisi BKPM dalam rangka
memfasilitasi dunia usaha asing.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
19
Kerjasama Dunia Usaha Internasional
 Pengumpulan bahan/data sekunder
 Pertemuan secara langsung untuk memperkaya informasi sebagai bahan diskusi dengan
institusi, asosiasi/lembaga bisnis dalam negeri di pusat dan atau di daerah tertentu yang
memiliki potensi nasional yang prospektif untuk dikerjasamakan dengan dunia usaha
Program Kegiatan
internasional. (Fasilitasi terhadap PEMDA, KADIN/KADINDA dan Asosiasi Bisnis)
 Pertemuan dengan lembaga bisnis dan keuangan perbankan/ non perbankan yang berada
di Indonesia.
 Pertemuan dengan asosiasi dan lembaga bisnis serta lembaga keuangan perbankan/non
perbankan yang berada di luar negeri. (Tukar menukar informasi kebijakan investasi,
peluang investasi, dan fasilitasi dunia usaha asing)
 Terjalin kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha asing.
Output Program
 Informasi tentang potensi yang diminati pengusaha asing serta masalah/hambatan yang
dihadapi menyangkut “kebijakan teknis dan administratif “ yang dihadapi dunia usaha
asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.
 MoU kerjasama BKPM dengan dunia usaha dan lembaga
keuangan baik di dalam maupun luar negeri.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
20
Kerjasama Dunia Usaha Internasional
MOU Yang Telah Ditandatangani BKPM Dari Tahun 2005-2011, Antara Lain:
No
Forum
Bidang
Tempat & Waktu
Ditandatangani
1.
The Asian Strategy and Leadership
Institute (ASLI) Malaysia
Kerjasama investasi dengan asosiasi
Kuala Lumpur, Malaysia, 23
Agustus 2005
2.
The Association Chinese Chamber of
Commerce and Industry (ACCIM),
Malaysia
Kerjasama investasi dengan KADIN Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia, 23
Agustus 2005
3.
The Japan Indonesia Business
Association of Kansai (JIBAK), Japan
Kerjasama investasi dengan asosiasi Jepang
Osaka, Jepang, 12 Desember
2005
4.
Swiss Asia Chamber of Commerce
(SACC), Swiss
Kerjasama investasi dengan asosiasi Swiss
Zurich, Switzerland, 13 Juni
2006
5.
Mizuho Corporate Bank Ltd and Mizuho
Bank, Ltd, Japan
Kerjasama investasi dengan Perbankan Jepang
Jakarta, Indonesia, 09 Agustus
2006
6.
Australia – Indonesia Business Council
(AIBC), Australia
Kerjasama investasi dengan asosiasi Australia
Melbourne, Australia, 15
September 2006
7.
US – ASEAN Business Council, Amerika
Kerjasama investasi dengan asosiasi Amerika
Jakarta, Indonesia, 12 Oktober
2006
8.
BHF – Bank Aktiengesellschaft Frankurt,
Jerman
Kerjasama investasi dengan perbankan Jerman
Frankfurt, Jerman, 23 April
2007
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
21
Kerjasama Dunia Usaha Internasional
MOU Yang Telah Ditandatangani BKPM Dari Tahun 2005-2011, Antara Lain: (Lanjutan)
No
Forum
Bidang
Tempat & Waktu
Ditanda-tangani
9.
DEG – Deutsche Investitions – Und
Enwicklungs Gesselschaft MBH
Kerjasama investasi dengan perbankan
Jerman
Cologne, Jerman, 13 Juli
2007
10.
SBC – Small Business Corporation,
The Republic of Korea
Kerjasama investasi di bidang industri
dengan Korea
Seoul, Korea, 06 Agustus
2007
11.
BoT – Bank of Tokyo Mitshubishi UFJ,
Ltd, Jepang
Kerjasama dengan perbankan Jepang
Tokyo, Jepang, 30
November 2007
12.
The Hong Kong and Shanghai
Banking Corporation Limited, Jakarta
Branch
Kerjasama dengan perbankan
Jakarta, Indonesia, 24
Februari 2009
13.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan
Penanaman Modal
Jakarta, Indonesia, 6 Juli
2009
14.
The Jordan Investment Board, The
Hashemite Kingdom of Jordan
Kerjasama investasi dengan asosiasi
Jordan
Jakarta, Indonesia, 11
Oktober 2009
15.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Koordinasi Pengembangan Potensi
Penanaman Modal, Pemberdayaan Usaha
dan Promosi Investasi Daerah
Jakarta, Indonesia, 18
Januari 2011
16.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Pelaksanaan Program Palapa Fund
Jakarta, Indonesia, 1 April
2011
17.
Slovak Investment Trade and
Development Agency (SARIO)
Kerjasama investasi
Bratislava, 11 Oktober
2011
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
22
CATATAN POSISI INDONESIA
DALAM PERJANJIAN BILATERAL DENGAN NEGARA-NEGARA MITRA
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
Perkembangan Terakhir P4M dan FTA
1. Perkembangan P4M yang telah ditandatangani




Indonesia telah memiliki P4M dengan 67 Negara
Diantara 67 negara tersebut, 6 negara sedang dalam tahap renegosiasi, dengan penjelasan sebagai berikut:
Sebanyak 3 P4M (Slovakia, Swiss dan Kanada) mengalami kesulitan untuk “maju”
Sebanyak 2 P4M (Ceko dan Perancis) untuk sementara dihentikan proses perundingannya menunggu
diberlakukannya “Lisbon Treaty” Uni Eropa yang akan menentukan apakah P4M bilateral negara-negara EU
cukup 1 (satu) saja, tidak berlaku secara individual bilateral seperti sebelumnya.
 Sebanyak 1 P4M (USA) masih dalam tahap penyampaian usulan (Exploratory Meeting)
No
1
Perjanjian P4M
Pending Issues (Masalah Utama)
P4M Indonesia-Slovakia
Perpajakan
P4M sebelumnya ditandatangani tanggal 12 Juli 1994 dan telah diratifikasi sejak
Keputusan Presiden No. 66 tanggal 20 September 1994
3
P4M Indonesia-Ceko
ditandatangani tanggal 17 September 1998 dan telah diratifikasi dengan
Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1999 tanggal 28 Mei 1999.
P4M Indonesia-Perancis
ditandatangani tanggal 14 Juni 1973 dan telah diratifikasi dengan
Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1975 tanggal 10 April 1975.

Definisi investasi - Definisi investor

Perpajakan – Subrogasi - Expropriation

Dispute settlement - Transfer
Preamble, Definisi Investasi, definisi investor, Liberalisasi
(Annex I dan II), Performance Requirements, Movement,
Transparency, Dispute Settlement, Perpajakan.
 Exception on National Treatment;
 Perpajakan;
 Transfer dan Temporary Safeguard Measures;
 Definisi Investasi
 Perpajakan
 Subrogasi.
P4M Indonesia - USA
Pelaksanaan tukar informasi melalui Exploratory Meeting
P4M Indonesia-Swiss
P4M ditandatangani tanggal 6 Juni 1974 dan telah diratifikasi dengan
Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1976 tanggal 2 Maret 1976.
4
FIPPA Indonesia-Kanada
ditandatangani tanggal 16 Maret 1973 dan telah diratifikasi dengan Keputusan
Presiden No. 30 Tahun 1973 tanggal 28 Juli 1973.
2
5
6
ditandatangani tanggal 7 Januari 1967 dan telah diratifikasi dengan Keputusan
Presiden No. 97 Tahun 1967 tanggal 3 Juli 1967.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
24
Perkembangan Terakhir P4M dan FTA (lanjutan)
2. Perkembangan P4M yang baru (1)
Hingga kini Indonesia sedang melakukan proses perundingan P4M baru terhadap 27 NEGARA MITRA
(diluar dari 67 P4M yang telah ditandatangani tersebut di atas),
dengan rincian sebagai berikut:
 7 P4M mengalami kesulitan untuk “maju” dikarenakan adanya issue yang mengganjal
yang disebabkan perbedaan posisi kedua pihak.
No
1
Perjanjian P4M
2
P4M Indonesia-Belgia-Luxemburg
(BLEU)
P4M RI-Portugal
3
P4M RI-Azerbaijan
4
5
P4M RI-Bosnia Herzegovina
IPPA Indonesia-Mexico
6
P4M Indonesia-Kuwait
7
P4M Indonesia-Belarusia
Pending Issues (Masalah Utama)
Aspek Tenaga Kerja & menunggu persetujuan kedua pihak untuk ditandatangani
 Rujukan pada Konsideran mengenai ketentuan hukum dan peraturan perundangan nasional;
 Definisi
 Perpajakan, subrogasi, transfers, temporary safeguard measures (TSM), exception on national
treatment dan most favoured nation treatment, dispute settlement.
• Preamble, Definition, Applicability of this Agreemen (Taxation), Promotion and Protection,
Treatment, Expropriation, Transfer, Subrogation dan Dispute,
National Treatment and Most Favoured Nation
Perpajakan  finalisasi, pihak Mexico meminta klausul pajak kembali ke posisi pada Juli 2009, belum
ada konfirmasi akhir dari Ditjen Pajak
 Definisi Investasi; Definisi Investor; Expropriation; Subrogation; Settlement of Disputes Between a
Contracting Party and an Investor of the other Contracting Party.
Sudah dilakukan pemarafan dan siap ditanda tangani pada kunjungan Presiden Belarusia ke Indonesia
yang direncanakan pada pertengahan tahun 2012, namun pihak Belarusia meminta minor revision, yg
dalam Consultative Meeting bulan Maret 2012 beberapa usulan revisi dapat disetujui RI, tetapi
beberapa masih pending.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
25
Perkembangan Terakhir P4M dan FTA (lanjutan)
2. Perkembangan P4M yang baru (2)
 12 P4M masih dalam tahapan pendahuluan/perundingan (Penyampaian
Usulan, Pertukaran Draft dan Belum Dilakukan Negosiasi)
No
Perjanjian Bilateral P4M
Perkembangan/Tahapan
1
P4M Indonesia - Georgia
Sudah dilakukan pertukaran draft
2
P4M Indonesia - Macedonia
Penyampaian usulan P4M oleh (inisiatif) Kementerian Luar Negeri
3
P4M Indonesia - Estonia
Penyampaian usulan P4M oleh (inisiatif) Kementerian Luar Negeri
4
P4M Indonesia - Armenia
Penyampaian usulan P4M oleh (inisiatif) Kementerian Luar Negeri
5
P4M Indonesia - Nigeria
Penyampaian usulan P4M kepada Kementerian Luar Negeri
6
P4M Indonesia - Malta
Penyampaian usulan P4M oleh (inisiatif) Kementerian Luar Negeri
7
P4M Indonesia - Irak
Penyampaian usulan P4M kepada Kementerian Luar Perdagangan
8
P4M Indonesia - Yunani
Penyampaian usulan P4M kepada Kementerian Luar Negeri
9
P4M Indonesia - Brazil
Penyampaian usulan P4M kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan,
Pihak Brazil pernah menyatakan belum memerlukan P4M dengan RI
10
P4M Indonesia - Peru
Penyampaian kembali usulan P4M (melanjutkan perundingan yang ditunda beberapa tahun
lalu) sebagai hasil kunjungan misi dagang Mendag
11
P4M Indonesia - Kazakhstan
 Untuk P4M, pihak Kazakhstan belum menyampaikan minatnya untuk memulai perundingan
 Untuk MoU Kerjasama Promosi Investasi, Kazakhstan telah menyampaikan draft usulannya
dan sedang ditangani Unit Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional (DKDUI) BKPM.
12
P4M RI-Austria
Proses penyusunan posisi Indonesia
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
26
Perkembangan Terakhir P4M dan FTA (lanjutan)
2. Perkembangan P4M yang baru (3)
 8 P4M dalam kerangka CEPA/CECA
(Perjanjian Selain P4M (Integrasi dengan Sektor Ekonomi Lain) yang Mencakup Isu Investasi)
No
Perjanjian Bilateral
Terintegrasi
Perkembangan dan Pending Issues
1
IE-CEPA (Indonesia - EFTA
Comprehensive Economic
Partnership Agreement/ CEPA)
Working Group on Investment (WGI)
Dalam negosiasi ke-5 sudah dilakukan pembahasan draft teks.
 EFTA berpandangan bahwa tujuan dari Investment Chapter adalah dalam rangka
mengatur terkait dengan pendirian usaha (business establishment). kedua pihak sepakat
untuk tidak lagi menggunakan term pre-establishment dan post-establishment.
 EFTA mengkonfirmasikan bahwa Investment Chapter tidak akan mencakup portfolio
investment tetapi mencakup establishment dalam sektor non-jasa yang tidak tercakup
dalam Trade in Services Chapter. Indonesia mengusulkan penggunaan terminologi
"Establishment of Direct Investment" bukan "Commercial Presence".
 Kedua pihak sepakat untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan working group (Chapter)
trade in services, terutama terkait dengan pencantuman definisi Juridical Person,
Permanent Residence dan Commercial Presence
2
CEPA Indonesia – Australia
Telah dilakukan Negosiasi ke-1 pada bulan Oktober 2012 di Jakarta dan kedua pihak masih
mendiskusikan mengenai substansi General Principle dan Modalitas perundingan
3
CEPA Indonesia - EU
Hasil Vision Group sudah dilakukan sosialisasi dan kedua pihak sedang melakukan
pembahasn Scoping Paper.
4
FTA Indonesia - Tunisia
Tahap kedua JSG dan belum dilakukan negosiasi
5
FTA Indonesia – Turki
Tahap JSG dan belum dilakukan negosiasi
6
CECA Indonesia – India
Selesai JSG dan belum dilakukan negosiasi
7
CEPA Indonesia – Korea
Tahap
JSG dan belum dilakukan negosiasi
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
8
FTA Indonesia - Chile
- Selesai JSG dan belum dilakukan negosiasi
27
Implikasi P4M pada Kinerja Investasi
 P4M merupakan perjanjian untuk perlindungan kepada investasi/investor
yang tidak dipergunakan (sleeping document) sebagai pedoman sampai
timbul kasus sengketa para pihak (Pemerintah vs Investor; Investor vs
Investor).
 Perjanjian Bilateral P4M juga merupakan salah satu upaya diplomasi RI
dengan negara mitra, untuk mempererat saling pengertian &
kepercayaan menghadapi forum kerjasama yang lebih luas (multilateral,
regional).
 Masih terdapat beberapa negara mitra(yang sudah memiliki P4M) tetapi
“belum berinvestasi” ke Indonesia karena beberapa faktor, antara lain
proximity, size of country, non-capital exporting dll.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
28
Penutup
1. Dalam kerjasama di bidang penanaman modal, perjanjian internasional didasarkan pada :
Perlindungan, Kesetaraan, Keterbukaan, Kepastian hukum, serta Promosi dengan tetap
memperhatikan pada Kepentingan Nasional.
2. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan mengingat karakteristik
investasi yang bersifat multi dimensi dan eksternalitas tinggi di era globalisasi.
3. Implementasi Perjanjian Internasional, khususnya yang terkait dengan kompensasi dan
liberalisasi memerlukan perangkat hukum yang lebih detil. Pemerintah harus dapat menyikapi
dengan cerdas tuntutan liberalisasi investasi “without undermining national interests”
4. Issue yang sangat penting bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam Perjanjian baik
bilateral, regional, maupun multilateral di bidang penanaman modal adalah yang
menyangkut “measures” baik yang dilakukan/dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun
Daerah mengingat “tindakan/measures” dapat mengakibatkan Gugatan “expropriasi” melalui
Arbitrase Internasional.
5. Permasalahan dalam perundingan P4M adalah isu-isu terkait antara lain: investasi portofolio,
kepemilikan aset investasi dan pengendalian tidak langsung, perpajakan dll, yang masih
memerlukan pembahasan dengan instansi/kementerian terkait untuk mencari pemecahannya
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
29
THANK YOU
CONTACT US
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190
P.O. Box 3186, Indonesia
P : +62 21 5292 1334
F : +62 21 5264 211
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
E : [email protected]
Invest in...
© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved