Transcript Regulasi Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan

Di sampaikan pada :
RAKORPOP PPSDM KESEHATAN
Oleh:
SAM Medikolegal
Jakarta,
16 Desember 2014

UU NO 20/2003  SISDIKNAS

UU NO 14/2005  GURU DAN DOSEN

UU NO 36/2009  KESEHATAN

UU NO 44/2009  RUMAH SAKIT

UU NO 12/2013  PENDIDIKAN TINGGI

UU NO 20/2013  PENDIDIKAN KEDOKTERAN

UU NO 23/2014  PEMDA

UU NO 36/2014  TENAGA KESEHATAN

UU NO 38/2014  KEPERAWATAN
3
SUPPLY
tenaga kesehatan
Penyediaan tenaga
kesehatan melalui
proses pendidikan
Pasar tenaga
kesehatan
Sistem
Pendidikan
Sistem
Kesehatan
Penyediaan
pelayanan kesehatan
Demand pelayanan
kesehatan
Demand tenaga
kesehatan
Kebutuhan pelayanan
kesehatan
Kebutuhan tenaga
kesehatan
Masyarakat
Note: Modifikasi dari Lancet 2012
Demand
tenaga kesehatan
UU No.20/2013
ttg
Pendidikan
Kedokteran
UU No.29/2004
ttg
Praktik Kedokteran
• Fungsi, tugas dan
wewenang KKI
• Pendidikan dan
pelatihan
berkelanjutan
• Registrasi dokter &
dokter gigi
• Penyelenggaraan
praktik
• Disiplin dokter &
dokter gigi
• Pembinaan dan
pengawasan praktik
• Penyelenggaraan
pendidikan kedokteran
• RSP dan wahana
pendidikan kedokteran
Standar nasional
• Kerjasama RSP dan FK
pendidikan
• Kurikulum
kedokteran
• Mahasiswa, Dosen
• Beasiswa dan bantuan
Pembinaan FK
biaya pendidikan
• Sistem Penjaminan
Mutu
• Uji kompetensi
• Pendanaan
• Dukungan Pemerintah
& masyarakat
Peran organisasi
profesi
Memperbaiki
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
KONTEKS NASIONAL
Sistem Pendidikan
dan Sistem Kesehatan
Kesiapan
Kolaborasi
Pelayanan
Tenaga Kesehatan
Saat Ini dan Akan
Datang
Sistem kesehatan
terfragmentasi dari
sistem pendidikan
Kolaborasi
Pelayanan
Tenaga
Kesehatan
Pendidikan
Inter-Profesi
KEBUTUHAN
KESEHATAN NASIONAL
Memperkuat Sistem
Kesehatan
Sistem kesehatan
yang terintegrasi
dengan sistem
pendidikan
Pelayanan
Kesehatan
yang Optimal
Semangat dari UU Pendidikan Tinggi
• Perluasan dan Jaminan Akses
• Pengembangan Tridharma secara utuh
• Kesetaraan
• Penguatan Pendidikan Vokasi
• Keutuhan jenjang pendidikan
• Otonomi perguruan tinggi
• Sistem penjaminan mutu
• Memastikan tanggungjawab negara dan
menghindari liberalisasi & komersialisasi PT
9
Bangsa yang Cerdas,
Sejahtera, dan Berbudaya
Pengabdian Kpd
Masyarakat
Penelitian
Pendidikan
Standar
Pemeliharaan dan Penyebarluasan
Sumber Daya (SDM, Keuangan, Aset, Data,...)
Peraturan Perundangan
Berkembangnya SDM dan Iptek Unggul
Prinsip Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi
Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Azas Pendidikan Tinggi
10
9
P
S
1
D D
D 3 4
D 2
SM 1
SM
P
A
8
7
6
5
L3
4
L2
L1
3
2
1



FILOSOFI,
SOSIOLOGI, DAN
YURIDIS

Tenaga kesehatan
memiliki peranan
penting.
Kesehatan sebagai hak
asasi manusia.
Penyelenggaraan upaya
kesehatan harus
dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang
bertanggung jawab,
ketentuan mengenai
tenaga kesehatan masih
belum menampung
kebutuhan hukum
Perlu
Pengaturan
Mengenai
Tenaga
Kesehatan

T
U
J
U
A
N




memenuhi
kebutuhan
Tenaga Kesehatan;
masyarakat
akan
mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat;
memberikan pelindungan kepada masyarakat
dalam menerima penyelenggaraan Upaya
Kesehatan;
mempertahankan dan meningkatkan mutu
penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang
diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan
memberikan
kepastian
hukum
masyarakat dan Tenaga Kesehatan.
kepada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tenaga medis
Tenaga
Psikologi
Klinis
Tenaga
Keperawatan
Tenaga Kebidanan
Tenaga
Kefarmasian
Tenaga Kesehatan
Masyarakat
Tenaga Kesehatan
Lingkungan
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Tenaga Gizi
Tenaga Keterapian
Fisik
Tenaga
Keteknisian Medis
Tenaga
Teknik
Biomedika
Tenaga Kesehatan
Tradisional
Tenaga Kesehatan
Lainnya
Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
wajib memenuhi
kebutuhan Tenaga
Kesehatan, baik
dalam jumlah, jenis,
maupun dalam
kompetensi secara
merata untuk
menjamin
keberlangsungan
pembangunan
kesehatan
Menteri
menetapkan
kebijakan
dan
menyusun
perencanaan
Tenaga
Kesehatan dalam
rangka
memenuhi
kebutuhan
Tenaga
Kesehatan secara
nasional.
 MELALUI
PEMETAAN
NAKES
 DILAKUKA
N SECARA
BERJENJAN
G

dilaksanakan
sesuai
dengan
perencanaan dan
pendayagunaan
Tenaga
Kesehatan.

dilakukan
melalui
pendidikan tinggi
Pengadaan
Tenaga
Kesehatan

PENYELENGGARAAN


memperhatikan
keseimbangan
antara
kebutuhan
penyelenggaraan
Upaya
Kesehatan
dan
dinamika
kesempatan kerja,
keseimbangan
antara
kemampuan produksi Tenaga
Kesehatan dan sumber daya yang
tersedia; dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Dalam rangka penjaminan mutu
lulusan,
penyelenggara
pendidikan
tinggi
bidang
kesehatan hanya dapat menerima
mahasiswa sesuai dengan kuota
nasional.
HASILKAN
NAKES
BERMUTU
SERTIFIKASI, REGISTRASI
DAN LISENSI
INSTITUSI
PENDIDIKAN
SERTIFIKASI
Lulus Pendidikan
KTKI
REGISTRASI
Uji
Kompetensi
Sertifikat
Kompetensi
STR
KAB/KOTA
LISENSI

SIP
DILAKUKAN OLEH
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah, dan/atau
masyarakat
MEMPERHATIKAN
ASPEK
pemerataan,
pemanfaatan
dan
pengembangan.
1. Pengangkatan
sebagai Pegawai
Negeri Sipil;
2. Pengangkatan
sebagai Pegawai
Pemerintah
dengan
Perjanjian
Kerja;
3. Penugasan
khusus

Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan,
memberikan perlindungan serta kepastian hukum
kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat di bentuk
KTKI.

KTKI terdiri atas konsil masing-masing jenis tenaga
kesehatan termasuk Konsil Kedokteran dan Konsil
Kedokteran Gigi

KTKI bertanggungjawab
Menteri.

KTKI mempunyai fungsi mengkoordinasikan konsil
masing-masing tenaga kesehatan dalam menjalankan
fungsi menetapkan dan membina tenaga kesehatan
dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
kepada
Presiden
melalui
SEKRETARIAT
KKI
KTKI
SEKRETARIAT
KTKI
KONSIL
KONSIL
KONSIL
Organisasi Profesi
 Tenaga Kesehatan harus membentuk organisasi profesi
sebagai
wadah
untuk
meningkatkan
dan/atau
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat
dan etika profesi Tenaga Kesehatan.
 Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1
(satu) organisasi profesi.
Kolegium
 Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan pendidikan
tenaga kesehatan, masing-masing Organisasi Profesi Tenaga
Kesehatan dapat membentuk Kolegium Tenaga Kesehatan.
 Kolegium Tenaga Kesehatan merupakan badan otonom di
dalam Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan dan bertanggung
jawab kepada Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan.
WNI LULUSAN LUAR NEGERI


dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan
keseimbangan
antara
kebutuhan
Tenaga
Kesehatan di Indonesia
dan peluang kerja bagi
Tenaga
Kesehatan
Warga Negara Indonesia
di luar negeri.
yang akan melakukan
praktik
di
Indonesia
harus mengikuti proses
evaluasi kompetensi.
TKWNA
dilakukan
dengan
mempertimbangkan:
• alih teknologi dan
ilmu pengetahuan;
• ketersediaan
Tenaga Kesehatan
setempat.
EVALUASI KOMPETENSI
ADMINISTRASI
•
Keabsahan Ijazah
•
Fisik dan Mental
•
Pernyataan mematuhi
dan melaksanakan
etika profesi
KEMAMPUAN
•
Uji Kompetensi sesuai
dengan ketentuan Per
UU an
SURAT TANDA REGISTRASI
SURAT IJIN PRAKTIK
PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN
EVALUASI KOMPETENSI
ADMINISTRASI
•
Keabsahan Ijazah
•
Fisik dan Mental
•
Pernyataan mematuhi
dan melaksanakan
etika profesi
KEMAMPUAN
•
Uji Kompetensi sesuai
dengan ketentuan Per
UU an
STR SEMENTARA
SURAT IJIN PRAKTIK
ALIH TEHNOLOGI DAN ILMU PENGETAHUAN

harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang
didasarkan pada Kompetensi yang dimilikinya.

Dalam keadaan tertentu dapat memberikan pelayanan
di luar kewenangannya.

Dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk
mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan
Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

Yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan
wajib membuat rekam medis Penerima Pelayanan
Kesehatan.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib
menyimpan rahasia kesehatan Penerima Pelayanan
Kesehatan

Tenaga Kesehatan dalam melakukan
pelayanan kesehatan, dapat menerima
pelimpahan tindakan medis dari tenaga
medis

Yang
dimaksud
dengan
Tenaga
Kesehatan antara lain adalah perawat,
bidan, penata anestesi, tenaga keterapian
fisik, dan keteknisian medis.





Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma Tiga
yang telah melakukan praktik sebelum ditetapkan UndangUndang ini, tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan
praktik sebagai Tenaga Kesehatan untuk jangka waktu 6
(enam) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
MTKI dan KFN tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenangnya sampai terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia.
Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi menjadi bagian
dari KTKI setelah KTKI terbentuk.
KKI tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya
sampai dengan terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia.
Sekretariat KKI tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya
sampai dengan terbentuknya sekretariat Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia.



PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
PEMERINTAH 2015
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
PRESIDEN 2015
PROGRAM PENYUSUNAN REGULASI LAINNYA
DALAM RKP 2015
PENYUSUNAN PP PERATURAN PELAKSANAAN
UU TENTANG TENAGA KESEHATAN


RPP tentang Perencanaan, Pengadaan, dan
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Bagi Tenaga Kesehatan
PENYUSUNAN PERPRES PERATURAN
PELAKSANAAN UU TENTANG TENAGA
KESEHATAN
 R.Perpres tentang Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia (termasuk Konsil
Keperawatan)
PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG TENAGA KESEHATAN
1.R.Permenkes
tentang Perizinan Tenaga Kesehatan
2.R.Permenkes tentang Asisten Tenaga Kesehatan
3.R.Permenkes tentang Tugas, fungsi, dan wewenang Konsil Tenaga Kesehatan
4.R.Permenkes tentang Sanksi disiplin
5.R.Permenkes tentang Evaluasi kompetensi TKWNI lulusan luar negeri
6.R.Permenkes tentang Menjalankan praktik sesuai dengan kewenangan yang
didasarkan pada kompetensi yang dimiliki
7.R.Permenkes tentang Menjalankan keprofesian di luar kewenangannya
8.R.Permenkes tentang Pelimpahan tindakan
9.R.Permenkes tentang Standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar
prosedur operasional
10.R.Permenkes tentang Persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan
11.R.Permenkes tentang Rekam Medis
12.R.Permenkes tentang Rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan (termasuk
rahasia kesehatan klien – amanah UU Keperawatan)
35