Transcript De BottleNecking Inovasi Indonesia-KS

De-BottleNecking
Inovasi Indonesia
Kristanto Santosa
[email protected]
RANGKUMAN SOLUSI
Kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) sains, teknologi dan inovasi adalah pendorong terpenting
pertumbuhan ekonomi di era global dewasa ini. R&D merupakan pendorong penciptaan nilai tambah,
pendorong daya saing, kemampuan ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan pada gilirannya, menciptakan
ekonomi yang sehat untuk mendukung kemajuan negara / bangsa.
Sekalipun telah mencapai pertumbuhan produk domestik bruto (GDP) yang cukup sehat di kisaran 6
persen setahun, ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda “kelelahan”, sebagaimana ternyata pada
depresiasi rupiah dan defisit neraca perdagangan Indonesia akhir-akhir ini. Berbagai upaya “turnaround”
dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis penciptaan nilai tambah juga
terkendala. Misalnya, kebijakan mendorong tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan pelarangan
ekspor bahan mentah, seringkali tidak efektif, ditunda atau bahkan dibatalkan.
Alasan yang mengemuka adalah minimnya pembiayaan R&D Litbang Pemerintah (0.066 % GDP),
disamping partisipasi swasta dalam R&D yang diperkirakan sangat kecil. Dengan merujuk berbagai
laporan riset (a.l. Global Competitiveness Report), ketidak-siapan Indonesia berinovasi, kemandirian
dalam pengembangan teknologi, atau keengganan pelaku bisnis swasta berinvestasi dalam R&D juga
dijadikan alasan yang lain.
Usulan solusi ini menyarankanpemecahan akar permasalahan di atas, melalui “de-bottlenecking”
sistematik pada hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan “lingkaran setan”: efektivitas
kegiatan R&D Litbang Pemerintah yang rendah, sehingga pelaku bisnis swasta enggan melakukan
investasi dalam inovasi karena kurang didukung, atau sebaliknya. Sebenarnya stimuli melalui berbagai
program dan kebijakan pemerintah telah dilakukan, tetapi karena pelaksanaannya tidak terintegrasi,
hasilnyapun jauh dari menggembirakan. Usulan ini diharapkan menjadi
solusi alternatif yang
sustainable; dan jika dengan serius diterapkan, bisa menjadi harapan baru akan masa depan Indonesia
yang maju dan sejahtera.
.
DESKRIPSI SITUASI (1)
Litbang
Pemerintah
-
Bisnis /
Industri
Saat ini: Kegiatan Litbang Pemerintah sangat sedikit yang ditujukan
untuk melayani / menunjang kegiatan industri. Dan sebagai respons,
bisnis/industri juga tidak berminat mengandalkan Litbang Pemerintah
untuk mendukung bisnis mereka.
DESKRIPSI SITUASI (2)
Litbang
Pemerintah
+
Bisnis /
Industri
Yang diinginkan: kegiatan Litbang Pemerintah yang ditujukan melayani
industri mendapat respons positif dari bisnis/industri. Dengan demikian
akan terjadi situasi “win-win”, dimana Litbang Pemerintah dan Industri
bersinergi dalam berinovasi, dan pada gilirannya membangun ekonomi
Indonesia yang sehat dan kompetitif .
DESKRIPSI SITUASI (3)
Litbang
Pemerintah
PP no. 20
/ 2005*
Bisnis /
Industri
PP no. 35
/ 2007*
Telah diupayakan stimulus / insentif agar situasi yang diinginkan
terbangun, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 18 tahun 2002
Catatan: Selain PP 20/2005 dan PP. 35/2007, ada berbagai ketetapan, peraturan dan kebijakan
pemerintah yang lain yang menunjang inovasi, namun dampak/lingkupnya tidak strategis
DESKRIPSI MASALAH (1)
The Bottle-Neck
BAB IV
FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH
Bagian Pertama-Fungsi Pemerintah (…. antara lain)
Pasal 18
(1) Pemerintah berfungsi menumbuh-kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan
iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia.
(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah wajib merumuskan arah,
prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan
sebagai kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi
Bagian Kedua-Peran Pemerintah (…… antara lain)
Pasal 21
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berperan mengembangkan instrumen kebijakan untuk melaksanakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1).
(2) Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan
yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan danTeknologi.
(3) Instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk dukungan sumber daya,
dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pembentukan
lembaga.
DESKRIPSI MASALAH (2)
The Bottle-Neck
Catatan tentang UU-RI, no. 18 tahun 2002
1. Sebagaimana hakekat Undang-Undang yang bersifat umum dan “normatif”,
effektivitasnya tergantung pada diterbitkannya peraturan, kebijakan dan
ketetapan pelaksanaanya, serta bagaimana hal tersebut dilakukan secara
sinergis dan harmonis, antar sektor, dan antar kementerian/kelembagaan.
2. Peran Pemerintah menurut UU 18 dapat dikatakan efektif kalau berhasil
menciptakan “kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong
pertumbuhan dan sinergi semua unsur Sistem Nasional .....” (pasal 21 ayat 2)
3. Fungsi Pemerintah menurut UU18 tahun 2002 dapat dikatakan efektif kalau
berhasil “menumbuh-kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan
fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem
Nasional ……..” (pasal 18 ayat 1)
DESKRIPSI MASALAH (2)
The Bottle-Neck
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2005
TENTANG
PENGALOKASIAN SEBAGIAN PENDAPATAN BADAN
USAHA UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN
PEREKAYASAAN, INOVASI, DAN DIFUSI TEKNOLOGI
Pemerintah telah memberikan stimulus bagi Bisnis / Industri
untuk Melakukan Kegiatan R&D / Inovasi
Stimulus Fiskal PP 35/2007 : Government ‘s Intent / View
PP 35/2007
• Badan Usaha mengalokasikan sebagian
pendapatannya untuk meningkatkan
kemampuan perekayasaan, inovasi, dan
difusi teknologi dalam meningkatkan kinerja
produksi dan/atau daya saing barang
dan/atau jasa yang dihasilkan, sesuai
dengan kemampuannya.
• Badan Usaha dapat diberikan insentif
perpajakan, kepabeanan, dan/atau
bantuan teknis penelitian dan
pengembangan
• Besar dan jenis insentif perpajakan dan
kepabeanan dapat diberikan sepanjang
diatur dalam ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di bidang perpajakan
dan kepabeanan.
• Untuk mendapat insentif, badan usaha
mengajukan permohonan untuk
mendapatkan rekomendasi dari Menristek.
Penjelasan BKF Kemenkeu*
• Telah terdapat beberapa
jenis fasilitas perpajakan
dan kepabeanan untuk
kegiatan penelitian dan
pengembangan
• Pemberian fasilitas
perpajakan dan
kepabeanan saat ini belum
mensyaratkan adanya
rekomendasi yang telah
diterima Badan Usaha dari
Menristek
Sumber: Presentasi oleh Badan Kebijakan Fiskal – Kemenkeu (2013)
Respons dari Bisnis / Industri tidak sebagaimana diharapkan,
karena alasan substantif maupun kegagalan pelaksanaannya
PP 35/2007: BUSINESS VIEW
PP 35/2007
Badan Usaha dapat
diberikan:
Rangkuman Komentar Bisnis*
R & D Expenses
= Tax Deductible
(bukan fasilitas tapi “hak” WP)
(1) insentif perpajakan
(2) kepabeanan,
dan/atau:
(3) bantuan teknis
penelitian dan
pengembangan
Sumber: Focused Group Discussion: Ristek & Bisnis (2013)
“R&D” Importations
= Duty Exempts
(lebih baik bayar ketimbang
repot mengurusnya)
R & D Assistance
= Subsidy / Grants?
(tidak efektif: Masalah utama
Komitment, Royalti & PNBP)
DESKRIPSI MASALAH (2)
The Bottle-Neck
Mengapa PP no. 35 tahun 2007 Tidak Efektif?
R & D Expenses = Tax Deductible
(bukan fasilitas tapi “hak” WP)
1. Dalam diskusi Ristek dengan bisnis, terungkap bahwa tax deductibility dari
biaya R&D tidak lagi dianggap sebagai insentif oleh pelaku bisnis umumnya.
Yang dinantikan adalah skema super tax deduction atau double tax deduction.
“R&D” Importations = Duty Exempts
(lebih baik bayar ketimbang repot mengurusnya)
2. Pada kenyataannya insentif pembebasan bea masuk dan pajak untuk importasi
sulit diurus, dan kalangan bisnis tidak memperhitungkannya sebagai insentif.
R & D Assistance = Subsidy / Grants / insentif?
(tidak efektif: masalah utamanya: Komitment, Royalti & PNBP)
3. Berbagai bantuan / hibah / insentif R&D telah diberikan pemerintah, namun
pada umumnya tidak dikaitkan dengan manfaat fiskal yang dimaksud di PP ini.
Usulan SOLUSI proposal ini akan memfokuskan pada butir #3, yaitu potensi
bantuan R&D oleh Litbang dan Universitas Pemerintah, dikaitkan dengan
skema butir # 1 di atas, dalam hubungannya dengan PP-20/2005.
DESKRIPSI MASALAH (3)
The Bottle-Neck
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2005
TENTANG
ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL
SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pemerintah telah berinisiatif memberikan stimulus bagi LitBang
Pemerintah dan PerguruanTinggi untuk “Berinovasi”
Stimulus PP 20/2005 : Arahan (?) Menteri Keuangan
(Pasal 38) Perguruan tinggi dan Lembaga litbang
Pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang
diperolehnya dari hasil alih teknologi kekayaan
intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan
pengembangan untuk mengembangkan diri.
Pendapatan sebagaimana dimaksud dapat langsung
digunakan antara lain untuk : b. memberikan insentif
yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan
kemampuan invensi di lingkungannya
Diatur sesuai dengan prosedur dan
mekanisme pemakaian Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP)
(Pasal 39) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga
litbang Pemerintah wajib mengirimkan rencana kerja
pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta
hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kepada
Menteri Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum awal tahun anggaran.
Diatur sesuai dengan prosedur dan
mekanisme penganggaran negara
yang berlaku, khususnya bagi unit-unit
Litbang berstatus pengelola PNBP dan
BLU (badan Layanan Umum)
(Pasal 47) Ketentuan mengenai tata cara
penyusunan rencana kerja dan pelaporan atas
pelaksaaan penggunaan pendapatan alih teknologi
kekayaan intelektual serta hasil kegiatan
penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi
dan lembaga litbang Pemerintah diatur lebih lanjut
oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diatur sesuai dengan prosedur dan
ketentuan perundang-undangan,
khususnya bagi unit-unit Litbang
berstatus pengelola PNBP dan BLU.
Respons dari LitBang tidak sebagaimana diharapkan, karena
alasan substantif maupun kesulitan dalam pelaksanaannya
Stimulus PP 20/2005 : LitBang’s View
(Pasal 38) Perguruan tinggi dan Lembaga litbang
Pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang
diperolehnya dari hasil alih teknologi kekayaan
intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan
pengembangan untuk mengembangkan diri.
Pendapatan sebagaimana dimaksud dapat langsung
digunakan antara lain untuk : b. memberikan insentif
yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan
kemampuan invensi di lingkungannya
(Pasal 39) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga
litbang Pemerintah wajib mengirimkan rencana kerja
pendapatan alih teknologi kekayaan intelektual serta
hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kepada
Menteri Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum awal tahun anggaran.
(Pasal 47) Ketentuan mengenai tata cara
penyusunan rencana kerja dan pelaporan atas
pelaksaaan penggunaan pendapatan alih teknologi
kekayaan intelektual serta hasil kegiatan
penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi
dan lembaga litbang Pemerintah diatur lebih lanjut
oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemakaian PNBP:
1. MAK Pemberian Royalti “tidak ada”
2. PP Tarif tidak memotivasi
3. Tenggang waktu pemanfaatan
PNBP ke tahun berikutnya sulit
4. Pelaporan PNBP terlalu besar justru
digunakan Kem. Keuangan untuk
memangkas anggaran LitBang
Status BLU:
1. Persyaratan menjadi BLU
seringkali tidak bisa dipenuhi
2. Lebih enak menjadi UPT, tanggung
jawab keuangan lebih mudah
3. BLU terlalu “rigid” untuk LitBang
yang dinamis dan “uncertain”
Royalti bagi Peneliti:
1. Sudah ada aturan intern. tapi tidak
berani menerapkan, takut “temuan”
2. Apakah peneliti PNS sah berhak
atas HKI nya yang terjual?
3. Belum ada “contohnya”
DESKRIPSI MASALAH (3)
The Bottle-Neck
Mengapa PP no. 20 tahun 2005 Tidak Efektif?
1. Mekanisme pemanfaatan PNBP dirasakan oleh Pimpinan / Pengelola LitBang
tidak memotivasi untuk lebih banyak memberikan pelayanan bagi pelaku bisnis
/ industri (lihat 4 alasan)
2. Persyaratan untuk dapat berstatus Badan Layanan Umum (BLU) tidak
memotivasi Pimpinan / Pengelola LitBang untuk mengejarnya. Tambahan lagi,
status BLU dinilai tidak banyak membantu kegiatan LitBang melakukan
pelayanan R&D yang bersifat tidak standar dan tidak rutin (lihat 3 alasan)
3. Stimulus yang barangkali terpenting dalam PP 20 / 2005 adalah hak untuk
menggunakan sebagian pendapatan PNBP untuk memotivasi para Peneliti
dengan pembagian royalti, yang ternyata tidak jelas realisasinya (3 alasan).
Usulan SOLUSI proposal ini memfokuskan pada ketiga butir di
atas, yaitu memotivasi Pimpinan dan Peneliti Litbang
Pemerintah, untuk “mengejar” prestasi PNBP, yang berasal dari
sumber bisnis / industri.
DESKRIPSI SOLUSI
1. Langkah pertama dan terpenting adalah merealisasikan amanat PP 20 / 2005,
yaitu hak LitBang menggunakan sebagian pendapatan PNBP untuk memotivasi
para Peneliti melalui pembagian royalti secara sah dan legal.
2. Hal diatas perlu didukung dengan kemudahan bagi Lembaga LitBang untuk
mengelola PNBP secara mandiri, tanpa dipagari oleh rambu-rambu mata
anggaran (MAK) sebagaimana yang berlaku di berbagai BLU Pemerintah.
3. Prestasi PNBP tidak boleh dijadikan alasan untuk memangkas anggaran
operasional LitBang, karena jelas tidak memotivasi LitBang berprestasi.
4. Peneliti dan LitBang yang termotivasi mencapai prestasi PNBP demi vested
interest “sendiri” akan meningkatkan motivasi dan komitmen untuk melayani
bisnis / industri sebagai sumber PNBP.
5. Motivasi dan komitmen Litbang yang tinggi pasti akan menjadi magnet bagi
bisnis/industri untuk memperoleh bantuan R&D, yang lebih kompeten dan lebih
murah dibanding memiliki R&D sendiri, atau tergantung pada sumber asing.
6. Pemberian insentif pajak yang menarik bagi bisnis / Industri yang
memanfaatkan layanan R&D LitBang Pemerintah akan semakin
menggairahkan kerjasama di antara keduanya.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG
SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PERATURAN
PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 35
TAHUN 2007
Insentif untuk memberikan
layanan yang terbaik bagi
bisnis / industri, karena
motivasi “royalti”
Insentif fiskal “khusus”
untuk pembiayaan bantuan
teknis Litbang Pemerintah
bagi bisnis / industri,
misalnya skema double
deduction
PERATURAN
PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 20
TAHUN 2005
MANFAAT SOLUSI
1. Bagi Ekonomi Indonesia: meningkatnya secara drastis kegiatan R&D
nasional, karena termanfaatkannya sumber daya LitBang yang terbesar oleh
bisnis /industri, tanpa pemerintah harus menyediakan berbagai anggaran /
skema insentif dan hibah R&D (yang cenderung tidak efektif).
2. Bagi Litbang / Universitas: meningkatnya secara drastis kegiatan R&D yang
berorientasi penciptaan nilai tambah (inovasi) sebagaimana senantiasa
diwacanakan dan dituntut oleh Pemerintah, sekaligus menciptakan iklim
LitBang yang sehat , karena Peneliti yang termotivasi dengan skema Royalti.
3. Bagi Kementerian Keuangan: ikut memberikan kontribusi bagi pertumbuhan
ekonomi nasional melalui skema insentif pajak , tetapi tidak perlu mengurangi
pendapatan pajak, karena insentif pajak hanya diberikan sebagai bagian dari
diterimanya PNBP. Pada gilirannya pertumbuhan ekonomi dan daya saing
nasional merupakan potensi pendapatan pajak dalam jangka panjang, dan
peningkatan pemanfaatan asset negara secara produktif (sarana LitBang).
4. Bagi Bisnis / Industri: tersedianya sumber daya LitBang yang membantu
meningkatkan daya saing tanpa harus berinvestasi, selain mengurangi
ketergantungan pada teknologi dan lisensi dari sumber luar negeri.
CARA MENJALANKAN SOLUSI
 Ulasan di atas telah menjelaskan bahwa cara menjalankan solusi yang
diusulkan tidak lebih dari menetapkan mekanisme pelaksanaan, dan
melakukan beberapa amandemen UU nomor 18 tahun 2002, PP nomor
20/2005, serta PP nomor 35/2007.
 Karena alasan “ego sektoral” dan “mindset” dalam birokrasi
pemerintahan yang berlaku, solusi ini perlu dipimpin oleh pejabat
pemerintah yang lebih tinggi dari tingkat menteri ( misalnya: MenKo,
Wakil Presiden, atau UKP4), agar mampu menerobos tembok-tembok ego
sektoral Kementerian dan Lembaga Pemerintah / LitBang / Perguruan
Tinggi.
 Selaras dengan amanat yang diemban, pada awalnya implementasi
solusi harus menganut prinsip “lex specialis derogat legi generali“ .
(selaras dengan kajian politik Iptek pada slide di halaman berikut).
Penutup*
(Mendukung Pembangunan Ekonomi Berbasis Pengetahuan)
1. Pengaturan sistemik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baru dilaksanakan pada orde
reformasi, dengan dilakukannya amandemen ke-empat UUD 1945, dan ditetapkannya Sisnas Iptek P3
Iptek, berikut peraturan pelaksanaannya.
2. (Namun…..) Secara umum, politik hukum Iptek belum memberikan dukungan signifikan dalam
meningkatkan daya saing ekonomi nasional,
3. Pengaturan dan penerapan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan alih teknologi belum
memberikan kepastian hukum, dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
4. Beberapa prinsip peraturan perundang-undangan tersebut , antara lain: prinsip kemandirian, prinsip
privatisasi, prinsip berorientasi jangka panjang, dan prinsip “lex specialis derogat legi generali“. Secara
umum prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan, meskipun sebagian telah diatur secara tegas dalam
peraturan perundang-undangan.
5. Konsepsi politik hukum iptek dalam mendorong inovasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi
nasional adalah perubahan paradigma pengembangan Iptek: dari supply push menjadi demand driven.
6. Langkah yang paling penting adalah penetapan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
penyusunan rencana kerja dan pelaporan atas pelaksanaan penggunaan pendapatan alih teknologi
kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan
Lembaga Litbang Pemerintah (re.: UU Sisnas P3 Iptek Juncto PP Tentang Alih Teknologi Kekayaan
Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan). Hal ini merupakan konsekuensi
pelaksanaan asas lex specialis derogat legi generali, yang menjadi roh dan terobosan dalam mendorong
pelaksanaan alih teknologi dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Dikutip sepenuhnya dari : Politik Hukum Iptek, pp. 299-301; Dr. Sabartua Tampubolon M.H. (2013)
Make an Irresistible Offer !
Bisnis / Industri
Litbang Pemerintah
21