Transcript 04-MATERI-PERBANTUAN-DAN

PEMBINAAN PNS DOSEN YANG
DIPERBANTUKAN
DI LUAR INSTANSI INDUK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Biro Kepegawaian - Sekretariat Jenderal
2011
DASAR HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keputusan
Presiden Nomor 53 Tahun 2010
Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002
Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2011
Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 09/SE/1975
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan
Nasional Nomor 5072/A4.5/KP/2009 tanggal 5 Februari
2009
PENGERTIAN
PNS yang diperbantukan adalah PNS yang
melaksanakan tugas di luar instansi induknya,
yang gajinya dibebankan secara penuh pada
instansi yang menerima perbantuan
Persyaratan perbantuan PNS dosen ke
luar Kemdiknas
a. Adanya permintaan resmi dari pimpinan instansi yang berkepentingan
kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui pimpinan unit kerja di mana
PNS dosen tersebut ditugaskan;
b. Adanya Surat Pernyataan dari pimpinan instansi yang berkepentingan
bahwa gaji dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan
perbantuan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh instansi yang
berkepentingan;
c. Adanya Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari pimpinan unit kerja
PNS dosen bersangkutan terhadap perbantuan tersebut;
d. Adanya Surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja PNS Dosen yang
bersangkutan bahwa terhadap perbantuan tersebut tidak akan
menimbulkan/mengganggu proses belajar mengajar di perguruan tinggi
yang bersangkutan.
Surat Pernyataan ini nantinya oleh pimpinan Kemdiknas akan dijadikan
bahan pertimbangan dalam memberikan formasi baru PNS dosen pada
unit kerja yang bersangkutan apabila mengajukan formasi PNS untuk
bidang ilmu/keahlian yang sama dengan tenaga dosen yang
diperbantukan tersebut.
Kelengkapan Usul Perbantuan
1. Asli surat usul dari pimpinan unit kerja PNS dosen yang bersangkutan
2. Asli surat Pernyataan dari pimpinan instansi yang berkepentingan bahwa
gaji dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan perbantuan
tersebut ditanggung sepenuhnya oleh instansi yang berkepentingan;
3. Asli surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari pimpinan unit kerja PNS
dosen bersangkutan terhadap perbantuan tersebut;
4. Asli surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja PNS Dosen yang
bersangkutan bahwa terhadap perbantuan tersebut tidak akan
menimbulkan/mengganggu proses belajar mengajar di perguruan tinggi
yang bersangkutan.
5. Fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir.
6. Fotocopy sah SK jabatan fungsional dan penetapan angka kredit
terakhir.
7. Fotocopy sah DP3 2 tahun terakhir.
8. Fotocopy sah NIP baru.
PEMBEBASAN SEMENTARA
PNS yang diperbantukan di luar instansi induknya
dibebaskan sementara dari tugas-tugas
jabatannya terhitung mulai tanggal SK Perbantuan
tersebut diterbitkan.
KONSEKUENSI PEMBEBASAN SEMENTARA
PNS dosen yang dibebaskan sementara dari tugastugas jabatannya dihentikan untuk sementara :
tunjangan
fungsional,
tunjangan
profesi,
tunjangan kehormatan, tunjangan khusus, dan
maslahat tambahan.
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
STRUKTURAL
PNS yang diperbantukan di luar instansi induknya
dapat diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah
ditetapkan
penyetaraan/persamaan
eselonnya
apabila memiliki pangkat paling rendah 1 (satu)
tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang
ditentukan untuk jabatan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan(Perka BKN No.2
Th 2011).
KENAIKAN PANGKAT
PNS yang diperbantukan di luar instansi induknya dan
diangkat dalam jabatan pimpinan yang ditetapkan
persamaan eselonnya dapat diberikan kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi apabila :
 sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat
terakhir
 setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
Kenaikan pangkat tersebut hanya dapat diberikan
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
BUP PNS Dosen yang diperbantukan


PNS yang diperbantukan secara penuh di luar
instansi induknya yang menduduki jabatan
pimpinan yang telah ditetapkan
penyetaraan/persamaan eselonnya (eselon I
dan II), BUP nya dapat diperpanjang sampai
60 Tahun.
Perpanjangan BUP bagi PNS dosen yang
diperbantukan secara penuh di luar instansi
induknya ditetapkan oleh PPK Instansi
Induknya.
Tata Cara Perpanjangan BUP Bagi PNS
Dosen Yang Diperbantukan
1. Pimpinan instansi tempat PNS dosen diperbantukan
menyampaikan permohonan perpanjangan BUP kepada
pimpinan instansi induknya, disertai dengan alasanalasannya.
2. Berdasarkan permohonan tersebut Baperjakat instansi
induk PNS dosen diperbantukan memberikan
pertimbangan dapat / tidaknya perbantuan PNS dosen
tersebut diperpanjang.
3. Pimpinan instansi induk PNS dosen diperbantukan
meneruskan permohonan tersebut kepada PPK instansi
induk dengan melampirkan pertimbangan Baperjakat.
(lanjutan)
4. PPK instansi induknya menetapkan keputusan
memperpanjang atau tidak memperpanjang BUP PNS
yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan dari
Baperjakat instansi induknya.
5. PPK instansi induk menetapkan keputusan
memperpanjang atau tidak memperpanjang BUP PNS
dosen diperbantukan dan menyampaikan keputusan
tersebut kepada pimpinan instansi tempat PNS dosen
diperbantukan.
Pengaktifan Kembali ke Dalam Jabatan
Fungsional Dosen



PNS dosen yang telah selesai diperbantukan di
luar instansi induk dikembalikan secara resmi
oleh pimpinan instansi yang menerima
perbantuan
PNS dosen yang telah dikembalikan tersebut
harus diaktifkan kembali ke dalam jabatan
fungsional semula
Terhitung mulai tanggal SK pengaktifan
kembali, PNS dosen yang bersangkutan dapat
dinilai kembali angka kreditnya
Persyaratan pengaktifan kembali setelah
selesai diperbantukan
a. Adanya surat pengembalian resmi dari pimpinan instansi yang
berkepentingan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui
pimpinan unit kerja PNS dosen yang bersangkutan, yang
dilampiri dengan :
1) Fotokopi sah SK Pemberhentian dengan hormat dari jabatan struktural;
2) Fotokopi sah Naskah Pelantikan/Serah Terima Jabatan;
3) Fotokopi sah DP3 terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
pada instansi PNS dosen tersebut diperbantukan;
4) Surat Pernyataan dari atasan langsung pada instansi penerima perbantuan,
bahwa selama diperbantukan PNS dosen tersebut tidak pernah
dikenakan/sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
b. Adanya surat pernyataan dari Rektor/Ketua Sekolah
Tinggi/Direktur Politeknik/Koordinator Kopertis bahwa unit kerja
yang bersangkutan masih bersedia menerima kembali PNS
dosen yang akan ditarik kembali dari perbantuan tersebut. Surat
pernyataan ini merupakan konsekuensi logis dari surat
pernyataan terdahulu pada saat PNS dosen tersebut diizinkan
untuk diperbantukan.
Kelengkapan Usul Pengaktifan Kembali
Setelah Selesai Diperbantukan
1. Asli surat usul pengaktifan kembali dari pimpinan instansi induknya
2. Fotocopy sah SK perbantuan
3. Fotocopy sah SK pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan
fungsional
4. Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan struktural pada instansi
yang menerima perbantuan
5. Fotocopy sah naskah pelantikan/serah terima jabatan
6. Fotocopy sah SK pemberhentian dari jabatan struktural pada instansi
yang menerima perbantuan
7. Fotocopy sah surat Pernyataan dari atasan langsung pada instansi
penerima perbantuan, bahwa selama diperbantukan PNS dosen tersebut
tidak pernah dikenakan/sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
8. Fotocopy sah SK pangkat terakhir
9. Fotocopy sah SK Jabatan fungsional dosen/PAK terakhir
10. Fotocopy sah DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir
11. Fotocopy sah NIP baru
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Biro Kepegawaian - Sekretariat Jenderal
2011
DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009
5. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor
32376/A4. VI/KP/2007 Tanggal 26 Juli 2007
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor
4841/A4.5/KP/2009 Tanggal 30 Januari 2009
MACAM PERPINDAHAN PNS DOSEN
1. Pindah antar unit kerja (dosen
dosen)
2. Pindah antar instansi
a. PNS non dosen Kemdiknas menjadi dosen
b. PNS non dosen di luar Kemdiknas menjadi
dosen
c. PNS dosen menjadi PNS non dosen
PINDAH ANTAR UNIT KERJA (DOSEN KE DOSEN)
Persyaratan :
1.
Memperoleh persetujuan (izin menerima) secara tertulis dari
pimpinan unit kerja yang dituju atau pejabat yang berwenang di
lingkungan unit kerja yang dituju;
2. Tidak sedang dalam proses perkara pidana karena diduga atau
didakwa melakukan tindak pidana kejahatan;
3. Tidak sedang dalam proses upaya hukum “keberatan” atau
“banding administratif” atas hukuman disiplin yang dikenakan
pejabat yang berwenang menghukum;
4. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin di unit
kerja asal;
5. Tidak sedang dalam masa wajib kerja (ikatan dinas) dengan unit
kerja asal;
6. Tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar;
7. Telah berstatus PNS (tidak berstatus sebagai CPNS)
8. Memiliki masa kerja secara terus menerus (tidak terputus-putus) di
instansi asal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
KELENGKAPAN USUL PINDAH ANTAR
UNIT KERJA
Asli surat usul dari pimpinan unit kerja yang dituju
Asli surat permohonan pindah PNS dosen yang bersangkutan
Asli surat pernyataan persetujuan melepas dari pimpinan unit kerja
asal
4. Asli surat pernyataan dari pimpinan unit kerja asal bahwa
kepindahan PNS dosen yang bersangkutan tidak akan mengganggu
PBM
5. Asli surat pernyataan persetujuan menerima dari pimpinan unit
kerja yang dituju
6. Asli rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang dituju
7. Fotocopy sah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir
8. Fotocopy sah SK jabatan fungsional dan PAK terakhir
9. Fotocopy sah ijazah yang dimiliki
10. Fotocopy sah NIP baru
11. Fotocopy sah DP3 (2 tahun) terakhir
1.
2.
3.
PINDAH ANTAR INSTANSI (PNS DOSEN MENJADI
NON DOSEN)
A. Persyaratan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Memperoleh persetujuan (izin menerima) secara tertulis dari pimpinan
instansi yang dituju;
Tidak pernah dikenakan hukuman pidana karena melakukan tindak pidana
kejahatan selama bekerja sebagai dosen;
Tidak sedang dalam proses perkara pidana karena disangka atau didakwa
melakukan tindak pidana kejahatan;
Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat selama bekerja di
sebagai dosen;
Tidak sedang dalam proses upaya hukum “keberatan” atau “banding
administratif” atas keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat
yang berwenang di lingkungan Kemdiknas;
Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan Kemdiknas;
Tidak sedang menjalani wajib kerja atau ikatan dinas dengan Kemdiknas;
Tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
Telah berstatus PNS (tidak berstatus sebagai CPNS)
Memiliki masa kerja di lingkungan Kemdiknas secara terus menerus (tidak
terputus-putus) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
B.
1.
2.
3.
Kelengkapan Usul
Asli surat usul dari pimpinan unit kerja yang dituju
Asli surat permohonan pindah PNS dosen yang bersangkutan
Asli surat pernyataan persetujuan melepas dari pimpinan
unit kerja asal
4. Asli surat pernyataan dari pimpinan unit kerja asal bahwa
kepindahan PNS dosen yang bersangkutan tidak akan
mengganggu PBM
5. Asli surat pernyataan persetujuan menerima dari pimpinan
unit kerja yang dituju
6. Asli Format Model D.IV
7. Fotocopy sah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir
8. Fotocopy sah SK jabatan fungsional dan PAK terakhir
9. Fotocopy sah ijazah yang dimiliki
10. Fotocopy sah NIP baru
11. Fotocopy sah DP3 (2 tahun) terakhir
PINDAH ANTAR INSTANSI (PNS NON DOSEN MENJADI
DOSEN)
I. Persyaratan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Memperoleh persetujuan (izin menerima) secara tertulis dari Menteri atau
pejabat yang berwenang di lingkungan Kemdiknas;
Tidak pernah dikenakan hukuman pidana karena melakukan tindak pidana
kejahatan selama bekerja di instansi asal;
Tidak sedang dalam proses perkara pidana karena diduga atau didakwa
melakukan tindak pidana kejahatan;
Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama
bekerja di instansi asal;
Tidak sedang dalam proses upaya hukum “keberatan” atau “banding
administratif” atas keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat
yang berwenang menghukum;
Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin di instansi asal;
Tidak sedang dalam masa wajib kerja (ikatan dinas) dengan instansi asal atau
instansi lain;
Tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar;
Telah berstatus PNS (tidak berstatus sebagai CPNS)
Memiliki masa kerja secara terus menerus (tidak terputus-putus) di instansi
asal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
II. Batas usia maksimal
Setinggi-tingginya adalah 45 tahun, bagi PNS bukan
dosen yang belum bertugas sama sekali sebagai
dosen luar biasa dan/atau belum memiliki jabatan
akademik dosen.
b. Setinggi-tingginya adalah 55 tahun, bagi PNS bukan
dosen yang telah bertugas sebagai dosen luar biasa
sekurang-kurangnya 10 tahun dan telah memiliki
jabatan akademik sebagai Lektor (luar biasa)
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
a.
(Lanjutan)
2.
Bidang ilmu yang dimiliki
a. Dibuktikan dengan kajian kebutuhan akan bidang ilmu
tersebut dari perguruan tinggi yang bersangkutan, agar
tidak merugikan pengembangan karier dosen yang telah
ada dan memiliki bidang ilmu yang sama
b. Bidang ilmu/keahlian yang dimiliki tersebut harus linear
antara sarjana (S1) dengan magister (S2), dan doktor (S3)
c. Bidang ilmu/keahlian yang dimiliki tersebut berasal dari
perguruan tinggi terakreditasi sekurang-kurangnya B
d. Indeks prestasi kumulatif (IPK) untuk transkrip ijazah
sarjana (S1) sekurang-kurangnya adalah 2,70 (dua koma
tujuh puluh), dan IPK untuk transkrip ijazah magister
(S2) dan doktor (s3) sekurang-kurangnya adalah 3,20
(tiga koma dua puluh)
III. Kelengkapan Usul
Asli surat usul dari pimpinan unit kerja yang dituju
2. Asli surat permohonan pindah PNS dosen yang bersangkutan
3. Asli surat pernyataan persetujuan melepas dari pimpinan
unit kerja asal
4. Asli surat pernyataan persetujuan menerima dari pimpinan
unit kerja yang dituju
5. Asli rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang
dituju
6. Fotocopy sah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat terakhir
7. Fotocopy sah SK jabatan fungsional dan PAK terakhir
8. Fotocopy sah ijazah yang dimiliki
9. Fotocopy sah NIP baru
10. Fotocopy sah DP3 (2 tahun) terakhir
1.
Prosedur Perpindahan Antar Instansi
1.
2.
3.
4.
5.
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan menghubungi secara
tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian dimana Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut
membuat surat pernyataan persetujuan.
Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan
kepada :
a)
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan; dan
b)
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Berdasarkan pernyataan persetujuan tersebut, maka pejabat Pembina Kepegawaian
yang membutuhkan, menyampaikan usul pemindahan antar instansi kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penetapan pemindahan.
Dalam pengajuan usul sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dilampirkan:
a)
Surat permintaan persetujuan;
b)
Surat pernyataan persetujuan pindah;
c)
Salinan/fotocopy sah keputusan dalam pangka terakhir.
(lanjutan)
6.
7.
8.
Berdasarkan usul tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat
keputusan pemindahannya.
Surat keputusan pemindahan tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5
(lima) disampaikan kepada :
a)
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan;
b)
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal;
c)
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
d)
Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; dan
e)
Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Berdasarkan surat keputusan pemindahan tersebut, maka :
a)
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan menetapkan
surat keputusan penempatan/pengangkatan dalam jabatan.
b)
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal menetapkan surat keputusan
pemberhentian dari jabatan/pekerjaan (bukan surat keputusan
pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil)
(lanjutan)
9.
10.
Keputusan penempatan/pengangkatan dalam jabatan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian yang menerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal sebagaimana tersebut dalam angka 8,
hendaknya jangan terlampau lama perbedaan waktunya.
Untuk tidak menimbulkan kekosongan atau keterlambatan dalam pembayaran gaji
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka harus segera diselesaikan Surat
Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), apabila pemindahan antar intansi
tersebut mengakibatkan perpindahan wilayah pembayaran. Apabila perpindahan
instansi tersebut tidak mengakibatkan perpindahan wilayah pembayaran, maka
harus dilakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
yang bersangkutan.
SEKIAN
&
TERIMA KASIH