Transcript ALIRAN KAS sebagai INDIKATOR PENGELOLAAN

DPPKA Provinsi DIY
OLEH
Drs BAMBANG WISNU HANDOYO
HOTEL INNA GARUDA, SELASA, 15 MEI 2012
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Provinsi DIY
SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Pembahasan & Kesepakaan
KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)
Penetapan RKPD
(Mei)
5
Musrenbang
Kab/Kota
(Maret)
Forum SKPD
Penyusunan Renja
SKPD Kab/Kota
(Maret)
Musrenbang
Kecamatan
(Februari)
Pembahasan dan Kesepakatan
PPAS antara KDH dgn DPRD
7
(Juni)
Penyusunan RKA-SKPD &
RAPBD (Juli-September)
8
6
4
9
3
10
2
Musrenbang Desa
(Januari)
11
1
Pelaksanaan APBD
Januari thn berikutnya
13
12
Pembahasan dan
persetujuan Rancangan
APBD dgn DPRD
Oktober-November)
Evaluasi Rancangan
Perda APBD
(Desember)
Penetapan Perda APBD
(Desember)
Penyusunan DPA SKPD
(Desember)
Perencanaan
Input
Proses
Pelaksanaan
Pengawasan/
Pengendalian
Proses
Proses
Output/Input
Output/Input
Output
Kebijakan Umum
APBD
Prioritas & Plafon
Anggaran Sementara
Kegiatan
Anggaran
RPJMD/RKPD
Penjaringan
Aspirasi
Prestasi Kerja
Kinerja Masa
Lalu
Asumsi Dasar
Kebijakan
Pemerintah
(RPJM/RKP/
Prioritas
Pembangunan)
APBD
Perda APBD
Penatausahan
& Akuntansi
Laporan
Pelaksanaan
APBD
Formulir/Dokumen
Catatan/Register
Semesteran
Tahunan
Evaluasi
Kinerja
Hasil
Evaluasi
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJM
RPJMD
5 tahun
1 tahun
1 tahun
Renja
SKPD
1 tahun
5 tahun
5 tahun
Renstra
SKPD
RKPD
RKP
1 tahun
KUA
PPAS
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
RKA-SKPD
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
TAPD
RAPERDA
APBD
1 tahun
Dibahas
bersama
DPRD
Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah
dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang
cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran,
sesuai dengan rencana penarikan dana yang
tercantum dalam DPA-SKPD.
(Permendagri 13/2006 pasal 125 dan 126)
Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan
arus kas keluar yang digunakan guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
Anggaran kas mempunyai peran penting sebagai
alat kontrol dan pengendalian.
Kepala SKPD Berdasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun
Rancangan Anggaran Kas SKPD .
Rancangan Anggaran Kas SKPD disampaikan Kepada PPKD
selaku BUD bersamaan dengan Rancangan DPA-SKPD
Pembahasan Rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan
bersamaan dengan Pembahasan DPA-SKPD
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah
PENYUSUNAN ANGGARAN KAS
RKA -SKPD
DPASKPD
ANGGARAN KAS
RAPERDA
APBD
RAPER KDH
TTG
PENJABARAN
APBD




Menentukan batas atas (plafon) anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk SKPD
bersangkutan. Plafon ini merupakan batas maksimal kas yang bisa dikeluarkan atau dibayarkan
oleh SKPD. Dalam proses penyusunan anggaran menurut Permendagri 13/2006, setelah APBD
disahkan SKPD diminta menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dilampiri dengan
anggaran kas. Artinya, rencana kegiatan dan anggaran (RKA) yang sudah disetujui harus
direncanakan lagi kapan pelaksanaan dan pencairan dananya.
Menyusun jadwal pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan adanya jadwal pelaksanaan
kegiatan dapat ditentukan kapan pencairan akan dilakukan. Pelaksanaan kegiatan sangat
tergantung pada kemampuan sumberdaya yang dimiliki SKPD berupa personil, peralatan,
dokumen, dan masukan lainnya. Jika jumlah personil di SKPD tidak banyak, maka pelaksanaan
beberapa kegiatan dalam waktu bersamaan mungkin sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.
Menentukan jumlah pencairan setiap bulan. Jumlah pencairan setiap bulan ditentukan oleh
banyaknya kegiatan atau kontrak yang harus dipenuhi. Adakalanya dalam satu bulan
dilaksanakan beberapa kegiatan sekaligus. Saat pencairan atau pembayaran mungkin berbeda
untuk kegiatan yang sifatnya sikontrakkan kepada pihak ketiga dengan yang dilaksanakan
sendiri, atau untuk kegiatan yang bersifat pengadaan (melalui pembelian atau
membuat/membangun sendiri) dengan non pengadaan (seperti pelatihan, penelitian,
penyuluhan, pemberian bantuan, dan studi banding).
Membuat tabel anggaran kas. Tabel anggaran kas dibuat untuk memberikan gambaran tentang
jumlah dan waktu pencairan dana. Secara umum anggaran kas memuat sumber penerimaan kas
atau aliran masuk kas dan penggunaan kas atau aliran keluar kas setiap bulan. Apabila
penerimaan kas dari BUD dilakukan setiap tiga bulan (per triwulan), maka harus disesuaikan
penggunaannya per bulan. Untuk bagian pengeluaran kas perlu dipisahkan antara pembayaran
untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai) dan belanja langsung (kegiatan).
1. Penyusunan Rancangan Anggaran Kas oleh Kepala
SKPD
SKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas dan diserahkan kepada
PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
2. Verifikasi RAK SKPD
BUD melakukan kompilasi menjadi Rancangan Anggaran Kas Pemda.
TAPD membahas RAK SKPD berkoordinasi dengan BUD untuk
mencapai keseuaian dengan DPA SKPD.
3. Pengesahan RAK SKPD
PPKD melakukan pengesahan atas Anggaran Kas Pemerintah Daerah
untuk kemudian digunakan dalam proses pembuatan SPD.
Format Anggaran Kas Pemerintah daerah
Kode Rek
Uraian
1
2
Saldo Awal Kas
Pend Asli Daerah
Pajak daerah
Retribusi
Pembiayaan Pnr
Jumlah pendapatan & pembiayaan Pnr
Jlh Alokasi Kas yg tersedia utk Pengl
Alokasi BTL dan Pembiayaa Penge
Belanja Tdk Lang
Belanja Pegawai
Biaya Bunga
Pemby Pengelran
Pem Pkok Utang
Jlh Alokasi BTL & Pemb Penge perbln
Jlh Alokasi BT & Pemb Peng Triwulan
Sisa Kas setelah dikurangi BTL Pembiayaa
Pengeluaran Per Triwulan
Anggaran
Tahun ini
3
Triwulan I
Jan
Feb
4
Triwulam II
Mrt
Apr
Mei
5
Triwulan III
Jun
Jul
Ags
6
Sep
Triwulan IV
Okt
Nop
7
Des
Lanjutan Format Anggaran Kas Pemerintah daerah
Kode Rek
Uraian
Anggaran
Tahun ini
Triwulan I
Jan
1
2
Belanja Langsung
Belanja
Langsung
Kegiatan …….
Kegiatan …….
Jumlah Alokasi BL Per Bulan
Jumlah Alokasi BL Per Triwulan
Sisa Kas Setelah dikurangi BL per
triwulan
Jumlah Alokasi BTL & BL serta
pembiayan Pengeluaran
Sisa Kas setelah dikurangi BTL &
BL serta pembiayan Pengeluaran
3
Feb
4
Mrt
Triwulam II
Ap
r
Mei
5
Jun
Triwulan III
Jul
Ags
6
Sep
Triwulan IV
Okt
Nop
7
Des
Skedul
1
2
3
4
5
6
Bulan
8
9
7
10
11
12
Jumlah
Belanja tidak langsung
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xxx
Gaji
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xxx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Xxx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
…
Belanja langsung
1.
Kegiatan A
2.
Kegiatan B
3.
Kegiatan C
4.
Kegiatan D
5.
Kegiatan E
6.
Kegiatan F
7.
Kegiatan …
x
x
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Total belanja
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
Xxx
Kas yang dibutuhkan per bulan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Xxx
Dari tabel di atas diharapkan:
• Pelaksanaan kegiatan diasumsikan dapat dilakukan pada bulan Januari.
• Dalam satu bulan dapat dilaksanakan satu atau lebih kegiatan, tergantung pada kemampuan personil dan
lama waktu pelaksanaan kegiatan.
• Jumlah kas setiap bulan yang diterima SKPD tergantung pada kebutuhan untuk pembayaran pada bulan
bersangkutan.
• Pencairan dana tidak mengalami hambatan. Bagi BUD sendiri diasumsikan pengiriman dana perimbangan
dari pemerintah pusat tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya.
Penyusunan anggaran kas pada dasarnya dilakukan untuk memberikan
informasi yang jelas dan terencana serta mengatur ketersediaan dana yang
cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana
penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
1. Menyediakan dana bagi kebutuhan transaksi secara harian.
2. Memanfaatkan kesempatan, terutama memperoleh pendapatan dari bunga,
dari kelebihan kas yang dimiliki.
3. Meningkatkan kontrol melalui bank dan mengurangi biaya transaksi dengan
melakukan sentralisasi.
4. Mengurangi mitigasi bank.
5. Meningkatkan kualitas kontrol terhadap sumber informasi kas.
6. Menjaga likuiditas organisasi, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban
jangka pendek.
1. Berfungsi sebagai MANAJEMEN KAS dari mulai perencanaan sampai dengan
pelaporan tentang aliran kas. Salah satu alat pengendali bagi BUD agar
pembayaran kepada SKPD dapat berjalan dengan baik.
2. Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan
1. Mengontrol belanja secara keseluruhan;
Pemahaman atas pengontrolan belanja dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindari
pembayaran belanja yang tidak tepat waktu sehingga pemanfaatan kas dapat lebih optimal.
Dengan demikian, penyusunan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan sangat berkaitan
dengan penyediaan dana. Dalam konteks lebih luas, pengontrolan belanja yang baik
melalui manajemen kas akan berdampak pada pencapaian kinerja (outcome) atas
pelaksanaan anggaran yang lebih baik pula.
2. Mengimplementasikan anggaran secara efisien;
Hal ini bermakna bahwa uang yang dikeluarkan haruslah memberikan hasil seoptimal
mungkin sehingga memberi manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
3. Meminimalkan biaya pinjaman pemerintah; dan
Yang dimaksud dengan biaya pinjaman daerah adalah beban yang harus ditanggung oleh
pemerintah daerah ketika melakukan pinjaman atau berhutang kepada pihak ketiga
sebagai akibat adanya kekurangan kas.
4. Memaksimalkan opportunity cost sumber daya.
Biaya peluang (opportunity cost) berkaitan dengan adanya beberapa alternatif yang harus
dipilih salah satu. Kas merupakan sumberdaya yang sumber dan peruntukkannya sudah
ditentukan dalam anggaran daerah (APBD). Akan tetapi, ketika anggaran utama tidak
merinci lebih jauh jadwal pelaksanaan atau pembayaran kegiatan-kegiatan yang
direncanakan, maka akan terjadi persaingan dalam pencairan dana untuk kegiatankegiatan tersebut.
Metode untuk menilai penyerapan anggaran yang telah dicapai
dibandingkan dengan Anggaran yang telah ditetapkan

-
Tahunan.
- Triwulanan.

Alat komunikasi

Alat manajemen untuk perbaikan kinerja organisasi


Alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dan akuntabilitas
Alat menilai pencapaian tujuan dan sasaran
PENGERTIAN -lanjutan
MetodeTahunan : Penyerapan anggaran SKPD dalam setahun
dibandingkan anggarannya dalam satu tahun.

Dengan memperbandingkan penyerapan anggaran dengan anggrannya
dan capaian fisik dari masing-masing kegiatan, program yang ada.
Metode Triwulanan : Penyerapan Anggaran SKPD dalam setiap
triwulan dibandingkan dengan target anggaran kas yang disusun SKPD
untuk masing-masing triwulan.

-
-
Dengan toleransi 10% pencapaian sesuai target anggaran kas yang dapat
dicapai untuk masing masing Triwulan dapat dikatakan bagus kinerja
keuangannya.
Dengan tidak berulang melakukan perubahan anggaran kasnya.
Umpan Balik Kinerja
Perencanaan
anggaran kas
Perencanaan
Kinerja Keuangan
Tahunan
Permintaan
Anggaran Tahunan
Penetapan Kinerja
keuangan tahunan
& triwulan
Rincian Anggaran
Tahunan & Triwulan
Capaian
Kinerja Keuangan
Laporan
Keuangan
triwulan
Laporan Kinerja
Keuangan
tahunan
Kelayakan
Anggaran
Tahunan
1.
2.
3.
4.
Mengukur kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran
Meningkatkan akuntabilitas
Identifikasi peluang perbaikan
Meningkatkan Tanggungjawab SKPD dalam Menyusun
anggaran dan penyusunan alokasi anggaran kas masingmasing kegiatan.
5. Sebagai salah satu unsur penentuan (TPP)
DPPKA Provinsi DIY
KODE
REK
1
JUMLAH
ANGGARAN
3
Januari
4
BELANJA LANGSUNG
2,901,028,620
96,322,740
160,149,490
188,850,165
445,322,395
Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
1,341,547,320
72,492,940
101,302,740
84,113,915
257,909,595
12,050,000
904,500
1,100,500
1,004,500
3,009,500
300,766,000
25,050,000
25,050,000
25,050,000
75,150,000
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
16,658,500
1,057,500
-
2,023,500
3,081,000
007 Penyediaan jasa administrasi keuangan
71,100,000
-
-
-
-
008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
171,500,000
12,141,000
18,593,000
12,141,000
42,875,000
010 Penyediaan alat tulis kantor
130,000,000
9,559,600
29,625,300
9,198,900
48,383,800
011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
191,190,000
15,442,700
15,446,300
16,937,700
47,826,700
18,490,500
-
-
4,270,675
4,270,675
2,310,000
-
-
-
-
24,504,000
817,000
817,000
2,817,000
4,451,000
15,750,000
PROGRAM / KEGIATAN
2
TRIWULAN I
Pebruari
Maret
5
6
JUMLAH
7
SEKRETARIAT
20.05.01
001 Penyediaan jasa surat menyurat
002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
014 Penyediaan peralatan rumah tangga
015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
017 Penyediaan makanan dan minuman
018 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
022 Penyediaan jasa keamanan kantor
20.05.02
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3,150,000
6,300,000
6,300,000
-
-
-
-
56,018,320
4,370,640
4,370,640
4,370,640
13,111,920
1,289,940,300
23,829,800
58,846,750
99,966,250
182,642,800
007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
173,690,000
-
-
10,745,500
10,745,500
009 Pengadaan peralatan gedung kantor
235,000,000
-
-
3,256,000
3,256,000
010 Pengadaan mebeleur
65,000,000
-
-
-
-
022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
91,500,000
-
-
8,800,000
8,800,000
024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
447,978,800
23,829,800
29,619,750
36,265,750
89,715,300
026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
88,077,000
-
19,727,000
-
19,727,000
028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
48,698,000
-
9,500,000
-
9,500,000
139,996,500
-
-
40,899,000
40,899,000
38,265,000
-
-
-
-
114,986,000
-
-
3,870,000
3,870,000
016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
25,282,000
-
-
450,000
450,000
018 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan
Informasi
019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
62,496,000
-
-
3,420,000
3,420,000
27,208,000
-
-
-
-
154,555,000
-
-
900,000
900,000
45,000,000
-
-
-
109,555,000
-
-
900,000
031 Pemeliharaan Arsip Keuangan
032 Pemeliharaan Jaringan sistem Informasi
20.05.06
72,000,000
274,960,000
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan
Keuangan
20.05.23
Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi
001 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
002 Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi
900,000
SP2D
8
SPJ
9
REALISASI KEUANGAN
%
%
10=9/3
11=9/8
PHISIK
%
12
NILAI
13
DPPKA Provinsi DIY
JUMLAH
KODE
REK
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN PER TRIWULAN (RP) / WAKTU PELAKSANAAN
ANGGARAN
I
Januari
Pebruari
II
Maret
April
Mei
III
Juni
Juli
IV
Agustus September Oktober
November
Desember
REKAP BIDANG - BIDANG DPPKA
INDUK
BELANJA LANGSUNG
SEKRETARIAT
BIDANG ASET
BIDANG KASDA
BIDANG AKUNTANSI
BIDANG ANGGARAN BELANJA
BIDANG BAKD
BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN
JUMLAH
14,940,400,465
438,744,690
1,331,727,440
1,157,725,015
1,036,012,710
2,179,485,165
1,042,720,655
1,406,072,965
703,161,965
1,679,460,390
1,177,976,040
1,301,054,165
1,191,259,265
3,234,293,620
118,722,740
204,949,490
188,850,165
422,357,190
540,405,590
151,730,405
249,050,890
230,919,365
268,579,490
242,885,090
175,411,365
145,431,840
1,586,762,750
21,460,700
32,050,000
149,939,100
46,432,300
247,084,000
228,870,150
61,227,000
58,431,500
266,789,000
60,064,000
47,125,000
367,290,000
860,548,225
24,727,000
17,209,550
145,018,700
56,707,700
36,717,400
149,556,900
38,141,875
41,801,700
170,017,400
52,456,300
29,010,200
99,183,500
1,698,800,395
39,190,000
129,099,350
251,235,000
108,966,360
204,713,125
140,824,800
476,707,800
92,920,000
39,319,000
50,615,760
131,490,200
33,719,000
2,862,601,850
145,350,000
683,524,850
93,531,000
45,200,000
14,600,000
53,857,600
209,616,000
146,209,600
576,755,400
362,556,000
495,885,400
35,516,000
1,527,065,400
4,422,250
97,684,300
67,904,750
128,874,000
123,631,050
153,741,300
219,464,950
44,442,800
146,110,600
103,857,400
200,956,000
235,976,000
3,170,328,225
84,872,000
167,209,900
261,246,300
227,475,160
1,012,334,000
164,139,500
151,864,450
88,437,000
211,889,500
305,541,490
221,176,000
274,142,925
Pengukuran Kinerja Keuangan
Tahun …….
Instansi :………………
Jenis Belanja
Target
Realisasi
Persentase
Pencapaian
target
Keterangan
1
2
3
7
7
Jumlah
Pengukuran Kinerja Keuangan
Triwulan I s/d IV tahun .?.
Instansi :………………
No.
Kegiatan
Target triwulan I*
Realisasi SPJ**
Persentase
Pencapaian
Target triwulan I
Ket.
1
2
3
4
5
6
Jumlah
• * Target triwulan I berasal dari anggaran kas dalam triwulan I
• ** Realisasi SPJ triwulan I berdasarkan realisasi SPJ fungsional triwulan I
DPPKA Provinsi DIY
Persentase
Pencapaian realisasi
Anggaran
=
Realisasi anggaran
SKPD dalam 1 tahun
Anggaran SKPD
dalam1 tahun
x 100%
DPPKA Provinsi DIY
Persentase
Pencapaian realisasi
Anggaran triwulan I
=
Realisasi anggaran
SKPD dalam triwulan I
Anggaran kas SKPD
dalam triwulan I
x 100%
HAL – HAL yg MENJADI PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN ANGKAS :
UMUM
• Sumber penerimaan. Aliran kas masuk mencakup pendapatan asli daerah (PAD), dana
perimbangan, lain-lain pendapatan, dan penerimaan dalam pembiayaan (SILPA tahun lalu,
pinjaman, penerimaan piutang/pinjaman yang pernah diberikan, hasil penjualan aset yang
dipisahkan).
• Untuk BTL ataupun BL yang sifatnya relatif sama sepanjang tahun misalnya gaji, dan
operasional kantor
• Untuk BTL ataupun BL yang tidak sama/belum tentu sama setiap tahun membutuhkan
pertimbangan antara lain :
 (1) kedaruratan atau urgensi, merupakan kondisi di mana suatu kegiatan harus
diprioritaskan atau didahulukan pelaksanaannya dibanding kegiatan lain.
 (2) kemampuan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi kapasitas maupun kuantitas,
harus diperhitungkan oleh SKPD ketika merencanakan teknis pelaksanaan kegiatan.
Seorang pegawai tentunya tidak mungkin melaksanakan dua kegiatan di tempat berbeda
secara secara bersamaan.
 (3) waktu, tidak mungkin semua kegiatan yang direncanakan dilaksanakan sekaligus
dalam waktu bersamaan oleh SKPD. Untuk kegiatan tertentu bisa saja berhubungan
dengan kondisi alam atau musim tertentu.
 (4) kesesuaian dengan kegiatan atau program lain yang dilaksanakan bersamaan.
Kesesuaian dengan kegiatan atau program lain menjadi pertimbangan penting ketika
SKPD melaksanakan dua atau beberapa kegiatan berkelanjuran (berseri) dalam satu
periode anggaran atau sebuah program dilaksanakan oleh beberapa SKPD. Penyesuaian
jadwal pelaksanaan perlu dilakukan agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai.
HAL – HAL yg MENJADI PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN ANGKAS :
KHUSUS
• Perhitungan yang cermat terhadap kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan
dan waktu yang tepat, misalnya :
Penanaman dilakukan pada saat musim penghujan sehingga proses pengadaan
bisa dimulai Trwl II sehingga bisa ditanam tepat waktu tidak membutuhkan lagi
proses pemeliharaan dan ditanam tahun berikutnya yang dapat merubah konsep
perencanaan dan pemborosan anggaran.
• Pelaksanaan pameran/promosi sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan,
baik sendiri maupun mengikuti program dari penyelenggara lainnya
• Mendahulukan pada triwulan awal kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung
dengan pemberdayaan masyarakat baik melalui bantuan sosial maupun
pelatihan-pelatihan.
HAL – HAL yg MENJADI PERHATIAN (LANJUTAN) :
•
•
•
•
Mendahulukan pada triwulan awal kegiatan yang prioritas dan relatif sulit
daripada yang mudah pelaksanaannya.
Mendahulukan pada triwulan awal kegiatan-kegiatan proses pengadaan agar
dapat segera menggerakan roda perekonomian daerah.
Pengalokasian kegiatan fisik konstruksi yang melibatkan pihak ketiga pada
triwulan II dan III agar mempermudah evaluasi penganggaran kegiatan di tahun
berjalan.
Meletakkan hasil efisiensi pembahasan DPA pada Trwl IV, agar tidak
mengganggu proses Penyediaan Dana dan dapat dipergunakan saat perubahan
APBD Tahun 2012.
1. Tidak ada atau sangat kecil jumlah kas yang menganggur atau
dipegang oleh bendahara pengeluaran,
2. Kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal karena beban kerja tidak
terlalu padat atau menumpuk pada periode-periode tertentu,
3. Pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih
baik,
4. Memperkecil kemungkinan penumpukan kas di BUD/kas daerah.
5. Memperoleh kemungkinan pendapatan.
6. Reward bagi SKPD semakin besar (apabila salah satu penentuan
TPP didasarkan angkas).
PELAKSANAAN APBD
SKPKD
PPKD selaku
BUD/KUASA BUD
Anggaran
Kas Pemda
SKPD
(PPKD Selaku BUD)
PEJABAT
PENGGUNA
ANGGARAN/
BARANG
Draft SPD
SPD
Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah
Menerbitkan
SPD
Menyusun
draft SPD
Draft SPD
SPD
Anggaran Kas
SKPD
DPA-SKPD
Membuat Surat
Ketetapan
Retribusi
Surat Ketetapan
Retribusi
DPA-SKPD
Anggaran Kas
SKPD
YA
SP2D
DPA-SKPD
PPTK
DPA-SKPD
Anggaran Kas SKPD
Anggaran Kas SKPD
Surat Ketetapan
Pajak Daerah
SPD
SPP-LS/
SPP-UP/GU/TU
Verifikasi dokumen
SPP-LS/SPP-UP/GU/
TU & menerbitkan SPM
yg ditandatangani oleh
PPA-SKPD
(memverifikasi SPJ atas
pengajuan SPP-GU/TU
dan SPJ Pendapatan)
Membuat
SPP-UP/
GU/TU
SPD
Menerima dan
Menyetor Penerimaan
(membuat STS & bukti
penerimaan lainnya
SPP-UP/GU/TU
Membuat
SPP-LS
SPP-LS
uang
SP2D
BANK
TIDAK
YA
BANK
SPM LS/SPM-UP/
GU/TU
SAH
BENDAHARA
PENERIMAAN
Anggaran Kas SKPD
SPD
SAH
Verifikasi dokumen
SPM-LS/SPM-UP/
GU/TU &
menerbitkan SP2D
BENDAHARA
PENGELUARAN
Surat Ketetapan
Retribusi
Surat Ketetapan
Pajak Daerah
SPM LS/SPM-UP/
GU/TU
PEJABAT
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPD
Menatausahakan
(mencatat di bukubuku dan membuat
SPJ Pendapatan)
uang
TIDAK
Mengirim SPM LS/
SPM-UP/GU/TU
kpd BUD/Kuasa
BUD
Laporan
Pengesahan
SPJ Pendapatan
dan Belanja
SP2D
Membayar sesuai
peruntukan,
menatausahakan
(mencatat di bukubuku dan membuat
SPJ)
Buku & Laporan
(BKU, Buku
Pajak, Laporan
SPJ dll)
Diterima
oleh
Pihak III
Buku & Laporan
(BKU, Laporan
SPJ dll)
DPPKA Provinsi DIY
TERIMA KASIH
33