Transcript Hukum Perlindungan Konsumen Pertemuan 6

UUPK
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
• Subjek tindak pidana dalam UUPK adalah pelaku
usaha
• Penjelasan Pasal 1 angka 3: Pelaku usaha
–
–
–
–
–
–
–
FH UGM
Perusahaan,
Korporasi,
BUMN,
Koperasi,
Importir,
Pedagang,
Distributor.
Dina W. Kariodimedjo
1
UUPK
Hak Gugat Lembaga Konsumen
• LK a.n. konsumen dapat mengajukan gugatan
atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha
yang merugikan kepentingan konsumen (Pasal
46 ayat (1) huruf c).
• LK mempunyai hak gugat (legal standing to
sue) kepada pelaku usaha, lepas ada atau
tidak ada surat kuasa dari konsumen yang
dirugikan.
FH UGM
Dina W. Kariodimedjo
2
UUPK
Gugatan Kepentingan Kelompok
• Terhadap sengketa konsumen yang melibatkan konsumen
dalam jumlah besar/massal, padahal inti persoalan
menyangkut hal yang sama, konsumen dapat mengajukan
gugatan kepentingan kelompok (class action) kepada pelaku
usaha (Pasal 46 ayat (1) huruf b).
• Gugatan kepada pelaku usaha cukup diwakili beberapa
konsumen dan apabila gugatan dimenangkan dan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, konsumen lain yang tidak
ikut menggugat dapat langsung menuntut ganti rugi
berdasarkan putusan pengadilan tersebut.
FH UGM
Dina W. Kariodimedjo
3
Class Action
• Pasal 123 HIR (Hukum Acara Perdata)
– Untuk mengajukan gugatan ganti rugi, korban
harus membuat surat kuasa khusus kepada
pengacara untuk selanjutnya mengajukan gugatan
perdata ke PN setempat.
– Apabila korban ratusan, surat kuasa khusus
tersebut sulit.
– Hanya korban yang menggugat yang akan
memperoleh ganti rugi apabila gugatannya
berhasil.
FH UGM
Dina W. Kariodimedjo
4
Class Action
• Gugatan perwakilan kelompok.
• Sifat massal.
• Untuk kasus yang sama, cukup diwakili beberapa
korban menuntut secara perdata ke pengadilan.
• Untuk putusan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap pihak korban dimenangkan, korban lain
yang tidak mengajukan gugatan dapat meminta
ganti rugi tanpa harus mengajukan gugatan baru.
FH UGM
Dina W. Kariodimedjo
5
UUPK
Beban Pembuktian Terbalik
• Biasanya apabila menggugat, konsumen harus
membuktikan bahwa produsen melakukan
kesalahan yang menimbulkan kerugian di
pihak konsumen.
– Dari perspektif konsumen akan lebih adil apabila
beban pembuktian ada pada produsen: produsen
harus membuktikan bahwa produsen telah
melakukan proses produksi sesuai dengan
prosedur yang ada.
FH UGM
Dina W. Kariodimedjo
6
Kasus-kasus Perlindungan Konsumen
• Kecelakaan transportasi (KA, pesawat udara,
bus),
• Keracunan makanan,
• Penjualan perumahan fiktif,
• Likuidasi 16 bank bermasalah,
• Pemungutan dana stiker Sea Games,
• Pemadaman listrik oleh PT PLN, dan lain-lain.
FH UGM
Dina W. Kariodimedjo
7
Perlindungan Konsumen yang Efektif
• 2 arah secara bersama
– Arus bawah
• Adanya lembaga konsumen yang:
– Kuat
– Tersosialisasi secara merata dalam masyarakat
– Secara representatif dapat menampung dan
memperjuangkan aspirasi konsumen
– Arus atas
• Adanya departemen/bagian dalam struktur kekuasaan yang
secara khusus mengurusi masalah perlindungan konsumen
• Semakin tinggi posisi lembaga, makin kuat power yang
dimiliki untuk melindungi konsumen
FH UGM
Dina W. Kariodimedjo
8
Perlindungan Konsumen yang Efektif
• Tergantung pada
– Lembaga konsumen
– Kepedulian pemerintah
• Melalui institusi yang dibentuk untuk melindungi
konsumen
FH UGM
Dina W. Kariodimedjo
9
Perlindungan Konsumen yang Efektif
• Kontribusi lembaga konsumen
– Bergantung pada kondisi perkembangan hukum:
• Apabila secara substansial hak-hak konsumen belum
diakomodasi dalam hukum positif, kontribusi:
mendorong legalisasi UUPK
• Apabila sudah ada UUPK, kontribusi: mengawasi
implementasi dan law enforcement UUPK di lapangan
FH UGM
Dina W. Kariodimedjo
10
Perlindungan Konsumen yang Efektif
• Tiga pendekatan dalam upaya perlindungan konsumen
– Pendekatan sektoral
• : hak-hak konsumen diakomodasi dalam UU sektoral,
e.g. UU Pangan
– Pendekatan holistik
• : ada UU khusus mengatur perlindungan konsumen dan
menjadi payung UU sektoral yang berdimensi
konsumen
– Pendekatan gabungan
• : selain ada UUPK, dipertegas lagi dalam UU sektoral
FH UGM
Dina W. Kariodimedjo
11
Inti Permasalahan
• Substansi hukum,
• Kelembagaan,
• Budaya hukum.
FH UGM
Dina W. Kariodimedjo
12