Transcript PKN-10 - SMKN 23 Jakarta

MATA DIKLAT : P K N
KLAS :X
SK 1: MEMAHAMI HAKIKAT BANGSA DAN NKRI
KD1.1. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan
Unsur-unsur terbentuknya negara.
KD 1.2. Mendeskripsikan hakikat negara dan
Bentuk – bentuk kenegaraan.
KD 1.3. Menjelaskan pengertian,fungsi dan
tujuan NKRI
KD 1.4. Menunjukan semangat
kebangsaan,Nasionalisme dan Patriotisme
Dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa
Dan bernegara
KD.1.1. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan
unsur-unsur terbentuknya bangsa
KD.1.2. Mendeskripsikan hakikat negara dan
bentuk-bentuk kenegaraan
HAKIKAT BANGSA:
Suatu masyarakat yang menempati daerah
tertentu yang anggotanya bersatu karena
pertumbuhan sejarah yang sama,merasa
senasib seperjuangan dan cita – cita yang
sama
UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA:
1. Wilayah negara:darat.laut dan udara
2. Rakyat Negara
3. Pemerintahan yang berdaulat
4. Pengakuan dari negara lain
UNSUR-UNSUR BANGSA:
1. Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku
bangsa.
2. Berbagai macam adat istiadat serta agama
HAKIKAT NEGARA:
Organisasi yang dalam suatu wilayah dapat
memaksakan kekuasaannya secara sah
terhadap semua golongan serta dapat
menempatkan tujuan.
Diskusikan dengan kelompok(4 siswa )
1.Tulis dan jelaskan bentuk – bentuk negara!
2. Tuliskan asal mula terjadinya negara !
3. Jelaskan pentingnya pengakuan oleh negara
lain bagi suatu negara!
Bentuk –bentuk negara:
1. Perserikatan negara
2. UNI
3. Dominion
4. Koloni
5. Protektorat
6. Mandat
7. Trust
ASAL MULA TERJADINYA NEGARA:
a. Terjadinya negara secara primer
b. Terjadinya negara secara sekunder
c. Terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah
1. Pendudukan
5. Penguasaan
2. Peleburan
6. Proklamasi
3. Penyerahan
7. Pembentukan baru
4. Penaikan
8. Pemisahan
Pentingnya pengakuan dengan negara lain :
1.Supaya diakui didunia internasional
2.Menambah devisa negara
3.Mengikuti perkembangan IPTEK dgn cepat
4.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
5.Bila terjadi bencana alam,dapat bantuan
dari negara lain.
KD.1.3. Menjelaskan pengertian dan tujuan NKRI
Indikatornya:
1.Menguraikan pengertian dan fungsi negara
2.Membandingkan berbagai teori tentang fungsi
dan tujuan Negara
3.Mendeskripsikan tujuan NKRI
FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA :
Fungsi Negara:
1.Fungsi pengaturan dan penertiban
2.Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran
3.Fungsi pertahanan dan keamanan
4.Fungsi keadilan
TUJUAN NEGARA:
Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4:
1.melindungi...
2.memajukan...
3.mencerdaskan...
4. Ikut melaksanakan
TEORI TUJUAN NEGARA:
Terdapat beberapa ajaran diantaranya:
1. Ajaran plato: memajukan kesusilaan manusia
2. Ajaran negara kekuasaan : negara bertujuan
memperluas kekuasaan semata- mata
3. Ajaran Teokrasi: mencapai penghidupan dan k
kehidupan yang aman dan tentram dibawah
pimpinan Tuhan
4. Ajaran negara Polisi:mengatur semata-mata
keamanan dan ketertiban dalam negara
5. Ajaran negara hukum:melaksanakan ketertiban
hukum berdasarkan hukum
TEORI FUNGSI NEGARA:
Menurut Charles E.Merriam fungsi negara:
1. Keamanan eksteren dan interen
2. Ketertiban interen
3. Keadilan
4. Kesejahteraan umum
5 . Kebebasan
KD.1.4. Menunjukan semangat kebangsaan,nasi
onalisme,dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan
bernegara
INDIKATOR:
1.Mendeskripsikan semangat kebangsaan
2.Menguraikan macam-macam perwujudan nasi
onalisme dalam kehidupan
3.Menunjukan contoh perilaku yang sesuai
dengan semangat kebangsaan
4.Menunjukan sikap positif terhadap
potriotisme Indonesia.
Semangat
Kebangsaan:
Diperlukan adanya
Nasionalisme dan
Patriotisme
PERWUJUDAN NASIONALISME DAN
PATRIOTISME
Kegiatan pembangunan di segala bidang:
Bidang ekonomi
Bidang sosial budaya
Bidang pertahanan dan keamanan
• Menunjukan contoh perilaku yang sesuai
dengan semangat kebangsaan:
Dengan cara:
 Keteladanan
 Pewarisan
 Pelaksanaan kewajiban
SK 2:MENAMPILKAN SIKAP POSITIF
TERHADAP SISTEM HUKUM DAN
PERADILAN NASIONAL
KD.2.1.MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN SISTEM
HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
INDIKATOR:
1. Mendeskripsikan pengertian hukum
2. Menentukan macam penggolongan hukum
3. Mendeskripsikan sumber hukum formal dan
material
4. Menjelaskan sistem hukum Indonesia
5. Mendeskripsikan pengertian dan dasar
hukum lembaga peradilan nasional
PENGERTIAN HUKUM MENURUT UTRECHT :
“Himpunan peraturan – peraturan yang mengu
rus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu
harus ditaati “
MACAM PENGGOLONGAN HUKUM
1.Hukum menurut sumbernya
2.Hukum menurut bentuknya
3.Hukum menurut tempat berlakunya
4.Hukum menurut waktu berlakunya
5.Hukum menurut sifatnya
6.Hukum menurut wujudnya
7.Hukum menurut cara mempertahankannya
8.Hukum menurut isinya
SUMBER HUKUM:
FORMAL :hukum yang memuat
peraturan dan mengatur bagaimana
cara melaksanakan dan
mempertahankan hukum material
MATERIAL: hukum yang memuat
peraturan yang berwujud perintah
dan larangan
SISTEM TATA HUKUM INDONESIA
Tata hukum Indonesia ada sejak berdirinya negara
RI~ 17 Agustus 1945 yang di nyatakan dalam:
1. Proklamasi
2. Pembukaan UUD 1945
DASAR HUKUM PERADILAN NASIONAL
1. UU NO.14 th 1985 jo UU NO.5 th 2004
jo UU NO.14 th 1985.
2. UU NO.2 th 1986 jo UU NO.8 th 2004
3. UU NO.7 th 1989
4. UU NO.7 th 1989 jo UU NO.31 th 1997
5. UU NO.5 th1986 jo UU NO.9 th 2004
6. UU NO.24 th 2004
KD.2.2. Menganalisis Peranan Lembaga
Peradilan
Indikator :
1.Mengidentifikasi perangkat
lembaga peradilan
2.Mendeskripsikan macam –
macam lembaga peradilan
3.Menganalisis fungsi dan
peranan lembaga peradilan
4.Menganalisis pelaksanaan
lembaga peradilan
PERANGKAT LEMBAGA PERADILAN
Menurut UUD 1945 24 pasal ayat II kekuasaan
kehakiman di Indonesia dilakukan oleh:
1. Mahkamah Konstitusi ( MK )
2. Mahkamah Agung dan badan peradilan
di bawahnya:
a. Peradilan umum
b. Peradilan agama
c. Peradilan militer
d. Peradilan tata usaha negara
UU NO.14
1970
tugas
pokok
badan
peradilan:
•Menerima
•Memeriksa
•Mengadili
•Menyelesaikan
perkara
Pengadilan Negeri :
: Bertugas memeriksa dan memutuskan segala
perkara dalam tingkat pertama.
berkedudukan di daerah tingkat II.
Pengadilan Tinggi :
Bertugas menyelesaikan menyelesaikan perkara pada tingkat II/ tingkat banding
berkedudukan di daerah tingkat I
KD.2.3.MENUNJUKAN SIKAP YANG
SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM
YANG BERLAKU
Indikator :
1. Menunjukan contoh sikap taat
terhadap hukum
2. Menganalisis macam perbuatan
yang bertentangan dengan hukum
3. menganalisis macam- macam
sanksi sesuai hukum yang berlaku
• contoh sikap taat terhadap hukum :
Adanya kesadaran hukum di dalam :
~ lingkungan keluarga
~ lingkungan sekolah
~ lingkungan masyarakat
~ lingkungan negara
Perbuatan yang bertentangan dengan
hukum
KUHP pasal 107~
tindakan makar
KUHP pasal 281~
melanggar kesusilaan
KUHP pasal
134~penghinaan
terhadap Presiden
KUHP
pasal338~pembunuhan
KUHP
pasal154~Penghinaan
terhadap pemerintah di
muka umum
KUHP pasal
154a~menodai bendera
kebangsaan
Macam- macam sanksi sesuai hukum
yang berlaku
PIDANA
POKOK:
PENJARA
MATI
DENDA
KURUNGAN
Macam- macam sanksi sesuai hukum
yang berlaku
PIDANA
TAMBAHAN :
PENYITAAN
PENCABUTAN
HAK-HAK
TERTENTU
PENGUMUMAN
PUTUSAN
HAKIM
KD.2.4.MENGANALISIS UPAYA
PEMBERANTASAN KORUPSI DI
INDONESIA
INDIKATOR:
1.Mendeskripsikan macam-macam aturan
tentang pemberantasan korupsi
2. Menganalisis macam-macam
perbuatan yang berkatagori korupsi
3. Menunjukan contoh tindakan pidana
korupsi yang telah dikenakan sanksi
Macam-macam aturan tentang
pemberantasan korupsi
TAP MPR RI NO.XI/MPR/1998~KKN
UU NO.28 th 1999~KKN
UU NO.31 th1999~Pemberantasan Tindak Pida
da Korupsi
UU NO.30 th 2002~KPK
PPRI NO.65 th 1999~tata Cara Pemeriksaan Pe
nyelenggaraan Negara
Macam-macam perbuatan yang
berkatagori korupsi
1.Perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh
pejabat negara
2.Tindakan yang memperkaya diri sendiri
dengan jalan menyalah gunakan kekuasaan
3.Pemalsuan dokumen,komisi,upeti,pungli dan
suap.
Tindakan pidana korupsi yang telah
dikenakan sanksi
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
Atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan
Paling lama 20 th dan pidana denda paling sedi
Kit Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan
Paling banyak Rp 1.000.000.000.00(satu miliar
rupiah )
KD.2.5. MENAMPILKAN PERAN SERTA
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
KORUPSI DI INDONESIA
INDIKATOR;
1.Menunjukan contoh sikap anti
korupsi
2.Munujukan contoh gerakan
anti korupsi
3.Menganalisis macam-macam
perbuatan anti korupsi
4.Menampilkan sikap anti korupsi
Sikap anti korupsi
Adanya peran serta masyarakat aktif:
1.Melaksanakan hukum,moral dan sosial yang
berlaku dalam masyarakat
2. Sebuah kolektif dari suatu komponen bangsa
yang terdiri dari masyarakat,dunia usaha,
birokrasi
GERAKAN/ORGANISASI ANTI KORUPSI
1. PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
KORUPSI
KORUPSI
2. KOMISI
PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
MENAMPILKAN SIKAP ANTI KORUPSI
KUAT
IMAN+TANPA
PELUANG:
SULIT
TERJADINYA
KORUPSI
SK 3.MENAMPILKAN PERAN SERTA
DALAM UPAYA PEMAJUAN
,PENGHORMATAN DAN
PERLINDUNGAN HAM
KD.3.1.MENGANALISIS UPAYA
PEMAJUAN,PENGHORMATAN,DAN
PENEGAKAN HAM
INDIKATOR :
• .1Menganalisis upaya
pemajuan ,penghormat
• an dan penegakan HAM
yang dilakukan
pemerintah
• 2. Menentukan
instrumen HAM nasional
• 3. Mendeskripsikan
upaya
pemajuan,penghor
• matan,dan penegakan
HAM yang dilakukan
• oleh individu dan
masyarakat
PENGERTIAN HAM
Adalah hak dasar/hak pokok yang di bawa ma
Nusia sejak lahir,yang secara kodrat melekat
Pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu
Gugat karena sebagai anugerah Tuhan
MACAM – MACAM HAM
Hak asasi pribadi
Hak asasi ekonomi
Hak asasi persamaan hukum
Hak asasi politik
Hak asasi sosial dan kebudayaan
Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan
hukum
SUMBER HUKUM HAM
1.UUD 1945
2.Ketetapan MPR
No.XVI/MPR/1998
3.UUNo.39th 1999
LANDASAN HUKUM HAM
1.UUD 1945~pasal 27 hingga pasal 34
2.TAP MPR NO.XVII th 1998~pandangan dan si
kap bangsa Indonesia terhadap HAM dan
piagam HAM Nasional
3.Pengaturan HAM dalam UU
UU No.39 th 1999~HAM
UU No. 40 th 1999~Pers
UU No.9 th 1998~Kemerdekaan menyampai
kan pendapat dimuka umum
UU No.26 th 2000~Pengadilan HAM
UPAYA PENEGAKAN HAM
1. Menugaskan kepada lembaga tinggi negara
dan aparatur pemerintah untuk menghor
mati,menegakan dan mensosialisasi HAM
kepada masyarakat
2. Menugaskan kepada Presiden dan DPR untuk
segera meratifikasi berbagai instrumen inter
nasional tentang HAM
KD.3.2.MENAMPILKAN PERAN
SERTA DALAM UPAYA
PEMAJUAN,PENGHORMATAN DAN
PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
INDIKATOR:
1.Menguraikan proses dalam upaya pemajuan,
penghormatan dan penegakan HAM
2. Mengilustrasikan berbagai kasus pelanggaran
HAM
3.Menyimpulkan contoh perilaku yang dengan u
paya pemajuan,penghormatan dan
penegakan HAM di Indonesia
Proses dalam upaya pemajuan,
penghormatan dan penegakan HAM
1.Penegasan penyelidikan dapat dilakukan oleh
KOMNAS HAM,sehingga semua pengaduan
didasarkan KUHP,tidak dapat diterima oleh jaksa
2.Proses peradilan dilaksanakan oleh peradilan HAM
3.Tenggang waktu dibutuhkan hukum acara pe
radilan HAM yang dalam penyelidikan,penun
tutan dan pemeriksaan di pengadilan
KASUS PELANGGARAN HAM
1.Kasus Ambon pembantaian dan pengusiran
warga.
2.Kasus Poso
3.Rampok yang mengambil harta serta membu
nuh korbannya.
4.Genosida
CONTOH PERILAKU YANG DENGAN
UPAYA PEMAJUAN,PENGHORMATAN
DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
1.Lingkungan masyarakat:
~ mencegah segala tindakan yang melanggar
HAM
~ menghindari perbuatan yang dapat
merendahkan,melecehkan nilai-nilai
kemanusiaan
2. Lingkungan bangsa dan negara
~ Bersedia menjadi sanksi dalam proses di
pengadilan,jika benar-benar mengetahui
peristiwa pelanggaran HAM
~ Melaporkan pada pihak yang berwajib
jika melihat peristiwa pelanggaran HAM
KD.3.3.MENDESKRIPSIKAN INTRUMEN
HUKUM DAN PERADILAN
INTERNASIONAL HAM