Transcript aceh
RIWAYAT HIDUP Nama Pangkat : Deliaman Thoni Damanik, S.IP., M.Si : Brigadir Jenderal TNI Status Pengalaman Tugas : K-3 : 1. Danton,Danki,Pasi Intel,Pasi Ops Yonif 320/BP Dam III/Slw. 2. Wadan Yonif 7114/Rks Dam VI/Brw. 3. Danyonif 144/JY Dam II/Swj. 4. Dandim 0423/BU Dam II/Swj. 5. Pabandya Staf Pengamanan Angk Darat 6.Dosen Gol IV Seskoad 7.Paban Utama C-4, A-3, A-1, G-2 dan F-2 8.Direktur –C Bais TNI Pendidikan : 1. Akabri Darat Thn 1984. Selapa 1994, Seskoad 1998, Sesko TNI 2003 2. S-2. HP : 08112200999 1 2 PENDAHULUAN 3 Pemilu legislatif Indonesia 2014 Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Indonesia 2014 yang akan diselenggarakan pada tahun 2014. merupakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD langsung ketiga di Indonesia Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%. 4 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang akan diselenggarakan pada tahun 2014. Ini akan menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia, dan bagi presiden yang terpilih akan mempunyai jabatan tersebut pada jangka waktu sampai lima tahun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara konstitusional dilarang ikut untuk ketiga kalinya dalam pemilu. 5 6 ANCAMAN 7 ANCAMAN SESUAI PERMENDAGRI NO 16 TAHUN 2011 TTG KOMINDA • ANCAMAN ADALAH SETIAP USAHA DAN KEGIATAN BAIK DARI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI YANG DINILAI MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DAN KESELAMATAN SEGENAP BANGSA SERTA KEPENTINGAN NASIONAL LAINNYA 8 ANCAMAN ADALAH SETIAP USAHA DAN KEGIATAN BAIK DARI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI YANG DINILAI MEMBAHAYAKAN ………… KEPENTINGAN NASIONAL LAINNYA 9 PADA UMUMNYA SETIAP LEMBAGA/KEMENTERIAN DALAM MEMPERSEPSIKAN ANCAMAN SANGAT DIPENGARUHI OLEH LANDASAN HUKUM YANG DI MILIKINYA DALAM MEMPERSEPSIKAN ANCAMAN SETIAP LEMBAGA MENGIKUTI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS (LUGRI) DAN ASTAGATRA (DAGRI) DI HADAPKAN PADA TUGAS LEMBAGA/ KEMENTERIAN SESUAI LANDASAN HUKUM YANG DIMILIKINYA 10 DALAM MEMPERSEPSIKAN ANCAMAN SETIAP LEMBAGA MENGAMATI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS (LUGRI) DAN ASTAGATRA (DAGRI) DI HADAPKAN PADA TUGAS LEMBAGA/ KEMENTERIAN SESUAI LANDASAN HUKUM YANG DIMILIKINYA 11 TUGAS POKOK POTENSI ANCAMAN BANG LINGSTRA ASTAGATRA (GEO,DEMO, IDPOL,EK,SO SBUD, MILKAM) LANDASAN HUKUM KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PENGARUH THD PEMILU 2014 ANCAMAN YG AKAN DIHADAPI KOORDINASI & KERJASAMA ANTAR L/K 12 KONDISI SUATU NEGARA YG DIAMATI INTELIJEN TNI SEMBILAN KOMPONEN STRATEGIS 1. 2. 3. 4. 5. 6. GEOGRAFI SEJARAH POLITIK EKONOMI SOSIAL ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 7. TRANSPORTASI & TELEKOMUNIKASI 8. BIOGRAFI 9. ANGKATAN BERSENJATA UU Nomor 34/2004 K 3 KEMAMPUAN KERAWANAN/KELEMAHAN KEMUNGKINAN CARA BERTINDAK SUATU NEGARA ANCAMAN AGRESI 13 KONDISI DALAM NEGERI YG DIAMATI INTELIJEN TNI ASTAGATRA 1. GEOGRAFI 2. DEMOGRAFI 3. KEKAYAAN ALAM 4. IDEOLOG 5. POLITIK 6. EKONOMI 7. SOSIAL BUDAYA 8. MILHAN & KAM ANCAMAN PEMILU 2014 14 KONDISI DLM NEGERI YG DIAMATI POLRI 1. GEOGRAFI 2. DEMOGRAFI 3. KEAYAAN ALAM 4. IDEOLOGI 5. POLITIK 6. EKONOMI 7. SOSIAL BUDAYA 8. MILHAN & KAM ANCAMAN KAMTIBMAS PEMILU 2014 15 KONDISI DLM NEGERI YG DIAMATI KEMENDAGRI 1. GEOGRAFI 2. DEMOGRAFI 3. KEAYAAN ALAM 4. IDEOLOGI 5. POLITIK 6. EKONOMI 7. SOSIAL BUDAYA 8. MILHAN ANCAMAN PEMILU 2014 16 KONDISI DAERAH YG DIAMATI OLEH KOMINDA 1. GEOGRAFI 2. DEMOGRAFI 3. KEAYAAN ALAM 4. IDEOLOGI 5. POLITIK 6. EKONOMI 7. SOSIAL BUDAYA 8. MILHAN ANCAMAN ??? PEMILU 2014 17 TUGAS TNI 18 19 Pasal 7 ayat 2 UU RI NO 3 THN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA Sistem pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. 20 Pasal 7 ayat 3 UU RI NO 3 THN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA Sistim pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. 21 22 TUGAS POKOK TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 23 TUGAS POKOK sebagaimana dimaksud pada AYAT (1) dilakukan dengan : a. OPERASI MILITER UNTUK PERANG. b. OPERASI MILITER SELAIN PERANG yaitu untuk : 24 1) 2) 3) 4) 5) 6) MENGATASI GERAKAN SEPARATISME BERSENJATA. MENGATASI PEMBERONTAKAN BERSENJATA MENGATASI AKSI TERORISME MENGAMANKAN WILAYAH PERBATASAN MENGAMANKAN OBJEK VITAL NASIONAL YANG BERSIFAT STRATEGIS MELAKSANAKAN TUGAS PERDAMAIAN DUNIA SESUAI DENGAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI 7) MENGAMANKAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA 8) MEMBERDAYAKAN WIL HAN & KEKUATAN PENDUKUNGNYA SECARA DINI SESUAI DENGAN SISHANTA 9) MEMBANTU TUGAS PEMERINTAHAN DI DAERAH 10) MEMBANTU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA TUGAS KAMTIBMAS YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG 11) MEMBANTU MENGAMANKAN TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA & PERWAKILAN PEMERINTAH ASING YANG SEDANG BERADA DI INDONESIA 12) MEMBANTU MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM, PENGUNGSIAN & PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN 13) MEMBANTU PENCARIAN & PERTOLONGAN DALAM KECELAKAAN (SEARCH AND RESCUE) 14) MEMBANTU PEMERINTAH DLM PENGAMANAN PELAYARAN & PENERBANGAN TERHADAP PEMBAJAKAN, PEROMPAKAN & PENYELUNDUPAN 25 KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DILAKS BERDASARKAN KEBIJAKAN & KEPUTUSAN POLITIK NEGARA 26 ANCAMAN THD NKRI & ALAT UTK MENGATASI BDSK UU NO 3 THN 2002 TTG PERTAHANAN NEGARA & UU NO34 THN 2004 TTG TNI T N N I K R I PERANG GAKLAT UTH WIL SEL BGS OPS MIL SELAIN PERANG K P T S OMP P O L OMSP LEMBAGA PEMERINTAH DILUAR BID HAN (KEMENTERIAN & LKND) ANCAMAN MILITER ANCAMAN NON MILITER 27 MUSUH/ANCAMAN BAGI NKRI YG HRS DIHADAPI TNI YG MRPK TUGAS TNI BDSK UU RI NO 34 THN 2004 TTG TNI MUSUH/ANCAMAN NKRI OPS MIL PERANG J A K & OMP T U S GAKLAT HANWIL SLMT BGS OPS MIL SELAIN PERANG P O L N E G AGRESI MILITER NEGARA ASING 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) OMSP 9) 10) 11) 12) 13) 14) SEPARATISME BERSENJATA. PEMBERONTAKAN BERSENJATA AKSI TERORISME WILAYAH PERBATASAN OBJEK VITAL STRATEGIS TUGAS PERDAMAIAN DUNIA PRESIDEN & WKL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA DAYAKAN WIL HAN & KEKUATAN PENDUKUNGNYA MEMBANTU TUGAS PEMERINTAHAN DI DAERAH MEMBANTU KEPOLISIAN MEMBANTU MENGAMANKAN TAMU NEGARA MEMBANTU MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM, MEMBANTU SAR MEMBANTU PEMERINTAH PAM PELAYARAN & PENERBANGAN THDP PEMBAJAKAN, PEROMPAKAN & PENYELUNDUPAN 28 29 OLEH NEGARA (STATE ACTOR) DR LUAR NEG OLEH POK DILUAR NEGARA (NON STATE ACTOR) DR LUAR NEG/DGN MEMAMFAATKAN OKNUM DI DALAM NEGERI BENTUK ANCAMAN SPIONASE, TEROR, DAN SABOTASE 30 PENCURIAN DATA-DATA PENTING BAIK LANGSUNG MAUPUN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK JARINGAN TERORISME INTERNASIONAL LINGK UP DENGAN JARINGAN TERORISME DI DALAM NEGERI UTK LAKS TEROR BOM PENCULIKAN & INTIMIDASI THD PETUGAS PEMILU AKSI PELEDAKAN BOM PADA OBVINAS, TPT BERKUMPUL ORG ASING DLL SALING MENDISKREDITKAN DLL 31 MELALUI CYBER DENGAN MEMUTAR BALIKKAN DATA HASIL PEMILU 2014 PEREDARAN UANG PALSU KESALAHAN PENCETAKAN ATAU KETERLAMBATAN PENCETAKAN SURAT PEMILU KETERLAMBATAN PENGIRIMAN PENYALAHGUNAAN JABATAN PENYALAHGUNAAN FASILITAS NEGARA MONEY POLITIK/SERANGAN FAJAR 32 ANCAMAN SPIONASE, SABOTASE, & TEROR KOMINDA & PENYELENGGARA PEMILU PERLU MERUMUSKAN KEMUNGKINAN YG TERJADI, MELAKS DETEKSI DINI DAN MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI 33 PERKIRAAN ANCAMAN DI DALAM NEGERI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PEMILU 2014 34 ACEH PERBATASAN PAPUA MALUKU PERBATASAN 35 ACEH PERBATASAN PAPUA POSO PERBATASAN 36 ACEH MEDAN PERBATASAN POSO LAMPUNG SULSEL JAKARTA JABAR JATIM JATENG BALI AMBON NTB 37 ACEH KALTIM POSO LAMPUNG AMBON JATIM BANTEN JAKARTA JATENG NTB 38 RIAU SAMARINDA BABEL PADANG MAKASAR PALEMBANG JAKARTA SULTRA KENDAL PASURUAN BANTEN BOGOR BEKASI JOGYAKARTA BALI BIMA CIANJUR KUNINGAN PURWAKARTA 39 39 ACEH MALUT PADANG WASIOR NIAS SULSEL JATENG AMBON JATIM JABAR PANIAI JOGYA NTB NTT 40 ACEH MEDAN KALTIM RIAU BANGKA JAKARTA PALEMBANG JATIM SULSEL PAPUA BANTEN JATENG BALI 41 ACEH MEDAN RIAU PALEMBANG BANGKA JAKARTA JABAR JATENG JATIM BALI KALTIM SULSEL PAPUA : : : : : : BANDARA SULTAN ISKANDAR MUDA, PT ARUN, PT EXXON MOBIL BANDARA POLONIA, DEPO PERTAMINA , STO TELKOM BANDARA , DEPO PERTAMINA , STO TELKOM BANDARA SULTAN BADARUDDIN, DEPO PERTAMINA , STO TELKOM BANDARA HANANDJOEDDIN, DEPO PERTAMINA , STO TELKOM BANDARA CENGKARENG, DEPO PERTAMINA , STO TELKOM, PLTU MUARA KARANG, PLN GANDUL, PELABUHAN LAUT TJG PRIOK : BANDARA HUSEN, LEN, INTI, PT DI, PINDAD, DAHANA, KRAKATAU STEEL : BANDARA A YANI , DEPO PERTAMINA , STO TELKOM, PELABUHAN LAUT TJG MAS : BANDARA JUANDA , DEPO PERTAMINA , STO TELKOM, PAL, INKA, BOMA INDRA, BARATA, PELABUHAN LAUT TJG PERAK : BANDARA NGURAH RAI, DEPO PERTAMINA , STO TELKOM : BANDARA SEPINGGAN, DEPO PERTAMINA , STO TELKOM : BANDARA HASANUDIN, DEPO PERTAMINA , STO TELKOM, PELABUHAN LAUT SOEKARNO HATTA : BANDARA SENTANI , DEPO PERTAMINA , STO TELKOM, FREE PORT 42 43 P. SEBATIK TJ. DATUK 44 OECUSSI 45 46 SELAT MALAKA PERAIRAN NATUNA PERAIRAN SULAWESI 46 CELAH TIMOR PERAIRAN HALMAHERA PERAIRAN ARU 47 AMATI & LAKS DETEKSI DINI THD SETIAP ASTAGATRA DI TIAP WILAYAH 1. GEOGRAFI 2. DEMOGRAFI 3. KEKAYAAN ALAM 4. IDEOLOG 5. POLITIK 6. EKONOMI 7. SOSIAL BUDAYA 8. MILHAN POTENSI ANCAMAN THD PEMILU 2014 LAKUKAN ANTISIPASI 48 KOMINDA & PENYELENGGARA PEMILU PERLU MERUMUSKAN KEMUNGKINAN YG TERJADI, MELAKS DETEKSI DINI DAN MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI THD POTENSI ANCAMAN SPIONASE, SABOTASE, & TEROR PADA SETIAP TAHAPAN PEMILU 2014 49 MELAKUKAN KOORDINASI DAN SINERGITAS ANTAR KOMUNITAS INTELIJEN DI DAERAH & PUSAT 50 UU TNI UU POLRI UU BEA CUKAI UU HAN NEG TNI POLRI BEA CUKAI KEMENHAN 51 SINERGITAS KOORDINASI BADAN-BADAN INTELIJEN MENDAGRI KEMDAGRI UU PEMDA DIRJEN IMIGRASI IMIGRASI UU IMIGRASI KEJAKSAAN UU KEJAKSAAN KEMENDAG UU UU PERDAGANGAN LKND TERKAIT UU TNI UU POLRI UU BEA CUKAI TNI POLRI BEA CUKAI UU INTEL SINERGITAS KOORDINASI BADAN-BADAN INTELIJEN GUBERNUR KEMDAGRI UU PEMDA DIRJEN IMIGRASI IMIGRASI UU IMIGRASI KEJAKSAAN UU KEJAKSAAN 52 53