DATA PEMBUKA

wawasan

DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

BAPPEDA KABUPATEN CILACAP



GENDER

adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi , dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.



Perencanaan Responsif Gender (PRG)

adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang di lakukan melalui pengintregasian pengalaman aspirasi , kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Pengertian ARG (Anggaran Responsif Gender)

 Upaya untuk menjamin agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta kebijakan dan program yang mendasarinya dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan setiap warga negara dari kelompok manapun, baik laki-laki maupun perempuan.  Merupakan anggaran yang disusun dan disyahkan

melalui proses analisis dalam perspektif gender

3

Tujuan Anggaran Responsif Gender

Akuntabilitas anggaran berdampak gender Meningkatkan kesadaran isu dan program responsif gender Mengubah alokasi anggaran & program utk meningkatkan kesetaraan gender

Perencanaan Responsif Gender

 Perencanaan yang responsif gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.   Membantu mempertajam target group/ kelompok sasaran karena data terpilah.

 Bisa mempertajam analisis tentang kondisi daerah karena terpetakan kesejangan dalam pembangunan manusia, laki-laki dan perempuan.

Tidak selalu berupa penambahan program baru dan biaya tambahan bilamana analisis gender diterapkan.

 Pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib di daerah tidak mampu menjawab semua isu kesenjangan gender di berbagai bidang.

Mengukur program dan proyek (output, outcome dan impact) Mengidentifikasi masalah, menilai dan menyusun prioritas kebutuhan orang miskin (laki-laki dan perempuan)

4 1

ANGGARAN RESPONSIF GENDER

3 2

Menetapkan program dan proyek sesuai kebutuhan masy Menetapkan anggaran unt membiayai program dan proyek Skema : Integrasi Gender dlm Anggaran Kinerja atau Performance-based budget

PEMAHAMAN PENTING !

 Anggaran yang responsif gender bukan anggaran 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan  Bukan pula anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki  Anggaran yang responsif gender mencakup seluruh anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan.



Perlu kerangka Regulasi

dan

Kerangka Pendanaan

dalam menjawab isu gender 7

Dukungan Kebijakan

  PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 menegaskan PUG dalam semua tahapan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

 Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Azas Permendagri No, 15 Tahun 2008

Bagaimana Melakukan Perencanaan yang Responsif Gender?

 Dalam melakukan keseluruhan proses perencanaan kebijakan maupun perencanaan program pembangunan agar responsif gender (terrmasuk perencanaan kegiatan pembangunan), diperlukan piranti analisis gender. Salah satu alat analisis gender adalah “Gender Analysis Pathway” (GAP), atau Alur Kerja Analisis Gender.

DATA PEMBUKA WAWASAN

Data dan statistik gender

  Data gender adalah data mengenai hubungan/relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan. Statistik gender adalah sederetan ringkasan dari data gender hingga dapat dengan mudah menggambarkan totalitas perbedaan laki-laki dan perempuan dalam status, peran dan kondisi.

Data Pembuka Wawasan

 Merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti  Data pembuka wawasan merupakan :  Data pilah berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan.

 Data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data mengenai kekerasan terhadap wanita, angka kematian ibu.

Data Terpilah

• • • Adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin, laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan Dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misal angka melek huruf, tingkat pendidikan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

Merupakan data pembuka wawasan tentang status, peran dan kondisi laki-laki dan perempuan

Lanjutan Data Terpilah

 Digunakan utk melokalisir atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan  Data dapat dipilah menurut berbagai karakterisrik atau ciri  Terpilah mnrt seks: analisis gender  Terpilah mnrt gol sosek analisis kemiskinan  Terpilah mnrt umur: analisis kohort  Terpilah mnrt wilayah: analisis spasial  Terpilah mnrt waktu: analisis deret waktu

Data Insiden Khusus (Konten)

 Data dari sebuah kejadian yang bisa dialami hanya oleh laki laki atau perempuan saja sebagai sebuah kesenjangan. Contoh : temuan penelitian tentang endemik kanker leher rahim di daerah terdampak.

 Data kesenjangan spesifik yang menimpa kelompok rentan. Contoh : Jumlah penyandang cacat beradsarkan jenis kelamin.

 Data kualitatif yang menggambarkan akibat kesenjangan relasi laki-laki ataupun perempuan. Contohnya jumlah kasus HIV AIDS Ibu dan anak.

Gender Analysis Pathway (GAP)

•

Latar Belakang

Alat analisis yang dirancang untuk membantu para perencana melakukan analisis gender dalam rangka mengarusutamakan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.

PENGERTIAN :

Analisis Gender Adalah Proses Mengurai Data Dan Informasi Secara Sistematik Tentang Kedudukan, Fungsi, Peran Dan Tanggung Jawab Laki-laki Dan Perempuan Dalam Program Pembangunan Dan Faktor –Faktor Yang

Mempengaruhinya

ANALISIS GENDER

 Merupakan langkah awal yg harus dilakukan sebelum melakukan pengarusutamaan gender Mengacu kepada cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan dampak pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki  Membantu perencana dan pelaksana mengenali isu gender dan memberikan rekomendasi dan solusi penyelesaiannya

TUJUAN ANALISIS GENDER

1. Upaya Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender 2. Mengidentifikasi aspek kesenjangan gender ( peran, akses, kontrol dan manfaat yang diperoleh).

3 .

Merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender.

4. Mengidentifikasi langkah-langkah / tindakan intervensi yg diperlukan.

Langkah-Langkah GAP

1. Pilih Kebijakan/Program/ Kegiatan yang akan dianalisis - Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/ Kegiatan.

2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif dan Kualitatif) 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan / program kegiatan 4 .Temu kenali isu gender di internal lembaga/ budaya organisasi 5. Temu kenali isu gender di eksternal Lembaga

6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pembangunan 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender 8.Tetapkan Indikator gender

Data Berdasarkan Analisis GAP



DATA AKSES



DATA KONTROL/WEWENANG



DATA PARTISIPASI



DATA MANFAAT

DATA AKSES

  Yaitu data peluang memanfaatkan sumberdaya mencakup :  Sumberdaya alam  Sumberdaya manusia  Sumberdaya keuangan  Ketersediaan layanan pemerintah.

Contoh :  Proporsi laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan layanan tertentu (kesehatan, pendidikan)  Jumlah anak yang melakukan penimbangan di Posyandu  Jumlah perempuan yang melahirkan di Rumah Bersalin.

DATA PARTISIPASI

 Data yang menunjukan Knowledge, Attitude, Practice, (KAP) dari seseorang, kelompok, masyarakat dalam aktivitas pembangunan mencakup aktivitas :  Perencanaan. Contohnya jumlah perempuan dan laki-laki dalam mengikuti Musrenbang.

 Pelaksanaan , contohnya jumlah remaja yang menjadi pemilih muda.

 Monitoring dan Evaluasi, contohnya jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam pendataan penduduk miskin.

DATA KONTROL

 Yaitu data yang menunjukan kemampuan seseorang, dan atau masyarakat untuk mengambil keputusan yang menentukan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.  Individu, misalnya : jumlah perempuan yang memutuskan melahirkan di Bidan Desa.

 Kelompok atau bersama masyarakat. Contoh jumlah perempuan pengurus BPD, jumlah perempuan pengurus harian partai politik  Pemerintah, misalnya jumlah pejabat eselon 2 di pemerintah daerah tertentu.

DATA MANFAAT

 Data dari hasil pembangunan yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Contohnya : Jumlah penerima bantuan sosial tahun tertentu, proporsi petani perempuan yang meningkat pendapatannya setelah menerima bantuan alat produksi pertanian.

 Data kecenderungan (trend) dari suatu kejadian, atau fenomena yang berkembang. Contoh, data 3 tahun IPG, data 3 tahun APK

Sumber Data dan Jenis Data

 Data Pembuka Wawasan bisa berupa : o Hasil study baseline o Hasil intervensi kebijakan/program/kebijakan yang sedang dan sudah dilakukan ataupun data yang berupa pencatatan pelaporan internal K/L/SKPD tentang intervensi yang sudah dan sedang dilakukan  Jenis Data bisa berupa: o Data statistik Kuantitatif, misalnya data BPS, data Sektor, atau data sekunder yang relevan lainnya o Data Kualitatif; misalnya data yang diperoleh dari observasi, FGD, dan wawancara mendalam, atau data hasil riset kualitatif

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS )

Pernyataan Gender Budget Statement merupakan dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isue gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana/anggaran pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut

Pernyataan Gender Budget Statement merupakan dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isue gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana/anggaran pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.

Untuk kegiatan yang responsif gender GBS merupakan bagian dari KAK / TOR yaitu gambaran tentang penjabaran Rencana Aksi yang akan dilakukan

PERUMUSAN MASALAH

GBS dalam praktek penganggaran daerah biasanya disusun pada saat persiapan RKA SKPD.

Integrasi perspektif gender dalam KUA-PPAS dapat dilakukan jika GBS dipersiapkan lebih awal sehingga integrasi ini akan memperkuatkan pengarusutamaan gender melalui PPRG.

GBS disusun berdasarkan hasil analisis gender atau GAP.

Sebagai sebuah pernyataan untuk memastikan anggaran sudah responsif gender Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PAG.

Analisis situasi, yang berisikan:

1. Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, manfaat, kontrol antara perempuan dan laki-laki, 2. Gambaran adanya faktor penghambat di internal (organisasi pemerintah, kelompok sasaran) dan atau eksternal (masyarakat secara luas); .

Pasal 4 Permendagri No. 15 Tahun 2008

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berspektif gender yang dituangkan dlm RPJMD, Rentra SKPD, Renja SKPD (2) Penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan berspektif gender sebagaimana dimakdud ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011 disebutkan bahwa :

Hasil analisis gender dituangkan dlm penyusunan Gender Budget Statement (GBS) Hasil analisis gender yang terdapat dlm GBS menjadi dasar SKPD dlm menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yg tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Pasal 13 Permendagri No 15 Tahun 2008

 Bupati / Walikota menetapkan Badan / Kantor / Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarustamaan gender di kabupaten / kota.

Hal yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Cilacap

1.

2.

Menetapkan Pokja PUG Kabupaten Cilacap dengan surat keputusan Bupati Cilacap No 411/123/29/Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender ( PUG ) Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Surat Edaran Bupati Cilacap No 050/2864/ 27 tanggal 21 Juni 2012 Perihal PPRG di kabupaten Cilaca . Intinya bahwa seluruh SKPD berkewajiban menyusun PPRG pada tahun 2013 dan melaporkan langkah langkah SKPD pada Bupati.

 PPRG dapat mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan melalui pemberian manfaat yang adil bagi kesehjahteraan laki-laki dan perempuan termasuk anak laki-laki dan perempuan.

TERIMA KASIH