3.7 ASAS LANDREFORM – Hukum Agraria
Download
Report
Transcript 3.7 ASAS LANDREFORM – Hukum Agraria
ASAS LANDREFORM
LOGO
LOGO
Click to edit Master text styles
Landreform
:
1. program untuk merubah sistem pemilikan dan penguasaan tanah
daru sistem yang tidak mencerminkan keadilan menjadi nilai baru
yang mencerminkan keadilan.
2. Merubah hubungan hukum yang sifatnya ekploitatif menjadi
hubungan hukum yang mencerminkan keadilan dalam masyarakat
3. Menginginkan perubahan tatanan sistem, yang mencerminkan
keadilan karena jika manusia (individu) dibebaskan untuk
bersaing, maka ada yang kalah dan menang
-
Orang memiliki tetapi tidak menguasai
Orang memiliki dan menguasai
Orang tidak memiliki dan tidak meguasai
www.themegallery.com
LOGO
LANDREFORM MERUPAKAN PERSOALAN MENDESAK
Click to edit Master text styles
1. Jumlah petani diatas 50% maka faktor
tanah menjadi sangat penting karena
tanah menjadi sumber kehidupan, jika
tidak akan timbul ketimpangan
2. Dari kesejahteraan petani adalah bagian
yang belum sejahtera.
www.themegallery.com
LOGO
Click to edit Master text styles
Tujuan LANDREFORM
Agar orang-orang yang punya keahlian dan
sumber penghidupan dari petani lebih
dimungkinkan punya tanah.
www.themegallery.com
LOGO
Click to edit Master text styles
Program Landreform bertujuan untuk
menghapus kelas tuan tanah yang
tanahnya digarap oleh buruh tani, dan
mengurangi jumlah petani tanpa tanah
dengan cara memberikan tanah milik atas
dasar prinsip tanah untuk mereka yang
menggarap di atasnya (utrecht 1969:72)
LOGO
Click to edit Master text styles
- Pemilikan dan penguasaan Tanah yang
melampaui
batas
kewajaran
jelas
merupakan hal yang bertentangan dengan
asas landreform, yang bertujuan untuk
mewujudkan keadilan sosial berupa
pemerataan
penguasaan
tanah
sebagaimana dijabarkan dalam pasal 7,
17 UUPA Jo. UU No 56 Tahun 1960
Tentang
Penetapan
Luas
Tanah
Pertanahan.
LOGO
Click to edit Master text styles
Soekarno mengatakan:
“ Landreform merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Revolusi Indonesia”… Banyak
tanah yang bisa diolah yang diterlantarkan para
tuan tanah bisa diubah menjadi tanah-tanah yang
produktif. Para tuan tanah wajib menyerahkan
kepemilikan mereka yang melebihi batas tapi
mendapatkan ganti rugi yang layak, asalkan
peraturan yang efisien dibuat, dan mereka tumbuh
menjadi pengusaha manufaktur yang sukses.
Landreform yang dijalankan secara tepat bisa
menghasilkan, distribusi pendapatan yang lebih
adil diantara warga negara dan menciptakan
sebuah struktur sosial yang akan membuka jalan
bagi produksi nasional yang tinggi.
LOGO
Click to edit Master text styles
Pada Tahun 1960-1965.
Indonesia kuat melakukan upaya untuk perubahan
berbagai peraturan dan instrumen hukum termasuk
peradilan
untuk
mengadili
landreform
disebut
PERADILAN LANDREFORM
1. Semua sengketa/konflik landreform perkara landreform
“Perkara bagi hasil Undang-Undang No 2 Tahun 1960”
2. Semua
sengketa
yang
berhubungan
dengan
pemakaian tanah tanpa izin pemilik atau kuasanya yang
sah UU No 51/PRP/1960.
www.themegallery.com
LOGO
KELEMAHAN LANDREFORM
Click to edit Master text styles
POLITIK
Program landreform sangat dipengaruhi,
implementasi/dipolitisi menjadi sumber konflik diantara
PARPOL Yang ada
1. Parpol mengklaim dirinya sebagai pejuang landreform
sehingga tujuan politis untuk mempengaruhi rakyatnya sangat
kuat
2. Rakyat terlibat dalam pertarungan politik yang bersangkutan
dengan landreform
BUDAYA
www.themegallery.com
LOGO
Click to edit Master text styles
BATAS-BATAS MAKSIMUM ATAS
KEPEMILIKAN TANAH MENURUT UU
NO 56 TAHUN 1960
KEPADATAN PENDUDUK
SAWAH
(HEKTAR)
LAHAN
KERING
(HEKTAR
1-50 Penduduk per km²
15
20
51-250 Penduduk per km²
10
12
251-400 Penduduk per km²
75
9
Lebih dari 4000 Penduduk km²
5
6
Add your company slogan
LOGO
www.themegallery.com