Transcript Kel.8 Hukum pajak International

HUKUM PAJAK
INTERNATIONAL
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
KELOMPOK 8 ( DELAPAN )
Januar Saputra 2011-12-280
PENGERTIAN HUKUM PAJAK INTERNATIONAL
Menurut Prof.Dr.Rahmat Soemitro
Hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik
berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah
yang berasal dari traktat antar negara dan dari
prinsip atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh
negara-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal
perpajakan dan di mana dapat ditunjukkan adanya
unsur-unsur asing.
PENGERTIAN HUKUM PAJAK INTERNATIONAL
Menurut pendapat Prof. Dr. P.J.A. Adriani
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan
hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur
dalam UU Nasional mengenai pemajakan terhadap
orang-orang luar negeri, peraturan-peraturan
nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan
traktat-traktat.
PENGERTIAN HUKUM PAJAK INTERNATIONAL
Menurut pendapat Prof. Mr. H.J. Hofstra
Hukum pajak internasional sebenarnya merupakan
hukum pajak nasional yang di dalamnya mengacu
pengenaan terhadap orang asing.
KEDAULATAN HUKUM PAJAK INTERNATIONAL
UU No. 7 Tahun 1983 dan UU No.17 tahun 2000
tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) diatur bahwa
terhadap WP luar negeri yang memperoleh
penghasilan dari Indonesia antara lain berupa
bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan,
akan dikenakan PPh sebesar 20% dari jumlah
bruto. Pasal ini menunjukkan bahwa contoh
adanya hubungan ekonomis antara orang asing
dengan penghasilan yang diperoleh di Indonesia.
SUMBER-SUMBER HUKUM PAJAK INTERNATIONAL
Menurut Prof.Dr.Rachmat Soemitro
1. Hukum Pajak Nasional atau Unilateral yang
mengandung unsur asing.
2. Traktat, yaitu kaedah hukum yang dibuat
menurut perjanjian antar negara baik secara
bilateral maupun multilateral.
3. Keputusan Hakim Nasional atau Komisi
Internasional tentang pajak-pajak
internasional.
SUMBER-SUMBER HUKUM PAJAK INTERNATIONAL
Menurut R. Santoso Brotodihardjo, S.H.
1. Asas-asas yang terdapat dalam hukum antar
negara .
2. Peraturan-peraturan unilateral (sepihak) dari
setiap negara yang maksudnya tidak ditujukan
kepada negara lain.
SUMBER HUKUM PAJAK
INTERNASIONAL DI INDONESIA
Kaidah hukum pajak nasional yang mengandung unsur asing :
1. Psl 32 A UU PPh mengenai P3B;
2. Psl 2 UU PPh tentang Subjek Pajak LN dan BUT;
3. Psl 3 UU PPh mengenai “tidak termasuk subjek pajak”
4. Psl 5 (2) UU PPh “Biaya2 yg boleh dikurangkan dari penghasilan
BUT”.
5. Psl 18 UU PPh “Hubungan Istimewa bilamana terdapat
ketidakwajaran dalam perpajakan.
6. Psl 24 UU PPh “Kredit Pajak Luar Negeri.
7. Psl 26 UU PPh “Pemotongan pajak atas SP LN yang memperoleh
penghasilan di Indonesia.
• b.
Kaidah-kaidah tax treaty, yaitu perjanjian bilateral (P3B) dan
perjanjian multilateral (Konvensi Wina 1961 & 1963).
• c.
Putusan hakim Pengadilan Nasional maupun internasional
a.
3. Traktat-traktat (perjanjian) dengan negara
lain,seperti:
1. Untuk meniadakan atau menghindarkan
pajak berganda.
2. Untuk mengatur pelakuan fiskal terhadap
orang-orang asing.
3. Untuk mengatur soal pemecahan laba di
dalam hal suatu perusahaan
atas seseorang mempunyai
cabang-cabang atau sumber-sumber
pendapatan dinegara asing.
TERJADINYA PAJAK BERGANDA
INTERNATIONAL
I. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang
sama di beberapa negara, yang dapat terjadi karena:
1. Domisili rangkap
2. Kewarganegaraan rangkap
3. Bentrokan atas domisili dan asas
kewarganegaraan.
TERJADINYA PAJAK BERGANDA
INTERNATIONAL
II. Objek pajak yang sama dikenakan pajak yang
sama di beberapa negara.
III. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak di
negara tempat tinggal berdasarkan atas world wide
incom, sedangkan di negera domisili dikenakan
pajak berdasarkan asas sumber.
CARA PENGHINDARAAN PAJAK
BERGANDA INTERNATIONAL
Ada dua cara untuk menghindari pajak berganda
yaitu :
1. Cara Unilateral
2. Cara Bilateral atau Multilateral
PERJANJIAN DALAM PAJAK BERGANDA
INTERNATIONAL
Yang diatur dalam perjanjian-perjanjian dalam pajak
berganda International:
1. Orang-orang yang dapat menikmati keuntungan
dari perjanjian-perjanjian.
2. Pajak-pajak yang diatur dalam perjanjian.
3. Sengketa internasional.
4. Arti tempa kediaman fiskal.
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN
PERPAJAKAN INTERNATIONAL
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UUD 1945 , maka
dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum
perjanjian perpajakan adalah sama dengan UU
Nasional seperti UU tentang PPh. Kedudukan hukum
perjanjian perpajakan tidak lebih tinggi dari UU
Perpajakan Nasional.
TERIMA KASIH
TETAP SEMANGAT