Transcript p - Gapki kalbar
1
Mapping Isu Usaha Perkebunan Nasional
Perkebunan Nas Sbg usaha andalan Konflik lahan 1 8 Permasalahan Umum bisnis Intervensi asing Isu lingkungan 2 3 DELAPAN ISU USAHA PERKEBUNAN NASIONAL
7 Persaingan bisnis
Produksi hingga ekspor 4 Kebijakan dan regulasi
2
PEMETAAN MASALAH
LN EKS, LEGIS & YUDIKATIF _
Persepsi
?
?
P LN EKS, LEGIS & YUDIKATIF +
Komitmen
P+ P’USAHA ?
MASY P’USAHA MASY P =
Terwujudnya usaha industri kelapa sawit sebagai salah satu unggulan perkebunan nasional yang berkelanjutan berbasis ramah lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
3
UPAYA OPTIMALISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT SBG SALAH SATU UNGGULAN PERKEBUNAN NASIONAL
INTERNAL KEKUATAN KELEMAHAN EKS, LEGIS & YUDIKATIF PERSEPSI ?
P P’USAHA ?
?
MASY SUBJEK
- PEMERINTAH - ASOSIASI - PENGUSAHA - MASYARAKAT
OBJEK
- EKSEKUTIF - LEGISLATIF - YUDIKATIF - PENGUSAHA - MASYARAKAT
METODA REGULASI
SOSIALISASI SINERGITAS KOMUNIKASI SINKRONISASI KOORDINASI MEDIASI MUSYAWARAH KAMPANYE MEDIA
EKS, LEGIS & YUDIKATIF KOMITMEN P’USAHA P+ MASY EXTERNAL PELUANG KENDALA FEED BACK
4
KESIMPULAN
5
S A R A N
6
USAHA PERKEBUNAN SEBAGAI BISNIS ANDALAN
Memanfaatkan pertumbuhan penduduk sbg potensi pasar Mendukung energi alternatif a.l sbg Bioavtur mulai 2016 (Sekjen Kemenhub ) Memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial secara signifikan di Indonesia Penyelamat perekonomian Indonesia ketika krisis Sawit menopang PDB
Sejumlah
14,79% (Ditjen P’kebunan Kementan) Menyerap banyak tenaga kerja Berperan sebagai pionir dalam pembangunan wilayah pedalaman
USAHA PERKEBUNAN SEBAGAI BISNIS ANDALAN PROSPEK CERAH USAHA PERKEBUNAN NASIONAL
Letak geografi, kondisi & luas tanah Indonesia bepotensi sangat besar untuk berperan dalam usaha perkebunan nasional Kebutuhan produk kelapa sawit dalam negeri dapat terpenuhi dan berkelanjutan apabila ada komitmen kebijakan Nas Indonesia diprediksi akan terus mendominas i khususnya ekspor minyak kelapa sawit, shg akan memberikan peluang usaha perkebunan Nas Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan tarif bea keluar (BK) TMT 1 Okt’14 adalah 0 % CPO Komitmen Pemerintahan baru
Indonesia Scenario 2045
PERMASALAHAN UMUM BISNIS
AKSI KRIMINALITAS TERHADAP USAHA PERKEBUNAN SAWIT NASIONAL
Maraknya pencurian TBS (Tandan Buah Segar) Belum ada penanganan scr komprehensif & berlanjut thdp bisnis penampungan hasil perkebunan tanpa izin Belum tertangani dengan baik proses alih fungsi dan perambahan hutan Masih terdapat indikasi pembakaran lahan untuk membuka usaha perkebunan sawit nasional
PERMASALAHAN UMUM BISNIS
Tata ruang tentang lahan perkebunan sawit belum terdata dan terwadahi dalam Peraturan pelaksanaan UU No. 26/2007 ttg Penataan Ruang Infrastruktur masih buruk, khususnya di bagian timur Indonesia, mengakibatkan naiknya biaya transportasi
PERMASALAHAN LAHAN USAHA
Perpanjangan moratorium izin baru berpengaruh berkurangnya produksi (
Inpres Nomor 6 tahun 2013 Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut)
Keterbatasan kepemilikan lahan perkebunan (
Permentan No. 98/2013)
ISU LINGKUNGAN
KAMPANYE NEGATIF MELALUI ISU LINGKUNGAN
Usaha perkebunan sawit nasional merupakan penyebab deforestasi di Indonesia LSM Lingkungan tidak puas terhadap peraturan pemerintah dalam rangka mengurangi tingkat deforestasi Kampanye negatif untuk menurunkan produksi usaha perkebunan sawit nasional untuk menekan keberhasilan Indonesia menjadi eksportir utama di dunia Indonesia dianggap paling banyak melakukan deforestasi dan alih guna lahan gambut, walaupun faktanya Tiongkok dan Rusia adalah negara yang paling banyak melakukan deforestasi
KAMPANYE NEGATIF MELALUI ISU LINGKUNGAN
ISU LINGKUNGAN
WWF menuding usaha perkebunan sawit tdk dilakukan pd lahan-lahan yg terlantar atau terdegradasi, shg mengorbankan hutan alam atau lahan gambut Tata Ruang Kawasan hutan baik lindung maupun produksi masih tumpang tindih dg usaha perkebunan sawit Usaha perkebunan sawit nasional dituding menimbulkan kerusakan lingkungan , mengkonversi hutan, menimbulkan masalah sosial seperti emisi karbon dan mengganggu kelestarian orang utan
ISU LINGKUNGAN
PERUBAHAN IKLIM
Pengubahan hutan alami untuk usaha perkebunan sawit nasional menghasilkan emisi gas rumah kaca Konsep membuka usaha perkebunan sawit Nas utk melawan perubahan iklim blm mendapatkan pemahaman positif dari pemerhati lingkungan
PRODUKSI HINGGA EKSPOR
Salah satu pemicu penurunan ekspor Nas adalah merosotnya ekspor CPO ( Bisnis.com Okt 2014 ) Tekanan penurunan harga CPO disebabkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan di negara Uni Eropa, perlambatan pertumbuhan ekonomi di China dan India ( Iran Indnesia Radio 23 Okt 2014 )
PENURUNAN EKSPOR HASIL USAHA PERKEBUNAN SAWIT NASIONAL
Budaya kinerja dan disiplin pelaku bisnis kelapa sawit masih rendah , shg hsl produksi menurun Situasi ekonomi dan terbitnya beberapa kebijakan penggunaan minyak nabati di negara tujuan ekspor telah menggerus ekspor CPO dan turunannya asal Indonesia ( http://www.merdeka.com 2014 )
KEBIJAKAN DAN REGULASI
KEBIJAKAN USAHA PERKEBUNAN SAWIT NASIONAL BELUM JELAS
Instruksi Presiden No. 6/2013 dinilai bukan solusi komprehensif, karena lahan gambut yang tidak dibudidayakan justru menyumbang emisi lebih besar PP No 71/2014 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) mematikan investasi perkebunan kelapa sawit senilai Rp. 136 triliun di lahan gambut seluas 1,7 juta hektar
(GAPKI)
Berlakunya PP PPEG mengakibatkan devisa ekspor senilai Rp. 103,2 triliun akan menguap dan 340.000 pekerja langsung sektor perkebunan, selain pabrik dan kontraktor pemasok, bakal menganggur
(
Antara – Kam, 16 Okt 2014
)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 yang membatasi kepemilikan lahan perkebunan mempengaruhi produksi
KEBIJAKAN DAN REGULASI
REGULASI ASING MENGHAMBAT EKSPOR USAHA PERKEBUNAN NASIONAL INDONESIA
Produk usaha perkebunan sawit sering terganggu oleh tuntutan regulasi asing yang sifatnya berlebihan, al : Tiongkok mulai memberlakukan Standar Residu Pestisida. Regulasi baru ini mencakup 387 pestisida termasuk untuk produk minyak makan.
Adanya anggapan dari Uni Eropa & Amerika Serikat bahwa minyak sawit Indonesia dihasilkan dari proses yang merusak lingkungan Respon Parlemen Eropa untuk membatasi pembukaan lahan sawit besar-besaran di Indonesia karena adanya tuntutan masyarakat sipil Indonesia, masyarakat adat, masyarakat lokal dan perempuan Indonesia
PERSAINGAN BISNIS
Industri sawit dalam negeri baru menggunakan merek dagang pada thn 2015 ( Permendag No 80/M-DAG/PER/10/2014 ) Negara besar produsen minyak nabati lain (al. Kedelai, biji rapessed, bunga matahari dan lainnya) terutama Amerika mempunyai kepentingan utk melindungi petaninya.
PERSAINGAN BISNIS GLOBAL DAN DAYA SAING NASIONAL LEMAH
Brazil dan Afrika akan menjadi pesaing bagi industri Sawit Global.
Belum ada upaya melawan kampanye anti sawit yang dipesan oleh negara-negara pesaing minyak sawit (al. minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak bunga matahari, dsb.) yang umumnya menjadi andalan negara-negara Eropa & Amerika.
INTERVENSI ASING
PERSAINGAN BISNIS GLOBAL DAN DAYA SAING NASIONAL LEMAH
Manuver Amerika Serikat melalui blok perdagangan
Trans Pacific Partnership
(TPP) hancurkan usaha perkebunan sawit Indonesia.
Strategi yg terbaru adalah mengeluarkan Surat peringatan dari
Enviromental Protection Agency
(EVA) yg menyatakan bahwa emisi CPO Indonesia kurang dari 20% emisi minyak fosil.
Empat negara ASEAN bergabung ke dalam blok perdagangan TPP yang disponsori AS akan mempengaruhi usaha perkebunan sawit nasional.
Adanya paket DHL (Demokrasi, HAM, dan Lingkungan Hidup) menghancurkan kedaulatan dan ketahanan pertanian dan perkebunan Nasional .
Adanya kampanye negatif mewajibkan pencantuman label “
No Palm and Without Palm
” pada produk makanan di Eropa.
Langkah Amerika membendung pengaruh dan kekuatan Cina di kawasan Asia Pasifik.
KONFLIK LAHAN
Kepemilikan lahan usaha perkebunan nasional yang luas akan mengurangi lahan pangan untuk menyediakan kebutuhan pangan pokok Nas dan berkurangnya kepemilikan lahan masyarakat.
PERLUASAN LAHAN USAHA PERKEBUNAN MEMPERSEMPIT LAHAN PANGAN & SENGKETA LAHAN ANTARA PERUSAHAAN DAN PETANI
Sengketa lahan perkebunan seperti lingkaran setan karena Pemerintah terkesan lempar tanggungjawab dan adanya peraturan yang tumpang tindih.