D=TM-4- PP = Pancasila Sis Etika
Download
Report
Transcript D=TM-4- PP = Pancasila Sis Etika
PANCASILA SISTEM ETIKA
TM 4
D.H.Syahrial/PP
INDIKATOR
• Mampu melakukan kajian dengan proses kajian pemanfaatan literatur yang
dapat menghasilkan kajian tentang Pancasila sebagai etika kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
• Dengan metode kajian literatur diharapkan dapat mengkaji Pancasila
sebagai system etika dari berbagai perspektif.
• Menunjukkan hasil kajian literatur dengan kemampuan membandingkan,
mempersamakan dan membedakan pendapat mengenai Pancasila sebagai
system etika.
D.H.Syahrial/PP
Pengertian Etika
Etika adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau
moralitas.
Istilah ini mengacu kpd etiket pergaulan, etiket
jurnalistik, etiket kedokteran, dan lain-lain.
Etiket diartikan sebagai aturan kesusilaan/sopan
santun.
Secara etimologis (asal kata), etika berasal dari
bahasa Yunani, ethos, yang artinya watak kesusilaan
atau adat.
Identik dengan moral (Latin):, mos ,mores (jamak)
berarti adat atau cara hidup.
Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan
yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk
mengkaji sistem nilai yang ada.
Dalam bahasa Arab, etika adalah akhlak berarti
perangai, tingkah laku atau tabiat.
D.H.Syahrial/PP
Aliran-aliran Besar
Estetika
• Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk
berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban
• Etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik
buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari
perbuatan itu Terbagi Dua:
– Egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan
yang berakibat baik untuk pelakunya.
– Utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan
tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang.
D.H.Syahrial/PP
4
Etika Keutamaan
• Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan
• Diutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap
orang.
• Caranya meneladani perbuatan baik - para tokoh besar.
• Tokoh panutan beragam sehingga konsep keutamaan
menjadi sangat beragam pula.
• Etika ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial.
• Dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak
pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan
oleh tokoh itu sendiri.
D.H.Syahrial/PP
5
Etika Pancasila
1. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai.
2. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi
nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan,
maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dapat diterima
oleh siapapun dan kapanpun.
D.H.Syahrial/PP
6
Nilai, Moral dan Norma
Nilai adalah suatu yang berharga,
berguna, indah, memperkaya batin
dan menyadarkan manusia akan
harkat dan martabatnya.
1.
2.
3.
4.
Nilai material
Nilai Vital
Nilai kerohanian
Kebenaran, keindahan, moral dan religi.
Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yg
menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia.
Norma adalah kesadaran dan sikap luhur yg dikehendaki
oleh tata nilai utk dipatuhi.
D.H.Syahrial/PP
7
Nilai-nilai Pancasila
1.
Pancasila lahir sebagai produk kebudayaan
Indonesia dan bukan penarikan atau sublimasi dari
negara lain.
2.
Pancasila ada di Kitab Sotasoma “Mpu Tantular”
yang mengatur lima aturan kesusilaan: Dilarang 1.
Melakukan Kekerasan, 2. Mencuri, 3. Berjiwa
Dengki, 4. Berbohong dan 5. Mabuk akibat
minuman keras. (APA NILAI INI MASIH RELEVAN
DENGAN KONDISI SEKARANG?)
3.
Pancasila sbg dasar negara moderen dikemukakan
Ir. Soekarno di depan BPUPKI.
4.
Tokoh Panitia 9: Soekarno; Hatta; Maramis;
Abikoesno; AK Muzakir; Agus Salim; MA.
Soebardjo dan Wahid Hasim dan M Yamin
D.H.Syahrial/PP
8
Fungsi Pancasila
Jiwa Bangsa Indonesia
Kepribadian Bangsa Indonesia
Dasar Negara Replubik Indoensia
Sumber dari segala sumber hukum
Pandangan Hidup
Moral Pembangunan
Cita-cita dan Tujuan Pembangunan Bangsa
D.H.Syahrial/PP
9
IMPLEMENTASI SILA KE-1
Beriman, dan bertakwa yaitu secara sadar patuh melaksanakan perintah Tuhan.
Setiap umat harus mempelajari agama dan mengamalkannya
Walaupun berbeda agama, rakyat Indonesia harus dapat bekerjasama dalam
bidang sosial, perekonomian, dan keamanan lingkungan
Setiap pemeluk agama tidak boleh menghalangi ibadah agama lain
Mengembangkan toleransi agama sejak dini
Tidak menyebarkan agama kepada manusia yang sudah ber-Tuhan
•
1.
2.
3.
4.
5.
IMPLEMENTASI SILA KE-2
Sesama manusia tidak boleh saling melecehkan
Sesama manusia punya rasa memiliki (mau berkorban)
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
Tidak semena-mena terhadap orang lain
Mengakui adanya masyarakat majemuk; melakukan musyawarah dan kompromi;
mempertimbangkan moral; berbuat jujur; tidak curang
6. Gemar kegiatan kemanusiaan: donor darah, menyantuni anak yatim dll
7. Mentaati hukum dan tidak diskriminatif
D.H.Syahrial/PP
10
IMPLEMENTASI SILA KE-3
Menempatkan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan
golongan
Berkorban demi negara: bekerja keras, taat membayar pajak, tidak KKN
Cinta tanah air: meningkatkan prestasi di segala bidang
Bangga sebagai bangsa Indonesia: percaya diri sebagai Orang Indonesia
• IMPLEMENTASI SILA KE-4
1. Aktif dalam musyawarah, memberikan hak suara, dan mengawasi wakil
rakyat
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
3. Mengutamakan musyawarah dengan menggunakan akal sehat
4. Menerima hasil musyawarah apapun hasilnya dan melaksanakan
dengan tanggungjawab
5. Mempunyai itikad baik dalam melakukan sesuatu
D.H.Syahrial/PP
11
IMPLEMENTASI SILA KE-5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mengembangkan perbuatan luhur: saling membantu dan gotong royong
Berbuat adil: tidak pilih kasih
Menghormati orang lain: tidak menghalangi orang lain hidup lebih baik
Suka memberi pertolongan: tidak egois dan individualistis
Bekerja keras: tidak pasrah kepada takdir Tuhan
Menghargai karya orang lain: tidak membajak dan membeli produk
bajakan
7. Tidak merusak prasarana umum dan menjaga kebersihan ditempat
umum
D.H.Syahrial/PP
12
Nilai Dasar, Nilai Instrumental
dan Nilai Praktis
D.H.Syahrial/PP
13
TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan
TAP MPR RI No. III/MPR/2000
UU No. 12 Tahun 2011
UUD 1945
TAP MPR
UU
PERPU
PP
KEPRES
PERDA
UUD 1945
TAP MPR
UU/PERPU
PP
PERPRES
PERDA PROV
PERDA
KAB/KOTA
Hasil Kajian:
Dengan telah terbentuknya 3 (tiga) undang-undang yang mengatur 3 (tiga) substansi utama dalam TAP MPR RI No. III/MPR/2000, yaitu:
1.
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya diatur tentang Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan;
2.
UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur bahwa kewenangan menguji UU terhadap UUD dilakukan oleh MK; dan
3.
UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA yang menegaskan bahwa kewenangan
D.H.Syahrial/PP
14
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang dilakukan oleh MA;
maka Ketetapan ini tidak berlaku lagi.
PANCASILA ETIKA
NEGARA
D.H.Syahrial/PP
15
Konsep negara Pancasila
• “ Faham negara Persatuan” meliputi kehidupan:
–
–
–
–
–
Sifat Sosialistis - Religius
Semangat Kekeluargaan dan Kebersamaan
Semangat Persatuan
Musyawarah
Menghendaki Keadilan Sosial
• Ide Pokok Bangsa (sifat keseimbangan Pancasila), yaitu :
– Keseimbangan antara golongan agama (Islam) dan golongan
Nasionalis (Negara Theis Demokrasi)
– Keseimbangan antara sifat individu dan sifat social (aliran
monodualisme).
– Keseimbangan antara Ide – ide asli Indonesia (faham dialektis).
D.H.Syahrial/PP
Paham Negara Persatuan
Persatuan dan kesatuan serta saling ketergantungan satu sama lain
dalam masyarakat.
Bertekad dan berkehendak sama untuk kehidupan kebangsaan
yang bebas, merdeka dan bersatu.
Cinta tanah air dan bangsa serta kebersamaan.
Kedaulatan rakyat dengan sikap demokratis dan toleran.
Kesetiakawanan sosial, non diskriminatif.
Berkeadilan sosial dan kemakmuran masyarakat.
Menyadari bahwa bangsa Indonesia berada dalam tata
pergaulanan dunia dan universal.
Menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
D.H.Syahrial/PP
Landasan Konstitusional Negara Kesatuan
RI
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,
yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]
Negara Indonesia adalah
negara hukum
Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar
[Pasal 1 (3)***]
[Pasal 1 (2)***]
D.H.Syahrial/PP
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
[ Pasal 18 (1)**]
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18B (2)**]
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
(Pasal 25A**)
Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
[Pasal 37 (5)****]
D.H.Syahrial/PP
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 4
5. TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
Substansi:
Ketetapan ini mempertegas perlunya kesadaran dan komitmen yang kuat
untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional dalam menghadapi berbagai
masalah bangsa mencapai tujuan nasional.
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:
Perlu diwujudkan persatuan dan kesatuan nasional antara lain melalui pemerintahan yang mampu
mengelola kehidupan secara baik dan adil, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan
sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan dalam TAP MPR RI No. V/MPR/2000.
Hasil Kajian:
Berbagai amanat yang terdapat dalam ketetapan ini tetap diperlukan sebagai
pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan
untuk mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Nasional serta menjamin keutuhan NKRI
maka ketetapan ini tetap berlaku
(memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy)
D.H.Syahrial/PP
Etika Politik Pancasila
• Etika politik adalah legitimasi etis kekuasaan
• Legitimasi kekuasaan meliputi:
– legitimasi etis, sesuai prinsip-prinsip moral.
– Legitmimasi legalitas, yaitu keabsahan kekuasaan
• Moralitas kekuasaan : Sesuai nilai-nilai yang diyakini
kebenarannya oleh masyarakat.
• Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antar manusia
dan menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur.
• Nilai politik berpusat kepada kekuasaan serta pengaruh yang
terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik
D.H.Syahrial/PP
Etika Berpolitik Dalam Berbangsa dan
Bernegara
Etika politik adalah secara ikhlas dan jujur
melaksanakan hukum yang berlaku tanpa adanya
rasa takut kepada sanksi .
Etika Politik bersumber dari moralitas yang
bersumber dari hati nurani, rasa malu kepada
masyarakat, rasa takut kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa.
D.H.Syahrial/PP
Pancasila Etika Politik
D.H.Syahrial/PP
Macam-Macam Etika (Tap. MPR No. VI/2001)
Etika Sosial Budaya.
Etika Politik dan Pemerintah.
Etika Ekonomi dan Bisnis.
Etika Penegakan Hukum yg Berkeadilan.
Etika Keilmuan.
Etika Lingkungan
D.H.Syahrial/PP
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 4
8. TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang
Etika Kehidupan Berbangsa
Substansi:
Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan
berahklak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika
kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian,
keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai
luhur budaya bangsa.a
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:
Perlu ditegakkan Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi, etika sosial dan budaya, etika politik dan
pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakkan hukum yang berkeadilan dan
berkesetaraan, etika keilmuan, dan etika lingkungan untuk dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaannya, serta
menjiwai seluruh pembentukan undang-undang.
Hasil Kajian:
Ketetapan ini belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam perumusan berbagai kebijakan
maupun penyusunan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan
Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara maka Ketetapan ini tetap berlaku
(memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).
D.H.Syahrial/PP
Etika Politik
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisian dan efektif
2. Menumbuhkan suasan politik yang yang demokratis yang bercirikan
keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat,
menghargai perbedaa, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk
menerima pendapat yang lebih benar, serta
3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan
kewajiban dalam kehidupan berbangsa.
D.H.Syahrial/PP
Diskusikanlah Tema
Berikut Ini !
1. Pancasila sistem etika sebagai solusi
problem kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
2. Peranan Nilai-Nilai Pancasila sebagai etika
dalam memecahkan permasalahan moralitas
bangsa!
D.H.Syahrial/PP
TERIMA KASIH
D.H.Syahrial/PP
D.H.Syahrial/PP
28