Transcript Press Conference 11111
Press Conference
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
11 Januari 2011
Page 2 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Merebaknya kasus-kasus perpajakan (Gayus, Bahasyim, dll) Page 3
Latar Belakang - 1
8 Instruksi Menteri Keuangan Maret 2010
1. Melaksanakan penelitian harta kekayaan pejabat DJP 2. Melaksanakan pemeriksaan/investigasi pejabat DJP di Dit. Keberatan dan Banding yang terkait dengan pekerjaan GT 3. Melaksanakan kerjasama dengan PPATK untuk penyampaian transaksi keuangan pejabat DJP yang tidak wajar 4. Melaksanakan kerjasama dengan MA dan KY dalam perbaikan Peradilan Pajak 5. Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Pengawas Perpajakan untuk evaluasi dan kajian proses kebijakan dan administrasi pajak yang rawan korupsi 6. Melaksanakan kampanye secara massive whistle blower dan saluran pengaduan wajib pajak 7. Membuat ketentuan tentang penanganan dini terhadap pelanggaran pegawai DJP 8. Mempercepat implementasi penilaian kinerja individu Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Latar Belakang - 2
Pengarahan Presiden kepada pejabat DJP di Istana Merdeka 21 Juli 2010 Dalam bentuk 4 Direktif Presiden : 1. Menghentikan segala bentuk kejahatan dan penyimpangan 2. Meningkatkan kinerja dan capaian 3. Menteri Keuangan agar memberikan dukungan dan bantuan penuh serta memfasilitasi upaya peningkatan kinerja 4. Kepala UKP4 agar melakukan pemantauan terhadap 3 instruksi di atas Page 4 Langkah Kemenkeu: Mengindentifikasi dan menguraikan masalah-masalah Pencanangan Crash Program Perpajakan 6 Agustus 2010 Diskusi dan masukan dari KADIN, HIPMI, Asosiasi, JJC, Komwas Perpajakan, Lembaga-lembaga donor Pelaporan Crash Program Perpajakan ke UKP4 Menyusun strategi dan program solusi Bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Page 5 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Proses Bisnis DJP
Pendaftaran
Tata Nilai dan Budaya Kerja
Ekstensifikasi
Pelayanan Perpajakan
Pembayaran Pelaporan Pengolahan SPT dan Data Pelayanan, Penyuluhan dan Edukasi Pengawasan Kepatuhan
Pengawasan dan Penegakan Hukum
Pemeriksaan Penyidikan Keberatan Banding Penagihan
Kebijakan
Page
ANGGARAN SDM TIK
ORGANISASI & HUMAS
Permasalahan Utama
Tata Nilai dan Budaya Kerja
Belum terbentuknya tata nilai dan budaya kerja yang kuat
Ekstensifikasi
Banyak penduduk yang seharusnya ber-NPWP belum terdaftar
Pemeriksaan Keberatan Banding Pengawasan Kepatuhan
Governance Pemeriksaan Lemah Proses Keberatan Belum Memberikan Rasa Keadilan Kepada WP Pada proses Banding, DJP masih sering kalah di Pengadilan Pajak Rendahnya Tax Ratio Page 7
SDM
Pengelolaan (Manajemen) SDM Tidak Optimal
TIK
Kualitas Pengelolaan TIK (Maturity Level) Masih Rendah
Organisasi
Struktur Organisasi Belum Seluruhnya Menampung Dinamika Tupoksi DJP
7
Page 8
Crash Program Perpajakan
Crash Program Perpajakan 9 permasalahan utama 64 strategi 128 program solusi 73 program prioritas 2010
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Perkembangan Crash Program Perpajakan
(Per 31 Desember 2010) No 1 2 Target Waktu
Agustus 2010 September 2010
3
Oktober 2010
Jumlah Program
3 11 5
Selesai
3 11 5
Sisa Program
0 0 0
Capaian
100% 100% 100%
4 5
November 2010 Desember 2010 5 49 ** 17* 37 0 0 340% 100%
JUMLAH
73 73 0
*Program solusi yang jatuh tempo Desember 2010 diselesaikan di bulan November 2010 sebanyak 12 program ** Program solusi bulan Desember 2010 menjadi 37 program setelah 12 program diselesaikan di bulan November 2010
Page 9 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Paket Kebijakan Perpajakan Januari 2011 Page 10
Paket Kebijakan Perpajakan
Januari 2011
1. Pemisahan fungsi pembuatan kebijakan dari DJP ke BKF 2. PMK pelaksanaan Pasal 36A KUP yaitu penegakan sanksi bagi petugas pajak yang melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugasnya 3. MoU antara DJP dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 4. Kebijakan PPN untuk kesetaraan perlakuan film impor dan nasional (SE-03/PJ/2011 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasukan Film Impor) 5. PP Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Litbang, Fasilitas Pendidikan, Olah Raga, dan Infrastruktur Sosial 6. PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh Dalam Tahun Berjalan yang memberikan dasar hukum kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan fasilitas pembebasan PPh 7. Penyederhanaan prosedur pembebasan PPh 22 Impor atas impor barang 8. Perlakuan perpajakan untuk penyederhanaan birokrasi dalam penyaluran bantuan, hibah, sumbangan (pelimpahan wewenang kepada Dirjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Terima Kasih
Page 11
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Keuangan Republik Indonesia