Transcript 2.m-das-alb- sosekbud

KOMPONEN SOSEKBUD
dalam M-DAS
SDM
budaya
sosial
ekonomi
Etika/
moral
M-DAS-Sosekbud-ALB
1
Dimensi non-teknis DAS (1)
• Peradaban manusia di mulai dari Sungai Tigris dan
Eufrat di lembah Mesopotamia yang terkenal, hingga
menjadi rusak karena swaklinasi air laut
• Manusia merupakan mahluk sosial yang suka hidup
berkelompok di tepi perairan atau laut, hingga
memunculkan masyarakat pesisir dan masyarakat
pedalaman, dengan pola hidup yang berbeda sesuai
kebiasan dan ciri habitatnya masing-masing.
• M-DAS memputuhkan mperanserta sosial, ekonomi
dan budaya masyarakat yang tinggal di DAS untuk ikut
melestariakan fungsi sungaai bagi kehidupan
M-DAS-Sosekbud-ALB
2
Dimensi non-teknis DAS (2)
• Interaksi dan interdependensi masyarakat
dengan badan/sumber air telah cukup lama,
shg karakteristik khas yan menjadi budaya aiar
masyarakat lokal tersebut
• Sikap, persepsi, peruntukan dan pemanfaatan
sumber air , air dan daya air disesuaikan
dengan kebutuhan & kepentingan lokalnya,
dapat berbeda antar lokasi dan latarbelakang
budayanya, maupun sejarah adat istiadatnya
M-DAS-Sosekbud-ALB
3
MASALAH & TANTANGAN (1)
• Implementasi manajemen DAS tanpa partisipasi para
fihak, utamanya masyarakat lokal, sdering berakhir
dengan kegagalan dan menimbulkam masalaha
lanjutan
• Tantangan M-DAS adalah mengajak semua fifak terkait
(sytakeholder), terutama masyarakat lokal yang tinggal
dan bergantung pada DAS untuk secara bersama dan
bermitra mengindentifikasi dan mencari solusi masalah
& tantangan DAS secara bersama, terpadu, terintegrasi
dan berkelanjutan
• Masalah & tantangan DAS akan dapat diatasi, bila
kesediaan semua fihak terkait memahami, menyadari
dan bertindak bersama untuk menangani semua
masalah & solusinya secara adil/proposional dan
komitmen LH yang baik
M-DAS-Sosekbud-ALB
4
MASALAH & TANTANGAN (2)
• Potensi & ancaman kerusakan DAS hulu akan
berakibat pada DAS tengah, DAS hilir, dan muara
sungai. Asas ‘one plan. One river. Dan one
management’ harus dapat diuraikan dalam
program /kegiatan teknis berkelanjutan dengan
asas dsar tersebut.
• Masalah tekanan penduduk, rendahnya perwatan
LH, kebuthan dasar hayati/kemiskinan, dan
ketidakpedulian SDA Hayati, sikap eksploitatif
SDA dan lemahnya penegakan hukum telah
menjadikan masalah M-DAS kompleks dan rumit
M-DAS-Sosekbud-ALB
5
MASALAH & TANTANGAN (3)
• Kerentanan ketahanan ekosistem DAS atas
pembangunan ekonomi, terutama di DAS P.
Jawa telah menimbulkan akibat & dampak
rusaknya DAS hulu, rendahnya kualitas DAS
pesisir  dengan masalah utama erosisedimentasi dan merebaknya gulma air
• Pemerintanh bertanggung jawab untuk
mengawal manajemen DAS yang bersifat lintas
sektor/bidang , menjadi satuan pembangunan
bagi semua sektor  aplikasi sustainable
development di watershed area
M-DAS-Sosekbud-ALB
6
PARTISIPASI MASYARAKAT
• .Meluasnya lahan kritis karena rusaknya hutan dan
kawasan resapan air di hulu & hilir DAS telah nyata
terjadi, salah satu diakibatkan oleh tekanan penduduk
terhadap lingkungan DAS
• PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT & MUTU
LINGKUNGAN TERLANJUTKAN, MRPK TUJUAN DALAM
M-das, HINGGA LINGKUNGAN DAS HARUS
DILESTARIKAN FUNGSINYA, DAN das DIPAKAI SEBAGAI
SATUAN DASAR PEMBANGUNAN REGIONAL
DIBUTUHKAN PARTISIPASI DAN KONTRIBUSI
BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
DAS , secara proposional sesuai hak & kewajiban yang
diatur dalam Peraturan Perundang-undangan
M-DAS-Sosekbud-ALB
7
FIHAK TERKAIT DAS
• Manajemen DAS cukup rumit, karena fihak terkait
cukup komplex diantaranya instansi/lembaga
pemerintah, Kementrian PU/Kehutanan, Dalam Negeri,
LH, Pertanian dll, masayarakt DAS, Swasta/industri di
DAS, Pemda lokal, dll  diperlukan badan otorita yang
mengkoordinasi tugas implementasi ‘one plan, one
management ‘ one river’
• Bentuk partisipasi para fihak, kemitraan, koordinasi
kelembagaan, harus dapat diremuskan dalam
Pedomam M-DAS, bersifat lintas sektor
• Resources Depletion (quantity and quality) harus
dicegah  perlu ada pemahaman sumberdaya milik
umum/rakyat (The commons resources)  tidak boleh
diprivatisasi, dikelola secara komunal (untuk, dari dan
oleh masyarakat)
M-DAS-Sosekbud-ALB
8
Bentuk Partisipasi Masyarakat
• Konsultasi publik & membangun peranserta
masyarakat lokal perlu dirumuskan prosedur
teknisnya :
~ tahap pengambilan keputusan berdasatr atas
kesepakatan bersama, dan taat asas pada perancangan
& perencanaan kegiatan yang baik
~ Fungsi kontrol masyarkat dapat langsung bila dilibatkan
proposional dalam pelaksanaan & pemantauan
kegiatan
~ Evaluasi periodik perlu, berdasar hasil pemantauan atas
praktek pelaksanaan  masalah muncul segera
diselesaikan dengan solusi terbaik untuk semuanya 
masyarakat lokal/setempat dapat memetik manfaat
atas kwegiatan tersebut, untuk mengajak ikut
memelihara keberlangsungannya
M-DAS-Sosekbud-ALB
9
Opini & Persepsi Masyarakat
• Berbagai komponen masyarakat lokal diajak
aktif/proaktif untuk M-DAS
• Komunikasi efektif dan musyawarah terus
dipelihara dan ditingkatkan dalam berbagai level,
waktu dan efektivitas
• Keterbukaan & kemudahan mendapat informasi
atau data atas kegiatan dalam DAS harus
dilakukan terus menerus & transparan  bentuk
akuntabilitas publik
• Mengembangkan opini dan persepsi masyarakat
atas kemajuan kegiatan  responsibilitas atas
issue sosial-budaya harus diantisipasi 
ketidakpastian harus di minimalkan
M-DAS-Sosekbud-ALB
10
Partisipasi & Kemitraan
• Partisipasi masyarakat harus nyata, tidak
keterlibatan semu yang cenderung bersifat
manipulatif  kontrol sosial atas kegiatan DAS
• Kemitraan (pathnership) dilakukan atas dasar
kesetaraan/ equal, dalam berbagai bentuk sesuai
level strata masyarakat yang ada, dan tidak harus
sama sebangun.  ada power sharing
• Tingkatan partisipasi dalam kemitraan a.l.
manipulasi, terapi, informasi, konsultasi,
saran/ide, delegasi wewenang, kemitraan, dan
kontrol sosial
M-DAS-Sosekbud-ALB
11
IDENTIFIKASI MASALAH SOSEKBUD
• Identifikasi potensi masalah sosekbud denganm
pendekatan ekoaiatem pada wilayah DAS membut8hkan
kecermatan, karena masalah kait mengkait dengan
sebabakibat berasal dari multidimensi. Oleh karena itu,
penapisan masalah ekosistem alami & buatan harus
lengkap, guna merumuskan pokok masalah yang ada
• Masalah sosekbud sulit dipredeksi, dan sistem relasi sosila
berkaitan dengan persepsi penguasaan sumber alam, serta
kelembagaan formal & non-formal, adat istiadat /moralitas
dan hukum adat yang berlaku di wilayah DAS ybs.
• Pendekatan kemitraan antar fihak terkait (stakeholder)
penting didahulukan secara informal yang diikuti
formalitas/legal, serta melibatkan Perguruan Tinggi
setempat dan LSM-LH
• Model participatory watershed management dealam
bentuk kemitraan dianggap paling baik, dengan pendekatan
ekosistem sosial dan komunikasi efektif
M-DAS-Sosekbud-ALB
12
Dimensi ‘stakeholder’ dari M-DAS
• M-DAS memiliki sejumlah fihak terkait yang perlu
koordinasi yi. Pemerintah/Pemda, Badan otorita
DAS, Perguruan Tinggi/FST, LSM-LH, Aktivis LH/
Pakar LH-Ekologi, Kemitraan dengan lembaga
donor LN, partisipasi masyarakat DAS dalam
berbagai bentuk, jenis, waktu, dan ruang sesuai
lingkup tugasnya
• Para ‘stakeholder DAS’ mempunyai kewajiban
moral untuk membangun M-DAS yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan
• Komitmen & konsistensi ‘stakeholder’ dapat
diwujudkan berbagai bentuk, al, CSR-LH dan TJSL
bagi Perusahaan ybs,
M-DAS-Sosekbud-ALB
13
SIMPULAN M-DAS SOSEKBUD
• Pendekatan M-DAS multi dimensi, lintas sektor
dan interdisiplinair
• Model M-DAS berbasis pada sifat-ciri DAS ybs,
dengan pendekatan holistik ekosistem
• Partisipasi & kemitraan sangat penting, dalam
pendekatan M-DAS dan suitabilitasnya
• Sumberdaya air dalam DAS bernilai strategis dan
berdampak penting bagi kehidupan mastarakat,
sumberdaya jayati dan ekosistemnya
• Kompetensi ahli yang fokus DAS dubutuhkan,
selain komitmen Pemerintah dalam kewenangan
dan alokasi anggaran yang lengkap dan wajar
M-DAS-Sosekbud-ALB
14