Paparan_RPJMD_Majalengka - Bappeda Jabar

Download Report

Transcript Paparan_RPJMD_Majalengka - Bappeda Jabar

SINERGITAS PERENCANAAN PROVINSI dengan KABUPATEN dan KOTA

Disampaikan oleh : Ir. H. Husain Achmad, MM

Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

SISTEMATIKA

Dasar Hukum Perencanaan Pembangunan Pokok-Pokok Rencana Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 Sinergi dengan Kabupaten dan Kota

1. DASAR HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DASAR HUKUM TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN

1) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5) Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 6) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat 7) Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat

DASAR HUKUM SUBSTANSI PERENCANAAN

1) Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 3) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4) Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 5) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6) Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 7) Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029

PENDAHULUAN

PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2012)

Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk 44,3 Juta

Kabupaten/Kota Luas Kecamatan Kelurahan Desa

Penduduk 2012

Indonesia Jabar Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 :

BKPP Wilayah I Bogor BKPP Wilayah II Purwakarta BKPP Wilayah III Cirebon BKPP Wilayah IV Garut

Jabar

: 27 : 3.709.528,44 : 626 : 646 : 5.316

Ha : 244.215.984 Jiwa : 44.548.431 Jiwa : 9,89 % 12.761.297 9.814.207 6.354.983 15.617.944

44.548.431

PDRB (2012) PDRB per kapita : Rp. 21.250 Juta (adhb) Inflasi (2012) : Rp. 364,41 Trilyun; : 3,86 % LPE (2012) IPM (2012) : 6,21 % : 73,19* RLS (2012) : 8,15 th AMH (2012) APK SD : 96,97 % AKI (2011) : 217 per 100.000 Kel Hidup AKB (2012) : 30 per 1.000 Kel Hidup : 119,31 % (2012/2013) APK SMP APK SMA APK PT : 94,55 % (2012/2013) : 67,78 % (2012/2013) : 15,19 % (2012/2013)



Daya saing Jabar kuat, menempati peringkat 6

Papua (33) Sulbar (31) Kalbar (30) Pabar (29) Jakarta (1)

7,0 6,0

Bali (3) Kepri (4)

5,0

Kaltim (5) Jabar (6)

4,0

Malut (28) Jatim (7)

3,0

Maluku (27) Banten (8)

2,0

Kalteng (26)

1,0

Sumbar (9) Sultra (25) Jateng (10) Sulteng (24) Sumsel (23) Gorontalo (22) NTB (21) Lampung (20) Jambi (19) Sulut (11) Babel (12) Riau (13) Kalsel (15) Bengkulu (17) Sulsel (14) Sumut (16) Keterangan :  : Nilai ukuran pembangunan Kode 1 s.d. 33 di belakang nama wilayah menunjukkan peringkat

ANALISIS POSISI RELATIF KAB/KOTA (BERDASARKAN IPM) TAHUN 2011 (DATA 2010)

Kluster 1 BKPP I Bogor Tidak ada prioritas IP (RLS)

Kota Banjar Kab. Ciamis

IP (AMH), IK IP (RLS), IDB Kluster 2 Kluster 3 Diolah oleh : BAPPEDA Provinsi Jawa Barat BKPP II Purwakarta

Komponen 2 (RLS, IDB)

BKPP III Cirebon BKPP IV Priangan Timur BKPP IV Bandung Raya

Kab. Majalengka

MELANJUTKAN MELANJUTKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH SELESAI UNTUK SELANJUTNYA DIMANFAATKAN DAN DIREPLIKASI KE BERBAGAI DAERAH; MENUNTASKAN MENUNTASKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK DAN SUDAH DIMULAI DILAKSANAKAN NAMUN BELUM SELESAI UNTUK SEGERA DAPAT DIMANFAATKAN; MEMBERI DUKUNGAN MEMBERI DUKUNGAN, PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN LANGSUNG OLEH KOMUNITAS BERBASIS MASYARAKAT, AKADEMISI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET SERTA DUNIA USAHA; REPOSISI REPOSISI DENGAN MENERAPKAN STRATEGI BARU UNTUK PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SUDAH BAIK NAMUN BELUM BISA DILAKSANAKAN PEMBANGUNANNYA KARENA MENGALAMI HAMBATAN; REORIENTASI MELAKUKAN REORIENTASI DENGAN MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM BARU BERSIFAT TEROBOSAN, SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN YANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN BERSAMA BUPATI DAN WALIKOTA DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PUSAT.

Berdasarkan 5 hal di atas maka VISI PEMBANGUNAN JABAR 2013-2018 adalah:

JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

Pokok-Pokok Rencana Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013 - 2018

VISI

PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018 :

“JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” MAJU

berarti

1. Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri 2. Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian 3. Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien.

4. Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal. 5. Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial

SEJAHTERA

berarti :

1. Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat, wilayah maupun pelaku usaha. 2. Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat 3. Merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahiriah/materil dengan kesejahteraan bathiniah/jiwa.

4. Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya serta membangun kepercayaan diri kolektif.

UNTUK SEMUA

berarti

1. Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat 2. Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat 3. Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia 4.

Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018

Visi: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

21

MISI 1 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing

Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi .

MISI 2 : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan

Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

MISI 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik

Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (

Good Governance

) dan pemerintahan yang bersih (

Clean Government

) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.

MISI 4 : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan

Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

MISI 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

DELAPAN JANJI KAMPANYE GUBERNUR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT.

BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU REVITALISASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER

POSYANDU

MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU DAN MENCETAK 100.000 WIRAUSAHAWAN BARU JAWA BARAT ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN

PERDESAAN

REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI

KABUPATEN/ KOTA

PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA

TAHUN 2013-2018

Common Goals

RPJMD TAHUN 2013-2018

KEGIATAN PRIORITAS TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT

CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan

Jabar bebas putus jenjang sekolah Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas Pendidikan berkebutuhan khusus Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik 1.

CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 1.

CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku

Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan Infrastruktur jalan dan perhubungan Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat

CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian

Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani Jawa Barat bebas rawan pangan Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan

CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian

Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi Pengembangan skema pembiayaan alternative Pengembangan industry manufaktur Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif

CG 6 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan

1. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% 2. Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional 3. Penanganan bencana longsor dan banjir

CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan

1. Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan 2. Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat 3. Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat 4. Pengembangan Destinasi wisata

CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan

1. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana 2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 3. Peningkatan pengelolaan kependudukan

CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan

1. Pengurangan Kemiskinan 2. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 3. Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat

CG 10 Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK

1. Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur 2. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public 3. Penataan system hukum dan penegakan hukum 4. Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak 5. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan 6. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan

24

ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT FUNGSI WAKTU (

TIMELINE

) TAHUN 2013-2018

(Permendagri No. 54 Tahun 2010)

MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing

1) 2) 3)

Sasaran MISI

Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata; Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata; Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK;

Tahun

Baseline

2017 Indikator : 1.

Indeks Pembangunan Manusia Angka Melek Huruf Angka Rata-rata Lama Sekolah APK Sekolah Menengah APK Pendidikan Tinggi AHH (Angka Harapan Hidup) Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas 2018

ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT FUNGSI WAKTU (

TIMELINE

) TAHUN 2013-2018

(Permendagri No. 54 Tahun 2010)

MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan Sasaran MISI

Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur; Meningkatnya daya saing usaha pertanian; Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi; Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan; Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.

Tahun

Baseline

2018 2017 Indikator : 1. Nilai Tukar Petani (NTP) 2. Skor Pola Pangan Harapan 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 4. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha 5. Daya Beli Masyarakat 6. PDRB Per Kapita 7. Laju Pertumbuhan Ekspor 8. Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 9. Nilai Investasi/PMTB adhb 10. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) 11. Nilai Investasi/PMTB adhb 12. Inflasi 13. Laju Pertumbuhan Ekonomi 14. Indeks Gini

ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT FUNGSI WAKTU (

TIMELINE

) TAHUN 2013-2018

(Permendagri No. 54 Tahun 2010)

MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik

Sasaran Misi

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan; Meningkatnya kualitas pemanfaatan IPTEK untuk efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan; Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kehidupan aparatur; Meningkatnya stabilitas trantibum, kesadaran politik dan hukum.

Tahun

Baseline

2018 2017 Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah 2. Jumlah Penerbitan Perijinan 3. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan 4. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum 5. Indeks Demokrasi 6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 7. Indeks Persepsi Korupsi 8. Pendapatan Asli Daerah 9. Indeks Kebahagiaan 10. Indeks Daya Saing Provinsi

ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT FUNGSI WAKTU (

TIMELINE

) TAHUN 2013-2018

(Permendagri No. 54 Tahun 2010)

MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan

Sasaran Misi

Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana; Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat; Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Tahun

Baseline

2018 2017 Indikator : 1. Jumlah Penduduk 2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah 3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 4. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang 5. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang) 6. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi 7. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 8. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 9. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan 10. Cakupan Pelayanan Air Minum 11. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik

ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN JAWA BARAT FUNGSI WAKTU (

TIMELINE

) TAHUN 2013-2018

(Permendagri No. 54 Tahun 2010)

MISI KELIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

Sasaran Misi

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan serta penanganan komunitas tertentu; Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni, budaya dan pariwisata; Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama; Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial

Tahun

Baseline

2017 2018 Indikator : 1. Angka Kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 3. Jumlah PMKS yang ditangani 4. Jumlah Pekerja Anak 5. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 6. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional 7. Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional 8. Indeks Pemberdayaan Gender

STRATEGI PEMBANGUNAN JAWA BARAT TAHUN 2013-2018

DUNIA USAHA Pemerintahan Desa/Kelurahan AKADEMISI KOMUNITAS Reses DPRD Provinsi

rkpd jabar online

2101 SETWAN UMUM OPD/Biro PROVINSI PEMERINTAH Kab/Kota SATU PERENCANAAN JABAR : www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id

OPD/BIRO PROVINSI & PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA RESES DPRD PROVINSI/DESA/AKADEMISI/DUNIA USAHA/KOMUNITAS FORM ISIAN 140 10

KEK Industri (Bekasi) Pusat Perikanan Budidaya (Purwakarta,Subang) Pusat Agribisnis (Pantura)

PKN BODEBEK KARPUR

Pusat Pengembangan Wisata (Bogor,dan Puncak)

PKNp Pelabuhan Ratu PKN Cekungan Bandung

Pusat Benih Ikan Air Tawar (Sukabumi) Pusat Beras Pandan Wangi (Cianjur) Pusat Industri kreatif (Bandung)

PUSAT EKONOMI DAN INOVASI JAWA BARAT

Pusat Batik dan Rotan (Cirebon) Pengembangan Taman Hutan Raya (Ciremai)

PKN Cirebon

Pusat Unggas (Ciamis)

PKNp Pangandaran

Pusat Industri Kreatif (Tasikmalaya)

PETA INDUSTRI UNGGULAN KAB./KOTA DI JAWA BARAT Kab.Bekasi : 1.Pakaian jadi 2.Boneka

3.Komponen

Kota Depok : 1.

Pakaian jadi.

2. Ind. Telematika 3. Mak. Olahan Kota Bekasi : 1. Pakaian jadi.

. Keraj.Kayu

3. Perhiasan Kab.Bogor : 1. Tekstil & Produk Tekstil 2. Ind. Tas 3. Alas Kaki 4. Mak. Olahan Kab.Sukabumi : 1. Batu Aji.

2. Keraj. Kayu.

3. Komponen & MEsin 4. Bola Sepak 5. Mak. Olahan Kota Bogor : 1. Pakaian jadi.

2. Bordir 3.Ind. Tas 4. Keramik 5. Mak. Olahan Kota Sukabumi : 1. Keraj. Kayu. 2. Mak. Olahan Kab. Cianjur : 1. Furniture kayu 2. Kerajinan logam 3. Komponen Logam 4. Sutera.

5. Mak. Olahan Kota Bandung : 1. Tekstil & Produk Tekstil 2. Alas kaki.

3. Elektronika 4. Rajut 5. Ind. Telematika 6. Komponen 7. Mak. Olahan Kab.Bandung : 1.

Tekstil & Produk Tekstil 2. Alaskaki 3. Komponen.

4. Boneka 5. Mak. Olahan Kota Cimahi : 1. Pakaian jadi 2. Ind. Telematika.

3. Mak. Olahan Kab.Karawang : 1 .Mesin & Komponen 2. Pakaian jadi.

3. Mak. Olahan Kab.Purwakarta: 1.

Keramik 2. Mak. Olahan Kab.Subang : 1. Keraj.Kayu

2. Komponen Kab.Cirebon : 1. Furniture Rotan 2. Batik 3. Batu Alam 4. Mak. Olahan Kab.Indramayu: 1.Batik 2.Kerajinan Rotan 3. Mak. Olahan Kota Cirebon : 1. Furniture Rotan 2. Kaca Patri 3. Kerajinan Rotan Kab.Majalengka : 1. Bola Sepak 2. Bata,Genteng 3. Kerajinan Rotan 4. Batu Alam Kab. Garut : 1. Kulit & Produk Kulit 2. Batik.

3. Sutera.

4. Minyak Atsiri 5. Mak. Olahan Kota Banjar : 1. Meubel Akar Kayu Kab.Sumedang : 1. Kerajinan Kayu 2. Furniture Kayu 3. Mak. Olahan Kab.Kuningan : 1. Kerjajinan Rotan 2. Minyak Atsiri.

3. Mak. Olahan Kab.Ciamis : 1. Ijuk.

2. Furniture Kayu Kelapa 3. Mak. Olahan 4. Batik Kab.Tasikmalaya : 1. Bordir.

2. Keraj.Pandan & Mendong 3. Kelom Geulis.

4. Mak. Olahan Kota Tasikmalaya : 1. Bordir.

2.Keraj.Pandan& Mendong 3. Kelom geulis 4. Batik 5. Mak. Olahan

PENGEMBANGAN METROPOLITAN DI JAWA BARAT

YAITU

METROPOLITAN

1. Pengembangan metropolitan sebagai penghela percepatan pembangunan Jawa Barat.

2. Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia di Jawa Barat bertumpu pada pengembangan 3 Metropolitan : Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya Jakarta

3 6 2 Sentul Metro Bodebekkarpur Sk.makmur

5 Cariu 1

RENCANA PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT CILAMAYA

Aerocity Kertajati

PELABUHAN LAUT CIREBON

Metro Cirebon Raya 7 PKNp Pelabuhan Ratu 4 Metro Bandung Raya

PELABUHAN LAUT PALABUHAN RATU Prov. Jawa Tengah 4 5 6 7

1 2 3

JALAN TOL

Cikampek-Palimanan (116 km) Bogor Ring Road (11 km) Cikarang-Tj.Priok (34,5 km) Ciawi-Sukabumi (54 km) Cimanggis-Cibitung (25,4 km) Depok-Antasari (21,7 km) Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60,1 km) Surade Tegalbuleud

Cidaun

Jalan Tol Eksisting Rencana Jalan Tol

Rancabuaya PKNp Pangan daran

Kelapagenep Jalan SNR Rencana Jalan Alternatif Puncak

Sinergi dengan Kabupaten dan Kota

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN

Menurut UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota PUSAT Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional Provinsi Berwenang mengatur dan mengurus urusan –urusan Pemerintahan dengan Eksternalitas regional (lintas Kabupaten/Kota) dalam wilayah provinsi Kab/Kota Berwenang mengatur dan mengurus urusan –urusan Pemerintahan dengan Eksternalitas lokal (dalam satu Kabupaten/Kota)

Sumber Kementrian Dalam Negeri

RESPON RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 TERHADAP PROGRAM NASIONAL RPJMN 2010 – 2014

1. Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Prioritas 2, Pendidikan 3. Prioritas 3, Kesehatan 4. Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; 5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan; 6. Prioritas 6, Infrastruktur; 7. Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8. Prioritas 8, Energi; 9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 11.Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian; 14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat;

RPJMD JAWA BARAT 2013-2018 1.

10.

CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (P2) CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(P3) CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( P6, P8) CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian(P5,P13) CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (P7, P 13) CG 6 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan(P9) CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan(P11) CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (P14) CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan(P10 ,P12, P14) CG 10 Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK(P1,P11) 1.

INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010 (4 P) 1.

Pro Growth : CG 3, CG 4, CG 5 Pro Job : CG 4, CG 5, CG 7, CG 10 Pro Poor : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 9 Pro Environment : CG 6

RPJMN 2010-2014 TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

(CG 1, CG 2, CG 9)

Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

(CG 1)

Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (CG8) Menurunkan Angka Kematian Anak (CG

Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2) Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) (CG 2) Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup

(CG 6)

Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan (CG 10)

25 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Renstra KL Pedoman Renja - KL Pedoman RKA-KL RPJP Nasional Pedoman Pedoman RPJM Nasional Dijabarkan Diacu RKP Pedoman RAPBN DIACU RPJP Daerah DIPERHATIKAN Pedoman Pedoman RPJM Daerah RKP Daerah Dijabarkan Diacu Renstra SKPD Pedoman Renja SKPD DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANG Pedoman Pedoman RAPBD RKA SKPD UU SPPN

Catatan: Diacu : hal-hal yang dianggap mendasar harus identik Dipedomani : hal-hal yang memberikan arah dan koridor

UU KN Rincian APBN APBN APBD Rincian APBD

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

RPJP Daerah Berpedoman Masukan Rancangan Renstra SKPD Rancangan Awal RPJMD oleh Bappeda Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Musrenbang RPJMD Keterangan : Gubernur, Walikota/Bupati menyebarluaskan Perda tentang RPJMD Perumusan Rancangan Akhir RPJMD hasil Musrenbang RPJMD RPJMD Kab/Kota ditetapkan menjadi perda setelah berkonsultasi dengan Bappeda Provinsi Memperhatikan RPJM Nas/RPJM Prov (untuk Kabupaten/Kota), kondisi lingkungan strategis di daerah hasil evaluasi terhadap pelaksaaan RPJMD periode sebelumnya

TEMATIK KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2013 - 2018

Pengembangan industri manufaktur, Pengembangan industri keramik dan gerabah Pengembangan industri perberasan dan makanan , budidaya ikan air tawar dan air payau, serta ternak sapi perah Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah) Pengembangan metropolitan BODEBEK KARPUR 1.

Pengembangan agribisnis mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija Pengembangan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan Pelestarian Keraton, wisata sejarah, wisata pilgrimage (ziarah) dan ekowisata Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya 1. Pengembangan sentra ternak sapi potong.

2. Pusat budidaya ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global 3. Pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan pengembangan varietas unggul.

4. Pengembangan agrowisata koridor Bogor, Puncak, Cianjur serta wisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Palabuhanratu 5. Pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth center) Palabuhanratu dan metropolitan BODEBEK KARPUR 1. Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor 2. Pengembangan klaster unggas, dan budidaya ikan air tawar, serta ternak sapi perah, domba Garut dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak.

3. Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias 4. Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif 5. Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya.

ISU STRATEGIS/USULAN KEWILAYAHAN BKPP PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH III CIREBON BIDANG EKONOMI

1. Kawasan Industri dengan Pelayanan Terintegrasi (Perumahan, Pendidikan, Kesehatan dan Transportasi) untuk Solusi Kesejahteraan 2. Peningkatan Daya Beli 3. Rawan Pangan dan Pemanfaatan Lahan yang Kurang Produktif 4. Komoditi Unggulan 5. Pelabuhan Perikan 6. Bantuan Proses Ijin Usaha serta Modal Usaha bagi KUMKM melalui KCR 7. Investasi Lebih Kondusif 8. Pengendalian Lahan Sawah Berkelanjutan 9. Lumbung Padi Nasional dan Surplus 10 Jt Ton Beras Tahun 2014 10. Moderenisasi ALSINTAN Mandiri 11. Penetapan Kawasan Destinasi Wisata Dunia dan Pencetakan Pemandu Wisata 12. Regenerasi dan Pencitraan Petani

BIDANG FISIK

Perbaikan Jalan Kabupaten/Kota bersama Dunia Usaha; Jalan Menuju Sentra Pertanian, Wisata 2.

dan Industri Manufaktur.

Jalan Tol CISUMDAWU dan Tol CIKAPALI BIJB dan Aerocity Kertajati 5.

Transportasi Massal Perkotaan dan Reaktivasi Kereta Api Bendungan Kuningan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan; Permukiman Vertikal 7.

10.

11.

Persampahan, RUTILAHU dan Air Bersih Pengendalian, Penertiban dan Penataan Tata Ruang Metropolitan Cirebon Raya Pengembangan Kawasan Industri Hijau Elektrifikasi Rumah Tangga Valuasi dan Pengelelolaan Sumber Daya Alam 12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pengurangan Lahan Kritis pada Kawasan Lindung dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Jasa Lingkungan Pemanfaat Air Cimanuk Pengendalian Banjir Cileuncang pada Pusat-Pusat Kota Pencegahan dan Pengendalian Dampak Limbah Industri GRLK Pesisir Pantai Utara Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya

BIDANG PEMERINTAHAN

1. Tata Kelola Pengembangan METROPOLITAN CIREBON RAYA 2. Manajemen Desa Pesisir Pantai Utara 3. Pengendalian Keamanan dan TANTRIBUM 4. Proporsi Bagi Hasil Pajak Ekspor 5. Tugu Perbatasan Jawa Barat pada Jalan Tol dan Jalan Nasional.

BIDANG SOSIAL BUDAYA : 1.

Pelayanan Akses Pendidikan Gratis SD/MI SLTA/MA, RKB Negeri/Swasta, Asrama/Kobong, Kesejahteraan Guru, 2.

Pendidikan Misi Khusus (SMP dan SMK IPM), Transportasi Anak Sekolah serta Pendidikan Inklusif Beasiswa dan Bantuan Tugas Akhir untuk Mahasiswa dan Kerjasama Riset 3.

Pelayanan Kesehatan antara Kota dan Kabupaten, Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di RS Kab/Kota dan Gedung UGD di Kecamatan Penanganan Pengangguran serta Lapangan Kerja Pemugaran Keraton, Pengelolaan Cagar Budaya dan Pelestarian Budaya Lokal Penanganan terpadu untuk Balita dan Lansia Penanganan Kemiskinan dan PMKS 10.

11.

12.

13.

Pembangunan Stadion Olahraga Sarana untuk Gelar Karya dan Ekspresi Pemuda di Kab/Kota Penanganan Dampak Sosial Pembambungan Waduk Jatigede Rendahnya RLS dan Daya Beli Perlindungan Tenaga Kerja dan Bantuan Hukum di Luar Negeri Kesejahteraan Guru dan Tenaga Medis antar Provinsi 14.

15.

16.

17.

Perluasan Penyelenggaraan Pendidikan SMK dan Politeknik Orientasi Industri dan Aerocity.

Penanganan Masyarakat Ex- Tenaga Kerja Industri Pencegahan Penyakit Menular (Kusta, TBC, Hepatitis C dan HIV-AIDS) Kelestarian Komunikasi Kultural antar Permukiman sepanjang Jalan TOL

PETA LOKASI MP3EI DI JAWA BARAT

Berdasarkan Kategori Institusi Pelaksana Proyek

Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kp. Melayu 21,04 km

Rp. 7.200 Milyar

Pembangunan Blok PLTGU Muara Tawar

Rp. 9.600 Milyar

Pembangunan CITARUM WATER MANAGEMENT PROGRAM

Rp. 10.220 Milyar Penyediaan SPAM Jakarta, Bekasi dan Karawang (Kanal Tarum Barat 5.000 l/s – BOT Rp. 5.200 Milyar

Pembangunan Blok PLTU Indramayu

Rp. 38.870 Milyar Penyediaan SPAM Kota Bekasi Rp. 522 Milyar

Pembangunan 4 Pabrik Baru (3 di Kab. Karawang; 1 di Kab. Bekasi) untuk Industri Transportasi Darat

Rp. 6.312 Milyar

Pembangunan PLTG Sunyaragi 600 MW(Kota Cirebon)

Rp. 3.000 Milyar

Pembanguna n Jalan Tol Depok Antasari 21,55 km

Rp. 4.800 Milyar

Pembanguna n Jalan Tol Ciawi – Sukabumi

Rp. 7.800 Miliyar

Pembangunan Elektrifikasi CITAYAM-NAMBO 20 km track

Rp. 304 Milyar

Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung 25,39 km;

Rp. 4.400 Milyar

Percepatan pengembangan hidro skala besar (4x260 MW), Upper Cisokan di Jawa Barat (Kab. Bandung Barat dan

Kab. Cianjur) Rp. 7.200 Miliyar

Pembangunan rel Manggarai-Bekasi double double track, Bekasi Cikarang Eletrifikasi ;

Rp. 8.300 Milyar

Pembangunan transmisi di Jawa Barat sampai dengan 2015; terdapat 2337 KMS (di Jabar 1991 Kms)

Rp. 5.242 Milyar

Pembangunan Jalan Tol Trans Java (Segmen/Ruas Cikopo – Palimanan)

Rp. 12.500 Milyar

Pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), 60,10 km.

Rp. 10.158 Milyar

Pembangunan BANDARA KERTAJATI

(Kabupaten Majalengka) Rp. 8.229 Milyar

Penyediaan SPAM REGIONAL JATIGEDE (6.000 l/s)-

BOT

Rp. 3.800 Milyar Pembangunan PLTU Palabuhan Ratu 1050 MW (3 x 350 MW) Rp. 13.650 Miliyar

Pembangunan Jalan Tol Bandung - Pasir Koja - Soreang, 10,57 km

Rp. 1.430 Milyar

Pembangunan Elektrifikasi CITAYAM-NAMBO 20 km track (reaktivasi

dan revitalisasi) Rp. 304 Milyar

PEMERINTAH BUMN

17 Projek 1 belum ada kejelasan (PM) 13 Projek 6 belum ada kejelasan (PM)

SWASTA CAMPURAN

13 Projek 9 belum ada kejelasan (PM) 6 Projek

Pembangunan tol Terusan Pasteur Ujung Berung Cileunyi.

Rp. 8.000 Milyar

Pembangunan Waduk Santosa, Cibatarua, Cilaki, dan Cisangkuy (1.400 l/s).

Rp. 163 Milyar

Pengembangan PLTP Kamojang Unit 5, 1 x 30 MW (Kabupaten Bandung)

Rp. 960 Milyar

Metropolitan Bodebek Karpur dengan sektor unggulan Industri manufaktur, perdagangan, dan jasa

Perda No.7 Tahun 2012

Pelabuhan Cilamaya dan Cirebon sebagai simpul distribusi Metropolitan Cirebon Raya dengan sektor unggulan wisata dan industri kerajinan Kawasan industri, minyak dan gas Rencana Pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka Kawasan pertanian pangan berkelanjutan KONSEP PENGEMBANGAN JAWA BARAT WILAYAH UTARA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS DI JAWA BARAT

RENCANA PELABUHAN LAUT TARUMAJAYA PEMBANGUNAN TOL CIKARANG-TJ.PRIOK

Rp. 2.358.000.000.000, PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT CILAMAYA Rp. 9.745.445.549.551, PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI CIKARANG Rp. 5.213.000.000.000, PEMBANGUNAN WADUK SADAWARNA Rp. 255.601.394.000, PEMBANGUNAN TPA NAMBO Rp. 592.221.406.818, Eksisting Pelaksanaan Pemb Masih Rencana RENCANA TOL CIKAPALI Rp. 5.906.270.000.000, PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KERTAJATI Rp. 8.299.000.000.000,-

PELABUHAN LAUT CIREBON

PEMBANGUNAN TOL CIAWI-SUKABUMI Rp. 7.800.000.000.000, JALUR JAKARTA-CIBADAK CIKIDANG PALABUHANRATU Rp. 600.000.000.000,-

PELABUHAN LAUT PALABUHAN RATU

RENCANA BANDARA CITARATE Rp. 1.500.000.000.000, PEMBANGUNAN TOL CIRANJANG PADALARANG Rp. 3 247 500 000 000,-

TPA SARIMUKTI DAN LEUWIGAJAH

Rp. 561.718.639.404, RENCANA TOL KOTA BANDUNG Rp. 8.000.000.000.000, PEMBANGUNAN TOL CISUMDAWU Rp. 10.158.000.000.000, OPTIMASI BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA Rp. 77.000.000.000, PEMBANGUNAN TOL SOROJA Rp. 1.430.000.000.000, 1. REAKTIVASI K.A.

BANDUNG-JATINANGOR 2. MONORAIL KOTA BANDUNG REAKTIVASI K.A.

BANDUNG-SOREANG Rp. 450.000.000.000 , PENINGKATAN JALUR BANDUNG - PANGALENGAN - RANCABUAYA Rp. 366.099.156.000 , PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE Rp. 4.035.000.000.000, TPA LEGOKNANGKA Rp. 546.000.000.000,-

Rancabuaya

OPTIMASI JALUR LINTAS SELATAN Rp. 871.180.399.000, JALUR ARTERI JABAR SELATAN OPTIMASI BANDARA NUSAWIRU OPTIMASI BANDARA CAKRABHUANA

TRANSMISI LISTRIK JAWA-BALI

JALUR

SNR

PANGANDARAN -CIAMIS-CIKIJING KUNINGAN-CIREBON REAKTIVASI K.A.

BANJAR-CIJULANG Rp. 700.000.000.000,-

JALAN TOL CILEUNYI – SUMEDANG - DAWUAN INFORMASI TERKINI Konstruksi pada seksi I telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan akan dilanjutkan pada seksi II mulai awal 2013. Seksi IV Cimalaka - Legok Panjang : 7 km Luas : 75,77 Ha Seksi V Legok - Ujungjaya Panjang :16,35 km Luas :216,91Ha Bandara Internasional Jawa Barat Seksi II Rancakalong – Sumedang Panjang : 17,5 km Luas :255,05 Ha Seksi I Cileunyi – Panjang Luas Rancakalong : 11,55 km : 166,50 ha Seksi III Sumedang Luas – Cimalaka Panjang: 3,7 km : 105,44 Ha Seksi 0 Akses Cileunyi Luas : 6 ha Seksi VI Ujungjaya – Dawuan Panjang :4 km Luas :8,34Ha Data Teknis Panjang Kec Rencana Jumlah Lajur 60.1 Km 80-100 km/jam 2x3 jalur Lebar lajur Lebar Rumija Biaya Investasi 4.660 milyar Biaya Pengadaan Tanah 536.8 milyar Volume lalu lintas 3,6 m 60 m 13.010 kend/hari

BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT KERTAJATI Ke Jakarta Luas Lokasi Koordinat Geografis Akses Ke bandara

GAMBARAN UMUM BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT

: 1.800 Ha : Jarak Bandung – Bandara Jarak Jakarta – Bandara Kapasitas Penumpang Kapasitas Kargo Total Biaya : : : : : : : Kecamatan Kertajati Kab. Majalengka 06 0 39’ 27,89’’ LS ; 108 0 10’ 27,44’’ BT Jalan Tol Cisumdawu dan Kereta Api Bdg-Rancaekek-tanjungsari kertajati 110 Km 300 Km 27 Juta Orang per Tahun 191.423 Ton per Tahun Rp. 8,299 Trilyun

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH III CIREBON

14,27% penduduk Jabar tahun 2012 berada di wilayah Kab Indramayu, Kab Cirebon, Kab Majalengka, Kab Kuningan dan Kota Cirebon.

Capaian IPM 2011 4 kab di wilayah ini yaitu Kab Indramayu, Kab Cirebon, Kab Majalengka dan Kab Kuningan MASIH DIBAWAH capaian IPM Jabar.

LPE kab/kota di wilayah ini DIBAWAH LPE Jabar.

Persentase penduduk miskin di 5 kab/kota di wilayah ini MASIH DIATAS 10 %.

Hanya TPT Kab Majalengka dan Kab Kuningan DIBAWAH TPT Jabar (< 10%).

Kontribusi PDRB sebesar 13,71% terhadap nilai total PDRB 26 kab/kota di Jabar.

Persandingan PAD, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Kabupaten/Kota

2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 BKPP I Wil. Bogor : 6 kab/kota BKPP II Wil. Purwakarta : 5 kab/kota BKPP III Wil. Cirebon : 5 kab/kota BKPP IV Wil. Priangan : 10 kab/kota 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 BKPP I BKPP II BKPP III BKPP IV PAD BK 2008 BH PAD 627 432 318 171 432 432 719 987 585 213 205 412 534 777 681 482 BK 2009 85 780 72 140 BH PAD BK 2010 BH 511 699 1 448 6 365 872 527 050 591 408 872 352 199 924 615 964 PAD 1 245 7 1 185 5 BK 2011 BH 498 810 693 986 295 583 865 506 PAD 1 794 9 1 692 5 BK 2012 BH 555 176 639 565 332 822 886 023 339 608 235 045 180 037 361 952 69 060 218 271 508 598 221 305 245 873 558 391 525 740 294 893 639 178 473 583 275 657 869 549 475 908 625 092 987 353 138 135 704 544 1 221 4 493 506 786 776 1 485 9 823 737 925 524 1 786 8 941 599 914 346

POSTUR PENDANAAN APBD & APBN KAB/KOTA BKPPW III CIREBON 140 000 120 000 122 042 Dana Bantuan Provinsi Khusus Kabupaten Majalengka 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 69 791 39 763 38 429 Dana Bagi hasil Bantuan Keuangan 2011 2012

TAHUN ANGGARAN 2012 KAB/KOTA

KAB. CIREBON KOTA. CIEBON KAB. INDRAMAYU KAB. KUNINGAN KAB. MAJALENGKA

VOLUME APBD

2.005.583

891.689

1.747.471

1.278.898

1.548.199

PAD (MURNI)

209.126

140.537

109.610

88.197

91.705

APBN

1.221.793

572.260

1.115.352

960.788

1.168.503

Dalam Juta Rp BANTUAN PROVINSI *)

Bagi Hasil Provinsi 85.785

Bantuan Keuangan 145.557

45.017

73.308

33.116

38.429

25.896

105.176

141.246

122.042

Sosok Hasil Pembangunan Jawa Barat Pada Tahun 2018

Kemajuan dalam bidang kesejahteraan, daya saing dan lingkungan

, dengan penciri 1) Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku (adhb) sebesar Rp 28.000.000,- Rp.30.000.000,-per tahun dibandingkan dengan tahun

baseline

(2012) mencapai Rp. 21.250.000,-; 2) IPM mencapai 76,5 – 77,0 poin dengan disparitas IPM antar kabupaten/kota rendah dibandingkan dengan tahun

baseline

mencapai 73,19 poin; 3) Daya saing Provinsi meningkat menjadi posisi 2 besar di Indonesia; dan 4) Kawasan lindung mencapai 45% untuk mendukung perwujudan Jawa Barat

Province

yang saat ini sudah mencapai 35,20%

Green

Kemajuan di bidang perekonomian

, dengan penciri : 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,4 – 7,0% dan didominasi oleh pertumbuhan sektor industri dan pertanian yang memanfaatkan bahan baku lokal; 2) Pasar domestik yang kuat dan mampu bersaing dengan pasar global; 3) Perekonomian desa tumbuh dengan baik sehingga mampu mengurangi laju urbanisasi; 4) Jawa Barat sebagai tujuan utama investasi di Indonesia.

Sosok Hasil Pembangunan Jawa Barat Pada Tahun 2018

Kemajuan di bidang sosial budaya

, dengan penciri : 1) Rata-rata lama sekolah 9 tahun di Jawa Barat dengan fokus di daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bekasi, sehingga diharapkan Rata-rata Lama Sekolah di wilayah Kabupaten mencapai 9 - 10 tahun dan perkotaan mencapai 10 - 12 tahun, saat ini RLS Jawa Barat sebesar 8,15 tahun ; 2) Kemiskinan mencapai 5,0 - 4,1% dengan disparitas kemiskinan desa kota yang semakin kecil.

Daerah yang memiliki keluarga miskin relatif banyak yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor; 3) Tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,5 - 6,0% dibandingkan dengan tahun 9,08%.

baseline

sebesar

Kemajuan di bidang infrastruktur

, dengan penciri : 1) Memiliki pelabuhan udara dan laut berskala internasional; 2) Transportasi massal multimoda yang terintegrasi terutama di wilayah metropolitan; 3) Diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Kemajuan di bidang pemerintahan,

dengan penciri : 1) Pelayanan publik yang efektif dan efisien; 2) Tatakelola pemerintahan yang bermutu dan akuntabel dengan didukung penerapan IPTEK; 3) Aparatur pemerintahan yang profesional; 4) Keterbukaan informasi publik yang lebih luas; 5) Birokrasi berkarakter modern dan meng-global.

SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025

RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA: 5 NILAI-NILAI LUHUR : 1. JUJUR DAN KONSISTEN 2. TANGGUH DAN DISIPLIN 3. KEPELOPORAN DAN KETELADANAN 4. RAMAH DAN BIJAKSANA 5. KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN 7 KARAKTER : 1. SEHAT, CERDAS DAN CERMAT 2. PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI 3. MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI 4. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN 5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL 6. BERINTEGRITAS TINGGI 7. BERMARTABAT SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025 Pel.Cirebon

Tol Kanci-Pejagan Tol Kanci-Pejagan PKW RANCABUAYA ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025

MARI KITA WUJUDKAN

SATU DATA

PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat

TERIMA KASIH

SMS

JABAR

MEMBANGUN

0811 200 5500

Informasi lebih lanjut :

 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483  Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id

RKPD

Jabar

-ONLINE KM-0 Pro Poor JABAR -ONLINE SMS SATU DATA JABAR 08778 200 5500 Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#

PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE

+ 260

PROVINSI JAWA BARAT SATUAN ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)

PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE (SK-Gub.Samsat Nomor : 611.1/Kep.269-AdmRek/2012) Jalan Braga No.137 Gedung Kertamukti Telp (022) 4210756 Fax. (022) 4210756 Email: [email protected]

Bandung - 40111

PETA DAERAH GENANGAN (2.946 Ha Elevasi 262,5 dpl)

DESA SUKARATU

• Elevasi Menengah (+225 s/d +240) • Terkait Perpres: 149 KK • Eksisting Pddk Genangan : 12 KK

DESA PAJAGAN:

• Elevasi Bawah (+160 s/d +220) • Penduduk Genangan : Tidak ada

DESA CIPAKU:

• Elevasi Bawah (+160 s/d +220) • Penduduk Genangan : 699 iwa Permendagri : 392 KK Tidak Terkait : 307 KK

DESA PAKUALAM

• Elevasi Menengah (+225 s/d +240) • Penduduk Genangan : 661 KK Permendagri : 416 KK Tidak Terkait : 245 KK

DESA KARANGPAKUAN

• Elevasi Menengah (+225 s/d +240) • Penduduk Genangan : 4 KK Permendagri : .4 KK

DESA CIBOGO

• Elevasi Menengah (+225 s/d +240) • Terkait Perpres: 837 KK • Pddk.Eksisting Genangan : 777 KK

DESA JATIBUNGUR:

• Elevasi Bawah (+160 s/d +220) • Penduduk Genangan:. 546 KK Permendagri : 287 KK Tidak Terkait : 269 KK

DESA LEUWIHIDEUNG

• Elevasi Menengah(+225 s/d +240) • Terkait Kepres:518 KK • Eksisting Pddk Genangan : 564 KK

DESA SUKAMENAK

• Elevasi Menengah(+225 s/d +240) • Terkait Kepres: 440 KK • Eksisting Pddk Genangan : 476 KK

DESA WADO

• Elevasi Atas (+240,5 s/d 262,5) •Terkait Perpres: 889 KK •Pddk Eksiting Genangan : 706 KK

DESA CIPAKU DESA PEJAGAN DESA CIJEUNGJING DESA KARANGPAKUAN DESA PAKUALAM DESA JEMAH DESA CIBOGO DESA SUKAREKSA DESA CIRANGGEM DESA SUKARATU DESA LEUWIHIDEUNG DESA JATIBUNGUR DESA PADAJAYA DESA MEKARASIH DESA SUKAMENAK DESA SIRNASARI DESA WADO DESA PAWENANG DESA CISURAT DESA CISURAT:

• Elevasi Atas (+ 240 s/d +262,5) • Penduduk Genangan:. 609 KK Permendagri : 246 KK Tidak Terkait : 363 KK Keterangan:

PERMENDAGRI NO. 15 TH 1975 KEPPRES NO 55 TH 1993 PERPRES NO 36 TH 2005

Sumber: 1. Hasil Verifikasi dan Validasi Data SAMSAT Jatigede 2. Data Desa (Kepres dan Perpres)

DESA CI:JEUNJING

• Elevasi Bawah (+160 s/d +220)

DESA JEMAH:

• Elevasi Bawah (+160 s/d +220) • Penduduk Genangan : 303 KK Permendagri : 112 KK Tidak Terkait : 191 KK

DESA SUKAKERSA:

• Elevasi ATAS (+240 s/d +262,5) • Penduduk Genangan :. 583 iwa Permendagri : 257 KK Tidak Terkait : 326 KK

DESA CIRANGGEM:

• Elevasi ATAS (+240 s/d +262,5) • Penduduk Genangan : 180 iwa Permendagri : 52 KK Tidak Terkait : 128 KK

DESA MEKARASIH:

• Elevasi Bawah (+160 s/d +220) • Penduduk Genangan : 8 KK Permendagri : 4 KK Tidak Terkait : 4 KK

DESA PADAJAYA:

• Elevasi Menengah (+225 s/d +240) • Penduduk Genangan : 1.098 KK Permendagri : 218 KK Tidak Terkait : 880 KK

DESA SIRNASARI

• Elevasi Atas (+240,5 s/d 262,5) • Terkait Kepres: 268 KK • Eksisting Pddk Genangan : 156 KK

DESA PAWENANG

• Elevasi Atas (+240,5 s/d 262,5) • Terkait Perpres: 43 KK • Eksisting Pddk Genangan : 18 KK