Transcript klik di sini - Dewan Pengawas

Paparan Sekretaris Jenderal Kemdikbud
PENERAPAN PK-BLU PADA
PERGURUAN TINGGI
9 AGUSTUS 2012
1
JENIS INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
SATUAN KERJA (SATKER)
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
INSTANSI
BADAN HUKUM (NON-PROFIT)
BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN - PROFIT)
2
DASAR HUKUM PTN PK-BLU
•
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
•
PP No. 23/2005 tentang PK BLU;
•
PP No. 66/2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan-peraturan Menteri Keuangan:
– Persyaratan Administratif Penetapan Satker PK BLU;
– Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;
– Dewas pada BLU;
– Penetapan Remunerasi BLU;
– RBA dan DIPA BLU;
– Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
– Dll.
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/02/M.PAN/1/2007 tentang pedoman Organisai Satuan Kerja di
Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan PPK-BLU
•
•
Pedoman penyusunan SPM Pendidikan Tinggi
•
Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada PTN yang menerapkan PK
BLU
3
PENGERTIAN BLU
BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas
4
KARAKTERISTIK BLU
1. Berkedudukan sebagai lembaga
kekayaan negara yang dipisahkan)
pemerintah
(bukan
2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/ sebagian
dijual kepada publik
3. Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba)
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan
produktivitas ala korporasi
5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggung
dikonsolidasikan pada instansi induk
jawaban
6. Pendapatan & sumbangan dpt digunakan langsung
7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS
8. Bukan sebagai subyek pajak
5
SATKER BLU KEMDIKBUD
NO
KODE
SATKER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
189946
189815
189726
415310
415216
414964
415128
208962
415165
415196
414989
189882
189662
415061
415092
1
2
3
4
SATUAN KERJA
TAHUN
NO
KODE
SATKER
UNIV. NEGERI YOGYAKARTA
2009 16 189899
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2008 17 415009
UNIVERSITAS PADJAJARAN
2008 18 414970
UNIVERSITAS BENGKULU
2009 19 189822
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2008 20 415112
ITS
2008 21
UNIVERSITAS LAMPUNG
2009 22
UNIVERSITAS HALUOLEO
2010 23
UNIVERSITAS MULAWARMAN 2009 24
UNIVERSITAS GORONTALO
2009 25
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2008 26
UNIV. SEBELAS MARET
2009 27
UNIV. NEGERI JAKARTA
2009
UNIVERSITAS ANDALAS
2009
UNIVERSITAS RIAU
2010
PERGURUAN TINGGI BHMN
UNIVERSITAS INDONESIA
5
UNIVERSITAS GAJAH MADA
6
INSTITUT TEK. BANDUNG
7
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SATUAN KERJA
TAHUN
UNIV. JEND SUDIRMAN
2009
UNIV. NEGERI MALANG
2008
UNIV. NEGERI SURABAYA
2009
UNIV. NEGERI SEMARANG
2008
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2010
UNIVERSITAS TERBUKA
2011
POLTEK NEGERI MALANG FEB'12
UNIV.S SULT.A TIRTAYASA JAN'12
UNIV. TADULAKO
APRL'12
UNIVERSITAS UDAYANA
DES'12
UNIV. NEGERI PADANG
2012
UNIVERSITAS MATARAM
JUL'12
USU
UPI
UNAIR
6
TATA KELOLA PTN PK-BLU
KELEMBAGAAN
• tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku
pada masing-masing kementerian.
• Jika terjadi perubahan kelembagaan, berpedoman
pada ketentuan Menteri PAN & RB
•terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
PEJABAT PENGELOLA
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
REMUNERASI
•dapat terdiri dari PNS dan profesional non PNS
•Nomenklatur pejabat pengelola BLU disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku di Instansi BLU
• Pembinaan teknis oleh Menteri
• Pembinaan keuangan oleh Menteri Keuangan
(Dalam pelaksanaannya oleh Dewan Pengawas)
• Pejabat pengelola dapat diberi remunerasi
• Ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
atas usul Menteri
7
KELEMBAGAAN PTN PK-BLU
1.
PEJABAT
PENGLOLA BLU
Pimpinan BLU
2.
Pejabat Teknis
•Fakultas/Jurusan
•Lembaga/Unit Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
•Biro
•UPT
• unit teknis lainnya
3.
Pejabat Keuangan
Pejabat yang tugasnya relevan (PR/
Kepala Biro yang mengelola
keuangan/pejabat yang ditunjuk)
4.
Satuan pemeriksaan intern
•Satuan Pengawas Intern (SPI)
•Inspektorat Jenderal Kemdikbud
5.
Dewan Pengawas
Dewan Pengawas
NO.
NAMA UNIT/PEJABAT
PADA PTN
Rektor
8
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
1 Pimpinan BLU:
a. menyiapkan rencana strategis bisnis;
b. menyiapkan rencana bisnis anggaran (RBA);
c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat
teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja
operasional dan keuangan BLU.
9
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
2
Pejabat Keuangan:
a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
b.
c.
d.
e.
menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
menyelenggarakan pengelolaan kas;
melakukan pengelolaan utang-piutang;
f.
menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan
investasi BLU;
g. menyelenggarakan system informasi manajemen
keuangan; dan
h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan.
10
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
3
Pejabat Teknis BLU :
1. menyusun kegiatan teknis di bidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di
bidangnya.
11
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
4
Satuan Pengawas Internal :
Melaksanakan pemeriksaan intern
Berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLU
Dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Kemdikbud
12
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
5 DEWAN PENGAWAS
 Tugas
melakukan pengawasan terhadap PT PK-BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola
PT PK-BLU Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran serta
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 Kewajiban:
1. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai
Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat
Pengelola PT PK-BLU;
2. melaporkan kepada
Menteri
penurunan kinerja PT PK-BLU;
dan
Menteri
Keuangan
apabila
terjadi
gejala
3. mengikuti perkembangan kegiatan PT PK-BLU, termasuk perkembangan kegiatan akademik
melalui laporan rutin yang disusun Senat
4. memberikan nasihat kepada Pimpinan PT PK-BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU;
5. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap
masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PT PK-BLU; dan
6. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja
PT PK-BLU kepada Pejabat PT PK-BLU.
13
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
DEWAN PENGAWAS (lanjutan)
• Dalam melaksanakan kewajibannya, Dewan Pengawas:
 mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PT PK-BLU paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 menganalisis laporan keuangan triwulanan dan laporan kinerja semesteran
PT PK-BLU;
 menganalisis laporan rencana dan realisasi investasi, hutang piutang, dan halhal lain yang berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan PT PK-BLU;
 menelaah dan memberikan persetujuan RBA, usulan tarif, dan usulan
standar biaya yang diusulkan.
• Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri dan
Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
14
SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENGAWAS PTN PK-BLU
Ketua
• Dipilih dari anggota melalui rapat Dewas
Anggota
• Masa jabatan (lima) 5 tahun
• Dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya
Sekretariat
• Dipimpin oleh seorang Sekretaris
• Berasal dari PTN dan diangkat oleh Pimpinan
PTN dengan persetujuan Dewas
15
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) PTN PK-BLU
1. RBA berfungsi sebagai dokumen penganggaran serta dasar
pelaksanaan kegiatan BLU.
2. BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada
rencana strategis bisnis.
3. RBA memuat seluruh program, kegiatan, anggaran
penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/ belanja,
estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU.
4. RBA disusun berdasarkan:
a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya;
b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan dan
c. basis akrual.
5. RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (flexible
budget) dengan suatu Persentase Ambang Batas
16
SUMBER PENDAPATAN PTN PK-BLU
1. Pendapatan dari layanan
2. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat
3. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain
dan/atau hasil usaha lainnya
(hasil usaha lainnya a.l.pendapatan jasa
lembaga keuangan, hasil penjualan aset
tetap, dan pendapatan sewa)
17
BELANJA PTN PK-BLU
1. Terdiri dari unsur biaya sesuai struktur biaya dalam RBA definitif
2. Diselenggarakan secara fleksibel mengikuti praktek bisnis yang
sehat
3. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas
yang ditetapkan dalam RBA
4. Belanja melebihi pagu DIPA BLU namun masih dalam ambang
batas dapat dilakukan mendahului revisi DIPA BLU.
5. Belanja melebihi ambang batas harus mendapat persetujuan
Menkeu atas usulan pimpinan K/L (revisi DIPA).
6. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa K/L
18
SURPLUS ANGGARAN PADA PTN PK-BLU
1. Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Menkeu,
sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian
atau seluruhnya ke Kas Umum Negara.
2. Surplus tersebut diestimasikan dalam RBA tahun
anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya
3. Surplus BLU adalah selisih lebih antara pendapatan
dan belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan
keuangan operasional berbasis akrual pada suatu
periode anggaran
4. Penggunaan saldo awal kas BLU:
a. Menambah pagu belanja pada DlPA BLU (melalui
DIPA BLU).
b. Menutup selisih (mismatch) antara jumlah kas
tersedia ditambah dengan
aliran
kas
masuk
diharapkan
dengan
jumlah
pengeluaran
diproyeksikan.
revisi
yang
yang
yang
19
PENGESAHAN PENDAPATAN DAN
BELANJA PTN PK-BLU
1.
2.
3.
4.
5.
Penggunaan dana yg bersumber dari pendapatan BLU dapat digunakan
langsung dan dipertanggungjawabkan dengan SP3B.
SP3B diajukan kepada KPPN setiap triwulan selambat-lambatnya
tanggal 10 setelah akhir triwulan. (paling kurang 1 kali dalam 1
triwulan.
Untuk SP3B Triwulan IV, pengajuannya mengikuti ketentuan yang
mengatur tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran.
SP3B dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
Berdasarkan SP3B tersebut, KPPN menerbitkan SP2B sebagai dasar
realisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLU.
20
REKENING PADA PTN PK-BLU
SATKER PK BLU
REKENING PENERIMAAN
REKENING
PENGELOLAAN
KAS BLU
REKENING LAINNYA
REKENING
OPERASIONAL
BLU
REKENING PENGELUARAN
REKENING
DANA KELOLAAN
REKENING PENGELOLAAN KAS
REKENING OPERASIONAL
REKENING DANA KELOLAAN
Untuk penempatan idle cash pada
Bank umum yg terkait dengan
pengelolaan kas BLU
a. dapat dibuka mendahului persetujuan dari Kuasa BUN Pusat
b.pembukaan rekening dilaporkan
paling lambat 3 hari sejak tanggal
pembukaan untuk mendapatkan
persetu-juan kepada Kuasa BUN
Pusat.
c. jika Kuasa BUN Pusat tidak
setuju, rekening tersebut harus
ditutup
1. Dipergunakan untuk
menampung seluruh
penerimaan dan membayar
seluruh pengeluaran BLU
yang dananya bersumber
dari PNBP BLU pada Bank
Umum.
2. Pembukaan rekening harus
mendapat persetujuan dari
Kuasa BUN Pusat dan
diajukan melalui K/L
1. Dipergunakan untuk menampung
dana
yang
tidak
dapat
dimasukkan ke dalam Rekening
Operasional BLU dan Rekening
Pengelolaan Kas BLU, antara lain
menampung :
a. Dana bergulir, dan/atau
b. dan yang belum menjadi hak
BLU
2. Pembukaan rekening harus
mendapat persetujuan dari Kuasa
BUN Pusat dan diajukan melalui
21
K/L
SISTEM AKUNTANSI PTN PK-BLU
1. SISTEM AKUNTANSI : Serangkaian prosedur manual
maupun terkomputerisasi mulai dari proses
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
2. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN : Prinsip akuntansi
yg ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Indonesia
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
suatu entitas usaha
3. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH : Prinsip
akuntansi yg ditetapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah
22
SISTEM AKUNTANSI PTN PK-BLU
Transaksi
Cetak
sesuai SAK
Sistem
Akuntansi
Berbasis SAK
Data untuk
Konsolidasi
LK
Pembuatan
SP3B /SP2B &
MP
LK
SAP
Data untuk
konsolidasi
ADK
23
LAPORAN KEUANGAN BLU
LAPORAN KEUANGAN BLU
LAPORAN KEUANGAN KL
Laporan Keuangan Utama BLU
Bagian tidak terpisahkan dari
Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Kementerian
1
1
Standar Akuntansi Keuangan
Standar Akuntansi
Pemerintahan
2
2
Accrual Basis
Accrual Basis
3
3
Sistem Akuntansi dibuat
sendiri oleh BLU
SAI dan BAS
24
LAPORAN KEUANGAN BLU
...komponen Laporan Keuangan sesuai dengan SAK...
Laporan Operasional
• Laporan perasional menyajikan informasi tentang operasi
BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya
ekonomi yang dikelola oleh BLU.
• Basis accrual
Neraca
Menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU
meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal
tertentu
Laporan Arus Kas
Menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan
Catatan atas Laporan
Keuangan
Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada laporan
operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya
sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas
laporan keuangan BLU
25
LAPORAN KEUANGAN BLU
...komponen Laporan Keuangan sesuai dengan SAP...
Laporan Realisasi
Anggaran
• LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi
anggaran BLU secara tersanding dengan tingkat capaian
targetnya
• Berbasis Accrual
Neraca
Menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU
meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal
tertentu
Catatan atas Laporan
Keuangan
Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA,
neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para
pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan
keuangan BLU
26
SISTEM AKUNTANSI PK-BLU
1
Sistem akuntansi BLU memproses semua pendapatan BLU dan belanja yang
bersumber dari APBN maupun dari Pendapatan BLU.  LK yang dihasilkan
mencakup semua transaksi keuangan.
2
BLU harus memiliki sistem akuntansi yang dapat menghasilkan :
a. LK untuk tujuan pertanggungjawaban berdasarkan SAK
b. LK untuk tujuan konsolidasi berdasarkan SAP.
c. Untuk tujuan konsolidasi diharapkan juga dapat menghasilkan data elektronis
(berupa file Buku Besar/ADK) yang dapat digabungkan oleh UAPPA-E1
dengan aplikasi SAI tingkat Eselon l. Sehingga laporan keuangan yang
dihasilkan ditingkat Eselon I sudah mencakup LK-BLU.
d. Data untuk keperluan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) setiap
triwulan, agar transaksi keuangan BLU yang bersumber dari Pendapatan BLU
juga tercatat di KPPN.
3
SP3B menjadi dasar bagi KPPN untuk menerbitkan SP2B BLU, sehingga KPPN
dapat membukukan transaksi keuangan BLU yang bersumber dari Pendapatan
BLU. Dengan SP3B ini BLU akan mencatat Pendapatan BLU yang diterimanya
dan belanja operasionalnya yang telah dibelanjakan selama 1 triwulan.
27
LK PK-BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN LKKL
1. BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan
adalah entitas akuntansi dan wajib menyusun laporan keuangan.
2. Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga.
3. Laporan Keuangan BLU untuk konsolidasi disusun berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Laporan keuangan BLU untuk konsolidasi terdiri dari :
a.Neraca;
b.Laporan Realisasi Anggaran;
c. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan keuangan BLU untuk Konsolidasi dimaksudkan untuk
penyusunan Laporan Keuangan K/L.
6. LK untuk konsolidasi disampaikan oleh entitas akuntansi ke entitas
pelaporan secara periodik dan berjenjang.
28
LK PK-BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN LKKL
7. BLU menggunakan sistem akuntansi yg dapat menghasilkan Laporan
Keuangan berdasarkan SAK dan SAP serta ADK.
8. Sistem akuntansi yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada
BLU.
9. Laporan Realisasi Anggaran memuat pendapatan BLU, belanja yang
bersumber dari APBN, dan belanja yang bersumber dari pendapatan
BLU.
10. Dokumen sumber untuk membukukan pendapatan BLU dan belanja
BLU yang bersumber dari pendapatan BLU dalam rangka
menghasilkan LK adalah SPM Pengesahan dan SP2D pengesahan.
11. Sebagai pengguna BMN, Menteri wajib menyajikan Laporan Barang
Pengguna Semesteran/Tahunan.
12. Neraca yang dihasilkan berdasarkan konversi perkiraan Neraca BLU
sesuai SAK ke dalam Bas yang telah ditetapkan oleh Menkeu untuk
dikonsolidasikan menjadi BMN K/L
29
DIAGRAM PELAPORAN BLU
DIT. APK
10
1.
2.
3.
4.
UAPA
9
7/8
UAPPA-E1
6
3/5
KPPN
2
BLU
1
BLU merekam dan memproses dokumen sumber.
BLU melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN setiap Triwulan.
BLU kirim ADK ke UAPPA-E1 setiap bln dan LRA & Neraca setiap trwln.
BLU setiap triwulan mengirimkan LK berdasarkan SAK ke Ditjen Pb.Cq.
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.
5. BLU mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK ke UAPPA-E1 dilampiri
Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAK setiap semester.
6. UAPPA-E1 menggabungkan ADK seluruh UAKPA dibawahnya termasuk UA-BLU
dan membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU.
7. UAPPA-E1 mengirimkan LRA dan Neraca setiap triwulan, dan file data transaksi
berupa ADK ke UAPA setiap bulan.
8. UAPPA-E1 mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK ke UAPA dilampiri
lembar muka LK-BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya setiap semester.
9. UAPA menggabungkan ADK seluruh UAPPA-E1 dalam lingkungannya dan
membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU.
10.UAPA mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK dilampiri lembar muka (face)
LK BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya ke Dirjen. Pb.c.q. Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
11.UAPA mengirimkan lembar muka (face) LK BLU berdasarkan SAK beserta
ringkasannya ke Ditjen. Pb.c.q. Direktorat PPK-BLU setiap semester.
12.Direktorat Pembinaan PK-BLU setiap semester dan tahunan mengirimkan
Ringkasan LK-BLU kepada Direktorat APK.
4
11
12
DIT.
30
PPK-BLU
REVIU ATAS LK PK-BLU
1. Laporan Keuangan BLU direvieu terlebih dahulu oleh
satuan pengawasan intern sebelum disampaikan kepada
entitas pelaporan.
2. Dalam hal tidak terdapat satuan pengawasan intern,
maka revieu terhadap laporan keuangan dilakukan oleh
aparat
pengawasan
intern
kementerian
negara/lembaga.
3. Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan
pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan
keuangan BLU.
4. Dewan Pengawasan mendorong perbaikan dan koreksi
sesuai rekomendasi hasil reviu dan audit
31
EVALUASI LK-BLU TA 2011
1. Belum seluruh satker PK-BLU mengembangkan dan/atau mengimplementasikan Sistem Akuntansi serta
menyusun Tarif Layanan sesuai PP No. 23 Tahun 2005
a. Belum semua satker BLU mengembangkan dan/atau mengimplementasikan Sistem Akuntansi, dan seluruh
sistem akuntansi yang sudah ada belum mendapat persetujuan dari Mendikbud
b. Sebanyak 20 satker belum memiliki sistem akuntansi biaya serta besaran tarif layanan yang ditetapkan
melalui PMK (Hanya UNHAS yang telah ditetapkan)
2. Dana Titipan Pemda dan Penerimaan serta Realisasi Belanja dari Kerjasama/Block Grant selain Beasiswa yang
bersumber dari Dana APBN dilaporkan sebagai Realisasi Penerimaan dan Belanja dalam LRA PTN BLU
3. Status PTN eks BHMN Belum Jelas dan Proses Konsolidasi Pendapatan dan Belanja serta Neraca PTN eks BHMN
TA 2011 ke dalam LK Kemdikbud bermasalah
a. Status pola pengelolaan keuangan PTN ex BHMN belum jelas
b. Pengesahan pendapatan dan belanja dilakukan pada akhir tahun sehingga berpotensi terjadi kesalahan
dan tidak ada pengendalian yang memadai untuk mengantisipasi kesalahan tersebut.
1) Lebih saji dan kesalahan reklasifikasi belanja:
2) Pendapatan dan belanja yang dibiayai dari DIPA satker lain (APBN) disahkan sebagai Pendapatan dan
Belanja PTN Eks BHMN
3) Mengesahkan transaksi pengalihan kas menjadi dana abadi
4) Adanya ketidakkonsistenan penggunaan Bagan Akun Standa
5) Terdapat ketidak seragaman perlakuan atas saldo awal Kas
c. Tidak mengesahkan Belanja Modal
d. Tidak seluruh akun neraca PSAK dikonsolidasikan dalam LK berdasarkan SAP
32
EVALUASI LK-BLU TA 2011
4. PNBP BLU Belum Disahkan
5. Pencatatan dan Pengelolaan Kas belum memadai:
a. Saldo Kas pada BLU tidak mencerminkan saldo riil
b. Kelemahan dalam pengelolaan dan pengungkapan saldo Dana Lancar BLU
6. Pengelolaan dan Pencatatan Piutang belum memadai:
a. Kemdikbud belum memiliki SOP pengelolaan piutang
b. PTN tidak menyajikan saldo piutang
c. Perlakuan Akuntansi atas piutang/uang muka kepada pihak internal tidak
seragam
33
SISTEM AKUNTANSI BLU YG HARUS DISELESAIKAN
Ditetapkan
Mendikbud
SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN
Menghasilkan laporan keuangan
pokok berdasarkan SAK & SAP
1. Kebijakan Akuntansi
-Prinsip-Prinsip,
- Dasar-dasar,
- Konvensi,
- peraturan dan prosedur,
- Penyajian Wajar,
- Materialitas
SISTEM AKUNTANSI
2.
SISTEM AKUNTANSI
ASET TETAP
Sub Sistem Akuntansi
-Penerimaan Kas
- Pengeluaran Kas
- Piutang
- Investasi
- Penjualan
- Pembelian - Aplikasi
Menghasilkan :
1. Laporan aset tetap untuk mendukung
data neraca dan keperluan manajerial
2. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai,
mutasi, dan kondisi aset tetap milik
BLU dan pihak lain yang berada dlm
pengelolaan BLU
Dapat menggunakan SIMAK-BMN yang
ditetapkan Menkeu
3. Prosedur Akuntansi :
• Untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi, dan
mengikhtisarkan informasi untuk disajikan di laporan
keuangan
• Mengacu pada siklus akuntansi
SISTEM AKUNTANSI BIAYA
Menghasilkan a.l.:
1. informasi biaya satuan (unit cost) per
unit layanan, harga pokok produksi,
dan analis varians
2. informasi
yg
berguna
dlm
perencanaan,
pengambilan
keputusan, dan penentuan tarif
4. Bagan Akun Standar
• Daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan & disusun
secara sistematis utk memudahkan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi
& pelap. keuangan
• Untuk konsolidasi LK BLU dengan LK K/L digunakan BAS
yang telah ditetapkan MK
34
KETENTUAN :
1. Masa pengembangan : 2 tahun sejak ditetapkan;
2. Sanksi : Pengurangan fleksibiltas dan remunerasi BLU,
34
dan penurunan status BLU
Terima Kasih
35