Transcript 5. Presentasi Gubernur SUMSEL

UPAYA PERCEPATAN IMPLEMENTASI
PROGRAM FEED THE WORLD DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
DITINJAU DARI KESIAPAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN SESUAI POTENSI DAERAH
Disampaikan oleh
H. ALEX NOERDIN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
THAILAND
LAOS
Manila
D
Bangkok
CAMBODIA
Philipines
Ban Mabtapud
South
Phnom
Penh
VIETNAM
China
Ho Chi Minh
City
Sea
Erawan
Khanon
Songkhla
Bangkot
Lawit
Jerneh
Kota Kinibalu
Guntong
Penang
Banda Aceh
Lhokseumawe
West
Natuna
WEST Kerteh Duyong
MALAYSIA
Medan
Port Klang
Natuna
Alpha
BRUNEI
Bandara Seri
Begawan
Kuala
Lumpur
Bintulu
EAST
MALAYSIA
Pacific Ocean
Manado
Dumai
SINGAPORE
Kuching
Ternate
Batam Bintan
Duri
HALMAHERA
Attaka
KALIMANTAN
Padang
725 Km
Samarinda
450 Km
Tunu
Bekapai
Balikpapan
Sorong
Jambi
Jayapura
SULAWESI
Grissik
Banjarmasin
Palembang
PAPUA
PALEMBANG
BURU
480 Km
SERAM
Ujung
Pandang
Jakarta
Cirebon Semarang
JAVA
I N D O N E S I A
MADURA
Bangkalan
Surabaya
Indian Ocean
Pagerungan
BALI
SUMBAWA
FLORES
Merauke
LOMBOK
TIMOR
SUMBA
AUSTRALIA
LUAS WILAYAH
87. 017 Km2
JUMLAH PENDUDUK
7.471.107 Jiwa
ADMINISTRASI
11 Kab, 4 Kota
216 Kecamatan
379 Kelurahan
2.677 Desa
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2009
VISI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SUMATERA SELATAN
SEJAHTERA DAN TERDEPAN
BERSAMA MASYARAKAT CERDAS
YANG BERBUDAYA
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2009
PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
 PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
 PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN




MASYARAKAT
PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA ENERGI
PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR
PROGRAM REVITALISASI LEMBAGA KEPELATIHAN
DAN KETRAMPILAN
RPJM DI BIDANG PANGAN
Tujuan RPJM 2009-2013
Mewujudkan daerah surplus pangan yang
berkelanjutan dan komoditas perdagangan
yang berdaya saing tinggi
• Terpenuhinya pangan bagi masyarakat
Sumatera Selatan sesuai dengan kelayakan
baku gizi yang baik
Sasaran RPJM
• Terwujudnya Sumatera Selatan sebagai
pemasok pangan yang handal yang
memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2009
TATA RUANG SUMATERA SELATAN
Perda No:5 Tahun 1994
Tentang: Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi Daerah Tingkat I Sumsel
LUAS WILAYAH : 8.701.742 Ha
372 998
4,3 %
1 270 387
14,6 %
7 058 357
81,1 %
Hutan Lindung &
Konservasi
Budidaya Pertanian
Budidaya Non
Pertanian
Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Pertanian
Kawasan Budidaya Pertanian
1
2
3
4
5
6
7
Pertanian Lahan Basah
Pertanian Lahan Kering
Perkebunan
Perikanan
Hutan Produksi Tetap + HTI
Areal Produksi Terbatas
Hutan Prod. Konversi/ APL
TOTAL
Total Luas (ha)
784.003,73
541.158,58
3.185.446,45
57.473,21
1.669.370,00
236.382
584.523,00
%
9,01
6,22
36,61
0,66
19,18
2,72
6,72
7.058.356,97 81,11
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2010
KOMODITAS PERTANIAN UNGGULAN SUMSEL
1. TANAMAN PANGAN (PADI)
Luas Lahan Sawah : 799.593 Ha
Sawah
Produktif
269 389
STD
Sementara Tidak
Diusahakan (STD)
530 204
Lahan Sawah
Produktif
KOMODITAS PERTANIAN UNGGULAN SUMSEL
Luas Lahan Sawah Produktif :
530.204 Ha
90 306
Produksi 3.080.366 ton GKG
≈ 1.956.032 ton beras
Konsumsi
709.053 ton
196 720
74 954
Irigasi
Pasang Surut
168 224
Tadah Hujan
Pasang Surut
Lebak/Polder
Surplus
1.246.979 ton
KOMODITAS PERTANIAN UNGGULAN SUMSEL
Luas Lahan STD (sementara tidak diusahakan) :
269.389 Ha
6 797
Irigasi
Tadah Hujan
49 021
140 455
73 116
Lebak/Polder
Irigasi
Tadah Hujan
Pasang Surut
Pasang Surut
Lebak/Polder
2. KOMODITAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA
Potensi Lahan Perkebunan dan Hortikultura : 3.185.446 Ha
Kelapa Sawit
703.418 ha
Karet
1.024.810 ha
763.301 ha
302.353 ha
Hortikultura
277.864 ha
Kopi
Lain-lain
16.248 ha
Tebu
97.452 ha
Kelapa Sawit
Karet
Kopi
Tebu
Kelapa, Lada, Lain-lain
Sayuran dan Buah-buahan
Potensi Pengembangan
3. KOMODITAS PETERNAKAN
POPULASI
(ekor)
Sapi, Kerbau
416 480
PRODUKSI
Kambing, Domba, Babi
445 440
16 ton
Sapi, Kerbau
unggas
Kambing, Domba, Babi
27 377 000
Ternak, Unggas
51.230
ton
46.980
ton
Daging
Telur
Susu
4. KOMODITAS PERIKANAN
PERIKANAN TANGKAP
(88.468 ha)
PERIKANAN BUDIDAYA
252.468 ha
898
47.440
11 950
39 317
karamba
41 028
71 257
Tambak
17.442
sawah
111.604
Laut
Kolam
Tambak
Kolam
Sawah
Perairan Umum
Karamba
KJA
Pen Sistem
5. KEHUTANAN
POTENSI LAHAN KEHUTANAN
3.760.662 ha (43,22 % dari wilayah Sumatera Selatan)
584 523
456 641
HTI
Hutan Lindung
558 609
Produksi Konversi
dA
711 778
Hutan
Konservasi
236 382
1 212 729
Hutan Konservasi
Produksi Tetap
Produksi Terbatas
Produksi Tetap
Produksi Konversi
Hutan Tanaman Industri
Hutan Produksi
KONDISI INFRASTRUKTUR
TRANSPORTASI
Transportasi Darat (18.523 Km) 81,79 % akses transportasi
 Jalan Nasional 1.298 km
 Jalan Provinsi 1.748 km
 Jalan Kab/Kota 15.202 km
 Jalan non status 275 km
Transportasi Air (18,21 %)
 Transportasi Air (18,21 %)
 Pelabuhan Sungai : Boom Baru kapasitas 500 TFEUS (Twenty Feet
Equivalent Unit).
JARINGAN DAN IRIGASI
LUAS BAKU LAHAN DAERAH IRIGASI
& RAWA : 715.975 Ha
PRODUKSI PADI
(GABAH KERING GILING)
POTENSI PRODUKSI
392.945 Ha
323.027 Ha
Dimanfaatkan
3.143.560
ton GKG
3.080.366
ton GKG
PRODUKSI
Potensi
Produksi Eksisting
Dimanfaatkan
Potensi Pengembangan
Potensi Produksi
Sasaran Produksi Komoditi Pertanian Unggulan Th. 2014
Program Sumsel Lumbung Pangan
No.
1.
Komoditi
Padi
Program/Kegiatan/Upaya
Optimasi Lahan
Sasaran Produksi 2014
4.204.025 ton GKG ≈ 2.656.944 ton beras
Cetak Sawah Baru
Intensifikasi
2.
Jagung
Pengembangan Pola Kemitraan
3.
Sayuran Utama
Pengembangan Sentra Produksi
4.
Buah-buahan unggulan
Kawasan Pengembangan
186.000 ton pipilan kering
92.591 ton sayuran
4.843.000 ton buah segar
Hortikultura
5.
Karet
Revitalisasi/Rehabilitasi
6.
Kelapa Sawit
7.
Kopi
8.
Gula
Akselerasi Produksi Gula
9.
Ternak
Integrasi Sapi-Sawit
83.146 ton daging
10.
Ikan/Udang
Tambak
69.390 ton udang
2.400.000 ton CPO
160.886 ton biji kering
Budidaya Perikanan
11.
Hutan Tanaman
1.074.290 ton Crumb Rubber
Hutan Tanaman Industri (HTI)
120.000 ton gula
183.077 ton ikan segar
8.000.000 m 3 kayu bulat
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG
SUMSEL LUMBUNG PANGAN
1. Transportasi
 Pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api kapasitas 3.000
TFEUS (Twenty Feet Equivalent Unit).
 Pembangunan Rel Kereta Api Double Track menuju Pelabuhan
Tanjung Api-api
2. Kawasan Industri/Agroindustri :
 Pembangunan Terminal Peti Kemas
 Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Api-Api
3. Jaringan Irigasi
 Pengembangan Jaringan Irigasi
 Pengembangan Tata Air Pasang Surut
4. Pengembangan Jalan Produksi/Jalan Usaha Tani
Sinkronisasi & Harmonisasi Peraturan
(beberapa pengalaman di Sumatera Selatan)
 Kebijakan Permodalan
o Model Gerbang Serasan (Gerakan Pembangunan Bumi Serasan Sekundang)
Kab. Muara Enim, OKU (Peremajaan Karet Partisipatif) dan MUBA.
o Dana APBD menjadi simpanan abadi (dana beku) pada bank Sumsel, bunga dana beku
disubsidikan kepada pinjaman petani, simpanan dana beku akan dicairkan kepada
Pemerintah Daerah setelah petani melunasi kredit dalam masa yang telah disepakati. Pola
ini telah berjalan dari tahun 2005 sampai dengan 2007, sejak tahun 2008 tidak dilanjutkan
lagi karena tidak mendapat persetujuan Departemen Keuangan dan bertentangan dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
o Solusi yang diupayakan yaitu : Pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan penjaminan
kepada pihak bank penyalur kredit berupa premi asuransi sebesar 1,5 persen dari besarnya
pinjaman petani. Premi dibayarkan dalam bentuk Dana Bantuan Sosial kepada Asuransi
untuk menjamin pinjaman petani.
o Pemprov Sumsel mengusulkan untuk menghidupkan kembali dana CESS, yaitu suatu
pungutan terhadap komoditas ekspor/perdagangan antar pulau komoditas
pertanian/perkebunan yang dikembalikan kepada pembangunan komoditas tersebut.
o Pemerintah
dalam perhitungan Dana Alokasi Umum agar areal
pertanian/perkebunan dijadikan sebagai faktor yang menguntungkan.
produktif
o Model Integrasi Sapi-Sawit (Kemitraan Perusahaan Inti dengan petani plasma)
di 8 Kab, Musi Rawas, OKU Timur, OKU, Lahat, Muara Enim, OKI, MUBA dan
Banyuasin.
o Di Kabupaten MUBA, pelaksanaan model Integrasi Sapi-Sawit (ISS) yang menjadi
avalis adalah KUD Perkebunan Sawit, sampai saat ini pencairan kredit masih dalam
proses . Pihak Perbankan mensyaratkan agunan berupa HGU dari perusahaan
perkebunan, namun HGU sudah diagunkan untuk kredit pembangunan kebun sawit.
o Pada tgl 22 Desember 2009, bertempat di Bank Indonesia Sumatera Selatan, telah
dilakukan pertemuan antara Pihak Perbankan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan,
Dinas Koperasi, Pengusaha Perkebunan Sawit, KUD, GAPKI. Tetapi belum ditemukan
solusi mengenai pembiayaan atau kredit untuk Integrasi Sapi-Sawit (ISS).
o Hasil studi kelayakan mengenai Integrasi Sapi-Sawit sangat
diimplementasikan dan sudah disosialisasikan kepada stake holder.
o Pengembangan karet rakyat melalui
Responsibility (Conocco Philips)
dana
layak
CSR/Community
untuk
Social
 Kebijakan di bidang Pengembangan SDM
o Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan
produktivitas tinggi yang bermartabat dan berkeadilan, yaitu :
 Daerah dengan masyarakat sehat, berpendidikan tinggi dan berwawasan informasi
terdepan.
 Daerah yang masyarakatnya memiliki kemampuan daya saing tinggi, kreatif dan
produktif.
SINKRONISASI & HARMONISASI KEBIJAKAN
1.
Kebijakan Prioritas Pembiayaan Fiskal dan Insentif Fiskal Provinsi
dan Kabupaten/Kota
2. Kebijakan Permodalan dan Investasi Pertanian
3. Kebijakan Pemasaran
4. Kebijakan Riset dan Pengembangan
5. Kebijakan Produksi Bersih dan Kelestarian Lingkungan
6. Kebijakan Perlindungan Pemanfaatan Lahan dan Air
7. Kebijakan tata Guna Lahan dan Penetapan Lahan Pertanian
Berkelanjutan
8. Kebijakan Infrastruktur
9. Kebijakan Peningkatan Produksi dan Kualitas Hasil
10. Kebijakan Pengembangan Agroindustri
Beberapa Peraturan Perundangan mendukung
pembangunan di bidang pertanian
 Kebijakan UU No. 41 Tahun 2009 (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan)
Diperlukan investasi Pemerintah di bidang infrastruktur di wilayah sentra produksi
pangan untuk melindungi konversi lahan pangan ke sektor lain.
 Perda No. 6 th 2007 tentang Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan
2006-2025
 Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-20013
 Pergub No. 63 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber daya Lokal di Sumatera Selatan (tindak lanjut Perpres No. 22 tahun
2009 pasal 3 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumberdaya Lokal.
 Pergub No. 71 Tahun 2008 Tentang Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah
(OKKPD)
 SK Gub No. 11 Tahun 2004 Tentang Dewan Ketahanan Pangan